JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menyatakan, demurrage atau denda yang dikenakan terhadap beras impor sebesar Rp 294,5 miliar tidak ada kaitannya dengan kebutuhan beras dalam negeri pemerintah.

Defiyan berpendapat, jika komoditas beras impor tersebut mendapatkan jaminan dari pemerintah maka seharusnya tidak akan terkena demurrage sebesar Rp 294,5 miliar.

Terlebih, alasan tertahannya beras impor lantaran hal-hal teknis di pelabuhan.

FREEPIK/FREEPIK ilustrasi beras

“Jika memang demurrage terkait komoditas beras impor yang dilakukan atas jaminan pemerintah, maka seharusnya denda tidak diberlakukan apalagi alasan bersandar lebih lama di pelabuhan disebabkan oleh hal-hal teknis kepelabuhan,” kata dia dalam keterangannya, Rabu (7/8/2024).

Defiyan menjelaskan, biasanya demurrage akan dikenakan apabila agen pelayaran menemukan bukti formal bahwa penyewa kapal tidak bisa memberikan bukti kuat terkait komoditas impor tersebut.

“Denda dapat dikenakan apabila agen pelayaran menemukan bukti formal bahwa penyewa kapal memberikan bukti tidak kuat terkait komoditas impor yang diunderlying pemerintah tersebut,” tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sudah pernah menjelaskan terkait demurrage dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR, pada Kamis, 20 Juni 2024 lalu.

Dalam kondisi tertentu, demurrage atau keterlambatan bongkar muat adalah hal yang tidak bisa dihindarkan sebagai bagian dari resiko penanganan komoditas impor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menyatakan, demurrage atau denda yang dikenakan terhadap beras impor sebesar Rp 294,5 miliar tidak ada kaitannya dengan kebutuhan beras dalam negeri pemerintah.

Defiyan berpendapat, jika komoditas beras impor tersebut mendapatkan jaminan dari pemerintah maka seharusnya tidak akan terkena demurrage sebesar Rp 294,5 miliar.

Terlebih, alasan tertahannya beras impor lantaran hal-hal teknis di pelabuhan.

FREEPIK/FREEPIK ilustrasi beras

“Jika memang demurrage terkait komoditas beras impor yang dilakukan atas jaminan pemerintah, maka seharusnya denda tidak diberlakukan apalagi alasan bersandar lebih lama di pelabuhan disebabkan oleh hal-hal teknis kepelabuhan,” kata dia dalam keterangannya, Rabu (7/8/2024).

Defiyan menjelaskan, biasanya demurrage akan dikenakan apabila agen pelayaran menemukan bukti formal bahwa penyewa kapal tidak bisa memberikan bukti kuat terkait komoditas impor tersebut.

“Denda dapat dikenakan apabila agen pelayaran menemukan bukti formal bahwa penyewa kapal memberikan bukti tidak kuat terkait komoditas impor yang diunderlying pemerintah tersebut,” tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sudah pernah menjelaskan terkait demurrage dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR, pada Kamis, 20 Juni 2024 lalu.

Dalam kondisi tertentu, demurrage atau keterlambatan bongkar muat adalah hal yang tidak bisa dihindarkan sebagai bagian dari resiko penanganan komoditas impor.

SHUTTERSTOCK/SURAKIT SAWANGCHIT Ilustrasi beras.

Jadi misalnya dijadwalkan 5 hari, menjadi 7 hari. Mungkin karena hujan, arus pelabuhan penuh, buruhnya tidak ada karena hari libur dan sebagainya.

"Dalam mitigasi risiko importasi, Demurrage itu biaya yang sudah harus diperhitungkan dalam kegiatan ekspor impor. Adanya biaya demurrage menjadi bagian konsekuensi logis dari kegiatan ekspor impor," ungkap dia.

"Kami selalu berusaha meminimumkan biaya demurrage dan itu sepenuhnya menjadi bagian dari biaya yang masuk dalam perhitungan pembiayaan perusahaan pengimpor atau pengekspor,” ucap Bayu.

Bulog masih memperhitungkan total biaya demurrage yang harus dibayarkan, termasuk dengan melakukan negosiasi ke pihak Pelindo, pertanggungan pihak asuransi serta pihak jalur pengiriman.

Menurut Bayu, perkiraan demurrage yang akan dibayarkan dibandingkan dengan nilai produk yang diimpor tidak lebih dari 3 persen.

Dalam kesempatan terpisah, Tito Pranolo, Pakar Pangan Indonesia menyatakan sebenarnya tidak lengkap membahas demurrage tanpa membahas despatch juga.

