Bisnis.com, JAKARTA — PT Reasuransi Maipark Indonesia melihat peluang industri asuransi dan reasuransi dapat bertumbuh di bawah pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Terlebih Kabinet Merah Putih menargetkan ekonomi sebanyak 8% supaya Indonesia dapat keluar dari middle income trap. Direktur Utama Maipark Kocu Andre Hutagalung mengatakan secara umum optimisme pertumbuhan ekonomi akan menciptakan harapan pertumbuhan premi baru untuk asuransi.

"Ini berlaku untuk semua kelas asuransi karena asuransi memberikan perlindungan di hampir semua sektor ekonomi. Untuk reasuransi sendiri walaupun tidak selalu linear pasti akan berdampak positif," kata Kocu saat dihubungi Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Namun demikian, Kocu mengatakan untuk asuransi pertumbuhan premi haruslah premi yang sehat. Dia menyebut sehat artinya cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban termasuk dalam pembentukan cadangan premi.

"Tugas kita bersama menjaga agar peluang yang dibawa oleh program ekonomi baru dapat membawa manfaat jangka panjang untuk semua," katanya.

Kocu mengungkapkan bahwa kemungkinan pasar reasuransi dalam negeri akan memberikan kelonggaran juga sangat tergantung pada pasokan kapasitas dari pasar global. Dia menyebut sebenarnya kapasitas reasuransi di indonesia memadai, tetapi apakah kemudian perusahaan menggunakannya sangat tergantung pada kebijakan masing-masing.

"Namun, saya yakin risiko-risiko yang bagus tidak akan kesulitan mendapatkan kapasitas," ungkapnya.

Terlebih menurut Kocu, untuk kapasitas reasuransi harus dimulai dari kualitas bisnis atau risikonya. Apabila bisnis atau risiko yang ditawarkan berkualitas baik maka otomatis kapasitas pasti akan datang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya mengungkap bahwa masih minimnya kapasitas reasuransi untuk menyerap risiko perusahaan asuransi masih menjadi pekerjaan rumah (PR).

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan ada beberapa upaya untuk menumbuhkan kapasitas reasuransi di Indonesia.

Pertama adalah peningkatan ekuitas untuk memastikan kapasitas bisa optimal, efisien, dan mendorong pengelolaan risiko yang lebih baik. Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2023, ekuitas perusahaan reasuransi akan meningkat menjadi Rp500 miliar dan reasuransi syariah Rp200 miliar pada 2026. Lalu pada 2028, ekuitas perusahaan reasuransi akan dibagi dalam dua kelompok yakni KPPE Rp1 triliun dan reasuransi syariah Rp400 miliar. Sementara KPPE 2 yakni Rp2 triliun dan reasuransi syariah yakni Rp1 triliun.

"Kemudian, mendorong penerapan pelaporan yang lebih baik dalam mengelola risiko dengan pelaporan yang lebih detail per risiko. Serta mendorong pemenuhan tenaga ahli untuk mendukung pengelolaan risiko yang baik," kata Iwan.

Selain ekuitas, OJK juga mendorong penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 tentang kontrak asuransi paralel. PSAK 117 menyajikan laporan keuangan yang menekankan transparansi keuangan, konsistensi, dan pengelolaan risiko.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat premi industri reasuransi mencapai sebanyak Rp10,74 triliun pada semester I/2024.

Angka tersebut mengalami pertumbuhan 7,4% secara tahunan (year on year/yoy). Pada semester I/2023, premi dicatat industri reasuransi mencapai sebanyak Rp10 triliun.

Lini bisnis properti mencatatkan premi dicatat paling tinggi mencapai sebanyak Rp6,13 triliun pada semester I/2024. Angka tersebut tumbuh 17% yoy apabila dibandingkan Rp5,24 triliun pada semester I/2023.

Kemudian disusul lini bisnis marine cargo dengan premi dicatat sebanyak Rp983,6 miliar, yang mana naik 14,1% yoy dari Rp861,8 miliar pada semester I/2023. Lalu ada asuransi kredit yang preminya mencapai sebanyak Rp893 miliar.

Namun demikian, premi asuransi kredit pada industri reasuransi mengalami penurunan 42% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, lini bisnis dengan pertumbuhan premi paling tinggi yakni personal accident dengan kenaikan 234% menjadi Rp312,6 miliar pada semester I/2024, dari sebelumnya Rp93,6 miliar.

Kemudian asuransi satelit dengan pertumbuhan 147,5% yoy menjadi Rp26,3 miliar dari sebelumnya Rp10,6 miliar. Lalu asuransi kesehatan, di mana premi yang dicatat mencapai sebanyak Rp10,6 miliar, yang mana naik 101,3% yoy dari sebelumnya Rp5,3 miliar.

Selain asuransi kredit, ada beberapa lini bisnis yang juga mengalami penurunan premi dicatat pada semester I/2023. Beberapa di antaranya yakni marine hull yang turun 22,5% yoy menjadi Rp334,4 miliar dari sebelumnya Rp431,3 miliar.

Kemudian asuransi penerbangan yang turun 31,7% yoy menjadi Rp26,8 miliar dari sebelumnya Rp10,6 miliar. Lalu suretyship yang mencapai Rp56,7 miliar, turun 30,5% dari sebelumnya Rp81,6 miliar.

Dari sisi klaim, secara total, industri reasuransi mencatatkan klaim sebanyak Rp2,35 triliun yang mana turun 35,4% dari sebelumnya Rp3,64 triliun.

