BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) ditujukan bagi masyarakat yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu. Iuran PBI yang sebesar Rp 42 ribu setiap bulannya ditanggung oleh pemerintah. Sehingga penerimanya tidak perlu membayar iuran alias gratis untuk mendapatkan jaminan kesehatan satu ini.

Akan tetapi, kepesertaan BPJS PBI sewaktu-waktu dapat dinonaktifkan karena sejumlah hal. Namun jika masih memenuhi syarat, kepesertaannya bisa kok kembali diaktifkan. Lantas, apa penyebab BPJS PBI tidak aktif? Simak di bawah ini.

Kenapa BPJS PBI Tidak Aktif?

Terdapat sejumlah alasan BPJS PBI menjadi tidak aktif dan kepesertaannya dihapus. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 21 Tahun 2019, berikut sejumlah penyebabnya:

1. Sudah tidak terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)

Hal ini dikarenakan peserta:

• Dianggap sudah mampu membayar iuran sendiri
• Tidak ditemukan keberadaannya ketika diverifikasi petugas
• Terjadi perubahan status dari BPJS PBI menjadi pekerja penerima upah, dengan kata lain telah dibiayai perusahaan tempat bekerja
• Mendaftar secara mandiri sebagai pekerja bukan penerima upah untuk mendapatkan layanan kesehatan kelas 1 atau kelas 2.

2. Peserta meninggal dunia

3. Peserta terdaftar lebih dari satu kali.

Cara Mengaktifkan Kembali BPJS PBI

Apabila kepesertaan BPJS PBI milikmu nonaktif dan alasan-alasan di atas tidak sesuai dengan keadaanmu, menurut Permensos No 21 Tahun 2019 maka detikers dapat mengajukan aktivasi kartu BPJS PBI kembali. Bagaimana syarat dan tata caranya? Berikut penjelasannya.

Syarat Mengaktifkan Kembali BPJS PBI

Mengutip situs Dinas Sosial Kabupaten Sragen, berikut dokumen persyaratan yang perlu disiapkan untuk mengaktivasi kembali BPJS PBI:

• Kartu Keluarga (KK) dan fotokopinya
• KTP dan fotokopinya
• Kartu BPJS PBI yang tidak aktif dan fotokopinya
• Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Prosedur Mengaktifkan Kembali BPJS PBI

Dilansir portal resmi Kabupaten Bekasi, berikut alur re-aktivasi kepesertaan BPJS PBI:

1. Pastikan terlebih dahulu status kepesertaan KIS PBI yang tidak aktif. Bisa cek melalui care center 165 atau Chat Assistant JKN (CHIKA) BPJS Kesehatan.
2. Lapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa persyaratan dan JKN-KIS, KK, dan KTP
3. Jika peserta BPJS PBI telah dinonaktifkan lebih dari enam bulan lalu, bawa dokumen persyaratan dan ajukan permohonan kepada Dinas Sosial setempat agar didaftarkan dalam DTKS terlebih dahulu.
4. Apabila dokumen dan DTKS telah dicek, Dinas Sosial akan menerbitkan surat keterangan yang ditujukan kepada kepala cabang BPJS Kesehatan terkait permohonan aktivasi kembali status kepesertaan KIS PBI.
5. Usai KIS PBI berhasil re-aktivasi, peserta dapat kembali fasilitas kesehatan tingkat pertama atau rumah sakit untuk melaporkan bahwa BPJS PBI telah aktif kembali.

Nah, itu tadi penyebab BPJS PBI tidak aktif dan cara mengaktifkannya kembali. Semoga menjadi informasi membantu!

Persi Yakin BPJS Saat Ini Punya Sistem untuk Minimalkan Klaim Fiktif

Persi Yakin BPJS Saat Ini Punya Sistem untuk Minimalkan Klaim Fiktif

Bisnis.com, GARUT - BPJS Kesehatan Kantor Cabang (KC) Tasikmalaya menargetkan 98% warga Kabupaten Garut pada 2024 ini mendapatkan perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Tasikmalaya Erry Endry mengatakan universal health coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta di Garut saat ini baru mencapai 90,47% atau dengan 2.491.458 jiwa

"Ada sekitar 2,4 juta penduduk Kabupaten Garut yang sudah terlindungi jaminan kesehatan, namun sisanya belum terdaftar," kata Erry, Kamis (25/7/2024).

Disebutkan Erry, dalam upaya mengejar angka tersebut harus ada keterlibatan serius dari pemerintah daerah untum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama yang tinggal di pelosok.

