Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan mencatat, realisasi anggaran untuk ketahanan pangan sudah mencapai Rp 91,1 triliun hingga akhir Oktober 2024, atau 79,1% dari pagu.

Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara menyampaikan, realisasi ini meningkat 71% bila dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp 53,3 triliun.

“Realisasi ini utamanya untuk dukungan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian serta bantuan pangan,” tutur Suahasil dalam konferensi pers, Jumat (8/11).

Adapun realisasi belanja ketahanan pangan ini disalurkan oleh beberapa kementerian dengan menggunakan anggaran kementerian dan Lembaga (K/L).

Di antaranya, Kementerian PUPR sebesar 11,9 triliun utamanya untuk pembangunan bendungan yang progresnya sudah mencapai 55,7%, serta pembangunan jalan irigasi yang prosesnya sudah 63,2%.

Kemudian disalurkan Kementerian Pertanian Rp 10,1 triliun untuk pengembangan kawasan padi dan jagung sebanyak 437 hektare, dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebanyak 1.082 unit.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah merealisasikan anggaran sebesar Rp 4,5 triliun untuk bantuan benih sebanyak 54,7 juta ekor dan bantuan alat penangkap ikan sebanyak 4,4 ribu unit. Oleh Bapanas Rp 17,9 triliun untuk bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan.

Adapun program ketahanan pangan juga disalurkan melalui belanja non K/L untuk subsidi pupuk yang sudah tersalurkan Rp 22,9 triliun.

Terakhir melalui transfer ke daerah (TKD) Rp 22,8 triliun antara lain, untuk dana desa program ketahanan pangan dan hewani, dana pangan dan pertanian kepada 1.820 kelompok masyarakat.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan, pembaruan terkait proses pengelolaan anggaran dan penggunaan aset bagi kementerian/lembaga (K/L) dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Hal ini menindaklanjuti dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi kementerian negara, yang menjadi dasar dalam penataan fungsi K/L kabinet saat ini.

Suahasil menjelaskan, perpres tersebut, khususnya dalam Pasal 33, mengamanatkan Kementerian Keuangan untuk menerbitkan peraturan yang mengatur penggunaan aset dan anggaran bagi K/L baru. Adapun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang sudah diterbitkan yaitu PMK Nomor 90 Tahun 2024.

PMK ini mengatur pemanfaatan aset, penggunaan anggaran, serta penetapan nomor bagian anggaran untuk K/L yang baru.

"Jadi sudah keluar (aturannya), sudah dimulai proses untuk pembagian anggaran dan seterusnya," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Lebih lanjut, Suahasil menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan tengah mempersiapkan alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk masing-masing K/L.

Perpres 139/2025 terkait struktur K/L yang dirilis secara bertahap akan menjadi acuan utama bagi proses alokasi tersebut.

"Ini menjadi pedoman bagi alokasi DIPA yang akan dikeluarkan pada akhir November atau awal Desember 2024 ini," katanya.

Dalam PMK 90/2024, lanjut Suahasil, telah diatur mekanisme yang akan menjadi pedoman bagi seluruh K/L.

Hal ini penting dalam rangka menyukseskan program prioritas atau quick win dari Presiden Prabowo Subianto, yang sebagian besar telah dimasukkan dalam APBN 2025. Program-program tersebut akan dijalankan sejak awal tahun 2025 melalui DIPA.

Suahasil menambahkan bahwa K/L saat ini tengah menyusun program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam APBN 2025. Program yang belum masuk dalam APBN 2025 masih dalam proses perencanaan dan akan dibahas lebih lanjut pada bulan ini.

"Supaya ini bisa dilaksanakan dianggarkan mulai awal tahun 2025 yang akan datang. Masing-masing K/L sekarang untuk merumuskan aktivitas dan juga kegiatannya yang akan dianggarkan untuk APBN 2025 tersebut," imbuh Suahasil.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tidak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kini, Kemenkeu langsung di bawah koordinasi Presiden Prabowo Subianto.

Sri Mulyani mengatakan adanya perubahan nomenklatur tersebut bukan berarti Kemenkeu tidak berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan menteri lainnya. Ia menyebut Kemenkeu adalah pembantu seluruh kementerian/lembaga.

