Riset yang dilakukan PT HSBC Indonesia mengungkapkan, nasabah tajir di Indonesia menganggap dana sebesar US$ 340.000 atau Rp 5,37 miliar (1 US$ = Rp 15.796) menjadi jumlah ideal untuk memasuki masa pensiun. Hal ini disampaikan oleh Head of Network Sales and Distribution HSBC Indonesia Sumirat Gandapraja, Kamis (7/11/2024).

"Angka ini sederhana untuk nasabah kaya. Saya selalu bertanya ke nasabah saya, setiap bulan menghabiskan berapa rupiah? Saya menyimpulkan, sampai dengan pensiun pun mereka akan menghabiskan nominal yang sama tiap bulannya. Pada saat itu misalnya nasabah berusia 45 tahun, pada saat nanti usia pensiun di 55 tahun itu angka Rp 5 miliar sudah berbeda lagi nilainya karena angka inflasi juga pasti bertambah," katanya di Insights Day di Jakarta.

Sumirat menganalogikan estimasi pengeluaran nasabah tajir misal di angka Rp 50 juta per bulan, maka dalam kurun waktu sepuluh tahun, mereka akan membutuhkan sekitar Rp 21 miliar. Oleh sebab itu, Sumirat bilang bahwa Rp 5,37 miliar menjadi angka yang sederhana untuk pensiunan nasabah tajir.

"Kalau nasabah saat ini berusia 40-45 tahun, dan spending per bulan katakanlah Rp 50 juta dalam sebulan, itu berarti mereka butuh kurang lebih Rp 21 miliar untuk pensiun di umur 55 tahun. Kembali lagi, ini untuk nasabah kaya, angka Rp 5,37 miliar itu bukan angka yang berlebihan. Ini untuk jangka waktu sepuluh tahun," terang Sumirat..

Selain itu, Sumirat juga memaparkan bahwa angka Rp 5,37 miliar ini hanya untuk biaya hidup sehari-hari nasabah tajir, dan tidak ada pos untuk pendanaan lain selain biaya kebutuhan sehari-hari.

"Angka ini untuk biaya hidup suami-istri biasanya, kalau itu termasuk juga dalam pengeluaran travel, bayar pajak rumah, atau mungkin ganti kendaraan, dan lain-lain. Tidak ada dana di luar dari kebutuhan sehari-hari saja, hanya untuk pos dana pensiun," tambahnya.

Bahkan, Sumirat menemukan fakta bahwa beberapa nasabah tajirnya mengakui membutuhkan angka lebih besar 6-7 kali lipat dari Rp 5,37 miliar.

"Dari pengalaman saya setiap hari bertemu nasabah, saya melihat bahwa angka itu sebenarnya jauh lebih rendah dari yang dibutuhkan oleh nasabah kaya kita. Bahkan, mungkin ini cuma sepertiganya. Mungkin mereka tidak menghitung inflasi, atau mungkin benar-benar mau hidup sangat sederhana pada saat mereka pensiun. Saya juga bertemu dengan beberapa nasabah yang mengatakan angka yang dibutuhkan itu bahkan 6-7 kali lipat lebih besar," tandas Sumirat.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Wealth and Personal Banking HSBC Indonesia Lanny Hendra menyatakan pihaknya mencoba merancang solusi kebutuhan nasabah dengan tiga pilar yang digunakan.

"Pertama, adalah wealth management dari produk, dari sisi pilihan produk itu selalu kita luncurkan. Kedua adalah lifestyle dan wellness, yang membuat kualitas hidupnya lebih baik. Kalau dia (nasabah) melakukan perencanaan dengan maksimal. Ketiga, pilar yang kita berikan juga adalah pendidikan internasional," terang Lanny dalam paparannya.

TEMPO.CO, Jakarta -Sebanyak 64 pensiunan PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni (Persero) menggugat perusahaan milik negara itu ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal upah dengan total Rp24,68 miliar pada Rabu, 23 Oktober 2024. Gugatan tentang Perselisihan Upah yang Tidak Sesuai itu teregister dengan nomor perkara 279/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara gugatan ini akan disidangkan pada Kamis, 7 November 2024. Seluruh penggugat itu memberi kuasa kepada Ganang. “Menyatakan Para Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak, dan uang pisah sesuai PKB PT. PELNI (Persero),” tulis isi gugatan 64 pensiunan itu dalam SIPP, dikutip Ahad, 27 Oktober 2024.

