Harga pangan di Indonesia disebut termahal di Asia Tenggara. Hal tersebut membuat pengeluaran masyarakat Indonesia untuk makan lebih tinggi dibandingkan negara tetangga.

"Laporan FAO disebut bahwa harga pangan bergizi Indonesia tertinggi di antara Asia Tenggara. Untuk mendapatkan pangan bergizi masyarakat kita harus mengeluarkan US$ 4,47 atau Rp 69.000 per hari," kata Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Riyono dalam rapat dengar pendapat dengan Bapanas dan Barantin, Rabu (6/11/2024).

Sementara negara tetangga angkanya lebih rendah dibandingkan Indonesia. Seperti pengeluaran makan di Thailand US$ 4,3, Filipina US$ 4,1, dan Malaysia US$ 3,5.

"Sementara ada 183 juta penduduk kita tidak bisa mengakses pangan bergizi," tambahnya.

Menanggapi itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan telah mengecek langsung harga pangan di negara tetangga seperti di Singapura, Malaysia, hingga Korea. Menurutnya harga pangan di sana lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

"Harga di rak itu (ritel) semua, kalau kita konversi lebih tinggi dari kita. Saya foto-foto satu-satu, semua menunjukkan bahwa harga pangan kita sebenarnya tidak terlalu mahal," ungkap dia.

Dalam paparannya, harga beras premium di ritel Malaysia Rp 14.104/kg-Rp 17.272/kg, harga telur Rp 28.000 sampai Rp 30.600/10 butir, gula Rp 18.900-Rp 20.700/kg, minyak goreng sawit Rp 19.152/liter-Rp 25.344/liter, bawang putih Rp 55.440/kg, bawang merah Rp 46.285/kg, dan cabai merah keriting Rp 93.000/kg.

Sementara di Indonesia, harga beras di ritel telah ditetapkan harga eceran tertinggi (HET), seperti harga beras premium Rp 14.900/kg dan beras medium Rp 12.500/kg. Untuk secara rata-rata nasional harga beras premium saat ini Rp 15.480/kg dan medium Rp 13.530/kg.

Lebih lanjut, dikutip dari Panel Harga Pangan Nasional, bawang merah rata-rata nasional Rp 34.020/kg, bawang putih Rp 40.370/kg, cabai merah keriting Rp 39.570/kg, gula konsumsi Rp 17.990/kg, dan harga telur ayam Rp 28.570/kg.

Bawang merah lokal di Sumut mengalami kenaikan pekan ini. Rata-rata harga bawang merah dipatok di atas Rp 30 ribuan per kg.

Berdasarkan data Disperindag ESDM Sumut, Senin (3/11/2024), harga bawang merah terendah berada di Kota Sibolga yakni Rp 28 ribu per kg. Selanjutnya ada Kabupaten Dairi dan Kabupaten Deli Serdang yang mematok harga Rp 29 ribu per kg.

Sementara itu, harga bawang merah tertinggi berada di Kabupaten Toba Rp 40 ribu per kg, Kabupaten Tapanuli Utara seharga Rp 35 ribu per kg. Harga di kawasan Toba dan Tapanuli Utara saat ini sudah mendekati ambang Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 41.500 per kg.

"Di awal pekan ini harga bawang merah masih terpantau naik dengan kenaikan harga sebesar 4,1% hari ini jika dibandingkan dengan kemarin. Secara bulanan mengalami kenaikan 16,1% dibandingkan bulan September 2024," ungkap Kabid Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Disperindag ESDM Sumut Sujatmiko.

Hal serupa juga terjadi untuk komoditi cabai merah keriting yang alami kenaikan pekan ini. Tercatat, harga cabai merah dijual di atas Rp 30 ribuan per kg.

Harga cabai merah tertinggi berada di Kabupaten Nias Barat seharga Rp 50 ribu per kg. Kemudian ada cabai merah Kabupaten Nias Utara seharga Rp 38 ribu per kg, dan Kabupaten Nias Selatan selatan seharga Rp 35 ribu per kg.

