JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi III DPR meminta Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga untuk meninjau ulang pemecatan anggota Polda NTT, Ipda Rudy Soik, yang dipecat karena membongkar kasus mafia bahan bakar minyak (BBM).

Komisi III DPR meminta Polda NTT mempertimbangkan kembali keputusan pemecatan itu dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan.

"Komisi III DPR RI menilai perlu dilakukan evaluasi terkait keputusan PTDH pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Rudy Soik," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati membacakan hasil rekomendasi rapat antara Komisi III DPR dan Polda NTT, Senin (28/10/2024).

Pada rapat kemarin, anggota Komisi III DPR ramai-ramai mempertanyakan alasan pemecatan Rudy Soik.

Anggota Komisi III DPR dari daerah pemilihan NTT Benny K Harman menilai janggal Rudy dipecat gara-gara dianggap melanggar etik saat mengungkap kasus mafia BBM.

"Mengapa enggak masuk akal? Ini Pak Ketua pemaparan soal kasus BBM ini, kok sampai dia dipecat begitu. Yang bener aja lah, masa enggak ada lagi yang lebih bijak?" kata Benny.

Politikus Partai Demokrat ini pun mencurigai adanya motif tertentu di balik pemecatan tersebut.

Oleh karena itu, Benny meminta Kapolda NTT untuk mengusut kasus ini secara hati-hati dan mendalam serta menangani lebih lanjut kasus mafia BBM yang diungkap Rudy.

"Kami usulkan supaya kasus pemecatan terhadap saudara Rudy Soik dibawa dalam pertemuan khusus dengan Pak Kapolri dalam waktu yang tidak begitu lama. Demi keadilan, demi tegaknya hukum, dan demi masyarakat NTT yang kita cintai," ujar Benny.

Senada, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo sangat menyayangkan polisi justru memecat Rudy,

Menurut dia, Rudy merupakan polisi yang jujur dan telah membongkar kasus mafia BBM yang justru membuat pasokan BBM di NTT menjadi lancar.

"Karena justru ini diangkat saya mendapatkan laporan tadi pagi dari NTT dari masyarakat di sana rupanya sejak kasus ini diangkat tiba tiba BBM-nya jadi lancar," kata Sara.

Sidang banding

Selepas mendapat banyak cecaran dari Komisi III DPR RI, Kapolda NTT menyatakan akan menggelar sidang banding terkait kelanjutan nasib karir Ipda Rudy.

Daniel memastikan sidang banding akan digelar. Nantinya, komisi ini akan menggelar sidang banding soal Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang sebelumnya memutuskan memberhentikan Rudy.

Menurut Daniel, Komisi Sidang Banding ini akan lebih dahulu mempelajari berkas memori banding yang diajukan Rudy.

"Saya akan menunjuk waktu 30 hari kepada saya untuk menunjuk komisi banding," kata Daniel usai rapat.

Ia menambahkan, hingga saat ini Rudy Soik masih berstatus sebagai anggota Polri meski sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasi (KBO) Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kupang Kota.

"Loh kan prosesnya masih berjalan. Ya masih belum ada surat perintah untuk memecat dia. Kan baru sidang," ucap Daniel.

Banyak langgar etik

Namun, Daniel menyebutkan bahwa ada banyak kasus pelanggaran etik yang menjerat Rudy Soik sebelum dipecat terkait kasus pengungkapan mafia BBM.

Ia membeberkan, Rudy pernah ditangkap di tempat karaoke pada jam dinas dan kedapatan meminum alkohol. Ketika itu, Rudy beralasan menggelar karoke untuk melakukan analisis dan evaluasi (anev) terkait penangkapan mafia BBM.

"Menjadi lucu dalam penelitian para hakim (sidang etik) dan pemeriksa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ipda Rudy Soik ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu mengakui bahwa tindakan di karaoke ini adalah dalam rangka anev kasus BBM," ucap Daniel.

Pelanggaran etik Rudy lainnya adalah memfitnah anggota Propam yang menangani perkara ini dengan mengeklaim bahwa anggota tersebut menerima setoran dari pelaku mafia BBM.

Namun, saat hendak diperiksa, Rudy Soik justru meninggalkan tugas dan tidak berada di Kupang, NTT.

Oleh karenanya, Rudy kembali mendapat sanksi perbuatan tercela setelah absen dari kantor selama tiga hari berturut-turut, yang menyulitkan pemeriksaan yang dijalankan Propam.

Terakhir, Rudy mendapat sanksi pemecatan setelah ada laporan dari orang yang merasa namanya dicemarkan karena Rudy menyegel drum BBM.

Rudy kembali disidang etik dan dituduh melakukan penyidikan kasus mafia BBM yang melanggar prosedur.

