Bisnis.com, JAKARTA -- PDI Perjuangan (PDIP) belum memastikan waktu pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sekretaris Jenderal(Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto hanya mengatakan bahwa Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto pasti akan bertemu.

“Pasti akan terjadi. Karena Pak Prabowo adalah Presiden RI. Beliau presiden dari seluruh rakyat Indonesia,” kata Hasto dilansir dari Antara.

Hasto menuturkan pertemuan beberapa waktu lalu batal atau mundur karena Prabowo sedang mempersiapkan susunan kabinetnya.

Lebih lanjut, saat ditanya kapan waktu pertemuan Megawati dan Prabowo tersebut, Hasto tak menjawab waktunya secara spesifik. Dia hanya memberi sinyal bahwa pertemuan tersebut menjadi krusial karena pilkada serentak akan segera dilaksanakan.

“Kami akan komunikasikan tentu saja pertemuan ini untuk menjaga agar Pilkada berlangsung secara kondusif. Karena ini menjadi suatu tampilan kinerja pertama dari pemerintahan Presiden Prabowo. Dan dalam pidato beliau ketika dilantik sebagai presiden, Pak Prabowo menyampaikan komitmen untuk membangun demokrasi, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat,” ujar Hasto.

“Dengan pidato dari Presiden Prabowo kami percaya terhadap netralitas seluruh aparatur negara. Presiden Prabowo adalah presiden kita semua,” pungkasnya.

Sebelumnya, Minggu (20/10), Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan silaturahim antara Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto yang baru saja dilantik tak terbatas pada momentum waktu pelantikan presiden.

"Insyaallah segera akan bertemu, silaturahim itu tidak bisa kemudian dibatasi sebelum pelantikan atau saat pelantikan atau belum pelantikan," kata Puan ditemui ditemui setelah acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2024 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, ketika itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekaenoputri tak memberikan respons usai ditanya soal kabar rencana pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Untuk diketahui, Megawati muncul ke publik saat menghadiri Sidang Terbuka Promosi Doktoral yang dijalani oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Jumat (18/10/2024).

Sebelumnya, dua hari belakangan isu pertemuan Megawati dan Prabowo menguat seiring dengan pemanggilan calon menteri, wakil menteri hingga kepala badan ke kediaman Prabowo baik di Kertanegara serta Hambalang.

Namun, jelang dua hari pelantikan presiden dan wakil presiden, rencana tersebut sebut hampir pupus. Megawati enggan merespons pertanyaan wartawan soal pertemuan dengan pria yang menjadi calon wakil presidennya pada Pilpres 2009 itu.

Usai keluar dari ruangan Balai Sidang UI, Megawati yang mengenakan kebaya merah didampingi Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga, Prananda Prabowo serta akademisi Connie Bakrie sempat melambaikan tangan ke wartawan. Dia langsung masu ke mobilnya yang terparkir di lobi Balai Sidang.

Adapun, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo, yang juga hadir pada sidang terbuka Hasto, mengungkap bahwa kemungkinan Megawati dan Prabowo tidak akan bertemu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Menurut Ganjar, keduanya pasti akan bertemu dan bermunikasi apabila urusan kenegaraan. Dia menyebut keduanya pasti bertemu apabil ada kecocokkan waktu dan kesempatan.

"Rasanya saya menduga kok tidak [sebelum pelantikan] ya, dalam waktu pendek. Karena waktunya pendek, kita tahu agenda jadwal kita ini Jumat, Sabtu-Minggu ini kami dibagi ke seluruh Indonesia," ujar pria yang juga calon presiden 2024 dari PDIP itu.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Prabowo beberapa kali buka suara mengenai upaya elite dari Gerindra maupun PDIP untuk mempertemukannya dengan Megawati.

Pada saat pelantikan anggota DPR 2024-2029, Selasa (1/10/2024), pria yang kini masih menjabat Menteri Pertahanan itu menyebut pertemuan dengan Megawati sebelum pelantikan 20 Oktober 2024.

"Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan sebelum pelantikan," ujarnya kepada wartawan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tidak kunjung terealisasi meski pelantikan presiden tinggal 10 hari lagi.

Di sisi lain, Prabowo tampak mulai mempersiapkan transisi pemerintahan. Salah satunya terekam ketika dia makan malam bersama Presiden Joko Widodo alias Jokowi di sekitar kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Selasa lalu.

Politikus Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menerka bahwa pertemuan antara Prabowo dan Jokowi membicarakan seputar transisi pemerintahan yang sebentar lagi akan berlangsung.