"Tadi ada yang bertanya Kemenkeu tidak lagi di bawah Kemenko Perekonomian, tapi langsung di bawah presiden. Pada dasarnya kami ini tentu dengan presiden itu langsung, namun kami juga bekerja mendukung seluruh menko dan menteri-menteri. Jadi Kementerian Keuangan itu sebetulnya pembantu seluruhnya," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Dengan langsung berada di bawah koordinasi presiden, Sri Mulyani menyebut justru Kemenkeu tidak lagi menjadi ekslusif di salah satu kementerian koordinator.

Sri Mulyani mencontohkan, di saat-saat ini Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sedang sibuk mendatangi kementerian untuk mengetahui masing-masing strategi dan prioritas dari masing-masing mereka. Sambil menjelaskan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sebagian besar belum tahu karena baru masuk pemerintahan.

"Sambil kita juga menjelaskan UU APBN terutama 2025 yang sebagian besar dari menko tersebut waktu itu belum mengetahui bagaimana struktur APBN 2025 sehingga membantu beliau-beliau semuanya untuk langsung catching up, langsung mendapat informasi mengenai bagaimana alokasi APBN 2025 dan komitmen 2025 yang ada di dalam kewenangan masing-masing menko," tuturnya.

"Ini menggambarkan walaupun kami tidak di bawah menko, tapi kami mendukung dan bekerja bersama dengan seluruh menko dan bahkan langsung dengan menteri-menteri. Seperti kemarin kami dengan Menteri ESDM, hari ini Pak Sua dengan Menteri Pertanian karena ketahanan pangan menjadi priority, kemarin kita terima Menteri Pertahanan dan berbagai kementerian-kementerian yang memang jadi perhatian presiden," tambahnya.

Untuk itu, Sri Mulyani menyebut tidak menjadi persoalan mengenai di mana letak koordinasi Kemenkeu. Ia mengaku siap membantu seluruh Kabinet Merah Putih.

Lagi pula meski Kementerian Keuangan langsung berada di bawah koordinasi presiden, Sri Mulyani menyebut tidak ada yang berubah sama sekali dari cara kerjanya dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk dengan adanya Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

"Jadi dalam hal ini kita terus akan membantu dan bekerja bersama seluruh kabinet di bawah presiden dan wakil presiden," pungkas Sri Mulyani.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi anggaran untuk pensiunan sudah mencapai Rp 149,2 triliun hingga Oktober 2024. Realisasi ini tumbuh 16,8% jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, meningkatnya realisasi manfaat untuk pensiunan ini karena adanya pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan pensiun ke-13 sebesar Rp 22,7 triliun serta kenaikan manfaat pensiun.

"Khusus untuk pensiun telah kita keluarkan Rp 149,2 triliun yang pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu adalah 16,8%, ini juga karena ada manfaat pensiun ketika menaikkan gaji dan pensiun termasuk untuk yang reguler maupun dalam rangka THR, pensiun atau Gaji 13," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita, (8/11).

Adapun realisasi manfaat pensiunan ini yang disalurkan melalui PT Taspen (Persero) sebesar Rp 110,9 triliun atau tumbuh 16,1% dari periode sama tahun lalu.

Sementara itu, dana pensiun yang disalurkan melalui PT Asabri (Persero) sebesar Rp 15,6 triliun atau tumbuh 15,3% dari periode sama tahun lalu.

Terakhir disalurkan untuk THR dan pensiunan ke-13 sebesar Rp 22,7 triliun atau tumbuh 21,4% dari periode sama tahun lalu.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi belanja pegawai hingga Oktober 2024 mencapai Rp 242,2 triliun atau 84,8% dari pagu APBN 2024.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, realisasi ini meningkat 13,4% yoy jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya Rp 213,6 triliun.

Suahasil menjelaskan, kenaikan ini dipengaruhi antara lain oleh pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan Gaji 13 ASN/TNI/Polri serta kenaikan gaji ASN/TNI/Polri.

Secara rinci, belanja pegawai K/L ini terdiri dari realisasi pembayaran reguler (Gaji dan Tunkin) sebesar Rp 210,8 triliun atau tumbuh 10,9% yoy hingga Oktober 2024.