Harga cabai merah di beberapa kabupaten ini sudah hampir menyentuh HET cabai merah yang ditetapkan sebesar Rp 55 ribu per kg.

Video: Pria di Sumut Tikam Istri hingga Tewas saat Live Medsos

Video: Pria di Sumut Tikam Istri hingga Tewas saat Live Medsos

Menteri Perdagangan Budi Santoso buka suara soal Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong yang dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Kasus ini terjadi kala Tom menjadi Menteri Perdagangan di medio 2015 yang lalu.

Budi Santoso mengatakan sejauh ini belum ada pembahasan internal Kemendag soal hal itu. Yang jelas, pihaknya akan mendukung semua proses hukum yang terjadi.

"Semua proses kita dukung. Proses hukum pasti kita dukung tapi itu tahun 2015-2016," ungkap Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Kejaksaan Agung sebelumnya menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Kasus ini terkait dengan impor gula ketika Tom Lembong menjabat Mendag pada 2015-2016. Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016 CS sebagai tersangka.

"Menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut ialah TTL selaku Menteri Perdagangan 2015-2016," kata Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar.

"Kedua, tersangka atas nama CS (Charles Sitorus) selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015-2016," sambungnya.

Dalam kasus ini, Tom Lembong diduga mengeluarkan izin impor gula saat produksi dalam negeri melimpah alias surplus ketika menjabat sebagai Menteri Perdagangan di 2015. Kala itu, dalam rapat koordinasi antar kementerian produksi gula dalam negeri dalam keadaan surplus, sehingga impor tak diperlukan.

Izin impor gula kristal mentah yang dikeluarkan oleh Tom Lembong disebut sebesar 105.000 ton. Izin impor itu dikeluarkan untuk perusahaan swasta yang kemudian gula tersebut akan diolah menjadi gula kristal putih.

Padahal, sesuai aturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 57 Tahun 2004, pihak yang diizinkan melakukan impor gula kristal putih hanya BUMN. Buntut dari izin impor tersebut, menurut Kejagung menimbulkan masalah pada stok gula kristal putih pada 2016. Kala itu Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton.

Sementara CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), tugasnya disebut memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Untuk mengatasi masalah gula, yang diimpor adalah gula kristal putih, tetapi impor yang dilakukan gula kristal mentah. Gula itu kemudian diolah oleh perusahaan yang hanya memiliki izin mengelola gula kristal rafinasi.

Setelah mengimpor dan mengolah gula kristal mentah, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padalah, gula itu dijual dengan harga Rp 16.000 yang lebih tinggi dari HET saat itu, yakni Rp 13.000. PT PPI mendapat fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut. Kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 400 miliar.

Thomas Trikasih Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Pria yang akrab disapa Tom Lembong itu diduga mengeluarkan izin impor gula saat produksi dalam negeri melimpah.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar mengungkap kasus tersebut terjadi saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015. Kala itu, dalam rapat koordinasi antarkementerian produksi gula dalam negeri dalam keadaan surplus.

"Pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antarkementerian pada 12 Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak dibutuhkan impor gula," katanya dalam konferensi pers dikutip dari detikNews, Selasa (29/10/2024).

Izin impor gula kristal mentah yang dikeluarkan oleh Tom Lembong disebut sebesar 105.000 ton. Izin impor itu dikeluarkan untuk perusahaan swasta yang kemudian gula tersebut akan diolah menjadi gula kristal putih.

Padahal, Qohar mengatakan sesuai aturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 57 Tahun 2004, pihak yang diizinkan melakukan impor gula kristal putih hanya BUMN.

"Tapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait dan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian," jelas Qohar.

Buntut dari izin impor tersebut, menurut Kejagung menimbulkan masalah pada stok gula kristal putih pada 2016. Kala itu Indonesia mengalami kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton.

