Data BPS menunjukkan, penyumbang pengangguran terbesar di RI adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Meski, jumlahnya menurun dari tahun ke tahun, tetapi jumlah itu tetap mendominasi dibandingkan lulusan jenjang lain.

Merespons hal ini, Pengamat Pendidikan Isa Anshori menyebut, program magang yang dilakukan oleh anak-anak SMK selama kurang lebih 6 bulan harus dimasifkan. Selain itu, Pemprov sebagai pihak yang menaungi SMA/SMK harus giat menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk jaringan anak-anak SMK.

"Pengangguran itu kan orang yang tidak bekerja, dan tidak mendapatkan apa-apa. Masuk ke sana sebetulnya anak-anak itu bekerja, tetapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Sehingga, mereka tidak tercatat di data BPS. Rata-rata seperti itu," kata Isa Anshori ketika dikonfirmasi detikJatim, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, memang fakta anak-anak SMK pekerjaan tidak linier. Ia pun mencontohkan bahwa ada anak-anak dengan jurusan elektro tetapi bekerja di toko. Sehingga, tidak terekam oleh catatan kawan-kawan di BPS. Terlebih, ada pula anak-anak SMK yang mungkin membuka usaha sendiri.

"Satu sisi anak SMK tidak cukup belajar itu aja, mereka juga harus banyak dibekali keterampilan vokasional. Banyak kan sekolah sekarang menambahi keterampilan anak-anaknya yang tidak melanjutkan diri ke perguruan tinggi," ujarnya.

Isa tidak ingin melihat data BPS, karena memang data tersebut sudah benar. Namun, dalam realitasnya, pendidikan sistem ganda seperti magang juga tidak linear. Ketika anak-anak magang, tidak banyak keterampilan yang didapatkan.

"Apalagi yang magang di kantor pemerintah, hanya bisa fotocopy, nyatet. Harusnya magang memperdalam keterampilan di situasi kerja. Terutama di kantor pemerintah biasanya tidak linear, sehingga mereka tidak dapat apa yang menjadi pendalaman yang seharusnya dipelajari," urainya.

"Ada pertanyaan besar, kalau program seperti ini ngapain ada magang. Sebaiknya, pemerintah provinsi memperkuat sistem magang, dengan menguatkan keterampilan yang ada di sekolah. Sehingga anak-anak terjaga keselamatannya, dan waktu yang terbuang saat magang bisa dilakukan di sekolah," sambungnya.

Jika memang membutuhkan biaya besar, program magang bisa diawasi dengan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Perusahaan. Kerjasama tidak berhenti d isitu, kedua belah pihak bisa pula membuat silabus yang memfasilitasi anak-anak untuk terus berkembang.

"Silabus, anak-anak itu setelah magang diharapkan dapat manfaat yang sesuai dengan tempat magang, mendapatkan itu semua sesuai dengan silabus yang diberikan oleh sekolah itu," tandasnya.

Dilansir detikNews, Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus lalu merilis data tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia tahun 2024. Data menunjukkan, ada penurunan jumlah pengangguran dari tahun 2023-2024.

Per Agustus 2024, tercatat ada 7,47 juta orang menganggur. Penurunan angka menganggur dari tahun 2023 ke 2024 sebanyak 390 ribu orang.

Menurut data BPS Tahun 2024, ada sekitar 9,01 persen siswa lulusan SMK yang menganggur. Hasil ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan lulusan lain, yakni D1/D2/D3: 4,83 persen, D4/S1/S2/S3: 5,25 persen, SMA: 7,05 persen, SMP: 4,11 persen dan lulusan SD ke bawah: 2,32 persen.

Video: Permintaan Maaf Suswono soal Janda Nikahi Pengangguran

Video: Permintaan Maaf Suswono soal Janda Nikahi Pengangguran

Ramai di media sosial iPhone 16 dilarang dijual di Indonesia. Belakangan, terungkap bahwa Apple, perusahaan pembuat iPhone, meminta syarat adanya tax holiday atau pembebasan pajak korporasi selama 50 tahun jika ingin berinvestasi di Indonesia

Dilansir dari detikNews, Selasa (5/11/2024), anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam, geram oleh kebijakan Apple itu. Menurut dia, permintaan itu keterlaluan dan Apple sudah layak diblokir dari Indonesia.

"Hari ini sedang ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia Pak. Tapi, setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta tax holiday 50 tahun. Emang gila ini, Pak, iPhone ini Pak, memang sudah layak diblokir dari negara kita, Pak," kata Mufti dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Senin (4/11).

