Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah mengeluarkan Rp 750 miliar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk pengobatan kelainan tiroid sepanjang tahun 2023. Pernyataan ini disampaikan Dante dalam acara Konferensi Pers Peluncuran White Paper Tiroid dan diskusi di Jakarta Selatan.

"Klaim JKN untuk layanan tiroid mencapai Rp 750 miliar di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa kelainan tiroid perlu lebih diidentifikasi," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Selasa (5/11).

Dante menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan ultrasonografi (USG), sekitar 70 persen populasi Indonesia memiliki benjolan pada kelenjar tiroid. "Kira-kira 70 persen dari populasi ada benjolan di tiroidnya, jika di-skrining dengan USG," tambahnya.

Pada pemeriksaan cadaver, ditemukan pula sekitar 50 persen kasus dengan benjolan tiroid. Dari temuan tersebut, sekitar 5 persen menunjukkan gejala keganasan atau potensi menjadi kanker.

Namun, masih banyak masyarakat yang kurang paham tentang kelainan tiroid dan dampaknya. Tidak jarang, gejala tiroid yang dirasakan disalahartikan sebagai penyakit lain, seperti gangguan jantung. Misalnya, pasien dengan gejala deg-degan yang sebenarnya disebabkan oleh hipertiroid kerap mengira mereka mengalami masalah jantung.

Selain itu, Dante juga menambahkan bahwa gejala hipotiroid yang meliputi obesitas, lemas, kurangnya aktivitas fisik, serta gangguan pertumbuhan pada anak sering kali tidak disadari sebagai masalah tiroid. "Literasi masyarakat tentang hipotiroid, hipertiroid, dan benjolan tiroid masih rendah," ujarnya.

Untuk menekan biaya pengobatan, pemerintah berencana meluncurkan program skrining tiroid gratis yang akan diberikan kepada balita setiap tahun saat ulang tahun mereka, mulai 2025. Skrining ini menjadi bagian dari program skrining kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun, sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan deteksi dini kelainan tiroid.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengamanahkan posisi yang sama untuk Dante Saksono Harbuwono sebagai wakil menteri kesehatan (wamenkes) dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Dante sebelumnya juga menjabat sebagai wamenkes mendampingi Budi Gunadi Sadikin sebagai menteri kesehatan pada pemerintahan Joko Widodo. Saat itu, dia dilantik menjadi wakil menteri kesehatan RI pada 23 Desember 2020.

Sosok Dante bukan nama asing di dunia medis. Dia merupakan pakar di bidang endokrinologi metabolismedan diabetes. Latar belakang pendidikannya dimulai pada 1991-1997 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Pada 1999-2004, dia melanjutkan program studi Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Dalam, FKUI. Pada 2008, dia mengambil pendidikan doktoral jurusan Doctor of Philosophy, Life Science, University of Yamanashi, Jepang.

Dante juga menjalankan studi Kolegium IPD dalam bidang Konsultan Endokrinologi Metabolime dan Diabetes. Namanya kian mentereng dan diakui sebagai ahli diabetes molekular pertama Indonesia.

Pria yang lahir pada 23 Maret 1973 di Temanggung itu pernah menjabat sebagai kepala klaster diabetik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kencana sejak tahun 2018.

Dante Saksono Harbuwono juga menjabat sebagai ketua divisi metabolik endokrin pada Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia - Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada tahun 2017-2020.

Selanjutnya, dia menjabat sebagai koordinator Divisi Pengembangan Bisnis FKUI tahun 2013-2014. dia ditunjuk sebagai anggota panel ahli dokter Kepresidenan sejak tahun 2014 sampai saat ini.

Sejak tahun 2017 sampai saat ini, dia juga menjabat sebagai Kepala Klaster Metabolic Disorder, Cardiovascular and Aging IMERI FKUI. Tak hanya itu, Dante juga merupakan komisaris di holding rumah sakit BUMN, Pertamina Bina Medika.

Infrastruktur Kesehatan Dipacu, Agar Tak Tumbang Jika Ada Pandemi Baru

JAKARTA. Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan di seluruh sektor kehidupan. Berbagai perubahan ini turut menuntut penyesuaian-penyesuaian yang tidak hanya pada aspek kesehatan, sosial maupun ekonomi namun juga perencanaan pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.