Tersangka lainnya juga ada yang terlibat yakni DS selaku Direktur Pengembangan Bisnis Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). DS tugasnya disebut memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Menurut Qohar, untuk mengatasi masalah gula, yang diimpor adalah gula kristal putih, tetapi impor yang dilakukan gula kristal mentah. Gula itu kemudian diolah oleh perusahaan yang hanya memiliki izin mengelola gula kristal rafinasi.

Ditegaskan lagi, impor gula seharusnya dilakukan oleh BUMN yang ditunjuk Menteri Perdagangan. Pelanggaran yang dilakukan yakni pemberian izin impor kepada swasta.

Setelah mengimpor dan mengolah gula kristal mentah, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padalah, gula itu dijual dengan harga Rp 16.000 yang lebih tinggi dari HET saat itu, yakni Rp 13.000.

Qohar menyebut PT PPI mendapat fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut. Kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 400 miliar.

"Menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut ialah TTL selaku Menteri Perdagangan 2015-2016," ucapnya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap harga rata-rata nasional Minyakita naik 7,6% di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi Rp 16.900 per liter.

"Gap harga riil dan rata rata nasional 7,6%. Kalau harga rata rata nasional saat ini Rp 16.900/liter di mana HET (Minyakita) Rp 15.700/liter," kata Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Bambang Wisnubroto dalam rapat inflasi daerah dikutip dari YouTube Kemendagri RI, Senin (28/10/2024).

Bambang mengatakan kenaikan ini menjadi perhatian Kemendag, terutama pada daerah-daerah di wilayah Indonesia Timur.

"Ini menjadi atensi kami, kami memberikan perhatian khusus pada wilayah Nusa Tenggara dan Maluku-Papua yang gapnya di atas 10% (di atas HET) , Nusa Tenggara 11,5%, Maluku-Papua 13,4%. Ini menjadi atensi kami," terangnya.

Bambang juga mengungkap, terdapat 30 daerah yang mengalami kenaikan harga Minyakita menjadi Rp 18.000-20.000/liter.

"30 daerah menjadi prioritas intervensi. Mohon bantuan dinas perdagangan segera melakukan intervensi. Harga minyakita (30 daerah) di atas Rp 18.000 per liter mulai dari Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Simeulue," terangnya.

Jepang pernah menduduki Indonesia. Masyarakat pernah dihebohkan dengan pencurian 960 kg emas yang dilakukan tentara Jepang saat berada di Indonesia. Kehebohan ini terjadi pada tahun 1946 yang dikenal sebagai Peristiwa Nakamura, dan melibatkan penggelapan terhadap rumah gadai negara saat perang berakhir.

Aksi perampokan itu berjalan lancar, namun akhirnya ketahuan karena istri Nakamura yakni Carla, seringkali pamer harta.

Dalam bukunya "Revoloesi Pemoeda" (2018) yang ditulis sejarawan Ben Anderson mencatat bahwa selama pendudukan Jepang, kantor Pegadaian di Jl. Kramat, Jakarta Pusat menjadi titik pusat penyimpanan kekayaan. Di tempat ini tersimpan ratusan kilo emas, uang, dan barang berharga lainnya.

Jepang berusaha memindahkan semua barang berharga dari pegadaian lokal di seluruh Jawa ke lokasi tersebut. Namun, saat Jepang meninggalkan Indonesia, semua harta itu menjadi tak berpenghuni.

Sesuai dengan hukum perang, seharusnya harta-harta ini jatuh ke tangan pemerintah Indonesia. Namun, situasinya tidak semudah itu, dan terjadi kebingungan di kalangan tentara Jepang yang tersisa.

Di tengah kekacauan ini, Vincent Houben dalam "Histories of Scale" (2021) mencatat bahwa Kapten Hiroshi Nakamura terprovokasi untuk menguasai harta tersebut. Dengan posisinya yang penting, ia merasa mampu mencuri tanpa ketakutan.

Aksinya didukung oleh atasannya, Kolonel Nomura Akira, yang mendorong Nakamura untuk melakukan pencurian. Dia mengerahkan truk untuk membawa pergi harta yang tersebar dalam 20-25 koper.