Mufti berharap Kementerian BUMN dapat turun tangan mengatasi hal itu. Ia menyinggung Erick Thohir memiliki pengalaman berbasis internasional.

"Maka harapan kami, kami minta kepada Menteri BUMN, bapak ini kan jaringan luar biasa pernah menangani sepakbola kelas internasional. Maka kami harap Bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone Pak," kata dia.

Ia menyayangkan ketentuan itu, padahal lanjut Mufti, iPhone telah meraup begitu banyak keuntungan dari masyarakat RI. Ia menekankan Indonesia jangan tanggung-tanggung untuk memblokir iPhone.

"Kami ini kemarin mikir masyaallah mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja minta syarat namanya tax holiday 50 tahun," ujar Mufti.

"Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita, Pak. Ini pelecehan kepada negara kita, Pak," imbuhnya.

Video: iPhone 16 di Indonesia Disebut Ilegal, Media Asing Turut Soroti

Video: iPhone 16 di Indonesia Disebut Ilegal, Media Asing Turut Soroti

Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Tom Lembong diduga mengeluarkan izin impor gula saat produksi dalam negeri melimpah.

Kasus tersebut terjadi saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015. Kala itu, diketahui produksi gula dalam negeri dalam keadaan surplus.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pihaknya mendukung proses hukum yang berlangsung.

"Kan sudah diproses hukum. Kita dukung proses hukum," kata Zulhas yang juga Mantan Menteri Perdagangan, Senin (4/11/2024).

Zulhas merupakan Menteri Perdagangan periode 2022-2024. Ia diangkat oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tepatnya pada 15 Juni 2022, menggantikan Muhammad Lutfi.

Kala itu Indonesia ditimpa kelangkaan dan mahalnya minyak goreng. Dia mendapatkan tugas khusus dari Jokowi untuk menyelesaikan masalah minyak goreng.

Terkait Tom Lembong, dia ditetapkan Kejagung pada 24 Oktober 2024. Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar mengatakan izin impor gula kristal mentah yang dikeluarkan oleh Tom Lembong disebut sebesar 105.000 ton. Izin impor itu dikeluarkan untuk perusahaan swasta yang kemudian gula tersebut akan diolah menjadi gula kristal putih.

Padahal, Qohar mengatakan sesuai aturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 57 Tahun 2004, pihak yang diizinkan melakukan impor gula kristal putih hanya BUMN.

"Tapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait dan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian," jelas Qohar, dikutip dari detikNews.

Pemerintah punya rencana besar untuk membuat PT Indofarma Tbk menjadi pusat obat herbal. Rencana besar itu diungkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Erick menjelaskan rencana tersebut muncul lantaran ada potensi besar sektor obat-obatan herbal di Indonesia. Bahkan menurutnya, industri obat herbal di Indonesia idak kalah dari India dan China. Ia juga melihat potensi besarnya di masa depan di pasar global. Sayang, rencana tersebut gagal lantaran kasus korupsi

"Nah, cuman kan sayangnya ya kembali good corporate governance-nya. Kalau dilanggar, ya cita-cita itu ya nggak jadi kenyataan. Jadi sekarang di Indofarma kita kembali ke langkah awal sebenarnya, menyehatkan," kata Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024) kemarin.

Sebagai upaya penyehatan tersebut, Erick mengatakan, pihaknya tengah berdiskusi dengan beberapa mitra swasta yang bisa menjamin suplai bahan baku. Adapun selama ini bergantung oleh bahan baku impor hampir mencapai 80%.

"Kita sedang coba berdiskusi dengan beberapa partner dari private sector yang bisa meng-guarantee bahan baku. Karena bahan baku penting. Tetapi ketika produksi terjadi, sama kita coba melihat kalau bisa 50% dari hasil produksinya kita untuk dikirim ke luar negeri, tapi saya memang belum boleh bicara siapa, karena ini lagi proses tender," terang Erick.

Dengan demikian, ekspor bisa dilakukan seiring dengan impor bahan baku tersebut. Erick mengatakan, Langkah ini dilakukan supaya ada check and balance di mana bahan baku terkontrol, pasar dalam negerinya juga terjaga, begitu juga dengan pasar luar negerinya.

Menurutnya, check and balance ini menjadi satu langkah agar kontrol bisa dilakukan bersama dengan mitra strategis, tidak hanya dari Kementerian BUMN.

"Bagaimana dari public sector ataupun partnership yang namanya strategic partner atau financial partner. Seperti yang kita lihat di tentu yang kita lakukan selama ini di beberapa restructuring dan partnership ini menjadi sebuah kunci bagaimana keberlanjutannya," kata Erick.

