Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kemenangan Donald Trump pada pilpres Amerika Serikat (AS) menekan yield surat utang negara (SUN). Namun, tekanan diperkirakan hanya bersifat jangka pendek.

Berdasarkan Trading Economics, yield obligasi 10 tahun Indonesia berada di 6,85% pada Kamis (7/11) atau naik 0,10% dalam sepekan terakhir. Beriringan dengan naiknya yield US Treasury sebesar 0,16% dalam sepekan di 4,44% per Kamis (7/11) pukul 18.28 WIB.

Analis Fixed Income Sucorinvest Asset Management (Sucor AM) Alvaro Ihsan berpandangan bahwa euforia kemenangan Trump pada pilpres AS cenderung membawa pergerakan dolar AS yang lebih kuat serta yield UST yang ikut meningkat. Hal tersebut mendorong yield SUN Indonesia mengalami tekanan.

"Meskipun begitu, dampak kemenangan Trump terhadap pergerakan SUN akan berjangka pendek seiring dengan siklus suku bunga yang mulai diharapkan untuk mengalami penurunan," ujarya kepada Kontan.co.id, Kamis (7/11).

Di sisi lain, terkait PDB Indonesia yang sedikit di bawah ekspektasi, Alvaro menilai hal itu menunjukkan perlambatan konsumsi rumah tangga. Sehingga dinilai akan mendorong urgensi penurunan BI rate untuk membantu pertumbuhan konsumsi, apabila kurs rupiah kembali stabil.

Di sisi lain, pasar obligasi Indonesia tetap menarik berkaca dari imbal hasil riil (yield dikurangi inflasi). Alvaro menuturkan, Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memiliki imbal hasil riil tertinggi, yaitu sebesar 5% atau jauh di atas beberapa negara tetangga seperti, Malaysia sebesar 1,6%, Thailand 2,1%, dan Vietnam yang justru minus 0,1%.

Karenanya, Alvaro menilai imbal hasil SUN Indonesia masih sangat atraktif dibandingkan dengan negara tetangga bagi investor asing untuk berinvestasi.

Dari berbagai hal itu, Alvaro juga mempertahankan pandangan yield obligasi 10 tahun Indonesia di kisaran 6,4%-6,6% di akhir tahun 2024.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – ANYER. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah mengalami penurunan per akhir Agustus 2024 menjadi sebesar Rp 8.461,93 triliun.

Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), secara nominal, posisi utang pemerintah tersebut berkurang Rp 40,76 triliun atau turun 0,47% dibandingkan posisi utang pada akhir Juli 2024 yang sebesar Rp 8.502,69 triliun.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Riko Amir, menyampaikan, kemungkinan penurunan utang ini disebabkan adanya pembayaran utang jatuh tempo pada periode tersebut.

“Jatuh tempo itu kan di satu tahun itu nggak di satu titik, disebar juga. Jadi pas mungkin bulan itu, ada jatuh tempo yang sangat besar, jadi utangnya turun,” tutur Riko kepada awak media, Kamis (26/9).

Adapun rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,49%. Angka ini menurun dari rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya yang sebesar 38,68%.

Rasio utang yang tercatat per akhir Agustus 2024 ini masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

Riko menyampaikan, rasio utang tersebut masih dalam batas aman. Malah pihaknya berharap agar rasio utang tetap dipertahankan dalam koridor yang menurun. Hal ini mengingat pada pandemi Covid-19 utang pemerintah melonjak tajam.

Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Per akhir Agustus 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di 7,95 tahun.

"Pengelolaan utang pemerintah yang disiplin turut menopang hasil assessment lembaga pemeringkat kredit terhadap sovereign rating Indonesia," jelas Kemenkeu.

Secara rinci, utang pemerintah didominasi oleh instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang kontribusinya sebesar 88,07%. Hingga akhir Agustus 2024, penerbitan SBN tercatat sebesar Rp 7.452,56 triliun. Penerbitan ini juga terbagi menjadi SBN domestik dan SBN valuta asing (valas).