"Dan itulah kasus yang kelima. Pelanggaran SOP yang dilakukan tanpa administrasi penyidikan dan tanpa prosedur dikenakan tindakan KKEP. Itulah yang disidangkan dan diputuskan bahwa Ipda Rudy Soik tidak layak dipertahankan sebagai anggota Polri," kata Daniel.

Respons Rudy

Ipda Rudy Soik sendiri mengapresiasi langkah Komisi III DPR RI yang menggelar rapat untuk membahas kasus pemecatannya. Bahkan, ia menyebut Kapolda NTT Irjen Daniel sebagai sosok yang baik.

Hanya saja, menurut dia, bisa saja Daniel menerima informasi yang tidak benar mengenai dirinya.

"Mungkin Bapak Kapolda ini orang baik, (saya) hanya takut informasi yang sampai ke beliau itu tidak benar," ungkap Rudy di Kompleks Parlemen

Rudy mencontohkan adanya pernyataan yang tidak akurat mengenai dirinya yang disampaikan oleh Kapolda.

Ia menjelaskan, dalam persidangan etik, Rudy dituduh melawan Tuhan, meskipun ia menegaskan tidak pernah mengucapkan hal tersebut.

"Itu tidak pernah saya bicara. Artinya, ketika beliau sudah menyampaikan ke publik, saya berpendapat bahwa itu informasi yang tidak benar sampai ke Pak Kapolda," ujar dia.

Rudy juga membantah tuduhan bahwa ia pernah terlibat dalam acara karaoke yang berujung pada penangkapan oleh Propam NTT.

Kapolda NTT disebut-sebut menerima informasi bahwa Rudy terjerat pelanggaran etik terkait acara tersebut sebelum akhirnya dipecat.

"Yang pasti kan tidak ada putusan yang mengatakan saya berkaraoke, tidak ada putusan itu. Coba nanti dilihat, bisa dikonfirmasi," kata Rudy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Momen haru terjadi dalam Rapat Komisi III DPR RI ketika Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga mengelus kepala Ipda Rudy Soik.

Peristiwa ini berlangsung setelah audiensi yang digelar oleh Komisi III DPR RI.

Ketika Rudy hendak meninggalkan Gedung MPR/DPR RI, Kapolda NTT menghampirinya.

Ipda Rudy Soik menjadi sorotan publik setelah dipecat dari Polda NTT karena berani membongkar kasus mafia bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut.

Menurut pantauan Kompas.com di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, pada Senin (28/10/2024), Daniel menyampaikan pesan kepada Rudy.

"Anak ayam ini ada di tanganmu, kalau itu mati terserah kau, kalau hidup terserah kau. Kamu yang harus menentukan atas kariermu sendiri," ujar Daniel kepada Rudy.

Daniel juga menekankan rasa sayangnya terhadap Rudy.

"Saya hanya menandatangani. Saya sayang sama kamu, saya ingin kamu menjadi anggota polisi yang baik. Berikan informasi yang baik, itu baik TPPO maupun BBM," ucapnya.

Kapolda NTT menegaskan bahwa Rudy adalah "anaknya" dan memintanya untuk terus berkomunikasi dengannya.

"Kamu kalau apa-apa langsung ke saya, jadi itu yang saya inginkan dari kamu. Ada saya, Bapak," ujarnya.

Di kesempatan terpisah, Kapolda menyampaikan bahwa pembicaraannya dengan Rudy bertujuan untuk menekankan pentingnya ketaatan terhadap aturan.

Menurutnya, napas anggota Polri adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

"Maksudnya, aturan yang sudah ada, kita tetap tidak bisa mundur dengan aturan itu. Mari kita sama-sama terus mendekat ke hal-hal yang lebih baik," ujarnya.

JAKARTA, iNews.id - Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Daniel Tahi Silitonga membeberkan kronologi operasi tangkap tangan (OTT) Ipda Rudy Soik bersama tiga oknum polisi, dua di antaranya polwan saat jam dinas. Bahkan keempatnya saat digerebek saling duduk berpasangan sambil menenggak minuman berakohol di tempat karoke.

Hal tersebut disampaikan Kapolda NTT saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR di ruang rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Kapolres menyebut Ipda Rudy menyampaikan jika menjadikan tempat karoke sebagai analisa dan evaluasi (anev) dalam pengusutan BBM ilegal.

"Jadi pagi tertangkap, sore langsung membuat surat perintah, mengajukan kepada Kapolres dengan inisiatif sendiri , surat perintah penyidikan terhadap mafia BBM," ujar Daniel, Senin (28/10/2024)

Meski begitu, Kapolda menyebut, majelis hakim sidang KEPP menganggap tindakan pengusutan terhadap BBM ilegal hanyaa framing Rudy dari pelanggaran kode etik karena berkaroke saat jam dinas bersama polwan.

