Kabar mengenai fasilitas pesawat jet pribadi yang diterima oleh putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep menjadi perbincangan publik beberapa waktu terakhir.

Meskipun banyak pihak yang menganggapnya sebagai bentuk gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa fasilitas tersebut tidak termasuk gratifikasi. Lalu, mengapa KPK berpendapat demikian? Apa alasan di balik keputusan ini?

Apa Definisi Gratifikasi Menurut KPK?

Gratifikasi, menurut hukum di Indonesia, adalah pemberian dalam bentuk barang atau fasilitas yang diberikan kepada penyelenggara negara dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan yang berkaitan dengan jabatan mereka.

Namun, dalam kasus Kaesang Pangarep, KPK menyatakan bahwa fasilitas jet pribadi yang diterimanya tidak memenuhi kriteria gratifikasi.

Hal ini karena fasilitas tersebut diberikan langsung kepada Kaesang, bukan kepada Presiden Jokowi atau Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan penyelenggara negara.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menjelaskan bahwa penerimaan fasilitas tersebut tidak berhubungan dengan posisi orangtua Kaesang sebagai penyelenggara negara, atau dengan kakaknya yang juga menjabat sebagai Wali Kota Solo.

"Fasilitas ini tidak diberikan untuk penyelenggara negara, melainkan untuk Kaesang yang memang menikmatinya secara langsung," ujar Ghufron di Gedung KPK pada Selasa (5/11/2024).

KOMPAS.com/Haryanti Puspa Sari Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Mengapa Fasilitas Jet Pribadi Tidak Dikatakan Sebagai Gratifikasi?

Ghufron menegaskan bahwa penerimaan fasilitas berupa jet pribadi oleh Kaesang tidak termasuk gratifikasi karena itu hanya berupa jasa yang langsung dinikmati oleh Kaesang, bukan barang atau bentuk gratifikasi lainnya yang diberikan untuk memengaruhi kebijakan atau tindakan negara.

"Ini adalah jasa yang dinikmati dan selesai pada proses 'nebeng' (penerbangan) tersebut," kata Ghufron.

Dalam konteks gratifikasi, KPK membedakan antara hadiah atau fasilitas yang diberikan kepada penyelenggara negara atau keluarganya, dengan yang diterima oleh individu yang sudah terpisah dari orangtuanya.

Kaesang, yang telah hidup terpisah dari keluarganya, dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perbuatannya dan hartanya. Hal ini berbeda dengan kasus Mario Dandy, anak dari mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, yang masih berada di bawah tanggung jawab orang tuanya.

Bagaimana KPK Menilai Kasus Ini?

Menurut Nurul Ghufron, KPK telah melakukan analisis secara menyeluruh terhadap laporan penggunaan jet pribadi yang disampaikan oleh Kaesang pada September 2024.

Berdasarkan analisis tersebut, KPK memutuskan bahwa fasilitas yang diterima Kaesang tidak termasuk gratifikasi. Kaesang, yang sudah berusia dewasa dan memiliki Kartu Keluarga (KK) sendiri, dianggap bertanggung jawab penuh atas keputusan dan harta miliknya.

Keputusan ini juga mengacu pada sejumlah kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya, di mana individu yang bukan penyelenggara negara melaporkan hadiah atau fasilitas yang mereka terima kepada KPK, dan hasilnya pun menunjukkan bahwa hal tersebut bukanlah gratifikasi.

Salah satunya adalah kasus di mana seorang guru swasta menerima hadiah dari wali murid setelah kenaikan pangkat, dan KPK memutuskan bahwa hadiah tersebut bukan gratifikasi.

Apa Implikasi dari Keputusan KPK ini?

Keputusan KPK mengenai fasilitas jet pribadi yang diterima Kaesang memberikan gambaran bahwa tidak semua pemberian fasilitas atau hadiah kepada keluarga pejabat negara dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.

KPK menilai setiap kasus secara spesifik, dengan mempertimbangkan status penerima fasilitas, hubungan dengan penyelenggara negara, serta tujuan dan bentuk pemberian tersebut.

Bagi Kaesang, keputusan ini berarti bahwa dia tidak akan dikenai sanksi terkait dengan penerimaan fasilitas jet pribadi tersebut. Sebab, KPK menyimpulkan bahwa fasilitas itu diberikan secara pribadi untuk dirinya, bukan untuk mempengaruhi kebijakan atau tindakan ayahnya sebagai Presiden atau kakaknya yang juga seorang pejabat publik.

Kesimpulan: Apakah Semua Fasilitas dari Pejabat Negara Dapat Dikategorikan Gratifikasi?

Polemik terkait fasilitas jet pribadi Kaesang Pangarep menunjukkan bahwa gratifikasi tidak bisa disamaratakan begitu saja. Pemberian fasilitas atau hadiah kepada individu yang bukan penyelenggara negara, apalagi jika yang bersangkutan sudah hidup terpisah dan bertanggung jawab atas keputusannya sendiri, tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.

KPK melalui analisis yang cermat, menunjukkan bahwa konteks hubungan antar individu, serta jenis fasilitas yang diterima sangat memengaruhi penilaian apakah itu termasuk gratifikasi atau bukan.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan mengapa hasil analisis laporan gratifikasi oleh putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, serta pengaduan masyarakat terhadapnya belum kunjung diumumkan ke publik.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan dugaan gratifikasi Kaesang itu ditindaklanjuti oleh Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

Tessa menyebut sejatinya laporan yang disampaikan langsung oleh Kaesang ke Direktorat Gratifikasi, Selasa (17/9/2024), sudah selesai dianalisis. Namun, hasil analisis itu baru akan diumumkan bersamaan dengan hasil telaah pengaduan masyarakat yang sudah dilakukan oleh Direktorat PLPM.

"Mungkin ada informasi kemarin bahwa akan disampaikan, tetapi agar pengumuman itu atau hasilnya bisa lebih komprehensif, tentunya kita perlu sama-sama menunggu hasil dari Direktorat PLPM itu seperti apa, dan kapan bisa diumumkan, nanti akan disampaikan pada waktunya," ujar Tessa, dikutip Rabu (2/10/2024).

Pria yang juga menjabat sebagai penyidik KPK itu juga menuturkan bahwa kedua direktorat sudah saling berbagi data dan informasi, kendati memiliki metode berbeda.