Lini bisnis properti mencatatkan klaim terbanyak di industri reasuransi yang mencapai sebanyak Rp952,2 miliar. Angka tersebut turun 45,4% yoy apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada semester I/2023 yakni Rp1,74 triliun.

Kemudian asuransi kredit dengan klaim sebanyak Rp488,9 miliar yang mana naik 31% yoy dari sebelumnya Rp709 miliar pada semester I/2023.

Kemudian lini bisnis rekayasa dengan klaim sebanyak Rp260 miliar yang mana turun 19,3% yoy dari sebelumnya Rp322,3 miliar pada semester I/2023.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya stabilitas finansial memicu pertumbuhan pesat industri perasuransian Indonesia. Laporan​ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dipublikasikan pada 8 Juli 2024 menunjukkan, total aset industri asuransi di Indonesia mencapai Rp 1.120,57 triliun per Mei 2024.

Jumlah aset meningkat 1,30 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp 1.106,23 triliun. Melihat tingginya potensi asuransi di Indonesia, Indonesia Re melihat perlu adanya transformasi pengelolaan aset terutama dalam hal digitalisasi data dan knowledge management.

Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama Persero (Indonesia Re), Benny Waworuntu menyebut, industri reasuransi saat ini belum banyak dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia Re berupaya keras untuk meningkatkan literasi reasuransi.

"Kepercayaan masyarakat menjadi hal fundamental yang perlu didapat dan dijaga oleh kami sebagai perusahaan reasuransi yang memastikan kelangsungan hidup mereka," ujarnya dalam konferensi bertema 'Accelerating Transformation in Insurance Industry: Driving Growth, Strengthening Resilience' di Jakarta dikutip Jumat (26/7/2024).

Menurut Benny, rendahnya tingkat kepercayaan publik dipengaruhi oleh rendahnya angka penetrasi dan akses masyarakat terhadap produk asuransi. "Digitalisasi membuka jalan bagi inovasi dalam produk dan layanan asuransi. Perusahaan dapat dengan mudah mengimplementasikan teknologi baru seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan Internet of Things (IoT) untuk meningkatkan pelayanan kami," ujar Benny.

Dia menyebut, transformasi, pertumbuhan, dan ketahanan adalah pilar utama yang akan membimbing perseroan menuju masa depan berkelanjutan. "Dalam menghadapi tantangan dan peluang di era modern ini, perusahaan kami mengedepankan kebijakan yang sejalan dengan pandangan makro, regulasi pemerintah, inovasi teknologi terbaru, dan prinsip ekonomi hijau," ucap Benny.

Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Ogi Prastomiyono menegaskan, pentingnya akselerasi peran industri reasuransi dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hasil survei OJK terhadap pelaku industri asuransi pada 2023 meunjukkan, sekitar 93 persen pelaku industri perasuransian optimis bahwa perusahaan mereka akan bertumbuh lebih baik.

"Perusahaan reasuransi jadi counterpart yang menjalankan fungsi strategis diantaranya pengembangan desain reasuransi yang ideal, penyedia data statistik, juga pengembangan ilmu pengetahuan terkait asuransi. OJK menilai reasuransi perlu untuk dioptimalkan" ucap Ogi.

IDXChannel - Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re, Benny Waworuntu buka-bukaan terkait kondisi industri reasuransi setidaknya hingga pertengahan 2024.

Menurutnya, industri reasuransi masih dalam tekanan dan menghadapi dua tantangan sekaligus, yaitu masalah permodalan dan kapabilitas.

"Apakah masih tertekan, terus terang memang masih, karena industri Reas (Reasuransi) dua hal yang penting. Pertama soal permodalan atau kapasitas dan kedua mengenai kapabilitas, artinya skil, knowledge dan lainnya," ujar Benny dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Menurutnya, baik kapasitas maupun kapabilitas harus berjalan dan tumbuh bersamaan dalam industri reasuransi. Sebagai contoh, untuk memperkuat permodalan, saat ini telah diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Melalui POJK itu, diatur tentang penguatan pada aspek permodalan, kelembagaan, dan operasional penyelenggaraan usaha industri.

Penguatan permodalan dilakukan dengan menyesuaikan ketentuan atas modal disetor minimum bagi pelaku usaha baru (new entry) maupun peningkatan ekuitas minimum bagi pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha (ekisting).

"Kalau bicara kapasitas permodalan sudah ada POJK 23/2023 untuk bisa meningkatkan permodalan di 2026 dan 2028 untuk semua perusahaan perasuransian. Semua akan, dalam tanda petik, dipaksa untuk meningkatkan permodalan itu," kata Benny.

Namun demikian, Benny mengatakan, tantangan industri reasuransi ini tidak hanya soal permodalan, yang bisa diatur dalam POJK. Masalah lain yaitu soal kapabilitas seperti wawasan dan pengetahuan soal produk-produk asuransi.

"Masalahnya harus dilihat komprehensif untuk bisa melakukan transformasi ke depan. Masalahnya bukan cuma setelah modal selesai? Enggak. Sebaliknya, kalau kapabilitas ditingkatkan mereka tahu caranya mitigasi risiko apakah selesai, enggak juga," kata Benny.

Menurutnya, dalam melakukan transformasi terutama di industri asuransi ke depan, masih membutuhkan banyak dukungan dari Pemerintah terutama dari sisi penerbitan regulasi yang menguntungkan sebuah industri.

"Ada masalah persaingan di dalamnya, ada masalah peraturan di dalamnya. Masalah dukungan Pemerintah juga di dalamnya. Jadi Kita tidak bisa ngomong dengan mudah selesai," ujar dia.

(FRI)