Menurut De Locomotief (1/8/1948), harta yang dicuri Nakamura mencapai 960 kg emas, bernilai antara 10 hingga 80 juta gulden. Setelah itu, ia menyimpan harta itu di rumah istri simpanannya yakni Carla Wolff, dan membawanya ke taman milik seorang pengusaha Tionghoa.

Aksi Nakamura berjalan mulus. Tak seorang pun menyadarinya, karena banyak orang sibuk memperjuangkan kemerdekaan. Harta itu membuat Nakamura dan Carla hidup nyaman dan kaya raya di Indonesia.

Namun, segalanya berubah akibat perilaku Carla yakni istrinya sendiri. Dengan kekayaan yang dimiliki, gaya hidupnya berubah drastis. Ia mulai hedonis, senang pamer, dan sering menghambur-hamburkan harta yang didapat.

Saat Carla sering pamer kekayaannya, intelijen Belanda dan Inggris mulai curiga, terutama karena ia merupakan anggota penting dari Organisasi Gerilya Hindia Belanda.

Mereka menyelidiki asal-usul hartanya dan menemukan bahwa itu hasil curian. Namun, bukannya melaporkan, para intel ini malah ikut menguasai 20 kg emas dari hasil curian tersebut.

Akibat ulah Carla, pemerintah Belanda yang menguasai Jakarta mengungkap kasus ini dan menahan Nakamura, Carla Wolff, Nomura Akira, dan dua intel lainnya.

Menurut koran Het dagblad (24/6/1946), Nomura terlibat karena mengaku menikmati hasil rampokan dan membuka sembilan koper emas dalam sehari. Semua tersangka akhirnya ditahan.

Nakamura mendapat hukuman paling berat, sementara Wolff dihukum delapan bulan penjara. Namun, ratusan kilogram emas yang dicuri menghilang setelah kasus terungkap. Pihak berwenang hanya menerima emas senilai 1 juta gulden, dan sisanya tidak diketahui keberadaannya.

Ada rumor bahwa Nakamura menyimpan emas itu di tempat rahasia atau di kawasan Menteng, Jakarta, tetapi hingga kini keberadaan sisa emas tersebut tetap misteri.

TEMPO.CO, Batam - Ombdusman RI perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) menemukan dugaan penyelewengan penjualan gas LPG 3 kg oleh agen dan pangkalan di Kota Batam, sehingga terjadi kelangkaan.

Melalui Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Kepri melakukan pemantauan ke beberapa agen dan pangkalan di Kota Batam pada Selasa, 17 September 2024. Ombudsman RI menurunkan dua tim petugas untuk melakukan pemantauan di wilayah Batam Kota dan Bengkong. Masing-masing melakukan pemantauan terhadap lima sampel pangkalan yang berada di daerah tersebut.

“Jadi kami telah lakukan pemantauan di sosial media, daerah mana yang paling banyak dikeluhkan masyarakat terkait kelangkaan LPG 3 kg ini. Ternyata di Batam Kota dan Bengkong,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Siadari, dalam keterangan tertulis, Selasa, 24 September 2024.

Lagat menjelaskan dari temuan Ombudsman, ada toko-toko klontong menjual gas melon di kisaran harga Rp 25 ribu sampai Rp 55 ribu, sedangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) atau harga normal Rp 21 ribu.

Kemudian, ada keterlambatan serta pengurangan pengiriman tabung LPG 3 kg ke pangkalan. “Di daerah Bengkong, kami memang temukan adanya keterlambatan dan pengurangan pengiriman LPG 3 kg ke pangkalan dari salah satu agen,” ungkap Lagat.

Selain itu, ia juga membeberkan terdapat pangkalan yang tidak melakukan pencatatan penjualan (log book), tidak memiliki timbangan dan tidak melakukan penimbangan saat barang dikirim oleh agen. Bahkan tidak memiliki plang tanda pangkalan. Padahal pangkalan tersebut merupakan pangkalan resmi.

