JAKARTA, investor.id – Inflasi medis ibarat pisau bermata dua. Membebani industri asuransi, tapi menguntungkan bagi penyedia jasa layanan kesehatan seperti PT Prodia Widyahusada Tbk (PRDA) dan PT Bundamedik Tbk (BMHS).

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo, menilai dari sisi penyedia jasa kesehatan, inflasi medis berpotensi menjadi keuntungan dengan biaya medis yang meningkat. Akan tetapi, kenaikan biaya medis tetap harus dikoordinasikan dengan perusahaan asuransi.

REPUBLIKA.CO.ID, BOYOLALI -- Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan, angka belanja kesehatan selalu lebih tinggi dibandingkan produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Dia menyebut, jika tidak ditangani, hal itu bisa menyebabkan sebuah negara bangkrut.

"Studi menunjukkan bahwa angka belanja kesehatan, inflasi kesehatan, selalu lebih tinggi dibandingkan GDP negara tersebut. Ini menunjukkan bahwa angka biaya kesehatan itu makin lama akan meningkat, dan kalau tidak dibenahi akan menyebabkan negara itu bangkrut," kata Dante di Kompleks Kantor Bupati Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (9/8/2024).

Saat memberikan pidato tentang Integrasi Layanan Primer (ILP), Dante menjelaskan, inflasi kesehatan terjadi di hampir seluruh negara. Dante mengatakan, hanya dua negara di dunia yang PDB-nya lebih tinggi dan inflasi kesehatannya lebih rendah, yakni Kuba serta India.

"Kemudian kita lakukan evaluasi kenapa dua negara ini kok inflasi kesehatannya bagus, biaya kesehatannya lebih rendah dibandingkan GDP. Karena India dan Kuba melakukan pendekatan preventif dan promotif yang lebih agresif dibandingkan dengan pengobatan kuratif," ujar Dante.

Artinya, kata Dante, negara menginvestasikan anggaran untuk mencegah masyarakat sakit daripada harus membiayai orang yang sudah sakit. Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan transformasi kesehatan primer di puskesmas.

Dante mengungkapkan, saat ini terdapat kurang lebih 10 ribu puskesmas di Indonesia. Menurut dia, jumlah itu tidak cukup untuk melakukan promosi dan edukasi kesehatan ke 270 juta penduduk Tanah Air. Terkait situasi tersebut, Dante menekankan, penting memberdayakan posyandu.

Pasalnya, posyandu bisa lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dante mengatakan, saat ini terdapat 300 ribu posyandu di Indonesia. Kemenkes hendak mengintegrasikan puskesmas kecamatan, puskesmas pembantu, dan posyandu.

"Ini namanya Integrasi Layanan Primer. Nah ini yang kita sedang bangun di Indonesia supaya bisa membantu edukasi masyarakat," ujarnya.

Dante juga menyampaikan, dulu posyandu dikenal hanya sebagai tempat untuk menimbang bayi, vaksinasi, dan sebagainya. "Sekarang tidak. Sekarang ada posyandu untuk lansia, ada posyandu untuk remaja, ada posyandu untuk dewasa, yang melakukan kegiatan promotif dan preventif," kata Dante.

Kemenkes gencarkan ILP...

Dante Saksono Harbuwono menyatakan, biaya pengobatan dan penanganan orang sakit jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan upaya pencegahan. Hal itu menjadi alasan Kemenkes meluncurkan dan menggencarkan ILP.

Dante mengatakan, inflasi kesehatan atau angka belanja kesehatan di hampir semua negara selalu lebih tinggi dibandingkan produk domestik bruto (PDB) negara terkait. Dia menyebut, hanya ada dua negara yang inflasi kesehatannya lebih rendah dibandingkan PDB-nya, yakni Kuba dan India.

Hal itu karena kedua negara tersebut gencar melakukan upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan. "Kalau orang sudah diobati, berapa pun biayanya, itu jauh lebih mahal daripada mereka dicegah supaya tidak sakit. Nah edukasi dan promotif kesehatan itu dipegang oleh ILP," kata Dante.

Dia mengungkapkan, investasi kesehatan lebih baik jika difokuskan untuk mencegah masyarakat terserangan penyakit. "Nanti sesudah ILP ini jalan, mudah-mudahan angka kesakitan semakin turun," ujar Dante saat memberikan keterangan pers di Rumah Sakit Kariadi, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (9/8/2024).

