Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagi penugasan kepada tiga wakil menterinya untuk membantu tugas selama di Kabinet Merah Putih.

Salah satunya adalah Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono yang dipercaya untuk mengurusi kegiatan internasional dan pembiayaan risiko sektor keuangan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro menyebut, nantinya Thomas akan memiliki co-sign yakni Suahasil Nazara.

"Untuk pak Wamen Thomas itu nanti bertugas untuk urusan internasional dan pembiayaan risiko keuangan. Nanti co-sign-nya Pak Suahasil Nazara. Jadi ada co-signnya," kata Deni, Rabu (30/10).

Belum lama ini, Thomas Djiwandono memang ditugaskan untuk menghadiri kegiatan internasional yakni pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan Grup Bank Dunia (World Bank Group/WBG) di Washington D.C. pada 22 Oktober hingga 27 Oktober 2024 lalu.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu global menjadi topik pembahasan. Salah satunya adalah peta jalan evolusi Bank Dunia dalam membantu negara anggota memenuhi kebutuhan Barang Publik Global (Global Public Goods), seperti energi hijau, pangan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia yang bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Topik lainnya yang juga menjadi pembahasan adalah mengenai peran IMF dalam menangani peningkatan risiko ekonomi, moneter, dan geopolitik.

Dalam 12th Ministerial Meeting of Coalition of Finance Minister for Climate Action, Thomas hadir sebagai co-chair bersama dengan Menteri Keuangan Belanda Eelco Heinen. Pertemuan tersebut membahas Climate Action Statement (CAS) sebagai koordinasi kebijakan iklim negara anggota, upaya Kementerian Keuangan mendorong capaian target Nationally Determined Contributions (NDCs), serta mobilisasi pembiayaan publik dan swasta untuk ekonomi hijau.

Thomas juga menekankan komitmen Indonesia dalam mendorong pasar dan pembiayaan karbon, serta peran swasta dalam mitigasi dan adaptasi untuk pencapaian NDCs.

Dalam kesempatan tersebut, Thomas juga memaparkan inisiatif pembiayaan inovatif Indonesia, seperti Debt-for-Nature-Swap (DNS) dan penerbitan lebih dari US$ 7 miliar pembiayaan hijau dalam sukuk dan obligasi untuk ketahanan iklim serta perlindungan lingkungan. Inisiatif tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengeksplorasi dan menerapkan mekanisme keuangan inovatif yang dapat mendorong dampak yang nyata.

Masih dalam rangkaian agenda G20, Wamenkeu juga menghadiri pertemuan Task Force on a Global Mobilization against Climate Change (TF-CLIMA). Pertemuan tersebut merupakan sebuah inisiatif dari Presidensi G20 Brazil yang mempertemukan Sherpa dan Finance Tracks untuk mendiskusikan pencapaian target iklim sesuai Paris Agreement.

Thomas menyampaikan dukungan Indonesia terhadap upaya TF-CLIMA dalam menyediakan instrumen keuangan transisi yang dapat menyediakan berbagai jasa dan produk untuk mendorong dekarbonisasi. Menurutnya, transisi energi harus dilakukan secara adil dan terjangkau, meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, serta peran masing-masing negara dengan mempertimbangkan prinsip common but differentiated responsibilites and respective capabilities (CBDR-RC).

Di samping itu, Wamen Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu juga memiliki tugas yang berbeda-beda.

Suahasil Nazara akan bertugas untuk menangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dukungan manajemen. Sementara, co-signnya adalah Anggito Abimanyu.

Kemudian, Anggito Abimanyu akan bertugas mengurusi penerimaan negara, baik pajak, cukai maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dalam hal ini, co-signnya adalah Thomas Djiwandono.

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di 5,1% pada 2029 atau era terakhir Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 juga diperkirakan tetap 5% atau stagnan dari tahun lalu.

Hal itu tercantum dalam World Economic Outlook edisi Oktober 2024 yang diterbitkan IMF. Laporan itu berjudul 'Policy Pivot, Rising Threats' yang berarti Pergeseran Kebijakan, Meningkatnya Ancaman.

"Di pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang, gangguan pada produksi dan pengiriman komoditas terutama minyak, konflik, kerusuhan sipil dan peristiwa cuaca ekstrem telah menyebabkan revisi ke bawah pada prospek untuk Timur Tengah dan Asia Tengah, serta Afrika sub-Sahara," tulis laporan tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).

Dalam laporan tersebut, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini mencapai 5%. Perkiraan IMF tidak menunjukkan kenaikan signifikan, terlihat pada 2025 dan 2029 laju ekonomi Indonesia diperkirakan hanya mencapai 5,1%.

Padahal Prabowo bercita-cita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8% dalam lima tahun ke depan. Ia sangat optimistis target itu bisa dicapai.

"Saya canangkan 8%, kalau nggak sampai 8% ya 7,5%, kalau nggak sampai 7,5% ya 7%. Kalau kita puas kita canangkan 6%, nanti 5,3% ya sudahlah," ucap Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (9/10).

"Siapa tahu nanti tidak 8%, kalau 9% gimana? Lu nggak percaya kan? Benar nggak? Tunggu tanggal mainnya," tambahnya yang diiringi tepuk tangan peserta.

