Bisnis.com, JAKARTA -- Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman terhadap bekas Direktur Utama PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek, Djoko Dwijono, menjadi 10 tahun penjara.

Selain itu, majelis hakim tinggi DKI Jakarta juga menambah jumlah denda menjadi Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," demikian bunyi amar putusan yang dikutip, Selasa (15/10/2024).

Putusan banding terhadap Djoko Dwijono jauh lebih lama dibandingkan dengan putusan pengadilan tingkat pertama.

Sekadar catatan, majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Djoko selama 3 tahun penjara di kasus tol MBZ.

Hakim Ketua Fahzal Hendri menyatakan Djoko telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan subsider atau Pasal 3 UU Tipikor.

"Menjatuhkan pidana terhadap Djoko Dwijono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun," ujar Fahzal saat membacakan amar putusan di PN Tipikor, Selasa (30/7/2024).

Selain pidana, Djoko juga dibebankan denda sebesar Rp250 juta dengan subsider tiga bulan kurungan pidana.

Adapun, hal yang memberatkan vonis ini yaitu Djoko tidak mendukung pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi.

Sementara, kata Fahzal, hal yang meringankan vonis Djoko yaitu mengaku bersalah atas perbuatannya, bersikap sopan, hingga hasil pengerjaan tol MBZ bisa dimanfaatkan masyarakat.

"Hasil pengerjaan berupa jalan tol sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dan kenyataanya telah dapat mengurangi kemacetan lalu lintas," pungkasnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaaan Agung (Kejagung) menuntut terdakwa Djoko Dwijono dengan hukuman pidana selama 4 tahun pidana.

Selain pidana, Djoko juga dituntut membayar denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana atau subsider selama 6 bulan.

Sebagai informasi, dalam perkara ini JPU mendakwa Djoko Dwijono, Yudhi Mahyudin hingga eks Dirops PT Bukaka Teknik Utama Sofiah Balfas telah kongkalikong terkait pemenangan lelang Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Jakarta–Cikampek II elevated STA.9+500 – STA.47+000.

Akibat perbuatan para terdakwa, JPU menyampaikan kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp510 miliar.

"Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp510.085.261.485,41 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut,” kata Jaksa membacakan surat dakwaan Kamis (14/4/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Sidang putusan atau vonis dugaan korupsi Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat atau jalan layang MBZ ditunda karena berkas putusan belum siap.

"Karena waktunya sangat singkat, perkara nya agak ini, panjang ceritanya," kata Hakim Ketua Fahzal Hendri dalam persidangan PN Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024).

Dengan demikian dia meminta agar sidang vonis terhadap mantan Direktur Utama PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) Djoko Dwijono Cs bakal dibacakan pada Selasa (30/7/2024).

"Harap dimaklumi karena memang majelis hakim punya keterbatasan sama juga karena waktunya juga singkat banget. Dihadapkan lagi penuntut umum pada hari Selasa tanggal 30 juli 2024," tambahnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaaan Agung (Kejagung) menuntut terdakwa Djoko Dwijono dkk dengan hukuman pidana selama empat hingga lima tahun pidana.

Selain pidana, Djoko juga dituntut membayar denda sebesar Rp1 miliar dengan subsider enam bulan. Adapun, hal yang memberatkan putusan itu karena tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tipikor.

Selanjutnya, eks Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama sekaligus kuasa KSO Bukaka PT KS Sofiah Balfas dan team leader konsultan perencana PT LAPI Ganesatama Consulting dan pemilik PT Delta Global Struktur Tony Budianto Sihite dituntut lima tahun pidana.

Sementara, Ketua panitia lelang di PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) Yudhi Mahyudin dituntut selama empat tahun. Ketiga terdakwa ini juga dituntut Rp1 miliar dengan subsider enam bulan.

Sebagai informasi, dalam perkara ini JPU mendakwa Djoko Dwijono, Yudhi Mahyudin hingga eks Dirops PT Bukaka Teknik Utama Sofiah Balfas telah kongkalikong terkait pemenangan KSO Waskita Acset dalam Lelang Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Jakarta–Cikampek II elevated STA.9+500 – STA.47+000.

Akibat perbuatan para terdakwa, JPU menyampaikan kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp510 miliar.