Adapun,64 pensiunan itu meminta PT Pelni membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak atas istirahat tahunan, 15 persen x pesangon, dan uang pisah kepada Para Penggugat total seluruhnya sejumlah Rp24.684.602.407.

Manajer Komunikasi Korporasi Ditto Pappilanda mengatakan Pelni menghormati proses hukum atas gugatan ini. Dia menyebut Pelni akan menyampaikan tanggapan di muka pengadilan."Kami akan mengikuti prosesnya dengan baik," kata Ditto saat dihubungi pada Ahad, 27 Oktober 2024.

Rincian total upah 64 karyawan itu adalah:

1. F in casu Penggugat 1 Rp594.170.130

2. MG in casu Penggugat 2 Rp343.279.540

3. RFS in casu Penggugat 3 Rp482.268.718
4. S in casu Penggugat 4 Rp1.169.162.033
5. Ml in casu Penggugat 5 Rp515.458.441
6. AES in casu Penggugat 6 Rp359.160.901
7. R in casu Penggugat 7 Rp299.634.074
8. AN in casu Penggugat 8 Rp602.391.912
9. HS in casu Penggugat 9 Rp303.151.621
10. M in casu Penggugat 10 Rp377.230.630
11. ER in casu Penggugat 11 Rp266.349.848
12. HP in casu Penggugat 12 Rp256.216.062
13. AJ in casu Penggugat 13 Rp337.504.465
14. KG in casu Penggugat 14 Rp304.796.600
15. YS in casu Penggugat 15 Rp301.402.733
16. K in casu Penggugat 16 Rp249.157.538
17. KA in casu Penggugat 17 Rp567.724.533
18. ES in casu Penggugat 18 Rp301.402.767
19. R in casu Penggugat 19 Rp301.402.733
20. W in casu Penggugat 20 Rp318.562.651
21. H in casu Penggugat 21 Rp299.634.074
22. BSP in casu Penggugat 22 Rp594.695.939
23. D in casu Penggugat 23 Rp301.402.733
24. IM, in casu Penggugat 24 Rp504.727.545
25. S in casu Penggugat 25 Rp334.158.414
26. AN in casu Penggugat 26 Rp409797.851
27. M in casu Penggugat 27 Rp475.385.385
28. JH in casu Penggugat 28 Rp373.243.299
29. S in casu Penggugat 29 Rp373.836.763
30. DS in casu Penggugat 30 Rp306.804.238
31. D in casu Penggugat 31 Rp583.445.515
32. ER in casu Penggugat 32 Rp337.504.465
33. SI in casu Penggugat 33 Rp304.796.600
34. TJ in casu Penggugat 34 Rp304.796.600
35. NN in casu Penggugat 35 Rp482.794.527
36. AP in casu Penggugat 36 Rp258.128.101
37. J in casu Penggugat 37 Rp355.575.802
38. AS in casu Penggugat 28 Rp1.024.097.269
39. I in casu Penggugat 39 Rp305.279.484
40. AZ in casu Penggugat 40 Rp301.402.733
41. AJK in casu Penggugat 41 Rp525.209.833
42. JP in casu Penggugat 42 Rp377.613.024
43. N in casu Penggugat 43 Rp266.827.874
44. RI in casu Penggugat 44 Rp249.715.122
45. IHS in casu Penggugat 45 Rp447.512.821
46. G in casu Penggugat 46 Rp377.230.630
47. PH T in casu Penggugat 47 Rp323.141.188
48. SW in casu Penggugat 48 Rp404.136.639
49. IS in casu Penggugat 49 Rp303.601.567
50. WMe in casu Penggugat 50 Rp278.600.551

51. AA in casu Penggugat 51 Rp299.634.074

52. ME in casu Penggugat 52 Rp299.634.074
53. BW in casu Penggugat 53 Rp592.210.275
54. II in casu Penggugat 54 Rp320.761.486
55. B in casu Penggugat 55 Rp383.759.514
56. N in casu Penggugat 56 Rp375.653.203
57. AH in casu Penggugat 57 Rp316.793.993
58. M in casu Penggugat 58 Rp258.128.101
59. AS in casu Penggugat 59 Rp317.128.605
60. AY in casu Penggugat 60 Rp241.604.981
61. AS in casu Penggugat 61 Rp304.796.600
62. S in casu Penggugat 62 Rp278.600.551
63. W in casu Penggugat 63 Rp304.796.634
64. S in casu Penggugat 64 Rp355.575.802