“Kami juga temukan adanya penambahan biaya jasa antar sekitar Rp 1.000 hingga Rp 5.000 per tabung, tabung (8 kg) isinya cuma 7 kg sampai 7,5 kg. Kami juga temukan jarak antar pangkalan yang sangat berdekatan,” jelas Lagat. Temuan lain kata Lagat, adanya pangkalan di SPBU yang menjual LPG 3 kg melebihi HET sebesar Rp 35 ribu tanpa harus menggunakan KTP.

Selanjutnya: Usai pemantauan dilakukan, pada Jumat, 20 September 2024, Ombudsman....

<!--more-->

Usai pemantauan dilakukan, pada Jumat, 20 September 2024, Ombudsman RI Perwakilan Kepri langsung meminta keterangan kepada Pertamina Patra Niaga Wilayah Kepri di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri. Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Sales Area Manager Bagus Handoko beserta jajaran.

Kepmada Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Pertamina Patra Niaga menyampaikan ketersediaan LPG 3 kg sudah berangsur normal. Pertamina bekerja sama dengan Disperindag Kota Batam pada Selasa, 17 September dan Rabu, 18 Septeber 2024 telah melakukan operasi pasar yang bertujuan untuk memulihkan kelangkaan. Juga menyampaikan mosi ke agen dan pangkalan bahwa jika tidak perform maka Pertamina dan Disperindag dapat ambil alih menyalurkan LPG 3 Kg langsung ke masyarakat.

“Sejalan dengan temuan Ombudsman, Pertamina sampaikan juga ada dugaan mismanagement pendistribusian yang menimbulkan efek domino kelangkaan di pangkalan sehingga menimbulkan kelangkaan di masyarakat,” jelas Lagat.

Ditambah lagi, pemberitaan di media massa terkait adanya kelangkaan sehingga menimbulkan panic buying di masyarakat. Untuk itu, Pertamina Patra Niaga menjelaskan kepada Ombudsman Kepri bahwa perusahaan melakukan berbagai macam upaya mengendalikan kelangkaan tersebut. Selain dengan melakukan operasi pasar, extra dropping ke pangkalan sebanyak 62 ribu tabung dan pengawasan tambahan dengan mengambil sampel acak setiap harinya.

Menjawab soal temuan adanya penambahan biaya jasa antar oleh pangkalan. Pertamina Patra Niaga mengungkap akan berkoordinasi dengan pangkalan untuk menegaskan bahwa LPG 3 kg dijual sesuai HET. Namun biaya tambahan tersebut ialah biaya jasa yang tidak dikenakan kepada masyarakat bila melakukan pembelian langsung ke pangkalan.

Lalu terkait ketidaktersediaan timbangan dan penjualan tanpa pencatatan, Pertamina Patra Niaga menyampaikan akan turun ke lapangan melakukan pengawasan langsung. Begitu pula terkait isi tabung LPG 3 kg yang kurang dari 8 kg.

Setelah melakukan pertemuan Ombudsman RI Perwakilan Kepri juga menyurati Pertamina Patra Niaga Wilayah Kepri secara resmi. Dalam surat disampaikan temuan selama pemantauan di lapangan serta saran tindakan korektif yang dapat dilakukan Pertamina.

Pertamina Patra Niaga menjatuhkan sanksi pemotongan suplai kepada pangkalan dan agen yang ketahuan menjual LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 18 ribu. Pangkalan dan agen yang dihukum itu berada di wilayah Kabupaten Sumbawa dan Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Manager Communication Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi membeberkan ada enam surat sanksi yang dilayangkan kepada agen dan pangkalan LPG di Sumbawa serta Bima. Ahad menegaskan sanksi dari Pertamina itu untuk melindungi konsumen.

"Pada prinsipnya, agen ataupun pangkalan tidak boleh menjual LPG 3 Kg di atas HET," tegas Ahad dikonfirmasi, Jumat (6/9/2024).

Ahad menjelaskan agen harus menjual LPG 3 kg sesuai HET yang ditetapkan pemerintah daerah. Di NTB, Peraturan Gubernur Provinsi NTB Nomor 750/444/2023 tentang HET LPG 3 kg menetapkan HET sebesar Rp 18 ribu per tabung.