Ada dua aktivitas yang menjadi pemicu lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia yakni adanya kerumunan masa terutama di acara keagamaan serta tingginya pergerakan masyarakat di hari libur. Yang mana dua aktivitas tersebut, turut menjadi penyebab terjadinya lonjakan kasus Covid-19 pada periode sebelumnya.

Keadaan bisa menjadi semakin sulit manakala tingginya interaksi dan mobilitas antar masyarakat tersebut tidak diikuti dengan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan ketat seperti memakai masker dan mencuci tangan. Penularan antar manusia akan menjadi sangat mudah, mengingat Covid-19 dapat menular dengan sangat cepat melalui percikan droplet baik saat berbicara, batuk maupun bersin.

Yang terang, hampir semua negara di dunia merasakan dampak dari pandemi Covid-19, tidak terkecuali Indonesia. Pandemi tidak hanya merontokan sendi-sendi ekonomi, tapi merengut ratusan ribu korban meninggal dengan hampir 6,7 juta kasus terkonfirmasi positif Covid-19.

Lantas, bagaimana kesiap-siagaan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kesehatan dalam menghadapi potensi ancaman pandemi baru di masa mendatang?

Untuk mengetahui bagaimana kondisi infrastruktur kesehatan terkini dan pengembangannya ke depan, Tim Jelajah Ekonomi KONTAN berbincang dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono baru-baru ini.

Sejatinya, Kemenkes terus meningkatkan kesiap-siagaan dalam menghadapi ancaman pandemi berikutnya dengan terus meningkatkan kemampuan deteksi, prevensi, dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi wabah atau pandemi, baik di pintu masuk negara maupun di wilayah, sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan kesehatan bangsa.

"Sistem surveilans penyakit potensi KLB/Wabah dan faktor risiko kesehatan terus ditingkatkan termasuk dengan penerapan surveilans berbasis masyarakat, peningkatan kekebalan/ herd immunity pada masyarakat terhadap penyakit menular tertentu," kata Dande.

Menurut Wamenkes, pendekatan tersebut dijalankan melalui imunisasi, peningkatan dan penguatan kapasitas deteksi penyakit dan/ atau faktor risiko kesehatan, respon cepat dan adekuat terhadap ancaman KLB/ wabah, penyiapan sumber daya, logistik, sarana dan prasarana.

"Kemenkes juga menyiapkan tenaga kesehatan dan non kesehatan yang dapat dimobilisasi saat darurat melalui program Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK)," sebutnya.

Dante menjelaskan, program ini memberikan pembinaan kepada para TCK melalui serangkaian pelatihan. Tujuannya, agar para TCK memiliki kemampuan dan kompetensi yang mumpuni jika sewaktu-waktu dimobilisasi untuk merespon situasi darurat. "Sampai dengan 15 Agustus 2024, telah tergabung dalam dashboard TCK sejumlah 17.103 tenaga kesehatan dan non kesehatan, dan 587 Emergency Medical Team (EMT)," sebutnya.

Yang terang, Kemenkes terus berkolaborasi dengan lintas sektor terkait lainnya seperti BNPB, TNI/POLRI, Kemenhan, Kemendagri, Kemendikbud, Kementerian Perhubungan, Badan Karantina Indonesia, Kementerian Keuangan, KemenkumHAM, para ahli, akademisi, dan organisasi profesi, Organisasi Kesehatan Dunia dan NGO terkait lainnya, serta segenap lapisan masyarakat.

Mengenai fasilitas rumah sakit dan turunannya, Dante menyebutkan dalam 10 tahun terakhir, Kemenkes memiliki enam rumah sakit. Perinciannya, satu rumah sakit vertikal di Ambon, RSUP dr J Leimena yang dibangun pada tahun 2018-2018; satu rumah sakit vertikal di Kupang, NTT (RSUP dr Ben Mbo dibangun 2020-2022); dua rumah sakit vertikal di Surabaya dan Makassar (RSUP Surabaya-RSUP Makassar-2022-2024); dan satu rumah sakit vertikal di Papua (RSUP Papua, 2023-2024). Pada tahun 2025, Kemenkes berencana membangun satu rumah sakit vertikal di Riau (RSUP Riau).