TEMPO.CO, Jakarta -Sebanyak 64 pensiunan PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni (Persero) menggugat perusahaan milik negara itu ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal upah dengan total Rp24,68 miliar pada Rabu, 23 Oktober 2024. Gugatan tentang Perselisihan Upah yang Tidak Sesuai itu teregister dengan nomor perkara 279/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara gugatan ini akan disidangkan pada Kamis, 7 November 2024. Seluruh penggugat itu memberi kuasa kepada Ganang. “Menyatakan Para Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak, dan uang pisah sesuai PKB PT. PELNI (Persero),” tulis isi gugatan 64 pensiunan itu dalam SIPP, dikutip Ahad, 27 Oktober 2024.

Adapun,64 pensiunan itu meminta PT Pelni membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak atas istirahat tahunan, 15 persen x pesangon, dan uang pisah kepada Para Penggugat total seluruhnya sejumlah Rp24.684.602.407.

Manajer Komunikasi Korporasi Ditto Pappilanda mengatakan Pelni menghormati proses hukum atas gugatan ini. Dia menyebut Pelni akan menyampaikan tanggapan di muka pengadilan."Kami akan mengikuti prosesnya dengan baik," kata Ditto saat dihubungi pada Ahad, 27 Oktober 2024.

Rincian total upah 64 karyawan itu adalah:

1. F in casu Penggugat 1 Rp594.170.130

2. MG in casu Penggugat 2 Rp343.279.540

3. RFS in casu Penggugat 3 Rp482.268.718
4. S in casu Penggugat 4 Rp1.169.162.033
5. Ml in casu Penggugat 5 Rp515.458.441
6. AES in casu Penggugat 6 Rp359.160.901
7. R in casu Penggugat 7 Rp299.634.074
8. AN in casu Penggugat 8 Rp602.391.912
9. HS in casu Penggugat 9 Rp303.151.621
10. M in casu Penggugat 10 Rp377.230.630
11. ER in casu Penggugat 11 Rp266.349.848
12. HP in casu Penggugat 12 Rp256.216.062
13. AJ in casu Penggugat 13 Rp337.504.465
14. KG in casu Penggugat 14 Rp304.796.600
15. YS in casu Penggugat 15 Rp301.402.733
16. K in casu Penggugat 16 Rp249.157.538
17. KA in casu Penggugat 17 Rp567.724.533
18. ES in casu Penggugat 18 Rp301.402.767
19. R in casu Penggugat 19 Rp301.402.733
20. W in casu Penggugat 20 Rp318.562.651
21. H in casu Penggugat 21 Rp299.634.074
22. BSP in casu Penggugat 22 Rp594.695.939
23. D in casu Penggugat 23 Rp301.402.733
24. IM, in casu Penggugat 24 Rp504.727.545
25. S in casu Penggugat 25 Rp334.158.414
26. AN in casu Penggugat 26 Rp409797.851
27. M in casu Penggugat 27 Rp475.385.385
28. JH in casu Penggugat 28 Rp373.243.299
29. S in casu Penggugat 29 Rp373.836.763
30. DS in casu Penggugat 30 Rp306.804.238
31. D in casu Penggugat 31 Rp583.445.515
32. ER in casu Penggugat 32 Rp337.504.465
33. SI in casu Penggugat 33 Rp304.796.600
34. TJ in casu Penggugat 34 Rp304.796.600
35. NN in casu Penggugat 35 Rp482.794.527
36. AP in casu Penggugat 36 Rp258.128.101
37. J in casu Penggugat 37 Rp355.575.802
38. AS in casu Penggugat 28 Rp1.024.097.269
39. I in casu Penggugat 39 Rp305.279.484
40. AZ in casu Penggugat 40 Rp301.402.733
41. AJK in casu Penggugat 41 Rp525.209.833
42. JP in casu Penggugat 42 Rp377.613.024
43. N in casu Penggugat 43 Rp266.827.874
44. RI in casu Penggugat 44 Rp249.715.122
45. IHS in casu Penggugat 45 Rp447.512.821
46. G in casu Penggugat 46 Rp377.230.630
47. PH T in casu Penggugat 47 Rp323.141.188
48. SW in casu Penggugat 48 Rp404.136.639
49. IS in casu Penggugat 49 Rp303.601.567
50. WMe in casu Penggugat 50 Rp278.600.551