“Saya tidak tahu persis secara rinci apa karena dua jam lebih, tapi paling tidak saling tukar-menukar informasi dan membicarakan soal transisi yang sebentar lagi, ada estafet kepemimpinan di tanggal 20 Oktober,” tuturnya di depan Ruang Komisi VII, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Dia juga menyebutkan kedua tokoh bangsa ini memang kerap atau sering bertemu dan sesekali memang bertemu di luar sambil makan.

Dasco juga tak mengungkapkan bahwa pertemuan ini apakah membahas soal pertemuan antara Prabowo dan Megawati yang diwacanakan akan segera berlangsung. Namun, dia mengatakan akan mengeceknya dahulu.

“Saya belum dengar ya, nanti saya cek, tapi sepertinya nggak ada,” kata dia.

Tak hanya soal itu, Dasco juga mengatakan dia belum tahu apakah pertemuan tersebut membahas tentang kabinet atau tidak. Adapun, rencananya dirinya akan bertemu dengan Prabowo siang nanti.

“Saya belum tahu persis isi pembicaraan mengenai kabinet atau nggak, tapi biasanya secara umum-umum mungkin ada satu-dua disampaikan dan saya juga belum tahu responnya bagaimana, karena ini saya juga belum ketemu dari semalam, baru nanti siang saya rencana ketemu [Prabowo],” jelas dia.

Ganggu Pertemuan Megawati?

Adapun politikus senior PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menanggapi pertemuan antara kedua tokoh banga tersebut merupakan hal yang biasa saja. Apalagi Jokowi adalah Presiden saat ini dan Prabowo sebagai Presiden terpilih yang akan menggantikan Jokowi.

“Kok ditanggapi, orang bertemu kok. Bertemu presiden dan calon pengganti presiden ini biasa saja,” tuturnya.

Bambang Pacul menambahkan pertemuan Jokowi dan Prabowo tentu tidak akan mempengaruhi pertemuan antara Prabowo dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang dikabarkan akan berlangsung dalam waktu dekat.

“Ya pasti enggak [berpengaruh] lah, itu orang udah para tokoh-tokoh nasional itu,” tambah dia.

Lebih lanjut, dia juga menegaskan pertemuan Jokowi dan Prabowo tak berpengaruh terhadap wacana rekonsiliasi antara Prabowo dan Megawati. Bahkan, dia menyebut Prabowo dan Megawati sudah menjalin persahabatan yang lama.

“Rekonsiliasi apa? Orang itu namanya juga udah sahabat lama [Prabowo-Megawati],” imbuhnya.

Hal Positif

Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai agenda pertemuan antara Prabowo dan Jokowi di sekitaran Kompleks GBK, Senayan, pada Selasa malam (8/10/2024) sebagai hal yang positif.

Ujang menampik bahwa pertemuan dua tokoh bangsa ini dapat memberikan potensi penutupan celah rekonsiliasi antara Prabowo dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Dia berpendapat pertemuan antara Prabowo dan Megawati tetap akan berjalan dan terjadi, serta tidak boleh dihalang-halangi.

“Nanti juga Pak Prabowo dengan Megawati bertemu. Jadi saya melihatnya sih ya, sesama antar tokoh bangsa bertemu bagus. Baik tadi malam Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, baik nanti Pak Prabowo dengan Megawati bertemu, itu bagus,” kata dia.

Ujang berkata demikian karena menurutnya semua pertemuan-pertemuan antar tokoh bangsa ini pastinya akan berdampak baik untuk kepentingan bangsa Indonesia.

“Semuanya baik-baik saja untuk kepentingan bangsa dan negara. Nggak bisa juga dihalang-halangi, semuanya berjalan untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan bangsa,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Said Abdullah ikut angkat bicara soal Istana yang menyinggung Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri soal penggunaan jet pribadi usai adanya polemik Kaesang Pangarep.

Dia tidak banyak mengomentari soal klarifikasi Kaesang Pangarep terkait dengan penggunaan jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat.

“Kalau soal jet pribadi kan Kaesang sudah menjelaskan ke KPK,” ucap Said kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Lebih lanjut, Said pun mengomentari perihal Istana yang membela Kaesang, bahkan menyinggung sosok Megawati Soekarnoputri dan Mahfud MD.

“Respons Istana bawa-bawa Ibu Mega dan sebagainya, ya itu kan biasa saja. Itu kan lagi perjalanan kebangsaan, kan tidak substansial,” lanjutnya.

Menurutnya, hal yang sudah diklarifikasi Kaesang ini tak perlu diperpanjang. Bagi dia, saling mengomentari, tidak produktif untuk menyelesaikan masalah.

