Thomas Trikasih Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Pria yang akrab disapa Tom Lembong itu diduga mengeluarkan izin impor gula saat produksi dalam negeri melimpah.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar mengungkap kasus tersebut terjadi saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015. Kala itu, dalam rapat koordinasi antarkementerian produksi gula dalam negeri dalam keadaan surplus.

"Pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antarkementerian pada 12 Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak dibutuhkan impor gula," katanya dalam konferensi pers dikutip dari detikNews, Selasa (29/10/2024).

Izin impor gula kristal mentah yang dikeluarkan oleh Tom Lembong disebut sebesar 105.000 ton. Izin impor itu dikeluarkan untuk perusahaan swasta yang kemudian gula tersebut akan diolah menjadi gula kristal putih.

Padahal, Qohar mengatakan sesuai aturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 57 Tahun 2004, pihak yang diizinkan melakukan impor gula kristal putih hanya BUMN.

"Tapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait dan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian," jelas Qohar.

Buntut dari izin impor tersebut, menurut Kejagung menimbulkan masalah pada stok gula kristal putih pada 2016. Kala itu Indonesia mengalami kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton.

Tersangka lainnya juga ada yang terlibat yakni DS selaku Direktur Pengembangan Bisnis Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). DS tugasnya disebut memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Menurut Qohar, untuk mengatasi masalah gula, yang diimpor adalah gula kristal putih, tetapi impor yang dilakukan gula kristal mentah. Gula itu kemudian diolah oleh perusahaan yang hanya memiliki izin mengelola gula kristal rafinasi.

Ditegaskan lagi, impor gula seharusnya dilakukan oleh BUMN yang ditunjuk Menteri Perdagangan. Pelanggaran yang dilakukan yakni pemberian izin impor kepada swasta.

Setelah mengimpor dan mengolah gula kristal mentah, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padalah, gula itu dijual dengan harga Rp 16.000 yang lebih tinggi dari HET saat itu, yakni Rp 13.000.

Qohar menyebut PT PPI mendapat fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut. Kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 400 miliar.

"Menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut ialah TTL selaku Menteri Perdagangan 2015-2016," ucapnya.

Modus yang digunakan adalah memainkan jumlah kuota yang diajukan dalam Persetujuan Impornya (PI) tidak sesuai dengan jumlah kuota yang didatangkan.

“Saya mendapatkan informasi bahwa ada 1 perusahaan besar yang dia mendapatkan atau mengajukan PI-nya 1 juta, satuannya saya enggak tahu pieces atau ton, tapi di lapangan ternyata ditemukan PI yang sama mereka masuknya 4 juta, bisa dibayangkan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Namun Menperin enggan menyebutkan perusahaan tekstil apa yang dia maksud. Agus mengaku kaget dan kecewa lantaran perusahaan besar itu juga bekerja sama dengan salah satu pihak di industri tekstil nasional.

“Perusahaan besar loh. Saya sangat-sangat kaget dan sebenarnya kecewa sama perusahaan itu,” katanya.

Menperin Agus mengatakan, tindakan yang dilakukan oleh perusahaan itu merupakan salah satu dari banyaknya modus yang dipakai oleh pelaku usaha untuk mengimpor barang ilegal ke Indonesia.

Adapun modus lainnya yang sering digunakan adalah mengubah HS Code. Ada berbagai alasan yang dilakukan oleh usaha sehingga mengubah HS yakni untuk menghindari bea masuk yang lebih tinggi, menghindari kewajiban pemenuhan SNI, menghindari pengenaan lartas hingga menghindari kewajiban lain yang dikeceualikan pada HS asli barang.

"Makanya itu praktik-praktik yang selama ini kita enggak tahu karena enggak ada ada penegakan umum yang mengurus sehingga jadi masalah klasik," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah bersama para asosiasi pengusaha akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi barang impor ilegal.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengatakan, alasan dibentuknya satgas itu lantaran produk-produk impor membanjiri pasar Indonesia. Selain itu, data impor yang dimiliki Indonesia berbeda jauh dengan data yang dimiliki dari negara asal barang.

“Misalnya data impor kita dari Jepang senilai 10 dollar AS data dari sini, tapi kalau lihat data yang punya mereka, nilai ekspornya ke kita itu bisa 20 dollar AS. Jauh jomplang sekali. Oleh karena itu kami sudah sepakat akan buat Satgas untuk mengawasi barang impor yang masuk,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Modus yang digunakan adalah memainkan jumlah kuota yang diajukan dalam Persetujuan Impornya (PI) tidak sesuai dengan jumlah kuota yang didatangkan.

“Saya mendapatkan informasi bahwa ada 1 perusahaan besar yang dia mendapatkan atau mengajukan PI-nya 1 juta, satuannya saya enggak tahu pieces atau ton, tapi di lapangan ternyata ditemukan PI yang sama mereka masuknya 4 juta, bisa dibayangkan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Namun Menperin enggan menyebutkan perusahaan tekstil apa yang dia maksud. Agus mengaku kaget dan kecewa lantaran perusahaan besar itu juga bekerja sama dengan salah satu pihak di industri tekstil nasional.

“Perusahaan besar loh. Saya sangat-sangat kaget dan sebenarnya kecewa sama perusahaan itu,” katanya.

Menperin Agus mengatakan, tindakan yang dilakukan oleh perusahaan itu merupakan salah satu dari banyaknya modus yang dipakai oleh pelaku usaha untuk mengimpor barang ilegal ke Indonesia.

Adapun modus lainnya yang sering digunakan adalah mengubah HS Code. Ada berbagai alasan yang dilakukan oleh usaha sehingga mengubah HS yakni untuk menghindari bea masuk yang lebih tinggi, menghindari kewajiban pemenuhan SNI, menghindari pengenaan lartas hingga menghindari kewajiban lain yang dikeceualikan pada HS asli barang.

"Makanya itu praktik-praktik yang selama ini kita enggak tahu karena enggak ada ada penegakan umum yang mengurus sehingga jadi masalah klasik," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah bersama para asosiasi pengusaha akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi barang impor ilegal.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengatakan, alasan dibentuknya satgas itu lantaran produk-produk impor membanjiri pasar Indonesia. Selain itu, data impor yang dimiliki Indonesia berbeda jauh dengan data yang dimiliki dari negara asal barang.

“Misalnya data impor kita dari Jepang senilai 10 dollar AS data dari sini, tapi kalau lihat data yang punya mereka, nilai ekspornya ke kita itu bisa 20 dollar AS. Jauh jomplang sekali. Oleh karena itu kami sudah sepakat akan buat Satgas untuk mengawasi barang impor yang masuk,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (9/7/2024).