51. AA in casu Penggugat 51 Rp299.634.074

52. ME in casu Penggugat 52 Rp299.634.074
53. BW in casu Penggugat 53 Rp592.210.275
54. II in casu Penggugat 54 Rp320.761.486
55. B in casu Penggugat 55 Rp383.759.514
56. N in casu Penggugat 56 Rp375.653.203
57. AH in casu Penggugat 57 Rp316.793.993
58. M in casu Penggugat 58 Rp258.128.101
59. AS in casu Penggugat 59 Rp317.128.605
60. AY in casu Penggugat 60 Rp241.604.981
61. AS in casu Penggugat 61 Rp304.796.600
62. S in casu Penggugat 62 Rp278.600.551
63. W in casu Penggugat 63 Rp304.796.634
64. S in casu Penggugat 64 Rp355.575.802

Pemerintah berencana melakukan pensiun dini (early retirement) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 pada 2035 demi mengurangi emisi karbon. Namun, rencana 'suntik mati' PLTU berkapasitas 660 megawatt (MW) di Jawa Barat itu menghadapi sejumlah tantangan.

Plt Bidang Koordinasi Konektivitas Berkelanjutan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Andi Yulianti Ramli mengatakan, keputusan itu harus memperhitungkan banyak aspek, mulai dari hukum hingga dampak sosial dan ekonomi.

"Kita kan benar-benar harus menghitung jangan sampai ada kerugian negara, jangan sampai ada pelanggaran hukum, jangan sampai membebani portofolio PLN, jangan sampai berdampak pada sosial budaya ekonominya," katanya di sela acara The Bangun Bangsa Conference 2024, Sustainability in Action: Accelerating Decarbonisation Journey in Asia Pacific di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Andi menambahkan, suntik mati PLTU Cirebon butuh persetujuan dari tiga Kementerian. Ketiganya adalah Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

"Pensiunan dini untuk Cirebon-1, kita belum bisa menyatakan bahwa yes akan dipensiunkan, tetapi saat ini sedang dilakukan kajian-kajiannya karena ternyata hal ini merupakan hal yang sangat kompleks dan prinsip no one left behind itu adalah menjadi pegangan kami," jelasnya.

Andi menyebut sudah ada penawaran pendanaan dari Asian Development Bank (ADB) untuk pensiun dini PLTU Cirebon-1 sebesar US$ 430 juta atau sekitar Rp 6,70 triliun (kurs Rp 15.600).

"Untuk pembiayaannya kita sudah dapat penawaran pendanaan dari ADB untuk net present value-nya sebesar US$ 430 juta untuk biaya tambahan kelistrikan kepada PLN. Karena pergantian PLTU Cirebon ini apapun PLTU-nya itu harus nantinya merupakan total dari EBT dan juga berikut transmisi yang harus dibangun," bebernya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan butuh biaya kurang lebih US$ 1,3 miliar atau setara Rp 21 triliun (kurs Rp 16.200) untuk mempensiunkan dini PLTU Cirebon-1. Pelaksanaannya dilakukan lewat skema Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sebagai pendanaan campuran untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan dukungan internasional.

"Salah satu pilot project yang sudah berjalan adalah pemensiunan dini Cirebon 1 power plant. Dengan kapasitas 660 MW, akan membutuhkan biaya kurang lebih US$ 1,3 miliar untuk memensiunkan dini pembangkit listrik ini dalam 7 tahun ke depan," terang Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram resmi @smindrawati, Jumat (19/4).

Sri Mulyani menyebut pensiun dini PLTU Cirebon-1 dapat menyelamatkan 28,5 juta ton CO2e. Investasi yang dibutuhkan untuk transisi menuju ekonomi rendah karbon ini diakui sangatlah besar.

Jaminan pemeliharaan kesehatan bakal diberikan negara kepada para pensiunan menteri yang menjabat pada tahun 2019-2024. Jaminan kesehatan ini juga bakal dibiayai langsung dari APBN.

Hal itu bisa didapatkan para pensiunan menteri usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis Peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara. Beleid itu diteken langsung oleh Jokowi pada 15 Oktober 2024 yang lalu.

Dalam pasal 1 dan 2 beleid tersebut disebutkan menteri negara yang telah melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan ini juga diberikan kepada istri atau suami para menteri yang sah dan tercatat dalam administrasi negara.

"(1) Menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga diberikan kepada Sekretaris Kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet," tulis pasal 1 beleid tersebut, dikutip Kamis (17/10/2024).