"Kami sudah melayangkan surat sanksi kepada agennya dan kemudian akan dilakukan pemotongan suplai selama sebulan untuk pembinaan," imbuhnya.

Ahad menuturkan jika mengulangi perbuatannya, pangkalan dan agen yang kedapatan menjual LPG di atas HET bisa disanksi pemutusan hubungan usaha (PHU).

"Kami juga mengimbau kepada pelaku usaha dan juga untuk rumah tangga yang mampu agar menggunakan Bright Gas. Harapan kami mari kita arif untuk penggunaan barang subsidi agar nanti dapat tepat sasaran," tutup Ahad.

Pria di Gorontalo Nyamar Jadi Agen Lalu Curi 22 Tabung LPG 3 Kg

Pria di Gorontalo Nyamar Jadi Agen Lalu Curi 22 Tabung LPG 3 Kg

Pemerintah telah menaikkan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita dari Rp 14.000 per liter menjadi Rp 15.700 per liter. Sejalan dengan itu, mayoritas daerah menaikkan harga Minyakita di atas HET.

Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan (Kemendag), terpantau harga Minyakita yang sesuai atau lebih rendah dari HET hanya di beberapa provinsi, seperti Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Bangka Belitung. Bahkan Minyakita dijual sampai Rp 18.500 per liter di Maluku Utara.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyebut penyebab mahalnya harga Minyakita di pasar. Menurutnya, kenaikan itu terjadi lantaran adanya tindakan penimbunan dari distributor kedua ke ritel. Dia menilai penimbunan itu telah dilakukan distributor saat beredar kabar kalau HET Minyakita akan mengalami kenaikan.

"Iya, karena bakal ada naik kan. Tapi mereka juga kewalahan, Mei nggak jalan, Juni juga. Wah akhirnya dilepas juga sempat, tapi di Juli mulai (nimbun lagi)," kata Sahat saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2024).

Lebih lanjut, dia mengaku produsen minyak goreng tetap mensuplai minyak goreng ke distributor dengan lancar. Untuk itu, dia mengimbau pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan. Jangan sampai informasi mengenai kebijakan tersebut sudah terdengar pihak lain terlebih dahulu.

"Itulah (makanya) kalau bikin pengumuman tuh segera, jangan terlalu tenggang waktu. Saya enggak ngerti itu, katanya sekarang untuk membuat satu regulasi itu muternya kemana-mana. Ya itu bukan salah kita dong," terangnya.

Agar menghindari kejadian serupa, dia mendorong pemerintah agar Minyakita disalurkan melalui Bulog atau BUMN Pangan, ID food. Dia pun membandingkan dengan Pertamina yang menangani dari hulu hingga hilir. Dengan model kerja tersebut, dia menilai dapat mengurangi disparitas harga antara HET yang ditetapkan dengan di pasar.

"Sekarang logikanya gini aja, kenapa kalau Pertamina bisa, karena dia dari hulu sampai ke hilir. Itu aja modelnya saya bilang. Nah ini pemerintah ada dua, Bulog dan ID Food. Misalnya ada penugasan Bulog daerah ini, di ID Food dari ini, sehingga jelas tanggung jawabnya. itu harus dibagi, kalau enggak nanti konflik antar mereka," imbuhnya.

Simak juga Video: Waka Komisi VI DPR Buka Suara soal Rencana Kenaikan Harga Minyakita

[Gambas:Video 20detik]

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengkritik keputusan pemerintah menghapus domestic market obligation (DMO) minyak goreng curah dan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita. Harga minyak goreng rakyat itu resmi naik dari Rp14.000 menjadi Rp15.700.

“Ini namanya pemerintah menyerimpung masyarakat pengguna minyak goreng,” kata Tulus saat dihubungi Tempo, Selasa, 30 Agustus 2024.