Begitu pula dengan upaya penyehatan PT Kimia Farma Tbk, Erick bilang kalau Indonesia Investment Authority (INA) telah menanamkan duitnya di sana. Erick juga tetap memastikan program bersih-bersih BUMN juga masih akan dilanjutkan sesuai dengan komitmennya mewujudkan Good Corporate Governance (GCG).

"Kita sekarang me-reroute daripada tadi kalau temuan itu silahkan. Itu ada penegak hukumnya, kita nggak segan-segan. Tetapi remodeling daripada tentu Kimia Farma sebagai industri, sebagai apotek ini yang mesti kita juga sustain, kita mesti jaga dengan persaingan yang sekarang terjadi," ujar Erick.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk berinisial AP yang ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka AP diduga melakukan manipulasi laporan keuangan perusahaan.

Dikutip dari detikNews, selain AP, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta menjerat GSR selaku Direktur PT Indofarma Global Medika (PT IGM) tahun 2020-2023 dan CSY selaku Head of Finance PT IGM. Ulah ketiga tersangka membuat negara merugi hingga Rp 371 miliar.

"Para tersangka telah merugikan negara sejumlah Rp 371.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar rupiah) yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI," kata Kasi Penerangan Hukum, Syahron Hasibuan dalam keterangan tertulis, Kamis (19/9/2024).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan target besarnya untuk menjadikan PT Indofarma Tbk sebagai pusat herbal. Namun cita-cita tersebut hampir pupus usai manajemen perusahaan tersandung kasus korupsi.

Erick bercerita, pada mulanya ia melihat potensi besar di sektor obat-obatan herbal di Indonesia. Bahkan menurutnya, potensi ini tidak kalah dari India dan China.

Keyakinannya semakin kuat dengan melihat potensi pasar obat-obatan herbal global sebagai salah satu pengobatan alternatif yang menawarkan keamanan atau kesehatan secara berkelanjutan.

"Nah cuman kan sayangnya ya kembali good corporate governance-nya. Kalau dilanggar, ya cita-cita itu ya nggak jadi kenyataan. Jadi sekarang di Indofarma kita kembali ke langkah awal sebenarnya, menyehatkan," kata Erick dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Sebagai upaya penyehatan tersebut, Erick mengatakan, pihaknya tengah berdiskusi dengan beberapa mitra swasta yang bisa menjamin suplai bahan baku. Adapun selama ini RI bergantung oleh bahan baku impor hampir mencapai 80%.

"Kita sedang coba berdiskusi dengan beberapa partner dari private sector yang bisa meng-guarantee bahan baku. Karena bahan baku penting. Tetapi ketika produksi terjadi, sama kita coba melihat kalau bisa 50% dari hasil produksinya kita untuk dikirim ke luar negeri. Tapi saya memang belum boleh bicara siapa, karena ini lagi proses tender," ujarnya.

Dengan demikian, ekspor bisa dilakukan seiring dengan impor bahan baku tersebut. Erick mengatakan, Langkah ini dilakukan supaya ada check and balance di mana bahan baku terkontrol, pasar dalam negerinya juga terjaga, begitu juga dengan pasar luar negerinya.

Menurutnya, check and balance ini menjadi satu langkah agar kontrol bisa dilakukan bersama dengan mitra strategis, tidak hanya dari Kementerian BUMN sendiri.

"Bagaimana dari public sector ataupun partnership yang namanya strategic partner atau financial partner. Seperti yang kita lihat di tentu yang kita lakukan selama ini di beberapa restructuring dan partnership ini menjadi sebuah kunci bagaimana keberlanjutannya," kata dia.

Begitu pula dengan upaya penyehatan PT Kimia Farma Tbk, Erick bilang kalau Indonesia Investment Authority (INA) telah menanamkan duitnya di sana. Erick juga tetap memastikan program bersih-bersih BUMN juga masih akan dilanjutkan sesuai dengan komitmennya mewujudkan Good Corporate Governance (GCG).

"Kita sekarang mere-route daripada tadi kalau temuan itu silahkan. Itu ada penegak hukumnya, kita nggak segen-segen. Tetapi remodeling daripada tentu Kimia Farma sebagai industri, sebagai apotek ini yang mesti kita juga sustain, kita mesti jaga dengan persaingan yang sekarang terjadi," ujar Erick.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk berinisial AP yang ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka AP diduga melakukan manipulasi laporan keuangan perusahaan.

