JAKARTA, KOMPAS.com - Momen haru terjadi dalam Rapat Komisi III DPR RI ketika Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga mengelus kepala Ipda Rudy Soik.

Peristiwa ini berlangsung setelah audiensi yang digelar oleh Komisi III DPR RI.

Ketika Rudy hendak meninggalkan Gedung MPR/DPR RI, Kapolda NTT menghampirinya.

Ipda Rudy Soik menjadi sorotan publik setelah dipecat dari Polda NTT karena berani membongkar kasus mafia bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut.

Menurut pantauan Kompas.com di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, pada Senin (28/10/2024), Daniel menyampaikan pesan kepada Rudy.

"Anak ayam ini ada di tanganmu, kalau itu mati terserah kau, kalau hidup terserah kau. Kamu yang harus menentukan atas kariermu sendiri," ujar Daniel kepada Rudy.

Daniel juga menekankan rasa sayangnya terhadap Rudy.

"Saya hanya menandatangani. Saya sayang sama kamu, saya ingin kamu menjadi anggota polisi yang baik. Berikan informasi yang baik, itu baik TPPO maupun BBM," ucapnya.

Kapolda NTT menegaskan bahwa Rudy adalah "anaknya" dan memintanya untuk terus berkomunikasi dengannya.

"Kamu kalau apa-apa langsung ke saya, jadi itu yang saya inginkan dari kamu. Ada saya, Bapak," ujarnya.

Di kesempatan terpisah, Kapolda menyampaikan bahwa pembicaraannya dengan Rudy bertujuan untuk menekankan pentingnya ketaatan terhadap aturan.

Menurutnya, napas anggota Polri adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

"Maksudnya, aturan yang sudah ada, kita tetap tidak bisa mundur dengan aturan itu. Mari kita sama-sama terus mendekat ke hal-hal yang lebih baik," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menilai tindakan Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memecat Ipda Rudy Soik sebagai tindakan yang tidak masuk akal.

Pemecatan ini terjadi setelah Rudy diduga melakukan pelanggaran etik terkait pengungkapan mafia bahan bakar minyak (BBM).

"Mengapa enggak masuk akal? Ini Pak Ketua pemaparan soal kasus BBM ini, kok sampai dia dipecat begitu. Yang bener aja lah, masa enggak ada lagi yang lebih bijak?" kata Benny dalam rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (28/10/2024).

Politikus Partai Demokrat ini mengungkapkan keheranannya terhadap langkah Polda NTT yang memecat Rudy.

Menurutnya, jika memang ada kesalahan etik yang dilakukan oleh Rudy, maka sanksi pemecatan tidaklah tepat.

"Kalaupun ada kesalahan yang dilakukan oleh saudara Rudy Soik, apakah setimpal hukuman yang dijatuhkan kepadanya?" ujarnya.

Benny juga mencurigai adanya motif tertentu di balik pemecatan tersebut.

"Oleh sebab itu, saya melacak-lacak ini, kayaknya ada sesuatu di balik ini. Ada masalah di balik ini yang saya temukan," imbuhnya.

Ia bahkan menduga ada pihak yang berusaha menyingkirkan Rudy, mengingat ada anggota Polda NTT yang pernah memasukkan Rudy ke penjara karena pasang badan dan membela dalam penangana sebuah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Yang saya temukan adalah orang yang dulu memasukkan Rudy Soik ke bui dalam kasus TPPO, ini ada di Polda NTT. Saya duga (pemecatan Rudy Soik) ini adalah balas dendam," katanya.

Benny juga menilai bahwa Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga mungkin belum sepenuhnya memahami situasi di daerah tersebut, sehingga bisa jadi dimanfaatkan oleh bawahannya untuk menghukum Rudy.

"Sayang Pak Kapolda, saya kenal beliau ini orang yang sangat bijak. Baru datang ke NTT, mungkin tak mengenal situasi di sini. Saya juga merasa Pak Kapolda ini dikerjain oleh anak buahnya hanya untuk menghukum saudara Rudy Soik," ujarnya.

Lebih lanjut, Benny meminta Kapolda NTT untuk mengusut kasus ini secara hati-hati dan mendalam.

Ia juga mendorong agar kasus mafia BBM yang diungkap Rudy ditangani lebih lanjut oleh Polda NTT.

"Kami usulkan supaya kasus pemecatan terhadap saudara Rudy Soik dibawa dalam pertemuan khusus dengan Pak Kapolri dalam waktu yang tidak begitu lama. Demi keadilan, demi tegaknya hukum, dan demi masyarakat NTT yang kita cintai," ujarnya.

Sebagai informasi, Ipda Rudy Soik dipecat dari Polda NTT karena berupaya membongkar kasus mafia bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut.

Pihak kepolisian mengeklaim bahwa pemecatan Rudy disebabkan oleh pelanggaran kode etik profesi Polri, yaitu ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak dengan cara memasang garis polisi di lokasi milik Ahmad Anshar dan Algajali Munandar di Kelurahan Alak dan Kelurahan Fatukoa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Gerindra DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mempertanyakan keputusan Polri yang memecat Ipda Rudy Soik dari Polres Kupang Kota.

Ia menilai langkah ini sebagai kemunduran bagi institusi penegak hukum di Indonesia.

Menurutnya, Ipda Rudy justru berjasa dalam mengungkap kasus penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Ini merupakan kemunduran institusi penegak hukum. Seharusnya kepolisian memberikan apresiasi atas kerja-kerja anggota polisi seperti saudara Rudy Soik, yang banyak membuka tabir kasus-kasus yang merugikan banyak orang,” ujar Saraswati dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/10/2024).

