Jakarta: Ketua Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (JarNas Anti TPPO) Rahayu Saraswati bersikeras membela Ipda Rudy Soik yang dipecat secara tidak hormat. Rudy dinilai melanggar kode etik dalam dugaan penyelidikan kasus mafia bahan bakar minyak (BBM) di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Rahayu menilai Rudy melakukan tugas dengan baik dalam upaya membongkar mafia BBM di Kupang. Namun, Rudy dianggap tak mengikuti standar prosedur karena tidak melibatkan unit terkait.

"Pelanggaran berat apa yang bersangkutan telah lakukan sehingga layak diberhentikan dengan tidak hormat? Saya mengimbau seharusnya Kepolisian, khususnya tim Etik melakukan evaluasi pelanggaran seperti apa sehingga sampai pada pemberhentian," ujar Saras di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024.
Politikus Gerindra itu mengecam pemecatan Rudy. Rahayu menilai tidak masuk akal seorang dipecat karena menjalankan tugas dengan baik.

Rahayu bahkan mengaku bakal mengadukan pemecatan yang janggal itu ke Presiden Prabowo Subianto. Yuk kita kenalan lebih jauh dengan sosok Rahayu.

Profil Rahayu Saraswati

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo merupakan anak dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo. Hashim merupakan adik dari Presiden Prabowo.

Keponakan Prabowo itu mengawali karier politiknya dari organisasi sayap Partai Gerindra, Tunas. Sebelumnya, ia pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Tangerang Selatan.

Pada 2014, Rahayu terpilih sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IV. Pada 2019, ia sempat gagal melaju ke Senayan, namun dapat kembali menjadi anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta III pada 2024.

Rekam pendidikan

Perempuan kelahiran 27 Januari 1986 itu mengenyam pendidikan dasar di SD Tarakanita II, Jakarta. Dia lalu menlanjutkan pendidikan di luar negeri.

Dilansir dari profil Linkedin-nya, setelah lulus SD, Rahayu bersekolah di United World Collage of South East Asia, Singapura. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan SMA di Swiss tepatnya College du Leman.

Rahayu lalu menlanjutkan kuliah di University of Virginia, Amerika Serikat. Ia mengambil studi seni drama untuk menunjang kariernya di bidang film.

Dia juga sempat mengambil studi political science. Ia merupakan lulusan dari Pardue University Global, Amerika Serikat.

Baca juga: Pemecatan Ipda Rudy Soik Bakal Dibawa ke Meja Prabowo

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Momen haru terjadi dalam Rapat Komisi III DPR RI ketika Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga mengelus kepala Ipda Rudy Soik.

Peristiwa ini berlangsung setelah audiensi yang digelar oleh Komisi III DPR RI.

Ketika Rudy hendak meninggalkan Gedung MPR/DPR RI, Kapolda NTT menghampirinya.

Ipda Rudy Soik menjadi sorotan publik setelah dipecat dari Polda NTT karena berani membongkar kasus mafia bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut.

Menurut pantauan Kompas.com di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, pada Senin (28/10/2024), Daniel menyampaikan pesan kepada Rudy.

"Anak ayam ini ada di tanganmu, kalau itu mati terserah kau, kalau hidup terserah kau. Kamu yang harus menentukan atas kariermu sendiri," ujar Daniel kepada Rudy.

Daniel juga menekankan rasa sayangnya terhadap Rudy.

"Saya hanya menandatangani. Saya sayang sama kamu, saya ingin kamu menjadi anggota polisi yang baik. Berikan informasi yang baik, itu baik TPPO maupun BBM," ucapnya.

Kapolda NTT menegaskan bahwa Rudy adalah "anaknya" dan memintanya untuk terus berkomunikasi dengannya.

"Kamu kalau apa-apa langsung ke saya, jadi itu yang saya inginkan dari kamu. Ada saya, Bapak," ujarnya.

Di kesempatan terpisah, Kapolda menyampaikan bahwa pembicaraannya dengan Rudy bertujuan untuk menekankan pentingnya ketaatan terhadap aturan.

Menurutnya, napas anggota Polri adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

"Maksudnya, aturan yang sudah ada, kita tetap tidak bisa mundur dengan aturan itu. Mari kita sama-sama terus mendekat ke hal-hal yang lebih baik," ujarnya.