"Despatch adalah bonus yang diberikan karena bongkar barang terjadi lebih cepat, tentunya keduanya pernah dialami oleh Perum Bulog sebagai operator pelaksana penerima mandat impor beras dari pemerintah dan selama ini Perum Bulog tidak pernah membebani masyarakat karenanya," kata dia. (Penulis: Erik S | Editor: Choirul Arifin)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Ekonom: Beras Impor yang Dapat Jaminan Pemerintah Seharusnya Tidak Terkena Demurrage

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesian National Shipowners' Association (INSA) buka suara terkait dengan rencana pemerintah pindah gerbang impor untuk tujuh komoditas ke wilayah Indonesia Timur.

Tujuh komoditas itu yakni tekstil dan produk tekstil pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menyampaikan, rencana tersebut harus didukung oleh kesiapan infrastruktur baik software maupun hardware.

“Kita tahu, pelabuhan impor yang disinggahi kapal internasional menuntut kinerja 24/7,” kata Carmelita, Selasa (23/7/2024).

Di sisi lain, rencana ini tentu berdampak positif bagi industri pelayaran, mengingat demografi penduduk Indonesia atau para konsumen selama ini terkonsentrasi di wilayah barat.

Hal ini kata dia, akan menyeimbangkan muatan balik dari Timur ke Barat. Pasalnya, selama ini muatan balik dari timur ke barat tidak berimbang.

“Ke timur penuh, pulangnya kurang dari 50%,” ungkapnya.

Kendati begitu, Carmelita menyebut bahwa akan banyak dampak yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya menyangkut kepentingan stakeholder lainnya serta kebutuhan serapan pasar untuk tujuh komoditas barang jadi tersebut.

Menurutnya, untuk impor bahan mentah, yang paling efisien adalah yang dekat dengan industri hilirnya.

Selain itu, kata dia, perlu dilihat pula wilayah konsumen yang paling banyak menggunakan tujuh komoditas ini. Jika konsumen terbesar berada di wilayah Timur, menurutnya hal ini tentu tidak berdampak positif terhadap sektor pelayaran bahkan mengurangi volume industri dari barat ke Timur.

“Karena yang akan terjadi bukan pertumbuhan barang tetapi perpindahan barang,” ujarnya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mengkaji kemungkinan pemindahan pintu masuk impor untuk tujuh komoditas impor ke Indonesia Timur, tepatnya ke Pelabuhan Sorong, Papua Barat dan Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut rencananya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas).

Selain tujuh komoditas, kedua kementerian juga berencana untuk mengusulkan komoditas lain yang akan dipindah pintu masuk impornya ke kawasan Indonesia Timur.

“Ketika [barang impor] masuk ke Indonesia, pintu masuknya, entry point-nya adalah dari daerah di luar Jawa dan kalau bisa ya di Sorong atau Bitung,” kata Agus kepada awak media di Kantor Kemenperin, dikutip Sabtu (20/7/2024).

Politisi Golkar itu menilai, usulan itu akan berdampak positif terhadap perekonomian di sekitar pelabuhan tersebut lantaran ini akan membentuk satu sentra kegiatan ekonomi baru.

Rencana tersebut juga dinilai memberikan efek positif terhadap industri pelayaran nasional. Apalagi, Agus menyebut bahwa Indonesia saat ini tengah menerapkan asas cabotage di mana kegiatan angkatan laut dalam negeri harus dilakukan oleh perusahaan angkutan laut domestik.

“Jadi multiplier effect sekali dengan kita memindahkan entry point dari Tanjung Priok, Tanjung Perak, itu ke timur,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyebut kemungkinan maraknya penutupan gerai hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) jika pemerintah memungut bea masuk terhadap barang impor sebesar 200%.

“Kalau misalnya nanti dinaikin 200% dan sebagainya, kami mungkin sampai akhir tahun akan tutup toko, pengurangan tenaga kerja, dan sebagainya,” kata Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara dalam konferensi pers di Sarinah, Jumat (5/7/2024).

Dia menyampaikan, kondisi sektor ritel sudah berada dalam posisi sulit usai pemerintah menerapkan Permendag No.8/2024. Kebijakan ini, membuat impor resmi kesulitan untuk memasok barang lantaran adanya kuota impor.

“Gimana mungkin bisa hidup dengan segala kesulitan satu dengan tambahan bea masuk bisa menjadi sangat lebih mahal, kedua, sudah mahal pun dapat kuota impor untuk masukin barang juga susah,” ungkapnya.

Menurutnya, semua ini akan menjadi kontraproduktif. Sebab, pemerintah juga akan dirugikan lantaran pendapatan pajak dan bea masuk menurun.

Dia menilai, polemik maraknya produk impor di Tanah Air akan terus terjadi jika pemerintah tidak memahami akar masalahnya.

“Sekarang mau bea masuknya naik 1000% kalau masalahnya di ilegal impor nggak ada dampaknya, yang ada bisnis resminya makin susah,” ujarnya.