Disebutkan juga dalam beleid tersebut, jaminan pemeliharaan kesehatan yang bisa didapatkan para pensiunan menteri dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya. Manfaat yang bisa didapatkan pensiunan menteri akan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif sesuai indikasi medis berdasarkan usia dan masa bulan tugas jabatan.

Manfaat pelayanan kesehatan tersebut bisa didapatkan para pensiunan menteri bisa didapatkan hanya di fasilitas kesehatan milik pemerintah ataupun milik BUMN yang berada di dalam negeri.

Dibiayai APBN

Dalam pasal 6 Perpres 121 tahun 2024 disebutkan premi jaminan kesehatan bagi pensiunan menteri dari negara dapat dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan secara sekaligus. Pembayaran premi bersumber dari APBN.

"Pendanaan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara," tulis pasal 6 ayat 2.

Bagi pensiunan menteri yang saat selesai menjabat usianya masih kurang dari 60 tahun akan diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatan. Sementara yang usianya 60 tahun atau lebih saat purna tugas akan diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama seumur hidup.

Peserta jaminan pemeliharaan kesehatan nantinya akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Daftar pensiunan menteri yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana akan diusulkan oleh masing-masing kementerian dan/atau Sekretariat Kabinet kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sekretariat negara.

Menteri Tak Dapat Jaminan Kesehatan
Namun dalam pasal 7 juga dijelaskan jaminan pemeliharaan kesehatan ini tidak akan diberikan kepada pensiunan menteri dengan beberapa syarat. Pertama, menteri yang selesai menjabat karena dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana.

Kedua, menteri selesai menjabat karena mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi tersangka, dalam hal ini manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan ditunda sampai menteri tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bila ternyata terbukti dijatuhi pidana, maka jaminan kesehatan tidak akan diberikan seperti poin pertama.

Ketiga, menteri yang mengundurkan diri karena mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana juga tidak akan mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Dalam pasal yang berbeda bila situasinya ada menteri yang selesai menjabat dan kembali bertugas sebagai menteri di kabinet berikutnya, jaminan pemeliharaan kesehatan purnatugas, akan ditangguhkan terlebih dahulu.

"Dalam hal menteri negara dan Sekretaris Kabinet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat/ditugaskan kembali menjadi menteri negara atau jabatan lain yang mendapatkan manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan yang setara, jaminan pemeliharaan kesehatan purnatugas menteri negara dan Sekretaris Kabinet ditangguhkan sampai dengan yang bersangkutan tidak lagi mendapatkan manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan yang setara lainnya yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," tulis pasal 11 ayat 2.

Sementara itu, dalam hal menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet meninggal dunia, jaminan pemeliharaan kesehatannya akan diberikan kepada pasangan janda atau dudanya. Hal ini dicantumkan dalam pasal 8 beleid tersebut.

Pensiunan menteri era Presiden Jokowi di periode kedua atau 2019-2024 bisa mendapatkan jaminan kesehatan seumur hidup. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2024 Tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara, yang diterbitkan Jokowi pada 15 Oktober 2024.

Jaminan tersebut juga diberikan kepada Sekretaris Kabinet dan suami atau istri yang sah dan tercatat dalam administrasi menteri negara. Pada pasal 3 Perpres tersebut dijelaskan jaminan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan dengan mekanisme asuransi berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya.

Manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif sesuai indikasi medis berdasarkan usia dan/atau masa bulan tugas jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 3 ayat 3 diterangkan manfaat pelayanan kesehatan berdasarkan usia dan/atau masa bulan tugas jabatan. Untuk menteri negara atau Sekretaris Kabinet yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun, menteri negara atau Sekretaris Kabinet beserta suami atau istri diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatan.

"Untuk menteri negara atau Sekretaris Kabinet yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, kepada menteri negara atau Sekretaris Kabinet beserta suami/istri diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama seumur hidup," bunyi Pasal 3 Ayat 3b peraturan tersebut.

Manfaat pelayanan kesehatan tersebut dilakukan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah dan/atau milik Badan Usaha Milik Negara di dalam negeri.

Pada pasal 6 ayat 2 dijelaskan pendanaan jaminan pemeliharaan kesehatan itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara.