Kemudian, realisasi pembayaran THR dan Gaji 13 telah mencapai Rp 31,4 triliun atau tumbuh 33,6% yoy.

"Tinggi karena di Januari yang lalu ada kenaikan gaji. Jadi kenaikan gaji angkanya terus berlangsung sehingga secara yoy (tahunan) tiap bulan dibandingkan Oktober tahun lalu ada peningkatan," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga Oktober 2024 mencapai Rp 254,7 triliun. Realisasi itu terdiri dari Rp 139,6 triliun untuk subsidi dan Rp 115,1 triliun untuk kompensasi.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pengeluaran untuk subsidi dan kompensasi energi itu dimaksudkan agar harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik bisa terjaga. "Dapat terus menjalankan kegiatan ekonomi serta mendukung pertumbuhan ekonomi kita melalui harga listrik dan BBM yang terkendali," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Suahasil menerangkan, realisasi subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp 254,7 triliun itu untuk konsumsi BBM sebanyak 13,476 juta kiloliter (KL) atau naik 1,1% dibandingkan realisasi konsumsi pada periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu untuk konsumsi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg konsumsinya mencapai 6.100 kg. Lalu, untuk listrik bersubsidi menembus angka 41,3 juta pelanggan atau naik 4,3% dibandingkan pelanggan tahun 2023.

Di samping itu, Kemenkeu juga telah menyalurkan subsidi non energi Rp 72,3 triliun per Oktober 2024. Dengan begitu total realisasi subsidi dan kompensasi yang telah dicairkan sebesar Rp 327 triliun.

"Untuk KUR yang bunganya disubsidi pemerintah saat ini adalah Rp 246,6 triliun, lebih tinggi 21% dari penyaluran tahun lalu," imbuhnya.

Lihat juga video: Dari PNS Jadi Content Creator, Ferry Irwandi: Saya Melihat Peluang

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara hingga Oktober 2024 telah mencapai Rp 2.556,7 triliun.

Sayangnya, realisasi tersebut baru mencapai 76,9% dari pagu dan tumbuh 14,1% year on year (YoY).

"Kalau dilihat dari pertumbuhannya belanja negara ini sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini memberikan dampak perekonomian yang cukup baik," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jumat (8/11).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, dampak tingginya belanja negara adalah konsumsi pemerintah yang naik sebesar 4,62% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Itu adalah karena belanja kita memang cukup cepat," ujar Suahasil.

Belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) yang realisasinya sudah mencapai Rp 1.834,5 triliun atau mencapai 74,3 dari pagu. Belanja ini juga tumbuh 16,7% YoY.

BPP ini terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang sudah mencapai Rp 933,5 triliun, disalurkan salah satunya untuk pembangunan infrastruktur, penyaluran berbagai program bansos, sarpras hankam, dukungan pelaksanaan pemilu dan pembayaran gaji ASN/TNI/Polri.

Kemudian, BPP juga disalurkan untuk belanja non K/L yang realisasinya sudah mencapai Rp 901,0 triliun.

Realisasi ini sudah mencapai 65,4% dari pagu. Belanja non K/L ini disalurkan di antaranya untuk subsidi dan kompensasi energi, serta pembayaran manfaat pensiunan.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengajak generasi muda Indonesia untuk semakin memahami pentingnya literasi keuangan investasi sejak dini.

Suahasil menegaskan bahwa pemahaman yang baik tentang sektor keuangan menjadi dasar penting untuk mencapai kemandirian finansial.

"Kita memiliki income dan kita yakin bahwa sebagian dari pendapatan kita adalah untuk konsumsi, sebagian lagi kita investasikan. Dan saya ingin sampaikan bahwa semakin mudah kita berinvestasi itu makin baik," ujar Suahasil dalam acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) 2024 di Gandaria City, Jakarta, Rabu (6/11).

Menurutnya, investasi kini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, terutama di kalangan muda. Ia menekankan bahwa semakin dini generasi muda mulai berinvestasi, semakin besar manfaat yang bisa diraih, baik untuk kebutuhan pribadi maupun kontribusi pada perekonomian nasional.