Dalam laporan tersebut, SBN Domestik tercatat sebanyak Rp 6.063,41 triliun yang terbagi menjadi Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 4.845,68 triliun serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.217,73 triliun.

Sementara itu, SBN Valas yang tercatat adalah sebesar Rp 1.389,14 triliun dengan rincian, SUN sebesar Rp 1.025,14 triliun dan SBSN senilai Rp 364 triliun.

Kemenkeu juga memaparkan, utang pemerintah tersebut ada kontribusi 11,93% dari utang pinjaman pemerintah hingga akhir Agustus 2024 yang sebesar Rp 1.009,37 triliun. Pinjaman ini dirincikan dalam dua kategori yakni pinjaman dalam negeri sebanyak Rp 39,63 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 969,74 triliun.

Untuk pinjaman luar negeri, rinciannya yakni pinjaman bilateral sebesar Rp 264,05 triliun, pinjaman multilateral Rp 578,76 triliun, dan pinjaman komersial bank sebesar Rp 126,94 triliun.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA, Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, buka-bukaan terkait besarnya utang pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai tidak produktif.

Dirinya pun memberikan empat bukti yang menunjukkan utang tersebut tidak produktif.

Pertama, kenaikan pendapatan negara yang tidak signifikan dengan penambahan atau kenaikan utang.

Awalil menyebut, posisi pendapatan negara selama pemerintahan Jokowi tumbuhnya lebih lambat jika dibandingkan dengan posisi utang. Akibatnya, rasio utang pemerintah atas pendapatan negara pada era Jokowi mengalami peningkatan, yakni dari 168,27% pada 2014 menjadi 315,81% pada 2024.

"Jadi tidak terbukti utang itu menambah pendapatan negara. Utangnya berjalan lebih cepat dari pendapatan," ujar Awalil dalam diskusi Warisan Hutang Jokowi dan Prospek Pemerintahan Prabowo, Minggu (15/9).

Kedua, Awalil menyebut kenaikan nilai aset tetap pemerintah akibat berutang tidak signifikan. Ini terbukti dari banyaknya aset tetap yang tidak tidak terlalu banyak bertambah.

"Kalau kita lihat kan utang itu tidak cukup besar menjadi aset tetap. Misalnya jalan, yang bertambah itu jalan tol. Jalan nasional itu lebih sedikit dibandingkan era SBY," katanya.

"Tanah juga tidak banyak bertambah secara volume. Nilainya bertambah karena revaluasi, bukan karena utang beli tanah banyak. Enggak. Jadi tidak ada kenaikan aset tetap yang signifikan akibat berutang," imbuh Awalil.

Ketiga, posisi investasi pemerintah di BUMN juga tidak membaik signifikan. Ini terlihat dari pertumbuhan penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada BUMN yang cenderung tumbuh melandai jika dibandingkan posisi utang pemerintah pusat.

"Tidak terbukti bahwa utang itu membuat investasi pemerintah membaik signifikan di BUMN," jelasnya.

Keempat, kenaikan posisi utang pemerintah juga tidak sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan dasar tersebut, dirinya menilai utang yang ditarik pemerintahan Jokowi sebagian besar tidak produktif.

"Kenaikan posisi utang tidak membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat dari ketika berutangnya lebih sedikit," pungkasnya.

Seperti yang diketahui, posisi utang pemerintah kembali mengalami peningkatan per akhir Juli 2024 yaitu mencapai Rp 8.502,69 triliun.

Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), secara nominal, posisi utang pemerintah tersebut bertambah Rp 57,82 triliun atau meningkat 0,68% dibandingkan posisi utang pada akhir Juni 2024 yang sebesar Rp 8.444,87 triliun.

Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,68%. Angka ini menurun dari rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya yang sebesar 39,13%.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Anggawira ikut menyoroti soal posisi utang pemerintah yang semakin mengkhawatirkan.