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menjelaskan, terungkapnya kasus fraud di Indofarma tak lepas dari audit yang dilakukan. Setelah pergantian management, audit internal dilakukan di Indofarma yang kemudian dilakukan audit lanjutan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ya ini adalah bagian yang seperti kami sampaikan kemarin itu ya, kenapa sampai ada fraud di Indofarma, itu kan setelah ada pergantian management, kita lakukan audit, dan ditemukan yang seperti itu. Itu internal yang kemudian kita sampaikan ke BPK, BPK juga melakukan audit, setelah itu baru hasilnya itu disampaikan ke Kejaksaan," kata Arya dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (19/9/2024).

Dikutip dari detiknews, selain AP, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta menjerat GSR selaku Direktur PT Indofarma Global Medika (PT IGM) tahun 2020-2023 dan CSY selaku Head of Finance PT IGM. Ulah ketiga tersangka membuat negara merugi hingga Rp 371 miliar.

"Para tersangka telah merugikan negara sejumlah Rp 371.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar rupiah) yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI," kata Kasi Penerangan Hukum, Syahron Hasibuan, dalam keterangan tertulis, Kamis (19/9/2024).

Tersangka AP, kata Syahron, berperan memanipulasi laporan keuangan PT Indofarma Tbk tahun 2020 dengan membuat piutang/utang dan uang muka pembelian produk alkes fiktif sehingga seolah-olah target perusahaan terpenuhi.

Anggota holding BUMN pangan, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) buka suara terkait kasus dugaan korupsi impor gula yang menyeret Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016 berinisial CS. Kasus ini juga menyeret mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong.

Direktur Utama PT PPI S Hernowo, mengatakan PPI menghormati proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh Kejaksaaan Agung RI (Kejagung) tersebut. Pada Selasa (29/10), Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka di mana salah satunya adalah Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016 berinisial CS.

"Manajemen PPI akan bersikap kooperatif atas proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI sebagai penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan wujud nyata mendukung aksi bersih-bersih BUMN," jelas Hernowo dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

Hernowo menegaskan hingga saat ini aktivitas bisnis PPI masih berjalan dengan normal dan tidak ada gangguan pada operasional bisnis perusahaan. Hernowo juga menyatakan bahwa pihaknya terus menekankan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar dalam proses bisnis perusahaan.

Dikutip dari detikNews, Kejagung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Kasus ini terkait dengan impor gula ketika Tom Lembong menjabat Mendag pada 2015-2016. Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016 CS sebagai tersangka.

"Menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut ialah TTL selaku Menteri Perdagangan 2015-2016," kata Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar.

"Kedua, tersangka atas nama CS (Charles Sitorus) selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015-2016," sambungnya.

Thomas Trikasih Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Pria yang akrab disapa Tom Lembong itu diduga mengeluarkan izin impor gula saat produksi dalam negeri melimpah.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar mengungkap kasus tersebut terjadi saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015. Kala itu, dalam rapat koordinasi antarkementerian produksi gula dalam negeri dalam keadaan surplus.

"Pada tahun 2015 berdasarkan rapat koordinasi antarkementerian pada 12 Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak dibutuhkan impor gula," katanya dalam konferensi pers dikutip dari detikNews, Selasa (29/10/2024).

Izin impor gula kristal mentah yang dikeluarkan oleh Tom Lembong disebut sebesar 105.000 ton. Izin impor itu dikeluarkan untuk perusahaan swasta yang kemudian gula tersebut akan diolah menjadi gula kristal putih.

Padahal, Qohar mengatakan sesuai aturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 57 Tahun 2004, pihak yang diizinkan melakukan impor gula kristal putih hanya BUMN.

"Tapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan tidak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait dan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian," jelas Qohar.

Buntut dari izin impor tersebut, menurut Kejagung menimbulkan masalah pada stok gula kristal putih pada 2016. Kala itu Indonesia mengalami kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton.

Tersangka lainnya juga ada yang terlibat yakni DS selaku Direktur Pengembangan Bisnis Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). DS tugasnya disebut memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Menurut Qohar, untuk mengatasi masalah gula, yang diimpor adalah gula kristal putih, tetapi impor yang dilakukan gula kristal mentah. Gula itu kemudian diolah oleh perusahaan yang hanya memiliki izin mengelola gula kristal rafinasi.

Ditegaskan lagi, impor gula seharusnya dilakukan oleh BUMN yang ditunjuk Menteri Perdagangan. Pelanggaran yang dilakukan yakni pemberian izin impor kepada swasta.