“Sahut bersahutan itu yang tidak produktif, untuk apa juga,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Istana membela Kaesang bahkan menyinggung sosok Megawati Soekarnoputri dan Mahfud MD. Kedua tokoh itu, menurut mereka, juga sering bepergian menumpang jet pribadi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, seperti dilansir dari Antara, menegaskan bahwa di tengah banyaknya pejabat publik yang menggunakan pesawat jet, Kaesang menggunakan fasilitas tersebut dengan status bahwa dirinya bukan pejabat publik.

Hasan pun menyinggung Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri yang kerap kali menggunakan pesawat jet pribadi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hasan menegaskan bahwa Kaesang dan Megawati keduanya bukanlah pejabat publik.

Kemudian, Hasan juga menyinggung Mahfud MD yang saat itu masih menjabat sebagai Menkopolhukam dan mengaku lebih sering menggunakan pesawat jet pribadi milik Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla.

Di sisi lain, Kaesang sebagai putra bungsu Presiden Joko Widodo yang menggunakan pesawat jet pribadi justru menjadi berita yang heboh. Dia menilai kondisi tersebut seperti pengadilan oleh pers atau "trial by press" terhadap Kaesang dan Erina karena ada faktor kebencian.

"Saya merasa ini kayak semacam trial by press terhadap Mas Kaesang karena soal kebencian tadi. Kebencian yang mereka tumpuk-tumpuk kemudian ketemu ini kemudian diglorifikasi," kata Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Aksi 'saling jegal' di internal partai politik menjadi pemandangan lazim setiap transisi politik dari rezim lama ke rezim pemerintahan yang baru. Pada era transisi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), misalnya, terjadi dualisme di tubuh sejumlah partai politik.

Peristiwa politik yang paling keras tentu terjadi ketika kubu Agung Laksono berencana untuk mengambilalih kepemimpinan Partai Golkar dari tangan Aburizal Bakrie atau ketika kubu Romahurmuziy mencoba mengakhiri dominasi Suryadarma Ali yang berujung pecahnya PPP menjadi dua kubu.

Konflik di internal PPP bahkan berlangsung cukup lama. Setelah Suryadarma Ali dipenjara karena kasus korupsi, dua kader PPP yakni Romahurmuziy dan Djan Faridz saling berebut untuk menguasai partai berlambang kakbah tersebut. Romahurmuziy kemudian menang dan kepengurusannya memperoleh legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia alias Kemenkumham.

Tren suksesi partai politik di era transisi itu sejatinya juga berulang saat ini. Era pemerintahan Jokowi segera berakhir kurang lebih sebulan lagi. Pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti, Prabowo akan menggantikan Jokowi. Prabowo akan menjadi pemimpin tertinggi di semua rumpun kekuasaan eksekutif, termasuk dua lembaga strategis yakni TNI dan Polri.

Menariknya, transisi politik dari Jokowi ke Prabowo juga tidak berlangsung mulus. Ada gonjang-ganjing politik. Salah satunya adalah perubahan lanskap politik di internal partai politik. Golkar, misalnya, tiba-tiba terjadi suksesi dari Airlangga Hartarto ke Bahlil Lahadalia. Bahlil adalah orang dekat Jokowi. Sedangkan Airlangga ditengarai tersandera oleh sejumlah kasus hukum.

Menariknya, tidak ada perlawanan di internal Golkar saat itu. Bahlil terpilih secara aklamasi.

Selain Golkar, ada juga PKB yang sedang terlibat konflik dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. PBNU merasa berhak terhadap PKB. Konflik antara PKB yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dengan PBNU yang di belakangnya ada Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dan Saifullah Yusuf alias Gus Ipul bahkan merembet hingga aksi balas pembentukan panitia khusus alias pansus. Pansus Haji diinisiasi oleh Cak Imin dan Pansus PKB merupakan gagasan dari PBNU.

Adapun, PKB Cak Imin telah menyelenggarakan Muktamar di Bali. Hasil Muktamar Bali kembali mengamanahkan jabatan Ketua Umum kepada Muhaimin Iskandar. Tentu saja, keputusan itu langsung ditolak oleh kubu PBNU. Menteri Agama yang merupakan adik dari Gus Yahya, Yaqut Cholil Qoumas, sangat yakin bahwa banyak pihak yang tidak puas dengan hasil Muktamar Bali.

Yaqut bahkan sempat menyinggung tentang kemungkinan muktamar tandingan dan perebutan surat keputusan di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sekadar catatan Menkumham saat ini telah dijabat oleh politikus Gerindra, Supratman Andi Agtas. Dia menggantikan posisi politikus PDIP, Yasonna Laoly.

"Kita hargai saja persepsi dari teman-teman yang punya agenda melakukan muktamar yang berbeda dengan muktamar di Bali. Jadi nanti kan tinggal nanti pengesahan di Kemenkumham," ujar Yaqut.

Selain konflik dua partai tersebut, kepengurusan DPP PDIP untuk perpanjangan masa bakti 2024 hingga 2025 digugat di PTUN. Kepengurusan DPP PDIP itu sejak awal memperoleh sorotan karena memasukan beberapa tokoh yang kerap melontarkan kritik secara tajam kepada pemerintahan Jokowi.

Jokowi adalah bekas kader PDIP. Namun hubungan antara keduanya terus merenggang karena manuver politik keluarga Jokowi pada Pilpres 2024 lalu. Hubungan PDIP dan Jokowi kian panas menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada. Ada dugaan bahwa berbagai kisruh politik itu erat kaitannya dengan presiden Jokowi.

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan bahwa pihaknya menganggap gugatan itu sebagai sebuah langkah politik yang keterlaluan, bukan upaya hukum murni.

"Tidak ada kerugian apapun, baik moril maupun materil bagi penggugat. Gugatan ini lebih kelihatan sebagai upaya 'penyerangan' terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)," ujarnya melalui keterangan tertulis, dikutip Rabu (11/9/2024).

Namun demikian, kabar itu segera dibantah. Soal cawe-cawe kepengurusan PDIP, misalnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana memastikan bahwa Jokowi tidak pernah "cawe-cawe" pada perpanjangan masa bakti sejumlah pengurus PDIP.

"Terkait dengan narasi yang diangkat dan dikembangkan oleh sebuah media yang menyebutkan Presiden cawe-cawe pada perpanjangan masa bakti pengurus PDIP, cerita yang diangkat oleh media tersebut sama sekali tidak benar," ujar Ari belum lama ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi merespons pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri soal ada penguasa yang berencana mengambil partainya.

Budi pun menyampaikan bahwa hingga saat ini tak ada pihak atau oknum yang akan berani bicara untuk merebut kursi sebagai ketua umum dari partai berlogo moncong banteng putih tersebut.

“Ah enggak ada, tanya aja siapa yang berani. Ya, tanya aja [ke Bu Mega] siapa yang mau ambil alih. Siapa yang berminat. Jangan main nuduh-nuduh aja. [Lagipula] penguasa tuh siapa? Mau nuduh Pak jokowi? Pak Jokowi aja enggak mau,” tuturnya di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (14/8/2024).

Lebih lanjut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu menekankan bahwa Jokowi memang belum memiliki minat untuk kembali masuk ke dalam partai politik (parpol).

Menurutnya, selesai dari PDIP, belum ada tempat berlabuh lain untuk orang nomor satu di Indonesia itu. “[Jokowi] gamau, enggak pernah mau, Pak Jokowi juga enggak mau berpartai. Dia bilangnya begitu. [Sekarang pun] belum [berpartai],” imbuhnya.

Bahkan, kata Budi, apabila dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) wacana menjadikan Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina dari partai Golkar, maka hal tersebut merupakan hak internal dari partai yang bersangkutan.

“Itu hak dan kedaulatan partai. Kita harus hormati sesuai anggaran dasar aturan rumah tangga, kita harus hormati AD/ART Parpol. Jangan main terabas-terabas saja,” tandas Budi Arie.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali menekankan supaya tidak terjadi kecurangan secara terstruktur massif dan sistematis selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah alias Pilkada Serentak 2024.

Hal itu dikatakan Megawati di depan para kadernya dan bakal calon kepala daerah yang diusung pada Pilkada 2024.

"Jangan ada TSM, biarkan rakyat memilih dengan sukacita. Terstruktur, sistematis dan massif. Loh orang yang melakukan itu orang Indonesia loh. Berarti apa? Akibat suatu perintah, perintah ini ingin memecah belah bangsa sendiri," saat memberikan arahan ke kader dan bakal calon kepala daerah di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Presiden ke-5 itu lalu mengatakan, bahwa dia merupakan warga negara Indonesia (WNI). Kader-kader partainya pun merupakan WNI sehingga seharusnya memiliki hak untuk maju dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

"Kita warga negara Indonesia, boleh KPU ya dong. Sah. Ikut pemilu, pilpres, pilkada. Udh berhenti dah. Yang namanya TSM, TSM itu loh," lanjutnya.

Adapun Megawati hari ini menyerahkan rekomendasi kepada bakal calon kepala daerah untuk Pilkada Serentak 2024 di 305 provinsi serta kabupaten/kota. Dari ratusan daerah itu, PDIP memberikan rekomendasi untuk bakal calon kepala daerah di 13 provinsi serta 292 kabupaten-kota.

"Bahwa jumlah total pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Sukarnoputri Dan diumumkan pada hari ini berasal dari 305 daerah tingkat provinsi sebanyak 13 provinsi," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di DPP PDIP.