Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap nilai utang perusahaan dana pensiun kepada peserta pensiun mencapai Rp 304,16 miliar sampai Agustus 2024. Sedangkan pada Juli 2024 mencapai Rp 303,90 miliar.

"Berdasarkan laporan Agustus 2024 nilai utang manfaat jatuh tempo adalah sebesar Rp 304,16 miliar," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam keterangannya, dikutip Jumat (4/10/2024).

Ogi mengungkap, sedangkan sisi iuran, mengalami penurunan sebesar Rp 0,35 triliun (1,47%-yoy) yang dipengaruhi oleh penurunan PPMP (program pensiun iuran pasti) sebesar Rp1,54 triliun (21,04%- yoy).

Dia menerangkan kondisi dana pensiun, khususnya yang memiliki PPMP tengah menekan kepersertaan baru. Hal itu dilakukan agar pembayaran untuk dana pensiun kepada peserta yang ada bisa berjalan lancar.

"Pengelolaan dana pensiun tentunya dikaitkan dengan mekanisme Asset and Liability Management (ALM), selain itu terdapat pula beberapa dana pensiun, khususnya yang memiliki program pensiun manfaat pasti telah melakukan freeze kepesertaan," jelas dia.

Ogi menyebut itu sebabnya angka iuran menurun karena perusahaan dana pensiun tengah fokus melakukan pembayaran kepada peserta.

Data penerimaan iuran untuk program Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) mengalami kenaikan masing-masing sebesar Rp 0,14 triliun (5,25%- yoy) dan Rp 1,05 triliun (7,60%-yoy).

"Berbeda dengan trend di DPLK atau dana pensiun yang peserta aktifnya masih lebih besar dibandingkan peserta pasif (pensiunan)," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur program pensiun tambahan bersifat wajib. Ketentuan ini menjadi amanat dalam Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Syarif Yunus mengatakan UU P2SK itu mengamatkan harmonisasi seluruh program pensiun yang ada di Indonesia. Yakni program pensiun wajib di program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan, dengan program pensiun sukarela baik yang ada di Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaha Keuangan (DPLK).

Harmonisasi ini dipandang oleh pemerintah perlu. Alasannya replacement ratio atau tingkat pengembalian pensiun di Indonesia menurut perhitungan Syarif masih di bawah 10% dari penghasilan terakhir. Sedangkan, Organisasi Ketenagakerjaan Internasional/International Labour Organization (ILO) merekomendasikan rasio pengembalian pensiun sebesar 40% untuk menjamin kehidupan layak para pensiunan.

Syarif menghitung, untuk mengejar angka 40% tersebut diperlukan kontribusi iuran per bulan mencapai 15%. Sedangkan, dari iuran JHT dan JP saat ini besarnya masih 8,7%. Dengan begitu, iuran perlu ditingkatkan sebesar 6,3%.

"Di dalam diskusi yang beredar program pensiun tambahan wajib ini, ini sifatnya adalah dari yang wajib [total iuran] sekarang 8,7% itu di-plan [direncanakan] nanti jadi 15%, di-plan itu artinya tidak serta-merta tetapi dia akan berlangsung sampai, kalau dugaan saya sampai 2040-an," kata Syarif kepada Bisnis, Jumat (13/9/2024).

Caranya, adalah dengan menaikkan iuran 0,3% per tahun. Syarif menilai komponen yang ideal untuk dikerek iurannya adalah dari iuran program JP. Dengan begitu, iuran 15% tersebut didapatkan dari komponen JHT 6% dan iuran JP 9%. Saat ini komponen iuran JP sebesar 3%, maka untuk mencapai 9% Syarif memperkirakan perlu waktu 7 tahun dengan kenaikan bertahap.

Selanjutnya, untuk menjaga industri dana pensiun tetap sehat, pemerintah melibatkan dana pensiun di luar BPJS. Dia menjelaskan, dalam pembahasan program pensiun wajib saat ini, sedang dipertimbangkan adanya batas upah pekerja.

Syarif memberi contoh, bila batasan upah ditetapkan Rp10 juta per bulan, maka pekerja dengan upah di bawah Rp10 juta iuran dana pensiunnya akan masuk dan dikelola BPJS. Sementara, bila seorang pekerja memiliki upah Rp40 juta, komponen iuran dari Rp10 juta itu akan dikelola BPJS, sementara komponen iuran dari Rp30 juta akan masuk dan dikelola DPLK dan DPPK.

"Jadi BPJS pasti akan bertambah dia punya aset kelolaan, dana pensiun yang dalam definisi program sukarela hari ini baik DPLK maupun DPPK, utamanya DPLK akan bertambah juga," jelas Syarif.

Pada saat yang sama, OJK akan menyiapkan sistem data pensiun nasional. Syarif menjelaskan sistem ini akan mencatat bagaimana pembagian iuran pensiun peserta antara yang masuk dan dikelola BPJS atau DPPK dan DPLK. Acuannya, presentase iuran yang diambil dari upah tersebut harus sama.

"Kenaikannya bertahap [hingga] 15%, itu dihitung oleh para orang yang bisa menghitung seperti aktuari kan. Jadi itu dasarnya program pensiun tambahan bersifat wajib," jelasnya.

Syarif mengatakan pembahasan PP tersebut dibahas di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dengan melibatkan berbagai elemen seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), hingga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Dalam proses pembahasan tersebut, Syarif mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pekerja dengan upah di bawah UMR. Pada tahap pertama, dia mengusulkan program pensiun wajib ini diberikan kepada pekerja dengan upah Rp10 juta per bulan.