Pada pasal 7 ditegaskan jaminan kesehatan tersebut tidak diberikan kepada pensiunan menteri yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; mengundurkan diri karena ditetapkan menjadi tersangka maka manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan ditunda sampai telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau mengundurkan diri karena mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

"Ketentuan mengenai jaminan pemeliharaan kesehatan bagi menteri negara dan Sekretaris Kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini berlaku bagi menteri negara dan Sekretaris Kabinet yang diangkat/ditugaskan pada periode pemerintahan tahun 20l9-2024," bunyi pasal 11 ayat 1 Perpres tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meneken Peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara. Aturan ini mengatur perihal pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan dari negara bagi para pensiunan menteri yang menjabat pada 2019-2024.

Dalam beleid yang diteken Jokowi secara langsung pada 15 Oktober 2024 tersebut, jaminan kesehatan yang diberikan negara akan dibiayai langsung dari APBN.

"Pendanaan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara," tulis pasal 6 ayat 2 dikutip Kamis (17/10/2024).

Namun dalam pasal 7 juga dijelaskan jaminan pemeliharaan kesehatan ini tidak akan diberikan kepada pensiunan menteri dengan beberapa syarat. Pertama, menteri yang selesai menjabat karena dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana.

Kedua, menteri selesai menjabat karena mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi tersangka, dalam hal ini manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan ditunda sampai menteri tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bila ternyata terbukti dijatuhi pidana, maka jaminan kesehatan tidak akan diberikan seperti poin pertama.

Ketiga, menteri yang mengundurkan diri karena mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana juga tidak akan mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Dalam pasal yang berbeda bila situasinya ada menteri yang selesai menjabat dan kembali bertugas sebagai menteri di kabinet berikutnya, jaminan pemeliharaan kesehatan purnatugasnya akan ditangguhkan terlebih dahulu.

"Dalam hal menteri negara dan Sekretaris Kabinet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat/ditugaskan kembali menjadi menteri negara atau jabatan lain yang mendapatkan manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan yang setara, jaminan pemeliharaan kesehatan purnatugas menteri negara dan Sekretaris Kabinet ditangguhkan sampai dengan yang bersangkutan tidak lagi mendapatkan manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan yang setara lainnya yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," tulis pasal 11 ayat 2.

Sementara itu, dalam hal menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet meninggal dunia, jaminan pemeliharaan kesehatannya akan diberikan kepada pasangan janda atau dudanya. Hal ini dicantumkan dalam pasal 8 beleid tersebut.

Simak: Video: Kelakar Cak Imin Pamit dari DPR, Terima Uang Pensiun Rp 3,2 Juta

[Gambas:Video 20detik]

Para pensiunan menteri yang menjabat pada 2019-2024 bakal mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan dari negara. Jaminan kesehatan ini pun dibiayai langsung dari APBN.

Hal itu bisa didapatkan para pensiunan menteri usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis Peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara. Beleid itu diteken langsung oleh Jokowi pada 15 Oktober 2024 yang lalu.

Dalam pasal 1 dan 2 beleid tersebut disebutkan menteri negara yang telah melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan ini juga diberikan kepada istri atau suami para menteri yang sah dan tercatat dalam administrasi negara.

"(1) Menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga diberikan kepada Sekretaris Kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet," tulis pasal 1 beleid tersebut, dikutip Kamis (17/10/2024).

Disebutkan juga dalam beleid tersebut, jaminan pemeliharaan kesehatan yang bisa didapatkan para pensiunan menteri dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya. Manfaat yang bisa didapatkan pensiunan menteri akan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif sesuai indikasi medis berdasarkan usia dan masa bulan tugas jabatan.

Manfaat pelayanan kesehatan tersebut bisa didapatkan para pensiunan menteri bisa didapatkan hanya di fasilitas kesehatan milik pemerintah ataupun milik BUMN yang berada di dalam negeri.

Dibiayai APBN

Dalam pasal 6 Perpres 121 tahun 2024 disebutkan premi jaminan kesehatan bagi pensiunan menteri dari negara dapat dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan secara sekaligus. Pembayaran premi bersumber dari APBN.

"Pendanaan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara," tulis pasal 6 ayat 2.

Bagi pensiunan menteri yang saat selesai menjabat usianya masih kurang dari 60 tahun akan diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatan. Sementara yang usianya 60 tahun atau lebih saat purna tugas akan diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama seumur hidup.

Dalam hal menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet meninggal dunia, jaminan pemeliharaan kesehatannya akan diberikan kepada pasangan janda atau dudanya. Sementara bila seorang menteri ditugaskan kembali untuk menjabat jaminan pemeliharaan kesehatan purnatugas akan ditangguhkan.