Sebelumnya, sebanyak 262.491 warga Kabupaten Garut tidak mendapatkan perlindungan dari JKN. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Garut Agus Dinar mengatakan, untuk mempercepat pencapaian UHC, pemerintah saat ini mulai memperkenalkan Program Inovasi Pendanaan Masyarakat Peduli Jaminan Kesehatan (PIPMPJK).

Ia mengaku, program tersebut merupakan amanah Undang-undang yang menyebutkan pemerintah harus menjamin pelayanan kesehatan masyarakat melalui JKN.

"Ini adalah cara untuk meningkatkan pesertaan serta cita-cita melindungi masyarakat dalam mengaksss pelayanan kesehatan," kata Agus

Menurut Agus, iuran BPJS Kesehatan untuk peserta bukan penerima upah (PBPU) bakal dibayarkan secara kolektif oleh donatur, badan usaha, atau perorangan. Sasaran prioritasnya adalah masyarakat Tidak Mampu.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik fraud berupa klaim fiktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang melibatkan sejumlah orang dan diduga dilakukan oleh komplotan. Bersama dengan BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KPK menemukan indikasi kuat adanya praktik fraud di beberapa rumah sakit atau fasilitas kesehatan.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menjelaskan bahwa praktik fraud tersebut melibatkan klaim fiktif atau pengajuan klaim atas layanan yang sebenarnya tidak pernah diberikan. Beberapa kasus juga ditemukan dengan modus memberikan diagnosis yang berbeda untuk mendapatkan klaim lebih tinggi.

Modus ini dilakukan oleh komplotan dengan tugas yang berbeda-beda, termasuk menggelembungkan jumlah klaim yang ditagihkan ke BPJS. Salah satu caranya adalah dengan mengumpulkan dokumen pribadi pasien yang sebenarnya tidak menggunakan layanan yang dijamin BPJS.

"Dia mengumpulkan dokumen pasien, seperti KTP, KK, dan kartu BPJS, melalui bakti sosial bekerja sama dengan kepala desa. Sudah canggih, niatnya sudah mengumpulkan KTP dan kartu BPJS. Dia [oknum] mengeluarkan surat eligible peserta, ada dokternya segala macam, yang sebenarnya sudah tidak lagi bekerja di situ, tetapi dia tandatangan saja. Jadi ini memang komplotan beneran," terangnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Anggota komplotan ini juga diduga menandatangani rekam medis, catatan program pasien, pemeriksaan penunjang, serta kelengkapan syarat-syarat lainnya untuk mengajukan klaim. Pahala menegaskan bahwa praktik fraud ini tidak hanya melibatkan satu orang, tetapi juga dokter hingga pihak direksi atau manajemen tertinggi rumah sakit.

"Kenapa klaim fiktif ini jadi concern kita? Karena enggak mungkin satu orang yang ngejalanin, enggak mungkin dokter saja yang ngejalanin. Yang kita temukan sampai pemilik-pemiliknya, sampai dirutnya," jelasnya.

Dari audit klaim BPJS, tim gabungan KPK, Kemenkes, serta BPJS melakukan pengumpulan bahan keterangan di lapangan. Hasilnya, dari enam rumah sakit di tiga provinsi, tiga rumah sakit diduga terlibat fraud berupa phantom billing dengan kerugian keuangan negara sekitar Rp35 miliar.

Tiga rumah sakit yang terindikasi fraud meliputi dua rumah sakit di Sumatra Utara dan satu di Jawa Tengah. Modus yang digunakan adalah merekayasa seluruh dokumen pendukung klaim JKN. Salah satu rumah sakit di Jawa Tengah terindikasi memiliki klaim fiktif terbesar, yakni di kisaran Rp20 miliar hingga Rp30 miliar, sementara dua rumah sakit di Sumatra Utara masing-masing terindikasi fraud Rp1 miliar hingga Rp3 miliar dan Rp4 miliar hingga Rp10 miliar.

Temuan ini telah dipaparkan kepada pimpinan KPK dan disepakati untuk ditindaklanjuti sebagai dugaan korupsi. Selain itu, KPK, Kemenkes, dan BPJS Kesehatan memberikan waktu enam bulan bagi fasilitas kesehatan lainnya yang diduga terlibat fraud untuk melakukan koreksi dan mengembalikan kerugian negara ke BPJS Kesehatan. Jika tidak dilakukan, maka dugaan fraud tersebut bisa ditindaklanjuti secara pidana.