Deputi I Perdagangan Dalam Negeri Hippindo Hasan Aula menambahkan, pemerintah melalui Permendag No.8/2024 mengharuskan sejumlah produk impor termasuk global brand untuk mengajukan Persetujuan Impor (PI).

Selain itu terhadap beberapa produk tersebut, pemerintah menetapkan kuota impor sehingga importir tidak bisa sembarangan memasok barang ke Tanah Air.

“Misal mereka mengajukan 10.000 atau 50.000 yang dikasih cuma 20%, kecil sekali,” ujar Hasan.

Jika pemerintah nantinya resmi mengenakan bea masuk 200% dengan segala beban pajak yang harus dibayarkan peritel, bukan tidak mungkin sejumlah toko akan tutup, ekspansi ritel akan berhenti, dan pusat perbelanjaan menjadi sepi lantaran stok barang yang kosong.

Ketua Appbi Alphonzus Widjaja bahkan menyebut telah merevisi target okupansinya di 2024. Sebelumnya, mereka menargetkan tingkat okupansi kembali ke masa sebelum pandemi yakni rata-rata nasional 90%.

“Mudah-mudahan akhir tahun kami bisa bertahan di angka 80%,” harapnya.

Alphonzus pesimistis tingkat okupansi masih bertahan di angka 80% pada awal 2025 jika kondisi ini terus berlanjut. Mengingat sejumlah peritel telah menutup beberapa gerainya.

“Jadi ini yan harus dibenahi segera. Saya kira kerpihatinan ini kalau dibiarkan akan mengancam industri ritel secara keseluruhan,” ujarnya.

Rencanannya, para peritel berencana untuk bertemu dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan pada Senin (8/7/2024) untuk memberikan masukan dengan harapan Ketua Umum PAN itu dapat memahami akar masalah dari maraknya produk impor di Tanah Air. Dengan begitu, atuan yang nantinya dikeluarkan oleh pemerintah dapat menyentuh akan masalahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menilai rencana pemerintah untuk mengenakan bea masuk terhadap sejumlah komoditas akan membuat impor ilegal semakin berjaya.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan wacana tersebut akan membuat importir legal sulit untuk mendatangkan barang ke Indonesia lantaran dikenakan pungutan-pungutan yang cukup besar. Menurutnya hal itu akan semakin menyuburkan pasar impor produk ilegal di Indonesia

“Dengan bea masuk itu akan membuat impor ilegal makin berjaya. Kalau udah dinaikin 200% pasti masuknya tidak resmi,” kata Budihardjo dalam konferensi pers di Sarinah, Jumat (5/7/2024).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara menilai bahwa rencana tersebut tidak tepat sasaran dan bukan solusi yang tepat untuk melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk impor.

Menurutnya, pemerintah harus mengindentifikasi masalah yang ada dengan baik sehingga kebijakan yang dikeluarkan efektif untuk mengendalikan produk impor yang masuk ke Indonesia.

“Artinya tepat sasaran pada impor yang harus memang dibatasi atau bahkan dilarang. Tetapi industri retailnya tetap bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Dia menyebut, produk impor yang harus dibatasi adalah barang-barang dengan harga murah. Pasalnya, ini membuat produk lokal sulit untuk bersaing.

Selain itu, dia memastikan bahwa produk-produk dengan harga murah itu masuk melalui jalur ilegal. “Kenapa barang-barang impor ini bisa lebih rendah? Karena barang-barang ini masuknya tidak melalui jalur yang benar, nggak bayar pajak, dan sebagainya,” ungkapnya.

Alih-alih berencana untuk mengenakan bea masuk untuk produk impor, pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang dapat mengurangi impor ilegal.

Sebelumnya, pemerintah berencana menetapkan bea masuk tindakan pengamanan (BMTD) dan bea masuk antidumping (BMAD) untuk beberapa komoditas impor.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan ini diambil untuk mengendalikan perdagangan domestik terhadap produk impor yang mengancam industri dalam negeri.

Dia menyebut, maraknya produk impor di dalam negeri telah membuat banyak pabrik tutup dalam beberapa tahun terakhir, mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Pemerintah saat ini tengah menunggu hasil perhitungan BMTD oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan BMAD oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk menetapkan besaran bea masuk ketujuh komoditas tersebut.

“Lagi dihitung [bea masuk],” kata Zulhas kepada awak media di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jumat (5/7/2024).

Adapun pernyataan itu disampaikan Zulhas sekaligus untuk meluruskan wacana penerapan bea masuk barang impor yang sempat dilontarkannya beberapa waktu lalu. Kala itu, dia menyebut bahwa pemerintah akan mengenakan bea masuk barang impor 100%-200%.