Ketika pemerintah menghapus DMO minyak goreng curah, Tulus mengaku heran pada saat yang sama HET MinyaKita justru naik. Opsi kebijakan yang fair dan propublik, menurut dia, jika DMO minyak goreng curah, seharusnya pemerintah tak menaikkan HET MinyaKita.

Menurut Tulus, alih-alih memihak publik, dengan kebijakan ini pemerintah justru menguntungkan para pemilik modal. Mereka yang dimaksud Tulus yakni pemilik kebon sawit dan pabrik minyak sawit mentah (CPO). “Ini namanya pemerintah pro pemilik modal besar,” kata dia.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas resmi menerbitkan aturan baru soal skema DMO minyak goreng rakyat. Lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024, pemerintah menghapus peredaran minyak goreng curah dan meminta masyarakat beralih ke minyak goreng kemasan atau MinyaKita.

Zulhas juga resmi menetapkan kenaikan HET MinyaKita dari Rp14.000 menjadi Rp15.700. Dia mengklaim, kenaikan HET MinyaKita telah mempertimbangkan perkembangkan harga bahan baku dan keberterimaan masyarakat.

Dia juga mengklaim telah mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan produsen minyak goreng dan daya beli masyarakat. "Kami sudah melakukan kajian,” kata Zulhas dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin, 19 Agustus 2024.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang mengatakan, kenaikan harga MinyaKita dipengaruhi penurunan permintaan dunia terhadap minyak sawit mentah (CPO).

Karena permintaan dunia turun, Moga menjelaskan hak ekspor yang diterbitkan pemerintah bagi para pelaku usaha menjadi berkurang. "Tidak ada lagi pengajuan untuk hak ekspor dari pelaku usaha,” kata Moga di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin, 19 Agustus 2024.

Untuk menstimulus para pelaku usaha agar dapat mengalihkan pasar CPO dan minyak gorengnya dari luar negeri ke dalam negeri, Moga mengatakan pemerintah memutuskan menaikkan HET MinyaKita. “Itulah tujuan utama dilakukan kenaikan HET ini sehingga kebutuhan pasokan dapat terjangkau di masyarakat,” kata Moga.

Permendag Nomor 18 Tahun 2024 merupakan penyempurnaan dari regulasi minyak goreng sebelumnya yaitu Permendag Nomor 49 Tahun 2022. Selain perubahan pengaturan bentuk DMO menjadi hanya MinyaKita, pemerintah menambahkan ukuran kemasan 500 mililiter—melengkapi ukuran 1 liter, 2 liter, dan 5 liter yang sebelumnya telah beredar di masyarakat.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang menjelaskan alasan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita sebesar Rp 1.700. Harga minyak goreng rakyat yang semula Rp 14 ribu itu kini resmi naik menjadi Rp 15.700.

Moga mengatakan, kenaikan harga MinyaKita dipengaruhi penurunan permintaan dunia terhadap minyak sawit mentah (CPO). Karena permintaan dunia turun, Moga menjelaskan hak ekspor yang diterbitkan pemerintah bagi para pelaku usaha menjadi berkurang. "Tidak ada lagi pengajuan untuk hak ekspor dari pelaku usaha,” kata Moga di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin, 19 Agustus 2024.

Untuk menstimulus para pelaku usaha agar dapat mengalihkan pasar CPO dan minyak gorengnya dari luar negeri ke dalam negeri, Moga mengatakan pemerintah memutuskan menaikkan HET MinyaKita. “Itulah tujuan utama dilakukan kenaikan HET ini sehingga kebutuhan pasokan dapat terjangkau di masyarakat,” kata Moga.

Moga mengatakan, Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) telah melakukan asesmen sebelum memberlakukan kebijakan ini. Angka kenaikan sebesar Rp 1.700 didapat dari asesment itu. Dia mengklaim proses ini sesuai peraturan perundang-undangan.

Keputusan naiknya harga MinyaKita resmi berlaku seiring keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024. Permendag Nomor 18 Tahun 2024 merupakan penyempurnaan dari regulasi minyak goreng sebelumnya, yaitu Permendag Nomor 49 Tahun 2022.