"Makin awal mulai investasi makin baik, karena itu kita ingin melakukan terus sosialisasi bagaimana berinvestasi yang baik sejak muda," katanya.

Suahasil juga menggarisbawahi pentingnya pengetahuan yang memadai tentang produk keuangan dan investasi. Menurutnya, pemahaman risiko dan manfaat investasi sangat krusial untuk mendorong generasi muda membuat keputusan yang bijak.

"Literasi keuangan adalah tentang merencanakan masa depan. Dan kita ingin merencanakan masa depan kita dengan lebih baik," imbuh Suahasil.

Suahasil juga menyoroti kemudahan berinvestasi di era digital saat ini, namun ia memperingatkan agar tetap berhati-hati dalam memilih aplikasi yang aman dan produk investasi yang sesuai dengan tujuan.

Dengan kemajuan digital, bahkan generasi muda bisa membeli produk investasi hanya lewat gadget, bahkan Surat Berharga Negara (SBN) kini bisa diakses dengan nominal Rp 1 juta melalui aplikasi digital.

"Kita semua dengan membeli SBN retail, setelah membantu pembangunan, ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan," katanya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut bahwa investasi dalam Surat Berharga Negara (SBN) kini lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas, terutama generasi muda.

Suahasil mengatakan, masyarakat kini bisa membeli SBN langsung melalui gadget mereka dengan minimal pembelian sebesar Rp 1 juta.

"Zaman dulu mau beli SBN itu mesti ketemu dengan sektor keuangan, perbankan biasanya. Sekarang teman-teman bisa beli SBN dari gatgetnya masing-masing," ujar Suahasil dalam acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) 2024 di Gandaria City, Jakarta, Rabu (6/11).

Menurutnya, kemudahan ini memungkinkan semakin banyak anak muda ikut serta dalam investasi yang juga berfungsi sebagai dukungan langsung bagi pembangunan negara.

Hingga saat ini, tercatat sudah ada 875 ribu investor SBN ritel, dan jumlah tersebut terus meningkat. Suahasil menegaskan bahwa SBN ritel adalah instrumen investasi yang aman dengan risiko minimal karena diterbitkan langsung oleh pemerintah.

"Mungkin saya bisa bilang risikonya nol," katanya.

Salah satu seri terbaru dari SBN ritel adalah Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI026, yang menurut Suahasil mendapat sambutan positif di kalangan investor muda. Dengan hanya Rp1 juta, masyarakat bisa memiliki ORI dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sri Mulyani mencatat sejarah sebagai satu-satunya menteri keuangan yang melayani tiga presiden Indonesia.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai menteri keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dua periode masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selanjutnya pada 21 Oktober 2024, Sri Mulyani resmi dilantik jadi Menteri Keuangan Kabinet Merah PutihPrabowo-Gibran.

Hebat ya. Tapi yang jadi pertanyaan, mengapa Presiden Prabowo masih membutuhkan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan dalam kabinetnya?

Serta, mengapa pula Prabowo menugaskan tiga wakil menteri keuangan sekaligus untuk membantu Sri Mulyani? Apa pula peran trio wakil menteri keuangan ini?

Simak selengkapnya dalam program Filonomics 11, tayang perdana pada Sabtu (02/11/2024) jam 19.00 WIB, klik link YouTube ini.

Produser Eksekutif: Sabrina Asril
Produser: Aprillia Ika
Host: Erlangga Djumena
Video Editor: Banatias Nadhira
Videografer: M Rizki Fauzan, Noah Zacharya Immanuel, Andhika Dwi Prasetyo

JAKARTA, KOMPAS.com - Sri Mulyani mencatat sejarah sebagai satu-satunya menteri keuangan yang melayani tiga presiden Indonesia.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai menteri keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dua periode masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selanjutnya pada 21 Oktober 2024, Sri Mulyani resmi dilantik jadi Menteri Keuangan Kabinet Merah PutihPrabowo-Gibran.

Hebat ya. Tapi yang jadi pertanyaan, mengapa Presiden Prabowo masih membutuhkan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan dalam kabinetnya?

Serta, mengapa pula Prabowo menugaskan tiga wakil menteri keuangan sekaligus untuk membantu Sri Mulyani? Apa pula peran trio wakil menteri keuangan ini?