Dante menekankan, angka harapan hidup tidak tergantung pada biaya kesehatan. Dia mencontohkan, di Amerika Serikat (AS) biaya kesehatannya sekitar 11 ribu dolar AS per tahun per kapita. Angka harapan hidup di sana mencapai 76 tahun.

"Di Jepang, biaya kesehatan itu hanya 4.400 dolar (AS) per kapita per tahun. Itu angka harapan hidupnya lebih tinggi dibandingkan di Amerika. Karena kapitalisme Amerika mengedepankan sisi kuratif dibandingkan Jepang yang sudah melakukan pencegahan secara preventif," kata Dante.

Dia menambahkan, upaya preventif kesehatan tersebut yang dicontoh dalam ILP. Harapannya, biaya kesehatan di Indonesia dapat direduksi tanpa menurunkan angka harapan hidup

JAKARTA, investor.id - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin merespons keluhan pelaku bisnis asuransi yang terbebani inflasi biaya kesehatan yang sangat tinggi. Budi tidak memungkiri, inflasi biaya kesehatan selalu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi, hal ini terjadi di seluruh negara selama 20 tahun terakhir.

Sebelumnya, dalam sesi tanya jawab acara Investor Daily Roundtable (IDR) episode ke-12, seorang penanya dari AIA Financial menyampaikan, banyak perusahaan asuransi yang terpaksa menaikkan harga premi dari waktu ke waktu lantaran menyesuaikan dengan biaya-biaya kesehatan yang terus melonjak.

“Bahasa gampangnya ibu sebagai istri minta uang belanja naik 10% atau 20% per tahun padahal gaji suami naiknya cuma 5%, bahasanya kayak gitu lah kira-kira. Jadi belanjanya lebih banyak daripada pendapatan, besar pasak daripada tiang,” beber Budi Gunadi Sadikin dalam IDR yang digelar di Hotel Westin Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Budi pun menyoroti transparansi dari industri kesehatan. Karena itu, dia berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan diharapkan dapat selesai sebelum masa jabatannya usai. Utamanya soal coordination of benefit antara pihak asuransi dan BPJS kesehatan yang sejak 2014 belum bisa berjalan.

“Sekarang aku lagi paksa sebelum aku selesai. Coordination of benefit ini, belum selesai negosiasinya sama BPJS. Tapi ini akan nyenengin semua orang,” tutur Budi.

Dia menjelaskan masyarakat yang ingin melakukan klaim ketika sakit dan pegang asuransi nanti mestinya hanya perlu membayar premi sekali. Dengan demikian, perusahaan asuransilah yang perlu membayar porsi BPJS dia. Artinya di mata rumah sakit, klaimnya hanya satu yakni jika dari perusahaan asuransi maka asuransi yang mestinya mengurusi klaim antar kantornya dengan BPJS.

“Nah gimana antar kantornya? Yang lagi didiskusikan adalah, kalau pasien klaim dan dia pasti dapet BPJS kan? Semua rakyat Indonesia dapet BPJS. Tapi jika dia mau ambil premium, dia ambilnya asuransi maka BPJS akan bayar ke asuransi 75% dari klaim BPJS-nya dia. Jadi BPJS seneng loh. Wah, aku bayarnya dari 100, cuma 75% nih. Karena Coordination of benefit ini,” jelas dia.

Begitu pun sebaliknya dengan perusahaan asuransi sehingga 75% biaya akan ditanggung oleh BPJS. Coordination of benefit ini dinilai akan saling menguntungkan bagi kedua pihak, baik dari asuransi maupun BPJS kesehatan.

Ditegaskan Budi, hal ini yang sedang diatur supaya  coordination of benefit ini dapat dijalankan antara rumah sakit, asuransi dan BPJS Kesehatan, sehingga  bisa  saling isi dan lebih efisien.

B-Universe kembali menggelar Investor Daily Roundtable (IDR) bertajuk Kemenkes Dobrak Industri Kesehatan di Indonesia yang digelar di Hotel The Westin Jakarta pada Selasa (6/8/2024) pukul 09.00 WIB. Dalam diskusi ekonomi ini, Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita berbincang bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membahas tantangan dan potensi industri kesehatan Tanah Air.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News