Selain perubahan pengaturan bentuk DMO menjadi hanya MinyaKita, pemerintah menambahkan ukuran kemasan 500 mililiter—melengkapi ukuran 1 liter, 2 liter, dan 5 liter yang sebelumnya telah beredar di masyarakat. Lewat aturan yang sama, pemerintah menghapus peredaran minyak goreng curah dan meminta masyarakat beralih ke minyak goreng kemasan MinyaKita.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, penerbitan aturan yang mulai berlaku 14 Agustus 2024 ini bertujuan meningkatkan pasokan MinyaKita di masyarakat. Hal ini diperlukan untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng dan mengendalikan inflasi. Mengingat MinyaKita kini telah banyak diminati masyarakat, di luar minyak goreng dengan jenama premium.

“Target pasokan MinyaKita per bulan diharapkan dapat terdistribusi sebanyak 250 ribu ton kepada masyarakat,” kata Zulhas dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin, 19 Agustus 2024.

Kendati mengalami kenaikan, Zulhas menyebut harga MinyaKita masih berada di bawah harga minyak goreng kemasan premium. Di sejumlah lokapasar atau marketplace, harga minyak goreng premium dari berbagai jenama terpantau berada di kisaran Rp 18 ribu.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjelaskan alasan dari kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita menjadi Rp 15.700 per liter dari yang sebelumnya Rp 14.000.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang mengatakan, langkah ini sesuai dengan peraturan perundanga-undangan. Dalam proses penyesuaiannya, telah dilakukan assessment hingga didapatkanlah hasil Rp 1.700 untuk kenaikannya.

"Jadi ada assessment dulu seperti itu yang dilakukan oleh badan kebijakan perdagangan, dapatlah angka tersebut," kata Moga, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Jakarta, Senin (19/8/2024).

Di samping itu, langkah kenaikan harga ini juga harapannya dapat menjadi stimulus bagi pelaku usaha komoditas minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) untuk mengalihkan pasarnya ke dalam negeri.

"Kenapa harga ini bisa naik menjadi demikian, apakah dampaknya, padahal permintaan turun? Nah karena permintaan dunia turun sehingga hak ekspornya berkurang, sehingga tidak ada lagi pengajuan untuk hak ekspor dari pelaku usaha," ujar dia.

"Nah untuk menstimulan supaya pelak usaha dapat mengalihkan pasar CPO-nya, pasar minyak gorengnya dari ke luar negeri menjadi terangsang untuk memasarkan ke dalam negeri. Itulah tujuan utama dilakukannya penaikan HET ini, sehingga kebutuhan pasokan dapat terjangkau di masyarakat," sambungnya.

Keputusan penyesuaian HET Minyakita tercantum dalam Peraturan Menteri Peragangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

Permendag Nomor 18 Tahun 2024 ini juga mengatur skema domestic market obligation (DMO) Minyak Goreng Rakyat yang dulu berbentuk curah atau kemasan kini diubah menjadi hanya dalam bentuk MinyaKita.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan langkah kenaikan itu sejalan dengan kenaikan harga-harga komoditas lain yang disebabkan komponen produksi yang juga sudah naik. Hal ini diungkapkannya sebelum kenaikan HET resmi diumumkan.

"Ini nanti kita rapatkan saya mau usul. Kita aja (rapatnya) nanti kita bicarakan dulu. Kalau memang sudah disepakati, saya memang mengusulkan naik Rp 1.500 karena memang di pasar, beras aja dari Rp 10.900/kg menjadi Rp 12.500/kg jadi naiknya Rp 1.600/kg itu beras," kata dia ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2024).

Di kesempatan berbeda, Zulhas menjelaskan bahwa pertimbangan kenaikan harga Minyakita salah satunya karena melemahnya rupiah terhadap dolar AS. Selain itu Kemendag juga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung HET Minyakita.

"Ada hitungan BPKP, ada yang usul Rp 15.500, dolar naik, jadi jalan tengahnya ketemunya Rp 15.700," kata dia ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2024).