JAKARTA, iNews.id - Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Daniel Tahi Silitonga membeberkan kronologi operasi tangkap tangan (OTT) Ipda Rudy Soik bersama tiga oknum polisi, dua di antaranya polwan saat jam dinas. Bahkan keempatnya saat digerebek saling duduk berpasangan sambil menenggak minuman berakohol di tempat karoke.

Hal tersebut disampaikan Kapolda NTT saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR di ruang rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Kapolres menyebut Ipda Rudy menyampaikan jika menjadikan tempat karoke sebagai analisa dan evaluasi (anev) dalam pengusutan BBM ilegal.

"Jadi pagi tertangkap, sore langsung membuat surat perintah, mengajukan kepada Kapolres dengan inisiatif sendiri , surat perintah penyidikan terhadap mafia BBM," ujar Daniel, Senin (28/10/2024)

Meski begitu, Kapolda menyebut, majelis hakim sidang KEPP menganggap tindakan pengusutan terhadap BBM ilegal hanyaa framing Rudy dari pelanggaran kode etik karena berkaroke saat jam dinas bersama polwan.

"Nah menjadi lucu dalam penelitian para hakim dan pemeriksa, tindakan yang dilakukan Ipda Rudi Soik ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu mengakui bahwa tindakan di karaoke ini dalam rangka anev kasus BBM," katanya.

Daniel menyebut, Rudy kerap berdalih tempat karoke sebagai 'safehouse' untuk rapat pengusutan BBM ilegal. Namun majelis hakim KEPP menemukan fakta sebaliknya.

"Kemudian selalu mengatakan karaoke ini tempat safehouse mereka untuk rapat. Tetapi tidak bisa menunjukan itu kepada pemeriksa dan hakim disiplin dan justru sebaliknya," ucap Daniel.

Daniel menyebut, anggapan majelis hakim KEPP itu didasari atas informasi semua saksi-saksi termasuk pegawai karaoke, manager karaoke dan kasatreskrim serta dua polwan yang turut berkaroke dengan Ipda Rudy.

"Selama berlangsungnya pemeriksaan ini, terduga pelanggar Rudy Soik berada dalam pengawasan. Pada saat dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan ini, ternyata Ipda Rudy Soik ini memfitnah juga anggota propam yang menangani perkara dengan menyebutnya menerima setoran dari pelaku BBM," ujar Daniel.

Sebelumnya, Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Silitonga mengungkap Ipda Rudy Soik sempat terjerat OTT saat jam dinas bersama tiga oknum polisi. Keempatnya tepergok saling duduk berpasangan sambil menenggak minuman berakohol di tempat karoke.

"Tapi karena ada informasi yang pada saat itu menyatakan ada anggota Polri sedang melaksanakan karaoke pada jam dinas, maka propam melaksanakan tindakan OTT dan ditemukan 4 anggota Polri," ucapnya.

Keempatnya yakni Kasat Reskrim Polresta Kupang Yohanes Suhardi, Ipda Rudy Soik yang waktu itu menjabat KBO atau Kaur Binops Reserse Polresta Kupang dan dua Polwan yakni Ipda Lusi dan Brigadir Jane.

"Nah ketika ditangkap, mereka sedang duduk berpasangan, melaksanakan hiburan dan kemudian minum-minuman beralkohol. Nah atas peristiwa ini, Kabid Propam melaporkan kepada Kapolda dengan informasi khusus, sehingga saya mendisposisi untuk dilakukan proses secara hukum," ucap Daniel.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menilai tindakan Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memecat Ipda Rudy Soik sebagai tindakan yang tidak masuk akal.

Pemecatan ini terjadi setelah Rudy diduga melakukan pelanggaran etik terkait pengungkapan mafia bahan bakar minyak (BBM).

"Mengapa enggak masuk akal? Ini Pak Ketua pemaparan soal kasus BBM ini, kok sampai dia dipecat begitu. Yang bener aja lah, masa enggak ada lagi yang lebih bijak?" kata Benny dalam rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (28/10/2024).

Politikus Partai Demokrat ini mengungkapkan keheranannya terhadap langkah Polda NTT yang memecat Rudy.

Menurutnya, jika memang ada kesalahan etik yang dilakukan oleh Rudy, maka sanksi pemecatan tidaklah tepat.