Saraswati menambahkan, Ipda Rudy Soik memiliki rekam jejak yang baik dalam menjalankan tugasnya.

Sebelumnya, ia juga berhasil mengungkap dugaan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di NTT.

Ia khawatir pemecatan tersebut dipicu oleh pihak-pihak yang merasa bisnis ilegal mereka terganggu oleh penyelidikan yang dilakukan Ipda Rudy Soik.

“Saudara Rudy memiliki track record yang baik dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai anggota Kepolisian,” jelas Rahayu.

“Pelanggaran berat apa yang dilakukan bersangkutan sehingga layak diberhentikan dengan tidak hormat?” sambungnya.

Saraswati berharap institusi Polri mengevaluasi kembali keputusan pemberhentian Ipda Rudy, yang diduga melanggar kode etik dan profesi Polri.

“Saya mengimbau seharusnya Kepolisian, khususnya tim Etik, melakukan evaluasi pelanggaran seperti apa sehingga sampai pada pemberhentian,” pungkasnya.

Proses Pemecatan Ipda Rudy Soik

Sebelumnya, Ipda Rudy Soik dipecat setelah mengungkap mafia BBM di Kupang.

Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Rudy dalam sidang yang digelar di Markas Polda NTT pada Jumat (11/10/2024).

Ia dituding melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri karena dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Pemecatan tersebut terjadi setelah Rudy memasang garis polisi di drum dan jeriken kosong milik Ahmad Anshar dan Algajali Munandar, yang diduga membeli BBM menggunakan barcode palsu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri, Brigjen Trunoyudho Wisnu Andiko, menegaskan bahwa putusan pemecatan Rudy adalah wewenang Polda NTT.

“Sudah dilakukan oleh Polda NTT, dan secara prosedural oleh Divisi Propam. Lebih lanjut sudah disampaikan oleh Kabid Humas dan Kabid Propam Polda NTT,” kata Truno, dikutip dari Kompas.com, Senin (14/10/2024).

Kepala Divisi Propam Polri Irjen Abdul Karim menyatakan, pihaknya akan mengasistensi pengkajian ulang putusan pemecatan Rudy.

“Kita asistensi aja, tapi masalah itu ditangani Polda NTT. Ada asistensi dari Div Propam,” kata Abdul.

Itu wewenang Polda NTT. Nanti kita cek lagi karena hasilnya masih ada di Propam,” tambahnya.

Alasan Pemecatan Menurut Polda NTT

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda NTT Kombes Ariasandy menjelaskan, pemecatan Ipda Rudy Soik dilakukan berdasarkan pelanggaran kode etik yang terkait dengan prosedur penyidikan.

“Hasil pemeriksaan sidangnya, Ipda Rudy Soik dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi sanksi,” kata Ariasandy.

Sidang Kode Etik terhadap Ipda Rudy dilaksanakan sebagai respons terhadap dugaan pelanggaran, dengan tujuan menegakkan disiplin dan integritas di lingkungan Polri.

Persidangan berlangsung pada Kamis (10/10/2024) hingga Jumat (11/10/2024) dari pukul 10.00 hingga 17.00 Wita.

Hasilnya, Rudy Soik dinyatakan melakukan perbuatan tercela yang mengakibatkan keputusan untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri.

Ariasandy juga menambahkan, Rudy Soik memiliki catatan pelanggaran disiplin sebelumnya, termasuk beberapa sanksi yang telah dijatuhkan.

“Hasil putusan sidang banding Komisi Kode Etik Polri pada tanggal 9 Oktober 2024 menambah putusan sanksi berupa mutasi bersifat demosi selama lima tahun,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim menjelaskan peluang pengkajian ulang terkait Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) anggota Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), Ipda Rudy Soik.

Sebelumnya, PTDH terhadap Ipda Rudy Soik menjadi polemik lantaran diduga berkaitan dengan pengungkapan perkara mafia bahan bakar minyak (BBM).

Terkait hal ini, Abdul menyatakan bahwa persoalan Rudy Soik ini merupakan kewenangan dari Polda NTT. Oleh karena itu, pihaknya hanya memberikan asistensi terkait PTDH ini.

"Kita asistensi aja, tapi masalah itu ditangani Polda. Ada asistensi dari Divpropam ada," ujar Abdul di Mako Brimob, Depok, Senin (14/10/2024).

Sebagai informasi, Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Ariasand menegaskan bahwa Rudy Soik tidak dipecat lantaran mengungkap kasus mafia BBM di NTT.

"Tidak ada kasus mafia BBM yang ditangani baik Polresta maupun Polda," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (14/10/2024).

Dia menerangkan bahwa Rudy menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) lantaran diduga tidak profesional saat melakukan penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan memasang garis polisi di TKP.

Pemasangan diduga dilakukan tanpa ada administrasi pendukung di lokasi milik warga AA dan AM tersebut. Terlebih, di TKP juga tidak ditemukan barang bukti dan bukan merupakan peristiwa pidana.

"RS di sidang KKE kaitan ketidakprofesionalan dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dgn cara memasang police line pada drum dan jerigen kosong di lokasi," tambahnya.

Ariasandy menambahkan, alasan memberatkan lainnya lantaran Rudy disebut telah melakukan pelanggaran disiplin tiga kali dan satu pelanggaran kode etik profesi.

"Di antaranya terduga pelanggar sudah 3 kali melakukan pelanggaran disiplin dan 1 kali pelanggaran kode etik profesi," pungkasnya.