JAKARTA, KOMPAS.com - Investor yang menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara (IKN) kini bisa langsung mendapatkan izn Hak Guna Bangunan (HGB) hingga 80 tahun dalam satu siklus.

Hal ini seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di IKN.

Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan perbedaan pemberian HGB bagi investor di IKN dalam PP Nomor 29 Tahun 2024 dengan PP Nomor 12 Tahun 2023.

Menurut PP Nomor 12 Tahun 2023, investor di IKN bisa mendapatkan HGB dengan jangka waktu paling lama 80 tahun melalui satu siklus pertama.

Namun demikian, siklus itu dibagi tahapannya menjadi pemberian hak paling lama 30 tahun, perpanjangan hak paling lama 20 tahun, dan pembaruan hak paling lama 30 tahun.

Sementara pada PP Nomor 29 Tahun 2024, HGB diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 tahun melalui satu siklus pertama. Kemudian dapat diberikan kembali pada satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

"Iya (HGB langsung 80 tahun) satu siklus pertama. Kalau yang dulu mungkin tidak langsung 80 tahun tapi 30 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nah ini kita jadikan satu jadi 80 tahun," ujarnya saat ditemui di kantornya, Selasa (20/8/2024).

Lalu dapat dilakukan pemberian HGU kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

Sementara hak pakai diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu menjelaskan, diubahnya skema berjenjang pada pemberian Hak Atas Tanah (HAT) di IKN dilakukan untuk mempersingkat proses administrasi.

Dengan demikian harapannya aturan ini dapat membuat investor tertarik untuk menanamkan modal di IKN.

"Jadi ini untuk IKN dispesialkan supaya itu. Jadi kalau melalui itu rezim pertanahan jadi lama gitu prosesnya. Kalau ini kan lebih cepat dengan PP ini," tuturnya.

Jakarta -

Pemerintah sedang menggenjot investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ada 2 investor asing segera masuk IKN.

Basuki enggan membocorkan identitas kedua investor tersebut, namun hanya menyampaikan keduanya bergerak di sektor properti

"Ada dua (investor) dari luar negeri, dari China dan dari Jepang. Sektor rumah, properti. Bukan hanya perumahan, ada hotel ada kantor," terang Basuki ditemui usai Pembukaan Pameran Bersama Arsip Kepresidenan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Menurut Basuki, pembentukan Satgas Percepatan Investasi IKN telah direncanakan sejak lama. Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan realisasi investasi di IKN.

"Itu sudah lama (rencana Satgas mau dibentuk), ya supaya Pak Bahlil bantu untuk mempercepat, itu sudah lama karena dulu Pak OIKN (Bambang Susantono) minta ada Satgas kan," ujar Plt Kepala Otorita IKN itu.

Secara keseluruhan, Otorita IKN mengantongi setidaknya 472 Letter of Intent (LoI) atau surat pernyataan minat investasi ke IKN. Namun dari jumlah tersebut, menurutnya yang dipastikan layak hanya sekitar 220 LoI.

Ia menjelaskan, hal ini lantaran kebanyakan dari total 472 LoI itu bercampur dengan kontraktor, konsultan, hingga supplier. Basuki mengatakan, pihaknya tengah me-lobby agar 220 LoI ini bisa segera mendapatkan kepastian.

"Itu saya minta dijawab supaya mereka tidak digantungkan, tapi dijawab. Ada 220, kemarin sudah groundbreaking kan 45," kata dia.

Dari jumlah tersebut, pihaknya telah mengkurasi kembali sehingga dihasilkan 60 investor prioritas. Para investor ini yang tengah diproses untuk bisa dipercepat realisasinya.

Sebagai tambahan informasi, OIKN menargetkan pada tahun 2024 ini jumlah investasi swasta yang masuk ke IKN dapat menembus angka Rp 100 triliun. Adapun saat ini, nilai investasi yang telah terealisasi sekitar Rp 51,35 triliun.

(shc/hns)