"Kalaupun ada kesalahan yang dilakukan oleh saudara Rudy Soik, apakah setimpal hukuman yang dijatuhkan kepadanya?" ujarnya.

Benny juga mencurigai adanya motif tertentu di balik pemecatan tersebut.

"Oleh sebab itu, saya melacak-lacak ini, kayaknya ada sesuatu di balik ini. Ada masalah di balik ini yang saya temukan," imbuhnya.

Ia bahkan menduga ada pihak yang berusaha menyingkirkan Rudy, mengingat ada anggota Polda NTT yang pernah memasukkan Rudy ke penjara karena pasang badan dan membela dalam penangana sebuah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Yang saya temukan adalah orang yang dulu memasukkan Rudy Soik ke bui dalam kasus TPPO, ini ada di Polda NTT. Saya duga (pemecatan Rudy Soik) ini adalah balas dendam," katanya.

Benny juga menilai bahwa Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga mungkin belum sepenuhnya memahami situasi di daerah tersebut, sehingga bisa jadi dimanfaatkan oleh bawahannya untuk menghukum Rudy.

"Sayang Pak Kapolda, saya kenal beliau ini orang yang sangat bijak. Baru datang ke NTT, mungkin tak mengenal situasi di sini. Saya juga merasa Pak Kapolda ini dikerjain oleh anak buahnya hanya untuk menghukum saudara Rudy Soik," ujarnya.

Lebih lanjut, Benny meminta Kapolda NTT untuk mengusut kasus ini secara hati-hati dan mendalam.

Ia juga mendorong agar kasus mafia BBM yang diungkap Rudy ditangani lebih lanjut oleh Polda NTT.

"Kami usulkan supaya kasus pemecatan terhadap saudara Rudy Soik dibawa dalam pertemuan khusus dengan Pak Kapolri dalam waktu yang tidak begitu lama. Demi keadilan, demi tegaknya hukum, dan demi masyarakat NTT yang kita cintai," ujarnya.

Sebagai informasi, Ipda Rudy Soik dipecat dari Polda NTT karena berupaya membongkar kasus mafia bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut.

Pihak kepolisian mengeklaim bahwa pemecatan Rudy disebabkan oleh pelanggaran kode etik profesi Polri, yaitu ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak dengan cara memasang garis polisi di lokasi milik Ahmad Anshar dan Algajali Munandar di Kelurahan Alak dan Kelurahan Fatukoa.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim menjelaskan peluang pengkajian ulang terkait Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) anggota Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), Ipda Rudy Soik.

Sebelumnya, PTDH terhadap Ipda Rudy Soik menjadi polemik lantaran diduga berkaitan dengan pengungkapan perkara mafia bahan bakar minyak (BBM).

Terkait hal ini, Abdul menyatakan bahwa persoalan Rudy Soik ini merupakan kewenangan dari Polda NTT. Oleh karena itu, pihaknya hanya memberikan asistensi terkait PTDH ini.

"Kita asistensi aja, tapi masalah itu ditangani Polda. Ada asistensi dari Divpropam ada," ujar Abdul di Mako Brimob, Depok, Senin (14/10/2024).

Sebagai informasi, Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Ariasand menegaskan bahwa Rudy Soik tidak dipecat lantaran mengungkap kasus mafia BBM di NTT.

"Tidak ada kasus mafia BBM yang ditangani baik Polresta maupun Polda," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (14/10/2024).

Dia menerangkan bahwa Rudy menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) lantaran diduga tidak profesional saat melakukan penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan memasang garis polisi di TKP.

Pemasangan diduga dilakukan tanpa ada administrasi pendukung di lokasi milik warga AA dan AM tersebut. Terlebih, di TKP juga tidak ditemukan barang bukti dan bukan merupakan peristiwa pidana.

"RS di sidang KKE kaitan ketidakprofesionalan dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dgn cara memasang police line pada drum dan jerigen kosong di lokasi," tambahnya.

Ariasandy menambahkan, alasan memberatkan lainnya lantaran Rudy disebut telah melakukan pelanggaran disiplin tiga kali dan satu pelanggaran kode etik profesi.

"Di antaranya terduga pelanggar sudah 3 kali melakukan pelanggaran disiplin dan 1 kali pelanggaran kode etik profesi," pungkasnya.