"Baru nanti setelah 3 tahun misalnya diturunkan ke kelas di antara UMR ke Rp10 juta. Kalau saya mau bagi tiga fase ya. Baru nanti yang di bawah UMR," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan ketentuan-ketentuan di dalam PP yang mengatur soal program pensiun wajib ini harus mendapat persetujuan dari DPR.

"Isu terkait ketentuan batasan mana yang dikenakan untuk pendapatan berapa yang kena wajib itu belum ada. Karena PP belum diterbitkan, dan OJK kapasitasnya sebagai pengawas untuk melakukan program pensiun yang diamanatkan PPSK," kata Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Dana Pensiun (Dapen) BCA memastikan kelolaan dana pensiun tetap aman di tengah tren lonjakan utang manfaat jatuh tempo pada semester I/2024.

"Dapen BCA memiliki kondisi ketahanan dana pensiun yang masih stabil, dimana iuran selalu diterima tepat waktu dan cenderung meningkat seiring dengan peningkatan penghasilan peserta," kata Direktur Utama Dana Pensiun BCA Budi Sutrisno kepada Bisnis, Jumat (13/9/2024).

Peningkatan iuran dana pensiun Dapen BCA juga didapat dari iuran sukarela yang disetorkan peserta dana pensiun.

Sementara itu, untuk mengimbangi peningkatan pembayaran nilai manfaat, Budi mengatakan Dapen BCA sudah menyiapkan likuiditas yang cukup dan sudah disesuaikan dengan durasi investasinya. Dengan begitu, kewajiban pembayaran manfaat pensiun dapat diberikan sesuai dengan jatuh tempo.

Dapen BCA dalam memastikan ketahanan dana pensiunan, lanjut dia, adalah dengan mengelola portofolio investasi dengan baik untuk memastikan imbal hasil yang stabil dan mengurangi risiko.

Selain itu, investasi Dapen BCA dilakukan dengan diversifikasi ke berbagai kelas aset, serta menyesuaikan aset investasi berdasarkan proyeksi manfaat yang akan dibayarkan.

"Selain itu adanya program manfaat pensiun berkala yang dibayarkan oleh Dapen selama paling tidak 10 tahun, ini bisa menjadi strategi yang baik karena menciptakan arus kas stabil bagi pensiunan. Hal ini memberikan kepastian pendapatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan mengurangi risiko pengeluaran dana pensiun sekaligus dalam jumlah besar,” jelasnya.

Budi menilai program manfaat pensiun berkala selama 10 tahun ini membantu perencanaan keuangan yang lebih baik, baik bagi pensiunan maupun pengelola dana pensiun.

Selain itu, program iuran sukarela alias top up oleh peserta di luar iuran wajib juga bermanfaat karena meningkatkan fleksibilitas kontribusi peserta.

"Iuran sukarela memungkinkan peserta menyetorkan dana tambahan di luar kewajiban iuran reguler, sehingga potensi pertumbuhan dana pensiun lebih besar. Ini juga memperkuat posisi keuangan dana pensiun, karena aliran dana lebih stabil dari kontribusi yang bervariasi,” paparnya.

Sementara itu, Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Muljadi mengatakan ketahanan dana pensiun bagi DPPK sangat tergantung oleh kemampuan keuangan dan pendanaan pihak pendiri dapen atau pemberi kerjanya.

Agar dapat menjaga ketahanan dana pensiun, dia mendorong pihak DPPK harus selalu mengelola kepesertaan dengan baik, menginvestasikan dana pensiun dengan optimal dan menghindari instrumen yang risikonya tinggi.

"Pedomannya adalah penerapan tata kelolaan dengan baik dan disiplin, penerapan manajemen risiko dengan baik dan disiplin, investasi yang optimal dengan rentabilitas secara kualitas dan kuantitas, dan kecukupan pendanaan, kemampuan serta kemauan pendiri dana pensiun,” jelasnya.

Sebagai informasi, utang manfaat pensiun dan manfaat lain jatuh tempo DPPK Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) per Juni 2024 naik 12,54% year-on-year (yoy) menjadi Rp117,24 miliar dibanding Rp104,17 miliar. Utang manfaat pensiun dan manfaat lain jatuh tempo DPPK Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) juga naik 55,84% yoy menjadi Rp74,81 miliar dibanding Rp48 miliar di Juni 2023.

Gaji karyawan akan dipotong untuk program dana pensiun tambahan. Hal ini sebagai amanah Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Namun, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy belum mempelajari rencana tersebut. Dia juga mengatakan, pemerintah belum melakukan pembahasan.

"Iya-iya, wajib itu karena Undang-Undang, perintah Undang-Undang. Cuma memang soal penambahan iuran untuk jaminan pensiun saya belum mempelajari, saya mohon maaf," katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Meski demikian, dia mengatakan, yang perlu diperhatikan adalah menurunnya daya beli kelas menengah. Dia mengatakan, jika diterapkan sekarang akan memberatkan.

"Kalau menurunnya daya beli kelas menengah ini kemudian ditambah lagi ada penambahan iuran untuk pensiun itu, saya kira terlalu berat untuk sekarang," katanya.

Dia mengatakan, saat ini pihaknya tengah berusaha agar daya beli kelas menengah itu tidak turun.

"Sekarang ini saya sebagai Menko PMK yang berusaha untuk menahan, jangan sampai turunnya itu sampai menyodok ke kelas paling bawah, itu kelas miskin dan sangat miskin. Tapi ini sekarang ini kan untuk saat ini kan alhamdulillah masih bisa kita tahan kan, di level namanya aspiring middle income itu atau middle class itu, kan," katanya.