Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA, Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, buka-bukaan terkait besarnya utang pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai tidak produktif.

Dirinya pun memberikan empat bukti yang menunjukkan utang tersebut tidak produktif.

Pertama, kenaikan pendapatan negara yang tidak signifikan dengan penambahan atau kenaikan utang.

Awalil menyebut, posisi pendapatan negara selama pemerintahan Jokowi tumbuhnya lebih lambat jika dibandingkan dengan posisi utang. Akibatnya, rasio utang pemerintah atas pendapatan negara pada era Jokowi mengalami peningkatan, yakni dari 168,27% pada 2014 menjadi 315,81% pada 2024.

"Jadi tidak terbukti utang itu menambah pendapatan negara. Utangnya berjalan lebih cepat dari pendapatan," ujar Awalil dalam diskusi Warisan Hutang Jokowi dan Prospek Pemerintahan Prabowo, Minggu (15/9).

Kedua, Awalil menyebut kenaikan nilai aset tetap pemerintah akibat berutang tidak signifikan. Ini terbukti dari banyaknya aset tetap yang tidak tidak terlalu banyak bertambah.

"Kalau kita lihat kan utang itu tidak cukup besar menjadi aset tetap. Misalnya jalan, yang bertambah itu jalan tol. Jalan nasional itu lebih sedikit dibandingkan era SBY," katanya.

"Tanah juga tidak banyak bertambah secara volume. Nilainya bertambah karena revaluasi, bukan karena utang beli tanah banyak. Enggak. Jadi tidak ada kenaikan aset tetap yang signifikan akibat berutang," imbuh Awalil.

Ketiga, posisi investasi pemerintah di BUMN juga tidak membaik signifikan. Ini terlihat dari pertumbuhan penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada BUMN yang cenderung tumbuh melandai jika dibandingkan posisi utang pemerintah pusat.

"Tidak terbukti bahwa utang itu membuat investasi pemerintah membaik signifikan di BUMN," jelasnya.

Keempat, kenaikan posisi utang pemerintah juga tidak sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan dasar tersebut, dirinya menilai utang yang ditarik pemerintahan Jokowi sebagian besar tidak produktif.

"Kenaikan posisi utang tidak membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat dari ketika berutangnya lebih sedikit," pungkasnya.

Seperti yang diketahui, posisi utang pemerintah kembali mengalami peningkatan per akhir Juli 2024 yaitu mencapai Rp 8.502,69 triliun.

Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), secara nominal, posisi utang pemerintah tersebut bertambah Rp 57,82 triliun atau meningkat 0,68% dibandingkan posisi utang pada akhir Juni 2024 yang sebesar Rp 8.444,87 triliun.

Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,68%. Angka ini menurun dari rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya yang sebesar 39,13%.