Simak selengkapnya dalam program Filonomics 11, tayang perdana pada Sabtu (02/11/2024) jam 19.00 WIB, klik link YouTube ini.

Produser Eksekutif: Sabrina Asril
Produser: Aprillia Ika
Host: Erlangga Djumena
Video Editor: Banatias Nadhira
Videografer: M Rizki Fauzan, Noah Zacharya Immanuel, Andhika Dwi Prasetyo

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagi penugasan kepada tiga wakil menterinya untuk membantu tugas selama di Kabinet Merah Putih.

Salah satunya adalah Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono yang dipercaya untuk mengurusi kegiatan internasional dan pembiayaan risiko sektor keuangan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro menyebut, nantinya Thomas akan memiliki co-sign yakni Suahasil Nazara.

"Untuk pak Wamen Thomas itu nanti bertugas untuk urusan internasional dan pembiayaan risiko keuangan. Nanti co-sign-nya Pak Suahasil Nazara. Jadi ada co-signnya," kata Deni, Rabu (30/10).

Belum lama ini, Thomas Djiwandono memang ditugaskan untuk menghadiri kegiatan internasional yakni pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan Grup Bank Dunia (World Bank Group/WBG) di Washington D.C. pada 22 Oktober hingga 27 Oktober 2024 lalu.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu global menjadi topik pembahasan. Salah satunya adalah peta jalan evolusi Bank Dunia dalam membantu negara anggota memenuhi kebutuhan Barang Publik Global (Global Public Goods), seperti energi hijau, pangan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia yang bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Topik lainnya yang juga menjadi pembahasan adalah mengenai peran IMF dalam menangani peningkatan risiko ekonomi, moneter, dan geopolitik.

Dalam 12th Ministerial Meeting of Coalition of Finance Minister for Climate Action, Thomas hadir sebagai co-chair bersama dengan Menteri Keuangan Belanda Eelco Heinen. Pertemuan tersebut membahas Climate Action Statement (CAS) sebagai koordinasi kebijakan iklim negara anggota, upaya Kementerian Keuangan mendorong capaian target Nationally Determined Contributions (NDCs), serta mobilisasi pembiayaan publik dan swasta untuk ekonomi hijau.

Thomas juga menekankan komitmen Indonesia dalam mendorong pasar dan pembiayaan karbon, serta peran swasta dalam mitigasi dan adaptasi untuk pencapaian NDCs.

Dalam kesempatan tersebut, Thomas juga memaparkan inisiatif pembiayaan inovatif Indonesia, seperti Debt-for-Nature-Swap (DNS) dan penerbitan lebih dari US$ 7 miliar pembiayaan hijau dalam sukuk dan obligasi untuk ketahanan iklim serta perlindungan lingkungan. Inisiatif tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengeksplorasi dan menerapkan mekanisme keuangan inovatif yang dapat mendorong dampak yang nyata.

Masih dalam rangkaian agenda G20, Wamenkeu juga menghadiri pertemuan Task Force on a Global Mobilization against Climate Change (TF-CLIMA). Pertemuan tersebut merupakan sebuah inisiatif dari Presidensi G20 Brazil yang mempertemukan Sherpa dan Finance Tracks untuk mendiskusikan pencapaian target iklim sesuai Paris Agreement.

Thomas menyampaikan dukungan Indonesia terhadap upaya TF-CLIMA dalam menyediakan instrumen keuangan transisi yang dapat menyediakan berbagai jasa dan produk untuk mendorong dekarbonisasi. Menurutnya, transisi energi harus dilakukan secara adil dan terjangkau, meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, serta peran masing-masing negara dengan mempertimbangkan prinsip common but differentiated responsibilites and respective capabilities (CBDR-RC).

Di samping itu, Wamen Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu juga memiliki tugas yang berbeda-beda.

Suahasil Nazara akan bertugas untuk menangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dukungan manajemen. Sementara, co-signnya adalah Anggito Abimanyu.

Kemudian, Anggito Abimanyu akan bertugas mengurusi penerimaan negara, baik pajak, cukai maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dalam hal ini, co-signnya adalah Thomas Djiwandono.