Peserta jaminan pemeliharaan kesehatan nantinya akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Daftar pensiunan menteri yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana akan diusulkan oleh masing-masing kementerian dan/atau Sekretariat Kabinet kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sekretariat negara.

Pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) dan Suswono, bertemu dengan para pensiunan PNS Pemprov DKI Jakarta di Hotel Ambhara, Blok M, Jaksel, Kamis (26/9).

Dalam pertemuan itu pasangan RIDO mendapatkan keluhan dari para pensiunan PNS yang kurang diberdayakan secara optimal.

RK lantas menjanjikan bakal memberdayakan para pensiunan yang masih mau berdampak bagi Jakarta, melalui bidangnya masing-masing.

"Misalkan menyosialisasikan pengentasan kekumuhan, beliau-beliau bisa ikutan. Mau enggak ikuti tim penghijauan, gitu kan, di wilayah-wilayah yang dikuasai, kata mereka juga mau. Jadi inilah tawaran karena membangun Jakarta harus sama-sama karena bersama orang-orang bertahun-tahun berpengalaman mengurus Jakarta," ujar RK kepada wartawan.

Hal itu dilakukannya berdasarkan semangat Jakarta, yaitu Desentralisasi, Kolaborasi, dan Inovasi, yang digaungkan RIDO.

RK menyebut, meski pensiunan PNS, mereka juga bukan berbentuk sukarelawan. RK tak menjelaskan rinci landasan mereka bergerak, tapi kolaborasi antara pemprov dan pensiunan ini akan jadi kunci.

"Enggak dilembagakan. Saya akan banyak mengajak kolaborasi tidak hanya ini ya, grup-grup lain dalam mensukseskan. Enggak bisa kita punya keterbatasan, tanpa bantuan kolaborasi kecepatannya slow, dengan kolaborasi kecepatannya cepet," tutup eks Wali Kota Bandung dan eks Gubernur Jabar ini.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi anggaran untuk pensiunan sudah mencapai Rp 125,9 triliun hingga Agustus 2024. Realisasi ini tumbuh 17% jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.

Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara mengatakan, meningkatnya realisasi manfaat untuk pensiunan ini karena adanya pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan pensiun ke-13 sebesar Rp 22,7 triliun serta kenaikan manfaat pensiun.

"Pertumbuhan yang tinggi ini karena ada pembayaran THR pensiun ke-13 sebesar Rp 22,7 triliun serta kenaikan manfaat pensiun yang juga sudah diumumkan sejak beberapa bulan yang lalu," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (23/9).

Adapun realisasi manfaat pensiunan ini yang disalurkan melalui PT Taspen (Persero) sebesar Rp 90,5 triliun atau tumbuh 16,2% dari periode sama tahun lalu.

Sementara itu, disalurkan melalui PT Asabri (Persero) sebesar Rp 12,8 triliun atau tumbuh 15,6% dari periode sama tahun lalu.

Terakhir disalurkan untuk THR dan pensiunan ke-13 sebesar Rp 22,7 triliun atau tumbuh 21,5% dari periode sama tahun lalu.

IDXChannel- PT ASABRI (Persero) bersama Mitra Bayar Bank Mandiri Taspen menyerahkan Manfaat Tabungan Hari Tua dan Jaminan Pensiun Pertama kepada Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia Letjen TNI (Purn) Bambang Ismawan, S.E., M.M.

Letjen TNI (Purn) Bambang Ismawan memasuki masa purna pada September 2024 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia.

Dia merupakan lulusan Akmil 1988 dan dinilai sangat berpengalaman pada bidang Infanteri Baret merah.

Dalam kesempatan ini, ASABRI dihadiri langsung oleh Direktur Hubungan Kelembagaan PT ASABRI (Persero), Khaidir Abdurrahman bersama dengan Mitra Kerja Pembayaran Bank Mandiri Taspen yang dihadiri oleh Direktur Utama, Elmamber Petamu Sinaga.

ASABRI dan Bank Mantap mendapatkan apresiasi dan ucapan terima kasih dari Letjen TNI (Purn) Bambang atas pelayanan yang sangat baik dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi para purnawirawan.

“Terima kasih atas pelayanannya, ini tentu rumusan yang baik bagi Purnawirawan. Saya mohon bapak-bapak sabar dan tidak merasa lelah untuk melayani purnawirawan yang sebagian besar sudah sepuh, semoga ASABRI dan Mandiri Taspen terus memberikan layanan terbaik bagi Purnawirawan," ujar Bambang dalam rilis Senin (16/9/2024).