Setelah mengimpor dan mengolah gula kristal mentah, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padalah, gula itu dijual dengan harga Rp 16.000 yang lebih tinggi dari HET saat itu, yakni Rp 13.000.

Qohar menyebut PT PPI mendapat fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut. Kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 400 miliar.

"Menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut ialah TTL selaku Menteri Perdagangan 2015-2016," ucapnya.

Pemerintah merestui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah untuk mengelola tambang. Selain dua ormas keagamaan tersebut, pemerintah juga akan memberikan izin pengelolaan tambang kepada Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemberian izin itu saat ini masih dalam proses. Dia mengatakan, dirinya telah berkomunikasi dengan PP Persis belum lama ini.

"Oh kita kasih, lagi dalam proses, Persis kemarin PIC-nya sudah telepon saya," katanya di TMII, Jakarta Timur, Minggu (13/10/2024).

Bahlil belum bicara lebih jauh tambang mana yang akan dikelola PP Persis.

Dikutip dari detikNews, PP Persis menerima tawaran untuk mengelola tambang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. PP Persis ingin memberikan contoh pengelolaan tambang yang baik. Ketua Umum (Ketum) PP Persis KH Jeje Zaenudin mengatakan kebijakan dari pemerintah adalah kebijakan yang positif.

"Kami berpendapat ini adalah kebijakan yang positif yang disediakan oleh pemerintah yang wajar jika mendapat sambutan positif pula," ujarnya, Selasa (30/7/2024) lalu.

Menurut Jeje, tawaran dari pemerintah adalah tantangan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk memberdayakan pengusaha. Mereka pun harus menjadi contoh bagaimana mengelola tambang yang baik.

"Juga merupakan peluang sekaligus tantangan bagi ormas bagaimana memberdayakan SDM pengusahanya yang memiliki keahlian dan kemampuan usaha pertambangan untuk memberi contoh bagaimana mengelola sumberdaya alam secara benar sesuai regulasi," katanya.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam waktu dekat akan membahas pengambilalihan aset rumah dinas anggota DPR RI usai tak lagi ditempati. Seperti diketahui, anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan rumah dinas dan diganti dengan uang tunjangan perumahan.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan pihaknya akan mengelola aset tersebut jika sudah diserahkan kepada pengguna barang dalam hal ini DPR RI. Sebagaimana diketahui, kompleks perumahan DPR RI yang berada di Kalibata, Jakarta Selatan merupakan aset negara.

"Saya rasa dalam waktu dekat akan ada pembicaraan ya dan kalau memang kemudian oleh pengguna barang diserahkan kembali, ya artinya kepada pengelola. Kami kedudukannya sebagai pengelola, jadi kita nunggu prosesnya aja," kata Rionald di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan pihaknya sedang mengurus administrasi terkait penyerahan kembali aset rumah dinas DPR ke negara.

"Rumahnya itu sendiri, itu kan tercatat dalam aset Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara, maka kami sedang mempersiapkan dokumen-dokumen untuk membahas bersama Kemenkeu dan Setneg mengenai pengembalian aset negara tersebut ke negara," kata Indra dikutip dari detikNews.

Sebelumnya terdapat surat edaran dari Sekretariat Jenderal DPR RI, bahwa anggota DPR periode 2019-2024 baik yang terpilih kembali maupun yang tidak terpilih kembali diminta menyerahkan rumah jabatan. Pengosongan rumah diberi tenggat waktu hingga akhir Oktober 2024.

Dalam surat bernomor B/733/RT.01/09/2024 itu dituliskan, anggota DPR periode 2024-2029 akan diberikan uang tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas rumah jabatan. Hal itu disebut merupakan hasil keputusan rapat pimpinan DPR, pimpinan fraksi-fraksi DPR, dan Sekretariat Jenderal DPR pada September 2024.

Untuk besaran uang tunjangan perumahan belum ditetapkan. Pihak DPR RI mengaku masih melakukan survei perumahan di sekitar gedung DPR RI untuk mengetahui harga yang pas.

"Besarannya itu masih dikonsultasikan karena untuk mengasumsikan hunian atau rumah sewa di seputaran Senayan, Semanggi dan Kebayoran itu untuk tipe-tipe 3 kamar itu harganya setelah disurvei masih fluktuatif dan variatif, sehingga kita harus memastikan secara cermat supaya nggak ada masalah," ujar Indra.

Simak Video: Sekjen DPR Beberkan Sederet Permasalahan Rumah Dinas Anggota

[Gambas:Video 20detik]