Untuk Puskesmas, tercatat 86 Puskesmas total dengan 2.500 Puskesmas pembantu. "Pada tahun depan, Kemenkes merencanakan pembangunan 86 Puskesmas baru, pembangunan 975 puskesmas pembantu dan 457 renovasi puskesmas," papar Wamenkes.

Dalam perkembangannya, Kemenkes melaporkan sebanyak 34% Puskesmas dengan ketersediaan peralatannya yang cukup, dan sisanya sedang dalam proses pemenuhan peralatan. Khusus untuk RS, pengembangan layanan KJSU-KIA sudah dilakukan sejak tahun 2022 dan akan dikembangkan sampai tahun 2027 dimana proses pengembangan tersebut berdasarkan strata pelayanan mulai dari madya, utama dan paripurna.

Adapun kelengkapan peralatan kesehatan untuk alat strata madya (kab/kota) diantaranya echocardiografi, cathlab, CT scan 64 slice, mammografi, cytotoxic drug cabinet, imunohistokimia set, set endourologi basic, USG doppler. Sedangkan pada alat strata utama (provinsi) tersedia alat IVUS/OCT, FFR, IABP, Heart Lung Machine, atherectomy, CT Scan 128 slice, C-arm, Laser Holmium, ESWL, Linac, Brachitherapy, CT simulator, SPECT CT.

Setali tiga uang. Kemenkes juga terus mengupayakan penambahan jumlah laboratorium kesehatan masyarakat (labkesmas). Dalam periode 2024-2024 diproyeksikan sebanyak 100 gedung labkesmas. Pada tahun ini, sedang berlangsung proses pembangunan 26 gedung labkesmas di sejumlah kabupaten/kota. "Di tahun 2025 akan dibangun 79 gedung laboratorium kesehatan masyarakat baik di kabupaten/kota maupun di provinsi," imbuh Dante.

Selain infrastruktur fisik rumah sakit dan peralatan kesehatan atau media, ketersediaan tenaga kesehatan juga menjadi fokus perhatian pemerintah dalam mewujudkan ketahanan kesehatan nasional dari ancaman pandemi baru.

Dante bilang, untuk dokter perlu dilakukan penambahan produksi yang tentunya harus diimbangi dengan pengaturan distribusi dokter. Untuk perawat dapat dilihat supply yang ada sudah dapat memenuhi demand layanan kesehatan. Sehingga, dapat dibuat alternatif kebijakan untuk meningkatkan pendayagunaan perawat melalui upskill agar memenuhi layanan kesehatan yang harusnya dikerjakan oleh nakes lain (task shifting) "Jumlah lulusan dokter diperkirakan 12.000 per tahun dan lulusan perawat sekitar 40.000 per tahun," ujarnya.

Berdasarkan perhitungan proyeksi kebutuhan melalui pendekatan wilayah dengan metode demand yang memperhatikan pola/prevalensi penyakit di tiap wilayah, pada tahun 2024 didapatkan supply dokter 161.736 (0.57 per 1000 penduduk) dengan kebutuhan dokter sebanyak 196.493 orang (0.7 per 1000 penduduk). Adapun supply perawat sebanyak 592.134 orang (2.1 per 1.000 penduduk) dengan kebutuhan 589.829 orang (2.1 per 1.000 penduduk).

REPUBLIKA.CO.ID, BOYOLALI -- Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan, angka belanja kesehatan selalu lebih tinggi dibandingkan produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Dia menyebut, jika tidak ditangani, hal itu bisa menyebabkan sebuah negara bangkrut.

"Studi menunjukkan bahwa angka belanja kesehatan, inflasi kesehatan, selalu lebih tinggi dibandingkan GDP negara tersebut. Ini menunjukkan bahwa angka biaya kesehatan itu makin lama akan meningkat, dan kalau tidak dibenahi akan menyebabkan negara itu bangkrut," kata Dante di Kompleks Kantor Bupati Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (9/8/2024).