Anggawira melihat, meski rasio utang pemerintah saat ini disebut-sebut masih dalam batas yang aman, namun pemerintah juga harus melihat dari indikator lainnya seperti yang ditetapkan IMF.

"Utang ini jangan dilihat secara parsial. mungkin dalam ukuran-ukuran tertentu masih dianggap aman. Tetapi ada ukuran lain yang dianggap (utang) kita sudah masuk lampu kuning," ujar Anggawira kepada awak media di Jakarta, Senin (29/7).

Apabila melihat angka debt to revenue ratio atau rasio utang pemerintah terhadap pendapatan, sudah mencapai 300% pada posisi per 31 Mei 2024. Angka ini melonjak tajam jika dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang hanya 292,6%.

Posisi utang pemerintah terhadap pendapatan ini cenderung tidak aman lantaran melebihi batas yang ditetapkan oleh International Monetary Fund (IMF) dalam range 90% hingga 167%.

Oleh karena itu, Anggawira menyarankan pemerintah dalam hal ini menteri keuangan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pengelolaan utang. Selain itu, perlu diperhatikan pula utang pemerintah harus bersifat produk dan bukan untuk konsumtif.

Anggawira juga berharap menteri keuangan yang baru di era pemerintahan Prabowo Subianto memiliki kepintaran untuk melakukan renegosiasi serta mencari sumber-sumber utang baru dengan bunga yang rendah.

"Kalau kita lihat kan memang bunga utang pemerintah kita kan cukup besar ya dan ini menjadi challenging menteri keuangan kita ke depan untuk bisa mendapatkan sumber pembiayaan yang murah dan efektif," katanya.

Sebagai informasi, posisi utang pemerintah hingga semester I-2024 atau per Juni 2024 mencapai Rp 8.444,87 triliun. Angka ini meningkat 1,09% dibandingkan posisi utang pada akhir Mei 2024 yang sebesar Rp 8.353,02 triliun.

Sementara berdasarkan angka rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tercatat sebesar 39,13% dari PDB.

Angka ini nyaris mendekati level 40% dari PDB, seperti pada saat pandemi Covid-19 di mana rasio utang terhadap PDB per Desember 2021 mencapai 40,74%. Sementara pada Desember 2022 tercatat 39,70% PDB dan pada Desember 2023 tercatat 39,21% dari PDB.

Reporter: Akmalal Hamdhi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan menggelar lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang rupiah, Selasa (9/7). Pada lelang SUN kali ini, pemerintah menetapkan target indikatif sebesar Rp 24 triliun – Rp 36 triliun.

Berdasarkan keterangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, terdapat tujuh (7) seri SUN yang akan dilelang mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB. Lelang bertujuan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2024.

Berikut rincian dari delapan seri SUN yang akan ditawarkan pada lelang besok, Selasa (9/7):

• SPN03241009 (New Issuance) akan jatuh tempo pada tanggal 9 Oktober 2024 dengan tingkat imbalan diskonto
• SPN12250710(New Issuance)akan jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2025 dengan tingkat imbalan diskonto
• FR0101 akan jatuh tempo pada tanggal 15 April 2029 dengan tingkat imbalan sebesar 6,87%
• FR0100 akan jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2034 dengan tingkat imbalan sebesar 6,62%
• FR0098 akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2038 dengan tingkat imbalan sebesar 7,12%
• FR0097 akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2043 dengan tingkat imbalan sebesar 7,12%
• FR0102 akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2054 dengan tingkat imbalan sebesar 6,87%

Adapun penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI).

Lelang bersifat terbuka (open auction), menggunakan metode harga beragam (multiple price). SUN yang akan dilelang mempunyai nominal per unit sebesar Rp 1 juta.

Lelang SBN akan dibuka pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB. Hasil lelang akan diumumkan pada hari yang sama. Sementara, setelmen akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2024 atau 2 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang.