JAKARTA, investor.id - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan Sidang Kedua Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) di Senayan, Jakarta Pusat, menjadi momentum untuk mendorong konsep blue economy karena kedua negara ini merupakan negara kepulauan yang dikeliling oleh lautan.

Untuk itu, kata dia, tema yang diusung dalam forum ini ‘Partnership for Prosperity:Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development’.

“Kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, Pasific juga negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan. Indonesia 2/3 wilayahnya adalah lautan. Potensi maritim, potensi dari blue economic sangat besar. Marine mega-biodiversity karena begitu luasnya. Kedua, segala potensi dan richness kekayaan. Keindahan alam karena laut kita sangat luar biasa kaya. Jadi potensi pertama hubungannya dengan food security kita. Kita harus merawat laut kita, memang blue economic menjadi penting karena perikanan potensinya disitu,” kata Putu melalui keterangannya pada Sabtu (27/7/2024).

Putu mengatakan pertanian pesisir dan potensi kepariwisataan penting juga untuk dibuatkan format kerja sama blue economy. Kata dia, ekonomi yang dibangun dengan konsep blue economy akan menjadi sangat luar biasa. Karena, biasanya negara yang dikelilingi oleh lautan itu sangat indah.

“Bayangkan, Indonesia memiliki Raja Ampat, Labuan Bajo, Pulau Komodo, dan Bali serta pulau lainnya. Di Pasifik juga begitu indahnya. Jadi destinasi dan potensi pariwisata begitu besar. Potensi laut juga tidak kalah pentingnya, baik dari sisi food security. Di mana kita ketahui, laut ini begitu banyak spesies ikan yang dapat dikonsumsi untuk kebutuhan food security kita. Makanya, kedepan harus dijaga keberlangsungan potensi laut kita ini,” ujarnya.

Selanjutnya, Putu mengatakan ekonominya juga ke depan harus didapatkan secara sustainable atau berkelanjutan. Potensi ini harus mampu digali untuk kebutuhan peningkatan (growth) dan ekonomi daripada masyarakatnya.

“Terakhir, laut juga harus kita jaga preservasinya (pemeliharaan atau perawatan) dan menjaganya agar tetap berkesinambungan, lestari sepanjang masa bagi genearsi berikutnya,” jelas Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Keberlanjutan ini.

Oleh karenanya, Putu mengatakan konsep blue ekonomy adalah konsep mendasar negara-negara kepulauan dan memang harus di-mainstreaming. Memang, kata dia, pemerintah sudah berusaha melakukan ini sehingga dari parlemen ingin terus mendorong perannya. Misalnya, peran parlemen membangun regulasi untuk meningkatkan konsep blue economy.

“Bagaimana afirmasi anggaran, pengawasan kita agar pemerintah betul-betul yakin bahwa konsep blue economy akan memberikan kesejahteraan pada setiap masyarakat, baik Indonesia maupun negara-negara Pasifik. Tentu blue economy ini menjadi konsep ke depan yang patut kita kawal, tapi tidak bisa hanya kita gunakan konsep harus ada capacity building, harus ada peningkatan bagaimana kita memaping laut kita,” ungkapnya.

Terpenting, lanjut dia, menjaga isu-isu climate change, karena potensi laut juga dapat memetakan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan alam. Jadi, ada plate disitu yang bersinggungan bisa memahami rencana ke depan bagaimana melihat potensi alam laut. “

Tentu harus ada satu konsep mainstrem untuk melakukan penelitian terhadap laut Indonesia dan laut-laut Pasifik, ini menjadi sangat penting,” kata Legislator asal Bali ini.

Menurut dia, isu climate chane atau perubahan iklim, mitigasi dan adaptasi climate change. Kata dia, negara maju dan negara kaya komitmennya yang sudah disampaikan pada 2020 itu harusdiwujudkan 100 miliar Dollar per tahun. Kalau dihitung sampai sekarang, lanjutnya, mungkin sudah hampir US$ 500 miliar.

“Pada saat COP28 di Dubai, kebutuhannya bukan billion US Dollar lagi tapi trilion US Dollar. Jadi bayangkan, betapa besarnya kebutuhan dana untuk mitigasi dan adaptasi climate change. Sehingga negara-negara maju wajib berkomitmen, karena Negara Pasifik langsung nyata dampaknya terjadi. Mungkin kenaikan suhu bumi, kenaikan permukaan air laut. Tentu ini kita perjuangkan bersama,” ujarnya lagi.