Selain itu, Sekretaris Perusahaan PT ASABRI (Persero) Okki Jatnika, dan Kepala Kantor Cabang Utama Jakarta, Aris Karyawan dalam kesempatan yang sama telah menjelaskan kepada Letjen TNI (Purn) Bambang terkait dengan Manfaat Pensiun yang diterima serta hak dan kewajiban sebagai Peserta ASABRI.

Bahkan, dalam kesempatan tersebut, Letjen TNI (Purn) Bambang juga telah melakukan Enrollment dan autentikasi digital. Perlu diketahui, digitalisasi yang ada di PT ASABRI (Persero) saat ini berupa aplikasi Asabri Mobile dan Asabri Star yang diperuntukkan guna memudahkan pelaporan dan pengambilan hak pensiun peserta.

(Kunthi Fahmar Sandy)

Sebanyak 2.300 mantan karyawan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum mendapatkan hak mereka. Mereka menagih uang pensiunan senilai Rp 371 miliar yang tak kunjung dibayar.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima berjanji akan membawa permasalahan mandeknya pembayaran uang pensiun eks karyawan Jiwasraya ke Kementerian BUMN.

"(Audiensi) ini sebagai langkah awal untuk follow up guna kami bawa materi ini dalam Rapat Dengar Pendapat maupun rapat kerja untuk mencari penyelesaian-penyelesaian untuk kawan-kawan yang tergabung dalam perkumpulan pensiunan Jiwasraya," kata Aria di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/8).

Aria mengakui panja khusus yang dibentuk oleh Komisi VI DPR RI untuk menyelesaikan permasalahan Jiwasraya belum merumuskan solusi untuk ribuan pensiunan.

Kendati demikian, Aria dia janji akan membawa perkara ini ke dalam rapat-rapat dengan Kementerian BUMN, direksi Jiwasraya, juga direksi PT Asuransi Jiwa (IFG Life) sebagai perusahaan yang mendapatkan limpahan aset Jiwasraya.

"Kami lihat opsi-opsi seperti apa tidak terlihat dalam rumusan panja, tapi nanti akan kita persoalkan dan permasalahan bersama Kementerian BUMN dan Direktur IFG dan maupun Jiwasraya," tambah Aria.

Aria juga menyinggung Jiwasraya yang tengah menghadapi proses pembubaran. Meskipun dia tidak menuturkan kapan waktu pelaksanaan likuidasi perusahaan pelat merah tersebut.

"Kalau tidak salah, kalau penyelesaian nasabah ini selesai, Jiwasraya ini akan dilikuidasi, salah satu contohnya akan dimergerkan ke IFG," imbuh Aria.

Senada dengan Aria, Ketua Umum Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya De Yong Adrian juga menuturkan Komisi VI dalam rapat yang dipimpin Aria Bima tersebut akan mengkoordinasikan permasalahan ini dengan Kementerian BUMNN.

"Mereka akan mengkoordinasikan dengan berbagai pihak dalam hal ini adalah dengan Kementerian BUMN maupun dengan Jiwasraya dan IFG Group," tutur Adrian.

Adrian sebelumnya, membeberkan Jiwasraya memiliki kewajiban untuk membayar Rp 371 miliar kepada 2.300 pensiunan Jiwasraya. Angka Rp 371 miliar tersebut merupakan selisih antara pergerakan nilai kini aktuarial per 31 Desember 2023 sebesar Rp 467,86 miliar dengan pergerakan kekayaan untuk pendanaan sebesar Rp 96 miliar.

Adrian juga menyinggung tidak adanya setoran iuran tambahan dari Jiwasraya sejak 2021 hingga saat ini. "Sehingga hal ini membuat kondisi likuiditas DPPK Jiwasraya semakin berat dan DPPK selalu dalam keadaan insolven," jelas Adrian.

Adrian memandang, jika uang pensiun yang harus digelontorkan kepada DPPK Jiwasraya tersebut tidak dibayar sampai akhir tahun 2024, maka kemampuan likuiditas DPPK Jiwasraya untuk membayar uang pensiun bulanan pensiunan Jiwasraya diperkirakan hanya sampai dengan Mei 2025.

"Dengan demikian pada Juni 2025 para pensiunan Jiwasraya yang 2.300 orang tidak lagi mendapatkan uang pensiun," tutup Adrian.