"Nah menjadi lucu dalam penelitian para hakim dan pemeriksa, tindakan yang dilakukan Ipda Rudi Soik ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu mengakui bahwa tindakan di karaoke ini dalam rangka anev kasus BBM," katanya.

Daniel menyebut, Rudy kerap berdalih tempat karoke sebagai 'safehouse' untuk rapat pengusutan BBM ilegal. Namun majelis hakim KEPP menemukan fakta sebaliknya.

"Kemudian selalu mengatakan karaoke ini tempat safehouse mereka untuk rapat. Tetapi tidak bisa menunjukan itu kepada pemeriksa dan hakim disiplin dan justru sebaliknya," ucap Daniel.

Daniel menyebut, anggapan majelis hakim KEPP itu didasari atas informasi semua saksi-saksi termasuk pegawai karaoke, manager karaoke dan kasatreskrim serta dua polwan yang turut berkaroke dengan Ipda Rudy.

"Selama berlangsungnya pemeriksaan ini, terduga pelanggar Rudy Soik berada dalam pengawasan. Pada saat dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan ini, ternyata Ipda Rudy Soik ini memfitnah juga anggota propam yang menangani perkara dengan menyebutnya menerima setoran dari pelaku BBM," ujar Daniel.

Sebelumnya, Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Silitonga mengungkap Ipda Rudy Soik sempat terjerat OTT saat jam dinas bersama tiga oknum polisi. Keempatnya tepergok saling duduk berpasangan sambil menenggak minuman berakohol di tempat karoke.

"Tapi karena ada informasi yang pada saat itu menyatakan ada anggota Polri sedang melaksanakan karaoke pada jam dinas, maka propam melaksanakan tindakan OTT dan ditemukan 4 anggota Polri," ucapnya.

Keempatnya yakni Kasat Reskrim Polresta Kupang Yohanes Suhardi, Ipda Rudy Soik yang waktu itu menjabat KBO atau Kaur Binops Reserse Polresta Kupang dan dua Polwan yakni Ipda Lusi dan Brigadir Jane.

"Nah ketika ditangkap, mereka sedang duduk berpasangan, melaksanakan hiburan dan kemudian minum-minuman beralkohol. Nah atas peristiwa ini, Kabid Propam melaporkan kepada Kapolda dengan informasi khusus, sehingga saya mendisposisi untuk dilakukan proses secara hukum," ucap Daniel.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menilai tindakan Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memecat Ipda Rudy Soik sebagai tindakan yang tidak masuk akal.

Pemecatan ini terjadi setelah Rudy diduga melakukan pelanggaran etik terkait pengungkapan mafia bahan bakar minyak (BBM).

"Mengapa enggak masuk akal? Ini Pak Ketua pemaparan soal kasus BBM ini, kok sampai dia dipecat begitu. Yang bener aja lah, masa enggak ada lagi yang lebih bijak?" kata Benny dalam rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (28/10/2024).

Politikus Partai Demokrat ini mengungkapkan keheranannya terhadap langkah Polda NTT yang memecat Rudy.

Menurutnya, jika memang ada kesalahan etik yang dilakukan oleh Rudy, maka sanksi pemecatan tidaklah tepat.

"Kalaupun ada kesalahan yang dilakukan oleh saudara Rudy Soik, apakah setimpal hukuman yang dijatuhkan kepadanya?" ujarnya.

Benny juga mencurigai adanya motif tertentu di balik pemecatan tersebut.

"Oleh sebab itu, saya melacak-lacak ini, kayaknya ada sesuatu di balik ini. Ada masalah di balik ini yang saya temukan," imbuhnya.

Ia bahkan menduga ada pihak yang berusaha menyingkirkan Rudy, mengingat ada anggota Polda NTT yang pernah memasukkan Rudy ke penjara karena pasang badan dan membela dalam penangana sebuah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Yang saya temukan adalah orang yang dulu memasukkan Rudy Soik ke bui dalam kasus TPPO, ini ada di Polda NTT. Saya duga (pemecatan Rudy Soik) ini adalah balas dendam," katanya.

Benny juga menilai bahwa Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga mungkin belum sepenuhnya memahami situasi di daerah tersebut, sehingga bisa jadi dimanfaatkan oleh bawahannya untuk menghukum Rudy.

"Sayang Pak Kapolda, saya kenal beliau ini orang yang sangat bijak. Baru datang ke NTT, mungkin tak mengenal situasi di sini. Saya juga merasa Pak Kapolda ini dikerjain oleh anak buahnya hanya untuk menghukum saudara Rudy Soik," ujarnya.

Lebih lanjut, Benny meminta Kapolda NTT untuk mengusut kasus ini secara hati-hati dan mendalam.