Dalam forum ini, Putu mengatakan Parlemen Indonesia-Pasifik ingin menemukan satu kesamaan komitmen sama-sama memperjuangkan isu climate change dalam forum internasional, salah satunya COP29 nanti yang membahas masalah climate finance, climate found. 

“Kita bawa Forum IPU (Inter-Parliamentary Union) agar resolusi di IPU membahas tentang bencana ini, mitigasi ini agar negara maju punya komitmen konkret untuk mendeliver janji-janji mereka dan kita bawa juga ke PBB. Dan di PBB dipastikan dalam UN GA (United Nation General Assembly) memutuskan bahwa isu penting adalah isu climate change yang harus ditekel bersama, ini urgent dan harus nyata segera diselesaikan,” pungkasnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana memaparkan sejumlah isu Pembangunan Berkelanjutan yang dibahas saat menghadiri Inter-Parliamentary Union (IPU) Parliamentary Forum at The United Nation (UN/Perserikatan Bangsa-Bangsa) High Level Political Forum on Sustainable Development dan UN-Water di New York, Amerika Serikat. "Pertama kunjungan kita ke New York dalam rangka mengikuti kegiatan high level political forum untuk membahas pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan agenda 2030," kata Putu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (24/7/2024).. Dia menyebut agenda pada pertemuan kali ini membahas beberapa tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs), yakni Goal 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh serta Goal 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim. "Nah, dua isu ini menjadi satu bahasan, di mana setiap negara akan melaporkan hasil-hasil pencapaian SDGs memenuhi target agenda 2030," ujarnya. Terkait Goal 16, Putu menyampaikan harapan agar dunia tetap menganut sistem yang mengacu pada sisi kemanusiaan, keadilan dan perdamaian dalam penyelesaian konflik. Dia juga mengatakan DPR RI mendorong agar memperkuat lembaga parlemen untuk terus bisa menghasilkan regulasi atau legislasi yang komprehensif dalam menangani berbagai permasalahan, terutama terkait isu menyangkut perdamaian. Adapun terkait Goal 13, dia menyebut adaptasi perubahan iklim harus betul-betul dilakukan secara maksimal dan disadari semua pihak bahwa perubahan iklim merupakan isu nyata. Selain itu, lanjut dia, dalam adaptasi perubahan iklim minimal ada dua poin yang dilakukan, yakni bagaimana melakukan strategi komprehensif adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. "Kita lihat isu perubahan iklim ini adalah nyata dengan terjadinya berbagai bencana dan permasalahan antara lain cuaca ekstrim, kekeringan, kebanjiran dan peningkatan suhu yang mengakibatkan gelombang panas yang akhirnya berdampak kepada gagal-nya hasil pertanian sehingga food security atau ketahanan pangan dari berbagai negara menjadi terganggu," tuturnya. Dia juga menyampaikan agar pendanaan perubahan iklim secara komprehensif tersedia dan dikontribusikan oleh berbagai negara, khususnya negara-negara maju yang telah berkomitmen memberi dukungan 100 miliar dolar AS per tahun kepada negara-negara berkembang dan miskin (Least Developed Country/LDC) untuk tangani perubahan iklim. "Komitmen negara maju sudah dipastikan dengan nilai minimal 100 miliar dolar AS komitmen per tahun, tapi sampai saat ini justru komitmen itu belum terwujud dan kita tegaskan agar komitmen yang sudah dijanjikan itu harus segera ditepati," ujarnya. Dia mengingatkan bahwa negara berkembang dan miskin mengalami tantangan dari dampak perubahan iklim yang nyata, seperti cuaca ekstrem yang menyebabkan kebanjiran besar di Pakistan, kekeringan di berbagai belahan bumi, hingga gelombang panas yang melanda banyak negara beberapa tahun belakangan. "Peningkatan ketinggian air laut juga mengancam negara kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan dan pastinya juga negara-negara kecil di kawasan Pasifik juga bakal terdampak signifikan," ujarnya lagi. Untuk itu, Putu mengatakan semua negara harus mampu memberikan prioritas anggaran untuk pencapaian Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dalam strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. "Melalui high level political forum side event ini, kita ingin memastikan agar semua pihak berkontribusi maksimal dan parlemen terus mendorong serta mengawasi pemerintah untuk pencapaian agenda 2030," kata dia.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News