Untuk diketahui, Direktorat Gratifikasi bertugas menerima dan menganalisis laporan dari penerima gratifikasi seperti penyelenggara negara dan pegawai negeri.

Sementara itu, Direktorat PLPM melakukan penelaahan untuk mencari indikasi pidana korupsi pada pengaduan masyarakat yang diterima. Apabila PLPM menemukan indikasi pidana, maka pengaduan masyarakat yang masuk ke direktorat tersebut bisa ditingkatkan ke tahap selanjutnya yakni penyelidikan.

Oleh sebab itu, Tessa menjelaskan bahwa hasil analisi laporan gratifikasi Kaesang baru akan diumumkan ketika PLPM sudah selesai melakukan penelaahan. Kegiatan itu saat ini masih berlangsung.

"Hasil analisa di Direktorat Gratifikasi sudah selesai, ini tidak berlaku di Direktorat PLPM. Karena Direktorat PLPM prosesnya masih berjalan. Sehingga saat ini proses administrasi antara Direktorat Gratifikasi dan PLPM ini masih berlangsung," paparnya.

Untuk diketahui, dugaan gratifikasi Kaesang berupa fasilitas jet pribadi ke Amerika Serikat (AS) pada Agustus lalu mendapatkan perhatian publik hingga KPK. Kaesang bahkan mendatangi Direktorat Gratifikasi untuk membuat laporan setelah satu bulan lamanya menjadi buah bibir di masyarakat.

Putra bungsu Jokowi itu membantah bahwa fasilitas itu diterima langsung olehnya. Menurut klaimnya, dia hanya menebeng pada penerbangan ke AS bersama istrinya ke AS saat itu.

Ketua Umum PSI itu mengeklaim keberangkatannya ke AS dengan jet Gulfstream G650ER hanya menebeng ke temannya. Pihak KPK saat itu menyebut teman yang dimaksud oleh Kaesang itu berinisial 'Y'.

"Yang numpang atau bahasa bekennya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya," kata Kaesang September 2024 lalu usai menemui Direktorat Gratifikasi KPK.

Bisnis.com, JAKARTA - Pimpinan Komisi Pemberentasan Korupsi (KPK) bersikap lepas tangan terhadap penyelesaian laporan dugaan gratifikasiKaesang Pangarep.

Setelah kasus itu berlarut-larut belum juga diumumkan ke publik, pimpinan KPK justru memberikan komentar yang kontroversial.

Pasalnya, Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebut hasil penanganan laporan dugaan gratifikasi putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tidak perlu diumumkan oleh pimpinan.

Menurut Nawawi, bukan suatu kepentingan bagi pimpinan untuk menyampaikan hasil penelaahan Direktorat Gratifikasi KPK terhadap penggunaan jet pribadi yang sebelumnya telah dilaporkan Kaesang pekan lalu, Selasa (17/9/2024).

Dia menilai cukup Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK yang menyampaikan hasil kerja Direktorat Gratifikasi.

"Pimpinan enggak penting-penting amatlah harus mengumumkan yang seperti itu pak, di kedeputian pencegahan saja. Sebelumnya kan beliau sering ngomong ini," ujarnya di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi atau Gedung Lama KPK, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Nawawi juga menyebut tidak ada arahan khusus pimpinan KPK terhadap penyampaian hasil penelaahan Direktorat Gratifikasi. Dia menyebut hasil itu cukup disampaikan melalui konferensi pers atau rilis biasa.

"Seperti saya sampaikan kemarin biarlah Deputi Pencegahan. Biar menjadi pekerjaan pak Deputi Pencegahan yang memang meng-handle urusan itu," lanjut mantan hakim itu.

Berdasarkan catatan Bisnis, ini bukan pertama kali Nawawi menyampaikan sikap bahwa tidak harus pimpinan KPK yang menyampaikan hasil tindak lanjut atas laporan gratifikasi Kaesang.

Padahal, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan sebelumnya menyebut pimpinan yang nantinya akan menyampaikan hal tersebut.

Adapun, mantan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief mengkritik pimpinan KPK saat ini. Laode menilai KPK harus tegas dalam menyikapi dugaan gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi yang menyeret putra bungsu Jokowi.

Menurutnya, pimpinan KPK lah yang harus turun tangan dan tampil di publik untuk menjelaskan soal perkara Kaesang.

"Ya seharusnya pada kesempatannya sebenarnya pimpinan yang harus tampil ke depan untuk menjelaskan," terangnya kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Sikap KPK Terbelah

Sikap internal KPK dalam menyelesaikan laporan dugaan gratifikasi Kaesang tampak terbelah antara pimpinan dengan pejabatnya.

Nawawi Pomolango serta Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan saling 'lempar bola panas' atau menyampaikan pernyataan yang berbeda ihwal tindak lanjut perkara itu, khususnya usai Kaesang mendatangi Direktorat Gratifikasi KPK untuk membuat laporan, Selasa (17/9/2024).

Beberapa hari setelahnya, Direktorat Gratifikasi KPK pun disebut sudah selesai menelaah laporan yang disampaikan Kaesang soal fasilitas jet pribadi yang digunakannya pergi ke Amerika Serikat (AS) 18 Agustus 2024 lalu. Pahala, yang membawahi direktorat itu pun menyebut hasil penelaahan sudah diserahkan ke pimpinan KPK.

Secara mengejutkan, Nawawi justru membantah pernyataan Pahala. Dia bahkan mengaku tidak tahu apabila hasil penelahaan Direktorat Gratifikasi soal jet pribadi Kaesang akan diumumkan oleh lembaga antirasuah tersebut. Pimpinan KPK itu justru menyebut deputinya yang akan mengumumkan.

"Enggak ada perintah Pahala untuk pimpinan umumkan apa yang dia kerjakan. Biarkan apa yang dikerjakan Pak Pahala, dia yang umumkan sendiri saja," ujarnya kepada wartawan saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/9/2024).

Pimpinan berlatar belakang hakim itu pun menyebut belum menerima hasil penelahaan Direktorat Gratifikasi yang dimaksud Pahala sebelumnya.

Nawawi menilai bahwa status Pahala sebagai deputi bisa dan berhak untuk menyampaikan sendiri hasil pendalaman yang dilakukan oleh direktorat di bawah naungannya. Dia menyebut bahwa selama ini Pahala yang membuat pernyataan terkait dengan dugaan gratifikasi Kaesang.

"Kalau sejak awal dia berani ngomong yang kaya gitu ya termasuk yang seperti ini [hasil penelahaan Direktorat Gratifikasi] cukup saja disampaikan. Tanpa pimpinan saja enggak apa-apa," tuturnya.

Jawaban Nawawi justru berbeda dengan Pahala. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK itu sebelumnya mengungkap bahwa pihaknya sudah selesai menelaah laporan gratifikasi Kaesang itu, Jumat (20/9/2024). Pimpinan KPK disebut akan menyampaikan secara resmi hasil pendalaman itu.

"Proses telaah laporan gratifikasi sudah selesai. Nanti informasinya akan disampaikan pimpinan," ujar Pahala kepada wartawan, dikutip Senin (23/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa harga tiket jet pribadi atau private jet yang ditumpangi Kaesang Pangarep ditaksir mencapai Rp90 juta. Angka itu tentu bukan harga resmi, tetapi hanya taksiran dari pihak Kaesang.

Adapun taksiran biaya atau nilai gratifikasi yang ada di formulir itu merujuk pada nilai atau biaya dari obyek yang diterima pelapor diduga sebagai gratifikasi. Pihak PSI menyebut, Kaesang tidak bisa menaksir harga atau biaya yang dikeluarkannya untuk terbang dengan jet pribadi ke Amerika Serikat (AS) saat itu.

"Petugas KPK menjelaskan bahwa hal ini hanya self-assessment, nilai yang ditaksir oleh pelapor. Hasil diskusi dengan petugas KPK, disepakati kami, Kuasa Hukum dan Jubir Mas Kaesang menuliskan Rp90 juta per orang sebagai angka self-assessment, taksiran sementara merujuk kepada harga tiket kelas bisnis Jakarta-AS," ujar Juru Bicara Kaesang, Francine Widjojo melalui siaran pers, Kamis (19/9/2024).

Francine menyebut angka Rp90 juta itu hanya untuk kebutuhan pengisian formulir. Selanjutnya, pihak KPK akan menghitung ulang dengan standar yang lebih tepat.

"Tentu saja bila perjalanan Mas Kaesang ke AS tersebut diputuskan oleh KPK sebagai gratifikasi," timpal Francine.

PSI, yang saat ini dipimpin oleh Kaesang sebagai ketua umum, menyatakan bakal mengikuti arahan KPK soal status fasilitas yang diterima oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu. Partai berlambang mawar itu meyakini fasilitas jet pribadi yang diterima Kaesang bukan gratifikasi karena dia bukan penyelenggara negara.

Kedatangan Kaesang beberapa hari lalu pun disebut baru sekadar untuk melapor dan berkonsultasi ke KPK. Tujuannya untuk mengetahui apabila fasilitas jet pribadi itu adalah bentuk gratifikasi.

Kaesang pun mengklaim bahwa jet yang ditumpanginya itu merupakan tebengan yang diberikan temannya. Sementara itu, pihak KPK menyebut teman Kaesang dimaksud berinisial Y. Namun, belum bisa dipastikan apabila sosok Y itu ikut dalam penerbangan dimaksud.

Bareng Kakak Ipar

Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkap bahwa Kaesang Pangarep telah menjelaskan harga tiket jet pribadi yang membawanya ke Amerika Serikat Rp90 juta per orang.

Pernyataan Kaesang itu disampaikan saat itu melakukan klarifikasi ke KPK pada hari ini, Selasa (17/9/2024). Kaesang diketahui nebeng jet pribadi milik temannya bersama dengan istrinya, Erina Gudono, kakak ipar dan seorang stafnya.

"Jadi berempat. Jadi kira-kira Rp90 juta, kalau berempat, kira-kira total Rp360 juta, kalau ditetapkan milik negara," terangnya kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Adapun KPK sedang menganalisa tindakan Kaesang tersebut apakah terkait dengan posisi ayahnya sebagai presiden atau tidak. KPK, kata Pahala, memiliki waktu sebanyak 30 hari untuk menelaah kasus yang menghebohkan publik tersebut.

"Kita akan analisa paling lama 30 hari, tapi saya rasa 3-4 hari selesai lah itu ya," jelas Pahala.

Adapun KPK menuturkan bahwa teman Kaesang yang dimaksud sebagai pemilik jet pribadi adalah seseorang berinisial "Y".

"Inisial Y kalau gak salah depannya. Tapi kita enggak tahu nih, bener nggak nama lengkapnya ini," terangnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Pahala tidak menjelaskan secara detail, siapa sosok Y tersebut. Dia hanya menuturkan bahwa hal tersebut akan ditelusuri lebih lanjut. Adapun, masih belum juga diketahui apakah sang teman WNA atau WNI. Identitas detail sang teman masih belum diketahui.

"Enggak disebut detail siapa, cuma nama gitu. Kita juga gak tau," jelasnya.

Proses Telaah

Adapun saat ini KPK tengah mendalami perkara dugaan gratifikasi Kaesang melalui dua direktorat, yakni Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

KPK menyebut, kendati Kaesang sudah melapor ke Direktorat Gratifikasi, pengaduan masyarakat terhadap Kaesang tetap akan ditindaklanjuti oleh Direktorat PLPM.

"Bukan berarti kalau sudah melapor itu sudah selesai, karena ini ada dua hal yang berbeda. Pelaporan Saudara Kaesang di Gratifikasi itu masuk di ranah pencegahan, sementara ada pelaporan yang masuk di Direktorat PLPM di bawah Kedeputian INDA [Informasi dan Data]," jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, dikutip Rabu (18/9/2024).

Tessa menyebut ada kemungkinan masing-masing direktorat menghimpun informasi dan data yang baru. Oleh karena itu, kedua direktorat akan saling tukar-menukar informasi dan data yang dimiliki mengenai perkara dugaan gratifikasi Kaesang.

"Jadi bisa saja hasil yang ada di PLPM berbeda dengan apa yang dilaporkan di Direktorat Gratifikasi. Namun kalau sama pelaporannya dan tidak ada tambahan informasi atau data,, tentunya pada saat dilaporkan ditetapkan atau diumumkan di Direktorat Gratifikasi maka hasilnya akan sama di Direktorat PLPM juga,"

Bisnis.com, JAKARTA - Polemik penggunaan jet pribadi oleh Kaesang Pangarep tidak hanya mendatangkan gelombang penolakan, tetapi juga adanya pembelaan dari ring 1 anak bungsu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Kepergiannya ke Amerika Serikat bersama dengan istrinya Erina Gundono tersebut menuai kontroversi. Pasalnya, jet pribadi yang digunakan tersebut banyak yang menduga sebagai sebuah gratifikasi dari salah satu petinggi perusahaan.

Kendati demikian, tidak sedikit juga yang dalam tanda kutip membela Kaesang untuk meluruskan polemik yang tengah terjadi.

Misalnya, Menteri Komunikasi dan Informati (Menkominfo) Budi Arie yang juga merupakan Ketua Umum Projo itu secara terang-terangan membela Kaesang.

Budi Arie yang dikenal sebagai pendukung setia Jokowi itu membantah penggunaan jet pribadi oleh Kaesang dikategorikan sebagai gratifikasi.

“Enggak ada [gratifikasi], dia kan pribadi. Nah itu jadi temannya,” tutur Budi.

Budi menuturkan jet pribadi digunakan karena Istri Kaesang, Erina Gudono tengah hamil 9 bulan. Oleh karena itu menurut Budi, Erina tidak boleh menumpang pesawat umum.

“Pokoknya udahlah, jangan.. Gini loh. Satu, istrinya Mas Kaesang itu kan hamil sudah 8 bulan, kan enggak boleh naik angkutan umum. Pesawat umum mana boleh,” ucap Budi.

Tidak hanya itu, dugaan gratifikasi tersebut turut mendapatkan respons dari teras Istana.

Istana pun membela Kaesang dan bahkan menyinggung sosok Megawati Soekarnoputri dan Mahfud MD. Kedua tokoh itu, menurut mereka, juga sering bepergian menumpang jet pribadi alias private jet.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, seperti dilansir dari Antara, menegaskan bahwa di tengah banyaknya pejabat publik yang menggunakan pesawat jet, Kaesang menggunakan fasilitas tersebut dengan status bahwa dirinya bukan pejabat publik.

Hasan pun menyinggung Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri yang kerap kali menggunakan pesawat jet pribadi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hasan menegaskan bahwa Kaesang dan Megawati keduanya bukanlah pejabat publik.

Kemudian, Hasan juga menyinggung Mahfud MD yang saat itu masih menjabat sebagai Menkopolhukam dan mengaku lebih sering menggunakan pesawat jet pribadi milik Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla.

Di sisi lain, Kaesang sebagai putra bungsu Presiden Joko Widodo yang menggunakan pesawat jet pribadi justru menjadi berita yang heboh. Dia menilai kondisi tersebut seperti pengadilan oleh pers atau "trial by press" terhadap Kaesang dan Erina karena ada faktor kebencian.

"Saya merasa ini kayak semacam trial by press terhadap Mas Kaesang karena soal kebencian tadi. Kebencian yang mereka tumpuk-tumpuk kemudian ketemu ini kemudian diglorifikasi," kata Hasan.

Pembelaan Kaesang juga datang dari Partai Solidaritas Indonesia yang saat ini diketuai dirinya.

Juru bicara Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Widjojo menjelaskan soal kronologi Putra bungsu Presiden Joko Widodo menggunakan jet pribadi ke Amerika Serikat.

Francine mengatakan bahwa Kaesang menumpang pesawat jet pribadi milik temannya karena kebetulan tujuannya sama.

"Kebetulan searah, jadi nebeng," terangnya kepada wartawan di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Ketika ditanya apakah Kaesang diajak atau meminta sendiri untuk menumpang, Francine menyebut bahwa hal tersebut merupakan hasil diskusi antara teman.

Lantaran kursi pesawat jet temannya yang masih tersedia, oleh sebab itu Kaesang ikut 'menumpangi' pesawat jet temannya tersebut.

"Pas masih muat. Kebetulan masih muat, makanya bisa bareng lah," jelasnya.

Francine kemudian tidak menuturkan soal siapa temannya yang memiliki pesawat jet tersebut. Dia juga tidak menerangkan lebih lanjut mengenai siapa saja sosok yang berada dalam pesawat jet tersebut.

Pembelaan juga sempat datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kendati Ketua KPK menegaskan untuk memproses laporan dugaan gratifikasi, pendapat lain disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menegaskan bahwa Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, tidak wajib melaporkan penerimaan gratifikasi.

Nurul mengatakan bahwa pertimbangan penerimaan gratifikasi sifatnya adalah pelaporan dari penyelenggara negara. Menurut Ghufron Kaesang bukan seorang penyelenggara negara sehingga tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan ke KPK.

"Yang Anda tanyakan tadi yang bersangkutan (Kaesang) bukan penyelenggara negara sehingga tidak ada kewajiban hukum untuk melaporkan," ujar Ghufron dilansir dari Antara, Kamis (5/9/2024).

Ghufron juga menegaskan bahwa KPK tidak pernah membatalkan klarifikasi atas dugaan gratifikasi menerima fasilitas jet pribadi yang melibatkan suami Erina Gudono ini.

"Jadi, kalau kemudian dikait-kaitkan dengan pihak-pihak yang lain, itu sekali lagi dalam prosedur KPK, di Undang-Undang KPK, sifatnya KPK itu pasif," kata Ghufron.

Klarifikasi Kaesang

Setelah ramai menjadi perbincangan publik, Kaesang akhirnya mendatangi Kantor KPK untuk memberikan klarifikasi.

Kaesang datang ke gedung KPK atas inisiatif pribadi bukan diundang oleh penyidik lembaga antikorupsi tersebut.

“Kedatangan saya hari ini ke KPK adalah karena inisiatif pribadi sebagai warga negara yang baik, bukan karena panggilan atau undangan tertulis dari KPK walaupun saya bukan pejabat atau penyelenggara negara,” katanya.

Soal kedatangan ke KPK, dia mengungkapkan, ingin menyampaikan informasi ihwal keberangkatannya ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi.

“Saya menyampaikan informasi mengenai perjalanan saya ke AS yang menumpang atau nebeng temen saya,” terangnya.

Untuk itu, Kaesang ingin meminta saran dan nasehat terkait tudingan kepada dirinya. “Saya minta arahan dan nasehat dari KPK,” tutupnya.

Dalam klarifikasinya, dia menyebut penggunaan jet pribadi tersebut bukan bentuk gratifikasi, melainkan tumpangan yang diberikan temannya.

"Yang numpang atau bahasa bekennya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya," jelasnya.

Respons Jokowi

Presiden Jokowi turut mengomentari perihal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah menangani dugaan kasus gratifikasi dari Kaesang Pangarep terkait dengan penggunaan jet pribadi (private jet).

Jokowi mengatakan bahwa semua pihak akan memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, termasuk putra bungsunya tersebut.

“Ya, semua warga Negara sama di mata hukum ya, itu saja,” ujarnya kepada wartawan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (10/9/2024).

Sementara itu, Wakil Presiden Terpilih RI, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak dari Kaesang, membantah adanya gratifikasi dari penggunaan jet pribadi.

Dia membantah adanya MoU Shopee dan keterkaitannya dengan jet pribadi yang digunakan Kaesang.

Dia mengatakan bahwa perjanjian yang terjalin dengan perusahaan Shopee bersifat profesional. Gibran juga mengatakan tidak ada perjanjian soal kepemilikan jet.

"Nggak ada kayak gitu, ngawur," katanya seperti dilansir dari Antaranews.

Menurut dia, perjanjian yang melibatkan Shopee merupakan perjanjian profesional yang juga melibatkan Pemerintah Kota Surakarta dan Solo Technopark (STP).

"MOU-nya [nota kesepakatan] profesional antara Pemkot Surakarta, Technopark, dan Shopee. Nggak ada yang kayak gitu, kami profesional ya," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Said Abdullah ikut angkat bicara soal Istana yang menyinggung Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri soal penggunaan jet pribadi usai adanya polemik Kaesang Pangarep.

Dia tidak banyak mengomentari soal klarifikasi Kaesang Pangarep terkait dengan penggunaan jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat.

“Kalau soal jet pribadi kan Kaesang sudah menjelaskan ke KPK,” ucap Said kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Lebih lanjut, Said pun mengomentari perihal Istana yang membela Kaesang, bahkan menyinggung sosok Megawati Soekarnoputri dan Mahfud MD.

“Respons Istana bawa-bawa Ibu Mega dan sebagainya, ya itu kan biasa saja. Itu kan lagi perjalanan kebangsaan, kan tidak substansial,” lanjutnya.

Menurutnya, hal yang sudah diklarifikasi Kaesang ini tak perlu diperpanjang. Bagi dia, saling mengomentari, tidak produktif untuk menyelesaikan masalah.

“Sahut bersahutan itu yang tidak produktif, untuk apa juga,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Istana membela Kaesang bahkan menyinggung sosok Megawati Soekarnoputri dan Mahfud MD. Kedua tokoh itu, menurut mereka, juga sering bepergian menumpang jet pribadi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, seperti dilansir dari Antara, menegaskan bahwa di tengah banyaknya pejabat publik yang menggunakan pesawat jet, Kaesang menggunakan fasilitas tersebut dengan status bahwa dirinya bukan pejabat publik.

Hasan pun menyinggung Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri yang kerap kali menggunakan pesawat jet pribadi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hasan menegaskan bahwa Kaesang dan Megawati keduanya bukanlah pejabat publik.

Kemudian, Hasan juga menyinggung Mahfud MD yang saat itu masih menjabat sebagai Menkopolhukam dan mengaku lebih sering menggunakan pesawat jet pribadi milik Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla.

Di sisi lain, Kaesang sebagai putra bungsu Presiden Joko Widodo yang menggunakan pesawat jet pribadi justru menjadi berita yang heboh. Dia menilai kondisi tersebut seperti pengadilan oleh pers atau "trial by press" terhadap Kaesang dan Erina karena ada faktor kebencian.

"Saya merasa ini kayak semacam trial by press terhadap Mas Kaesang karena soal kebencian tadi. Kebencian yang mereka tumpuk-tumpuk kemudian ketemu ini kemudian diglorifikasi," kata Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan bahwa tiket penerbangan jet pribadi putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, senilai Rp90 juta ke Amerika Serikat (AS) hanya taksiran pribadi.

Taksiran biaya atau nilai gratifikasi yang ada di formulir itu merujuk pada nilai atau biaya dari obyek yang diterima pelapor diduga sebagai gratifikasi. Pihak PSI menyebut, Kaesang tidak bisa menaksir harga atau biaya yang dikeluarkannya untuk terbang dengan jet pribadi ke AS saat itu.

"Petugas KPK menjelaskan bahwa hal ini hanya self-assessment, nilai yang ditaksir oleh pelapor. Hasil diskusi dengan petugas KPK, disepakati kami, Kuasa Hukum dan Jubir Mas Kaesang menuliskan Rp90 juta per orang sebagai angka self-assessment, taksiran sementara merujuk kepada harga tiket kelas bisnis Jakarta-AS," ujar Juru Bicara Kaesang, Francine Widjojo melalui siaran pers, Kamis (19/9/2024).

Francine menyebut angka Rp90 juta itu hanya untuk kebutuhan pengisian formulir. Selanjutnya, pihak KPK akan menghitung ulang dengan standar yang lebih tepat.

"Tentu saja bila perjalanan Mas Kaesang ke AS tersebut diputuskan oleh KPK sebagai gratifikasi," timpal Francine.

PSI, yang saat ini dipimpin oleh Kaesang sebagai ketua umum, menyatakan bakal mengikuti arahan KPK soal status fasilitas yang diterima oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu. Partai berlambang mawar itu meyakini fasilitas jet pribadi yang diterima Kaesang bukan gratifikasi karena dia bukan penyelenggara negara.

Kedatangan Kaesang beberapa hari lalu pun disebut baru sekadar untuk melapor dan berkonsultasi ke KPK. Tujuannya untuk mengetahui apabila fasilitas jet pribadi itu adalah bentuk gratifikasi.

Kaesang pun mengklaim bahwa jet yang ditumpanginya itu merupakan tebengan yang diberikan temannya. Sementara itu, pihak KPK menyebut teman Kaesang dimaksud berinisial Y. Namun, belum bisa dipastikan apabila sosok Y itu ikut dalam penerbangan dimaksud.

Proses Telaah

Adapun saat ini KPK tengah mendalami perkara dugaan gratifikasi Kaesang melalui dua direktorat, yakni Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

KPK menyebut, kendati Kaesang sudah melapor ke Direktorat Gratifikasi, pengaduan masyarakat terhadap Kaesang tetap akan ditindaklanjuti oleh Direktorat PLPM.