Kembali ke laporan IMF, indikator lainnya tentang ekonomi Indonesia yakni inflasi akan stabil di 2,3% pada 2024. Lalu, neraca transaksi berjalan 2024 diperkirakan -1,0% dan tingkat pengangguran 2024 sebesar 5,2%.

Secara umum, laporan World Economic Outlook Oktober 2024 menggambarkan bahwa perjuangan global melawan inflasi sebagian besar berhasil dimenangkan. Tingkat inflasi secara global diperkirakan mencapai 3,5% pada akhir 2025, di bawah tingkat rata-rata 2000-2019 sebesar 3,6%.

Meskipun terjadi pengetatan kebijakan moneter yang tajam di banyak belahan dunia, kondisi ekonomi global tetap tangguh sehingga terhindar dari resesi.

"Pertumbuhan ekonomi (global) diproyeksikan tetap stabil di 3,2% pada 2024 dan 2025, meskipun beberapa negara, terutama negara berkembang berpendapatan rendah telah mengalami revisi pertumbuhan yang cukup besar, yang sering kali disebabkan oleh eskalasi konflik," tulis laporan IMF.

Simak: Potensi Pertumbuhan Ekonomi Awal Era Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencatat ada 96 negara di dunia menjadi ‘pasien’ International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional. Pasalnya, puluhan negara itu mengalami krisis ekonomi yang cukup panjang.

Jokowi menyebut, kondisi di negara-negara di Eropa, Amerika Serikat (AS), dan Afrika cukup memprihatinkan.

“Saudara-saudara bisa buka di Google kondisi sekarang di Eropa seperti apa, di Amerika seperti apa, kondisi di beberapa negara di Afrika seperti apa, tidak mudah 96 negara masuk menjadi pasiennya IMF,” ujar Jokowi, Kamis (12/9).

Satu per satu negara masuk dalam jurang krisis disebabkan dampak buruk Covid-19 yang belum sepenuhnya pulih, inflasi, pengangguran, hingga minimnya lapangan pekerjaan.

“Satu, satu sudah mulai masuk pada posisi kritis karena dampak dari Covid-19 itu sampai sekarang belum berhenti terhadap growth, terhadap inflasi, terhadap pengangguran, terhadap lapangan kerja,” tutur Jokowi.

“Dampaknya sampai sekarang di negara lain masih berdampak dan dirasakan langsung oleh rakyat. Berapa sangat beratnya,” kata dia.

Lantas bagaimana dengan kondisi ekonomi di Tanah Air?

Jokowi menegaskan, Indonesia butuh stabilitas untuk tumbuh. Tidak mungkin negara yang berkonflik bisa membangun ekonomi dan sumber daya lainnya.

“Coba saja lihat di negara-negara Timur Tengah yang konflik sudah berapa tahun mereka berkonflik apa bisa membangun? Enggak mungkin bisa, enggak mungkin tumbuh, dan enggak mungkin bisa membangun,” ujar Jokowi.

(Fiki Ariyanti)

JAKARTA, investor.id - Lembaga Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF)  memperkirakan  pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah gejolak eksternal dengan inflasi yang terjaga pada kisaran target yang ditetapkan, dan sektor keuangan yang resilien. IMF memproyeksikan kinerja ekonomi Indonesia akan tetap tinggi, yaitu 5% dan 5,1% pada tahun 2024 dan 2025.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono mengatakan proyeksi MF selaras dengan asesmen BI yang memperkirakan bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh dengan baik dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan global.

“BI akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk memitigasi risiko ketidakpastian global dengan tetap menjaga independensi dalam mencapai tujuan yang diamanatkan Undang-Undang,” ucap Erwin dalam keterangan resmi yang diterima pada  Kamis (8/8/2024).

IMF memberikan rekomendasi ke pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kehati-hatian kebijakan fiskal, mengapresiasi stance kebijakan moneter Indonesia, melanjutkan reformasi untuk melindungi ketahanan sektor keuangan dan mendukung pendalaman pasar keuangan, serta menjembatani kesenjangan struktural untuk mencapai potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dan inklusif untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal juga diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan serta momentum pertumbuhan ekonomi,” terang Erwin.

Dalam laporan Article IV Consultation tahun 2024, IMF menyebutkan kerangka kebijakan Indonesia yang berhati-hati baik di bidang moneter, fiskal, maupun keuangan telah menciptakan fondasi yang kokoh untuk stabilitas makro dan kesejahteraan sosial. Dewan Direktur IMF menyampaikan apresiasi dan catatan positif mengenai langkah-langkah kebijakan yang telah ditempuh oleh otoritas Indonesia.

“BI menyambut baik hasil asesmen IMF atas perekonomian Indonesia,” imbuh dia.

Apresiasi tersebut terutama disampaikan terkait beberapa poin penting. Pertama, komitmen Indonesia terhadap disiplin fiskal. Kedua, penurunan inflasi sesuai dengan kisaran target yang telah ditetapkan dan kebijakan moneter yang memperhatikan perkembangan data (data dependent), upaya pendalaman pasar dan upaya penguatan efektivitas transmisi kebijakan moneter.

Ketiga, upaya penguatan kerangka kebijakan makroprudensial. Keempat, agenda pertumbuhan menuju status negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Kelima, komitmen untuk mencapai target zero-emission pada 2060 dan langkah-langkah yang diambil untuk membatasi emisi gas rumah kaca dan deforestasi.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News