Saat memberikan pidato tentang Integrasi Layanan Primer (ILP), Dante menjelaskan, inflasi kesehatan terjadi di hampir seluruh negara. Dante mengatakan, hanya dua negara di dunia yang PDB-nya lebih tinggi dan inflasi kesehatannya lebih rendah, yakni Kuba serta India.

"Kemudian kita lakukan evaluasi kenapa dua negara ini kok inflasi kesehatannya bagus, biaya kesehatannya lebih rendah dibandingkan GDP. Karena India dan Kuba melakukan pendekatan preventif dan promotif yang lebih agresif dibandingkan dengan pengobatan kuratif," ujar Dante.

Artinya, kata Dante, negara menginvestasikan anggaran untuk mencegah masyarakat sakit daripada harus membiayai orang yang sudah sakit. Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan transformasi kesehatan primer di puskesmas.

Dante mengungkapkan, saat ini terdapat kurang lebih 10 ribu puskesmas di Indonesia. Menurut dia, jumlah itu tidak cukup untuk melakukan promosi dan edukasi kesehatan ke 270 juta penduduk Tanah Air. Terkait situasi tersebut, Dante menekankan, penting memberdayakan posyandu.

Pasalnya, posyandu bisa lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dante mengatakan, saat ini terdapat 300 ribu posyandu di Indonesia. Kemenkes hendak mengintegrasikan puskesmas kecamatan, puskesmas pembantu, dan posyandu.

"Ini namanya Integrasi Layanan Primer. Nah ini yang kita sedang bangun di Indonesia supaya bisa membantu edukasi masyarakat," ujarnya.

Dante juga menyampaikan, dulu posyandu dikenal hanya sebagai tempat untuk menimbang bayi, vaksinasi, dan sebagainya. "Sekarang tidak. Sekarang ada posyandu untuk lansia, ada posyandu untuk remaja, ada posyandu untuk dewasa, yang melakukan kegiatan promotif dan preventif," kata Dante.

Kemenkes gencarkan ILP...

Dante Saksono Harbuwono menyatakan, biaya pengobatan dan penanganan orang sakit jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan upaya pencegahan. Hal itu menjadi alasan Kemenkes meluncurkan dan menggencarkan ILP.

Dante mengatakan, inflasi kesehatan atau angka belanja kesehatan di hampir semua negara selalu lebih tinggi dibandingkan produk domestik bruto (PDB) negara terkait. Dia menyebut, hanya ada dua negara yang inflasi kesehatannya lebih rendah dibandingkan PDB-nya, yakni Kuba dan India.

Hal itu karena kedua negara tersebut gencar melakukan upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan. "Kalau orang sudah diobati, berapa pun biayanya, itu jauh lebih mahal daripada mereka dicegah supaya tidak sakit. Nah edukasi dan promotif kesehatan itu dipegang oleh ILP," kata Dante.

Dia mengungkapkan, investasi kesehatan lebih baik jika difokuskan untuk mencegah masyarakat terserangan penyakit. "Nanti sesudah ILP ini jalan, mudah-mudahan angka kesakitan semakin turun," ujar Dante saat memberikan keterangan pers di Rumah Sakit Kariadi, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (9/8/2024).

Dante menekankan, angka harapan hidup tidak tergantung pada biaya kesehatan. Dia mencontohkan, di Amerika Serikat (AS) biaya kesehatannya sekitar 11 ribu dolar AS per tahun per kapita. Angka harapan hidup di sana mencapai 76 tahun.

"Di Jepang, biaya kesehatan itu hanya 4.400 dolar (AS) per kapita per tahun. Itu angka harapan hidupnya lebih tinggi dibandingkan di Amerika. Karena kapitalisme Amerika mengedepankan sisi kuratif dibandingkan Jepang yang sudah melakukan pencegahan secara preventif," kata Dante.

Dia menambahkan, upaya preventif kesehatan tersebut yang dicontoh dalam ILP. Harapannya, biaya kesehatan di Indonesia dapat direduksi tanpa menurunkan angka harapan hidup