"Bukan berarti kalau sudah melapor itu sudah selesai, karena ini ada dua hal yang berbeda. Pelaporan Saudara Kaesang di Gratifikasi itu masuk di ranah pencegahan, sementara ada pelaporan yang masuk di Direktorat PLPM di bawah Kedeputian INDA [Informasi dan Data]," jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, dikutip Rabu (18/9/2024).

Tessa menyebut ada kemungkinan masing-masing direktorat menghimpun informasi dan data yang baru. Oleh karena itu, kedua direktorat akan saling tukar-menukar informasi dan data yang dimiliki mengenai perkara dugaan gratifikasi Kaesang.

"Jadi bisa saja hasil yang ada di PLPM berbeda dengan apa yang dilaporkan di Direktorat Gratifikasi. Namun kalau sama pelaporannya dan tidak ada tambahan informasi atau data,, tentunya pada saat dilaporkan ditetapkan atau diumumkan di Direktorat Gratifikasi maka hasilnya akan sama di Direktorat PLPM juga," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan bahwa tiket penerbangan jet pribadi putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, senilai Rp90 juta ke Amerika Serikat (AS) hanya taksiran pribadi.

Taksiran biaya atau nilai gratifikasi yang ada di formulir itu merujuk pada nilai atau biaya dari obyek yang diterima pelapor diduga sebagai gratifikasi. Pihak PSI menyebut, Kaesang tidak bisa menaksir harga atau biaya yang dikeluarkannya untuk terbang dengan jet pribadi ke AS saat itu.

"Petugas KPK menjelaskan bahwa hal ini hanya self-assessment, nilai yang ditaksir oleh pelapor. Hasil diskusi dengan petugas KPK, disepakati kami, Kuasa Hukum dan Jubir Mas Kaesang menuliskan Rp90 juta per orang sebagai angka self-assessment, taksiran sementara merujuk kepada harga tiket kelas bisnis Jakarta-AS," ujar Juru Bicara Kaesang, Francine Widjojo melalui siaran pers, Kamis (19/9/2024).

Francine menyebut angka Rp90 juta itu hanya untuk kebutuhan pengisian formulir. Selanjutnya, pihak KPK akan menghitung ulang dengan standar yang lebih tepat.

"Tentu saja bila perjalanan Mas Kaesang ke AS tersebut diputuskan oleh KPK sebagai gratifikasi," timpal Francine.

PSI, yang saat ini dipimpin oleh Kaesang sebagai ketua umum, menyatakan bakal mengikuti arahan KPK soal status fasilitas yang diterima oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu. Partai berlambang mawar itu meyakini fasilitas jet pribadi yang diterima Kaesang bukan gratifikasi karena dia bukan penyelenggara negara.

Kedatangan Kaesang beberapa hari lalu pun disebut baru sekadar untuk melapor dan berkonsultasi ke KPK. Tujuannya untuk mengetahui apabila fasilitas jet pribadi itu adalah bentuk gratifikasi.

Kaesang pun mengklaim bahwa jet yang ditumpanginya itu merupakan tebengan yang diberikan temannya. Sementara itu, pihak KPK menyebut teman Kaesang dimaksud berinisial Y. Namun, belum bisa dipastikan apabila sosok Y itu ikut dalam penerbangan dimaksud.

Proses Telaah

Adapun saat ini KPK tengah mendalami perkara dugaan gratifikasi Kaesang melalui dua direktorat, yakni Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

KPK menyebut, kendati Kaesang sudah melapor ke Direktorat Gratifikasi, pengaduan masyarakat terhadap Kaesang tetap akan ditindaklanjuti oleh Direktorat PLPM.

"Bukan berarti kalau sudah melapor itu sudah selesai, karena ini ada dua hal yang berbeda. Pelaporan Saudara Kaesang di Gratifikasi itu masuk di ranah pencegahan, sementara ada pelaporan yang masuk di Direktorat PLPM di bawah Kedeputian INDA [Informasi dan Data]," jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, dikutip Rabu (18/9/2024).

Tessa menyebut ada kemungkinan masing-masing direktorat menghimpun informasi dan data yang baru. Oleh karena itu, kedua direktorat akan saling tukar-menukar informasi dan data yang dimiliki mengenai perkara dugaan gratifikasi Kaesang.

"Jadi bisa saja hasil yang ada di PLPM berbeda dengan apa yang dilaporkan di Direktorat Gratifikasi. Namun kalau sama pelaporannya dan tidak ada tambahan informasi atau data,, tentunya pada saat dilaporkan ditetapkan atau diumumkan di Direktorat Gratifikasi maka hasilnya akan sama di Direktorat PLPM juga," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi membela putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep terkait penggunaan jet pribadi saat bepergian ke Amerika Serikat (AS) bersama sang istri, Erina Gudono.

Ia mengungkapkan, banyak tokoh publik yang juga menggunakan jet pribadi, tidak terkecuali Ketua Umum PDI-P sekaligus mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Hal ini disampaikan Hasan Nasbi dalam sebuah video yang diunggah melalui instagram pribadinya. Kompas.com sudah meminta izin mengutip pernyataan Hasan dalam video tersebut, Rabu (18/9/2024).

"Mas Kaesang bukan penjabat publik. Dalam tema yang sama kira-kira banyak pejabat publik yang juga menggunakan private jet. Saya enggak tahu kapan terakhir misalnya kapan terakhir misalnya, Ibu Megawati menggunakan pesawat komersil," kata Hasan, dikutip Rabu.

"Karena dari media-media yang kita baca, misalnya, dari tayangan-tayangan bahkan video-video yang kita lihat, Ibu Mega kerap kali menggunakan private jet di dalam negeri maupun luar negeri," imbuhnya.

Hasan menilai, posisi Megawati dengan Kaesang saat ini cenderung mirip.

Megawati adalah seorang tokoh publik yang merupakan ibu dari mantan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Ketua DPR RI saat ini, Puan Maharani.

Sama halnya ketika Kaesang dianggap sebagai anak Presiden Joko Widodo yang masih menjabat saat ini.

"Terus orang bilang Ibu Mega bukan pejabat publik, Kaesang juga bukan pejabat publik. Kira-kira posisinya relatif mirip-mirip lah," ucap dia.

Selain Megawati, Hasan juga mencontohkan figur publik lain yang menggunakan pesawat jet.

Sebut saja mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD yang juga mengaku beberapa kali naik jet pribadi.