Ia juga mendorong agar kasus mafia BBM yang diungkap Rudy ditangani lebih lanjut oleh Polda NTT.

"Kami usulkan supaya kasus pemecatan terhadap saudara Rudy Soik dibawa dalam pertemuan khusus dengan Pak Kapolri dalam waktu yang tidak begitu lama. Demi keadilan, demi tegaknya hukum, dan demi masyarakat NTT yang kita cintai," ujarnya.

Sebagai informasi, Ipda Rudy Soik dipecat dari Polda NTT karena berupaya membongkar kasus mafia bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut.

Pihak kepolisian mengeklaim bahwa pemecatan Rudy disebabkan oleh pelanggaran kode etik profesi Polri, yaitu ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak dengan cara memasang garis polisi di lokasi milik Ahmad Anshar dan Algajali Munandar di Kelurahan Alak dan Kelurahan Fatukoa.

KUPANG, iNews.id - Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap pelaku pengeboman ikan di perairan Maukaro, Kabupaten Ende. Penangkapan dilakukan tim Kapal Patroli (KP) Pulau Ndao 3009 saat berpatroli dalam Operasi Illegal Fishing Turangga-2024. 

Dirpolairud Polda NTT Kombes Pol Irwan Deffi Nasution mengatakan, awalnya tim patroli menerima informasi dari masyarakat maraknya aktivitas pengeboman ikan di sekitar perairan Kaburea, Kabupaten Ende. Pelaku menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan.

Menindaklanjuti informasi tersebut, kru KP Pulau Ndao 3009 bersama tim melakukan penyelidikan di wilayah perairan Maukaro. Hasilnya seorang pelaku ditangkap pada Rabu (9/10/2024) pukul 10.15 WITA.

Awalnya, tim menemukan sebuah perahu motor tanpa warna yang diawaki satu orang. Orang tersebut terlihat berenang sambil menarik perahu diduga memantau target ikan yang akan dibom.

Beberapa saat kemudian, orang tersebut melemparkan sesuatu ke air diikuti dengan suara ledakan dan semburan air. Setelah itu pelaku menyelam untuk mengambil ikan yang mati akibat ledakan.

"Tim patroli mendekat ke lokasi ledakan dan menemukan terduga pelaku sedang menyelam," ujarnya, Rabu (9/10/2024).

Seusai pemeriksaan di atas perahu motor, tim menemukan barang bukti berupa dua bom ikan siap pakai yang dikemas dalam botol bir. Kemudian tiga sumbu ledak, potongan obat nyamuk bakar dan hasil tangkapan ikan campuran. Pelaku mengakui semua barang bukti tersebut miliknya.

"Terduga pelaku berinisial K warga Nioniba, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende. Dia diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Pos Polair Marnit Sikka untuk diproses lebih lanjut oleh penyidik Ditpolairud Polda NTT," katanya.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 84 Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang telah diubah dan ditambahkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Marnit Sikka untuk diproses lebih lanjut oleh Penyidik Suditgakum Ditpolairud Polda NTT.

Editor: Donald Karouw

KUPANG, iNews.id - Polisi menangkap seorang buronan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berinisial AT (60). Pelaku ditangkap di rumahnya, Kecamatan Amanuban Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Ariasandy mengatakan, penangkapan ini dilakukan berkat kerja sama antara Unit TPPO Polda NTT dan Polsek Amanuban Utara dan Polres Timor Tengah Selatan (TTS).

Pelaku AT diduga terlibat dalam kasus perdagangan orang dengan korban berinisial MK. Perbuatannya melanggar Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.

"Penangkapan tersangka AT merupakan tindak lanjut dari proses hukum yang telah berjalan terhadap tersangka TM dan PB yang sudah divonis majelis hakim pengadilan dalam perkara pokok," ujar Ariasandy, Jumatr (4/10/2024).

Selanjutnya, penyidik akan merampungkan berkas perkara dan segera melimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Senin (7/10/2024) mendatang.

Meski demikian, tersangka AT tidak ditahan dengan alasan usia lanjut. Keluarga juga memberikan jaminan tersangka akan kooperatif dan tidak melarikan diri.

Dalam kasus ini, barang bukti yang diamankan berupa keterangan saksi dan satu buah paspor dengan nomor A 7487454 atas nama korban MK. Selain itu, penyidik juga terus memburu DPO lainnya berinisial LT yang diduga melarikan diri ke Kalimantan.

"Penyidik terus melakukan upaya pengejaran terhadap satu DPO yang kini berada di Kalimantan," kata Ariasandy.

Menurutnya, penegakan hukum ini menunjukkan komitmen Polda NTT dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang, khususnya di wilayah NTT yang menjadi daerah rentan.

Editor: Donald Karouw