"Pak Mahfud misalnya, dan beliau mengakui sendiri beliau sering naik private jet dan lebih sering naik private jet Pak Jusuf Kalla, atau misalnya kita bisa lihat yang lain-lain, lah, tokoh-tokoh publik yang masih menjabat bahkan, yang naik private jet tapi ketika itu enggak heboh," tutur Hasan.

Lebih lanjut Hasan merasa adanya peradilan sepihak dari media (trial by the press) karena hebohnya penggunaan pesawat jet pribadi oleh Kaesang.

Ia tidak memungkiri, ada kebencian yang ditumpuk kemudian diglorifikasi.

"Tapi kalau mau fair termasuk juga teman-teman media kalau mau trial by the press untuk Mas Kaesang, libatkan juga dong yang lain, biar fair masyarakat melihatnya. Ini kalau hanya untuk untuk Mas Kaesang kemudian mereka heboh, tapi untuk yang lain Ibu Mega Pak Mahfud, Ibu Puan dan yang lain-lain, mereka enggak ambil pusing," jelasnya.

Sebagai informasi, publik dihebohkan dengan penggunaan jet pribadi oleh Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat (AS).

Penggunaan jet pribadi ini diketahui usai Erina mengunggah sebuah foto di dalam pesawat terbang dengan jendela berbentuk oval melalui akun Instagram.

Netizen lalu menelusuri pesawat tersebut, dan diduga merupakan jet pribadi Gulfstream G650E milik perusahaan asal Singapura, Garena. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantas mempersilakan Kaesang datang mengklarifikasi dugaan tersebut.

Terbaru, Kaesang menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan pada Selasa (17/9/2024).

Kaesang datang ke KPK atas inisiatif sendiri untuk mengklarifikasi dugaan tersebut, bukan berdasarkan undangan atau panggilan dari KPK.

"Kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik, saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat, saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tetapi inisiatif saya sendiri," kata Kaesang di KPK, Selasa.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pengaduan masyarakat terhadap putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep masih ditindaklanjuti.

Untuk diketahui, laporan atau pengaduan masyarakat terhadap Kaesang ditangani oleh direktorat yang berbeda yaitu Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK. Ada dua laporan yang sudah diterima Direktorat PLPM terkait dengan penggunaan jet pribadi oleh Kaesang.

"Bukan berarti kalau sudah melapor itu sudah selesai, karena ini ada dua hal yang berbeda. Pelaporan Saudara Kaesang di Gratifikasi itu masuk di ranah pencegahan, sementara ada pelaporan yang masuk di Direktorat PLPM di bawah Kedeputian INDA [Informasi dan Data]," jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, dikutip Rabu (18/9/2024).

Tessa menyebut ada kemungkinan masing-masing direktorat menghimpun informasi dan data yang baru. Oleh karena itu, kedua direktorat akan saling tukar-menukar informasi dan data yang dimiliki mengenai perkara dugaan gratifikasi Kaesang.

"Jadi bisa saja hasil yang ada di PLPM berbeda dengan apa yang dilaporkan di Direktorat Gratifikasi. Namun kalau sama pelaporannya dan tidak ada tambahan informasi atau data,, tentunya pada saat dilaporkan ditetapkan atau diumumkan di Direktorat Gratifikasi maka hasilnya akan sama di Direktorat PLPM juga," jelasnya.

Tessa lalu mengungkap perbedaan di antara kedua direktorat dalam menangani dugaan gratifikasi Kaesang. Menurutnya, Direktorat Gratifikasi bakal lebih pasif karena hanya menerima laporan dari subyek penerima gratifikasi.

Sementara itu, Direktorat PLPM akan lebih aktif karena laporan yang masuk harus ditelaah dan dimintai klarifikasi.

"Nah apakah nanti akan mencapai dari sisi pemilik pesawat segala macam itu nanti akan dilihat posisinya lebih beratnya di pelaporannya, pelaporan di PLPM. Kalau di [Direktorat] Gratifikasi, dia hanya sifatnya menerima saja," tuturnya.

Untuk diketahui, setelah kedatangan Kaesang ke KPK, Selasa (17/9/2024), kedua direktorat bersama dengan pimpinan KPK akan membahas tindak lanjut penanganan perkara tersebut.

"Jadi saya dengan Dumas [Direktorat PLPM] lewat pimpinan kita tuker-tukeran data, supaya enggak dipanggil dua kali, dipanggil Dumas, dipanggil [Direktorat Gratifikasi] ya kan. Data di sana apa, di saya apa. Mungkin seminggu lah, enggak susah-susah juga kan," ujar Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan saat ditemui di kantor Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Saat ini, terang Pahala, pihaknya masih akan menyiapkan informasi yang sudah dihimpun sebelum dibawa ke tingkat pimpinan. Menurutnya, sejauh ini pihaknya mengetahui bahwa terdapat empat orang dalam rombongan Kaesang yang berangkat ke AS dari Jakarta dengan jet Gulfstream G650ER itu.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kaesang mengaku bahwa dia hanya menebeng dengan temannya untuk menaiki jet pribadi tersebut. Sementara itu, pihak KPK mengungkap teman Kaesang yang ditumpangi ke AS itu berinisial Y.

Sejauh ini, lembaga antirasuah belum bisa mengungkap siapa sosok Y itu. Pemilik jet Gulfstream itu juga belum bisa dipastikan apabila ikut atau tidak dalam penerbangan bersama Kaesang.

"Enggak tahu, tapi yang saya tahu, yanh lapor ini aja kan, berapa orang? Di situ disebut 4 orang. Soal siapa di situ enggak tahu saya. Pilotnya berapa orang, krunya, saya enggak ngerti. Tujuannya ke mana, belok dulu ke mana, belum sedetail itu. Tapi yang bilang dia nebeng nanti saya tanya, nebeng ke siapa, pasti kita tanya," ujar Pahala.

Adapun Kaesang mengaku hanya menumpang teman saat bepergian ke AS menggunakan jet pribadi. Hal itu disampaikan olehnya usai menyambangi kantor Direktorat Gratifikasi di Gedung KPK Lama, Jakarta, Selasa (17/8/2024).

"Yang numpang atau bahasa bekennya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya," jelasnya.

Kaesang juga menegaskan bahwa kedatangannya ke KPK dilakukan atas inisiatif pribadi sebagai warga negara yang baik, bukan sebagai pejabat atau penyelenggara negara.

"Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri," terang Kaesang.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pengaduan masyarakat terhadap putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep masih ditindaklanjuti.

Untuk diketahui, laporan atau pengaduan masyarakat terhadap Kaesang ditangani oleh direktorat yang berbeda yaitu Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK. Ada dua laporan yang sudah diterima Direktorat PLPM terkait dengan penggunaan jet pribadi oleh Kaesang.

"Bukan berarti kalau sudah melapor itu sudah selesai, karena ini ada dua hal yang berbeda. Pelaporan Saudara Kaesang di Gratifikasi itu masuk di ranah pencegahan, sementara ada pelaporan yang masuk di Direktorat PLPM di bawah Kedeputian INDA [Informasi dan Data]," jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, dikutip Rabu (18/9/2024).

Tessa menyebut ada kemungkinan masing-masing direktorat menghimpun informasi dan data yang baru. Oleh karena itu, kedua direktorat akan saling tukar-menukar informasi dan data yang dimiliki mengenai perkara dugaan gratifikasi Kaesang.

"Jadi bisa saja hasil yang ada di PLPM berbeda dengan apa yang dilaporkan di Direktorat Gratifikasi. Namun kalau sama pelaporannya dan tidak ada tambahan informasi atau data,, tentunya pada saat dilaporkan ditetapkan atau diumumkan di Direktorat Gratifikasi maka hasilnya akan sama di Direktorat PLPM juga," jelasnya.

Tessa lalu mengungkap perbedaan di antara kedua direktorat dalam menangani dugaan gratifikasi Kaesang. Menurutnya, Direktorat Gratifikasi bakal lebih pasif karena hanya menerima laporan dari subyek penerima gratifikasi.

Sementara itu, Direktorat PLPM akan lebih aktif karena laporan yang masuk harus ditelaah dan dimintai klarifikasi.

"Nah apakah nanti akan mencapai dari sisi pemilik pesawat segala macam itu nanti akan dilihat posisinya lebih beratnya di pelaporannya, pelaporan di PLPM. Kalau di [Direktorat] Gratifikasi, dia hanya sifatnya menerima saja," tuturnya.

Untuk diketahui, setelah kedatangan Kaesang ke KPK, Selasa (17/9/2024), kedua direktorat bersama dengan pimpinan KPK akan membahas tindak lanjut penanganan perkara tersebut.

"Jadi saya dengan Dumas [Direktorat PLPM] lewat pimpinan kita tuker-tukeran data, supaya enggak dipanggil dua kali, dipanggil Dumas, dipanggil [Direktorat Gratifikasi] ya kan. Data di sana apa, di saya apa. Mungkin seminggu lah, enggak susah-susah juga kan," ujar Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan saat ditemui di kantor Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Saat ini, terang Pahala, pihaknya masih akan menyiapkan informasi yang sudah dihimpun sebelum dibawa ke tingkat pimpinan. Menurutnya, sejauh ini pihaknya mengetahui bahwa terdapat empat orang dalam rombongan Kaesang yang berangkat ke AS dari Jakarta dengan jet Gulfstream G650ER itu.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kaesang mengaku bahwa dia hanya menebeng dengan temannya untuk menaiki jet pribadi tersebut. Sementara itu, pihak KPK mengungkap teman Kaesang yang ditumpangi ke AS itu berinisial Y.

Sejauh ini, lembaga antirasuah belum bisa mengungkap siapa sosok Y itu. Pemilik jet Gulfstream itu juga belum bisa dipastikan apabila ikut atau tidak dalam penerbangan bersama Kaesang.

"Enggak tahu, tapi yang saya tahu, yanh lapor ini aja kan, berapa orang? Di situ disebut 4 orang. Soal siapa di situ enggak tahu saya. Pilotnya berapa orang, krunya, saya enggak ngerti. Tujuannya ke mana, belok dulu ke mana, belum sedetail itu. Tapi yang bilang dia nebeng nanti saya tanya, nebeng ke siapa, pasti kita tanya," ujar Pahala.

Adapun Kaesang mengaku hanya menumpang teman saat bepergian ke AS menggunakan jet pribadi. Hal itu disampaikan olehnya usai menyambangi kantor Direktorat Gratifikasi di Gedung KPK Lama, Jakarta, Selasa (17/8/2024).

"Yang numpang atau bahasa bekennya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya," jelasnya.

Kaesang juga menegaskan bahwa kedatangannya ke KPK dilakukan atas inisiatif pribadi sebagai warga negara yang baik, bukan sebagai pejabat atau penyelenggara negara.

"Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri," terang Kaesang.

Bisnis.com, JAKARTA - Orang tua Almas Tsaqibbirru yang juga Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengapresiasi kedatangan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan klarifikasi soal penggunaan jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat.

"Saya menyampaikan apresiasi atas kedatangan Kaesang ke KPK dan ini akan memudahkan semuanya, termasuk memudahkan KPK untuk mendalami dugaan gratifikasi," kata Boyamin dilansir dari Antara, Rabu (18/9/2024).

Boyamin juga berharap KPK akan segera menuntaskan analisa atas klarifikasi yang diberikan Kaesang untuk menentukan apakah fasilitas yang digunakannya adalah gratifikasi atau bukan.

Boyamin menilai, kedatangan Kaesang ke Gedung KPK bisa menjadi teladan bagi pejabat maupun keluarga pejabat jika menerima fasilitas apa pun dari pihak lain.

Apabila memang fasilitas tersebut dinyatakan sebagai gratifikasi oleh KPK, Boyamin berharap Kaesang mengembalikan nominal yang setara dengan fasilitas yang diterimanya kepada negara.

"Kaesang yang bersedia datang, dan ini bisa menjadi teladan dan contoh bagi pejabat atau keluarga pejabat yang menerima fasilitas apapun itu melaporkan kepada KPK," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep datang ke gedung KPK atas inisiatif pribadi bukan diundang oleh penyidik lembaga antikorupsi tersebut.

“Kedatangan saya hari ini ke KPK adalah karena inisiatif pribadi sebagai warga negara yang baik, bukan karena panggilan atau undangan tertulis dari KPK walaupun saya bukan pejabat atau penyelenggara negara,” katanya.

Soal kedatangan ke KPK, dia mengungkapkan, ingin menyampaikan informasi ihwal keberangkatannya ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi.

“Saya menyampaikan informasi mengenai perjalanan saya ke AS yang menumpang atau nebeng temen saya,” terangnya.