Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah disebut dapat memberikan berbagai opsi penyelamatan raksasa perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex yang diterpa pailit. Opsi itu mulai dari relaksasi utang hingga insentif.

Artikel bertajuk Sederet Opsi Penyelamatan Sritex (SRIL) menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.

Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Selasa (29/4/2024):

1. Sederet Opsi Penyelamatan Sritex (SRIL)

Pemerintah disebut dapat memberikan berbagai opsi penyelamatan perusahaan raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex yang diterpa isu pailit. Opsi itu mulai dari relaksasi utang hingga insentif.

Head of Center of Industry, Trade and Investment Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan untuk mempertahankan puluhan ribu pekerja Sritex pemerintah perlu turun tangan, salah satunya lewat relaksasi utang.

"Relaksasi dari utang itu sendiri ya akan cukup baik jika Himbara ikut serta. Tetapi dalam mekanisme dan prosedural yang tentu juga sesuai ya," kata Andry kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Selain relaksasi, pemerintah juga perlu membantu mencarikan off-taker industri yang dapat menyerap produk-produk dari Sritex. Dengan demikian, kata Andry, SRIL bisa menstabilkan pendapatan.

Kendati demikian, untuk mendukung pembayaran piutang Sritex kepada kreditur yang tersendat, Andry menyebut pemerintah dinilai belum dapat memberikan penyelamatan berupa ambil alih kepemilikan perusahaan.

“Jika akan dijadikan BUMN pasti harus ada perizinan dari DPR. Lalu mau seperti apa modelnya? Sekarang juga banyak BUMN yang bermasalah, jadi belum tentu bisa menyelesaikan masalah perusahaan ini,” jelasnya.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yanita membenarkan bahwa ada kemungkinan pemberian dana talangan dan insentif untuk Sritex dan industri tekstil keseluruhan.

2. Kondisi Dana Cadangan Penjaminan Efek Pemutihan Utang Nelayan

Ketahanan dana cadangan industri penjaminan bakal diuji ketika kebijakan pemutihan utang dari enam juta nelayan dan petani di perbankan pada era Pemerintahan Prabowo-Gibran diimplementasikan.

Program pemutihan utang ini menunggu peraturan presiden (perpres) yang kabarnya segera diterbitkan. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dana cadangan perusahaan penjaminan per Agustus 2024 sebesar Rp2,04 triliun, terdiri dari cadangan umum Rp1,64 triliun, cadangan tujuan Rp316 miliar dan cadangan lainnya Rp81 miliar.

Dana cadangan perusahaan penjaminan pada Agustus 2024 itu secara year-on-year (YoY) tumbuh 13,51% YoY dibanding dengan periode yang sama pada 2023, atau sebesar Rp1,79 triliun. Kendati secara bulanan atau month-to-month angkanya tidak berubah.

Dari sisi jumlah pemain, OJK mencatat terdapat satu perusahaan penjaminan BUMN konvensional dengan aset per Agustus 2024 mencapai Rp31,97 triliun, liabilitas sebesar Rp18,56 triliun dan ekuitas mencapai Rp13,40 triliun.

Berikutnya terdapat 18 perusahaan penjaminan daerah konvensional dengan aset per Agustus 2024 mencapai Rp5,77 triliun, liabilitas sebesar Rp3,26 triliun dan ekuitas mencapai Rp2,50 triliun.

Selain itu, juga ada dua perusahaan penjaminan swasta konvensional dengan nilai aset per Agustus 2024 mencapai Rp3,91 triliun, liabilitas Rp3,53 triliun dan ekuitas Rp384 miliar. Terakhir, terdapat sembilan perusahan penjaminan swasta syariah dengan nilai aset mencapai Rp6,24 triliun, liabilitas Rp3,66 triliun dan ekuitas Rp2,57 triliun.

3. Pil Pahit Industri Tekstil Terasa hingga Bursa

Pergerakan harga saham emiten tekstil cenderung stagnan dengan sebagian besar dari total 16 emiten tak mengalami perubahan pada perdagangan hari ini dan lima di antaranya mendapat sanksi penghentian perdagangan saham oleh Bursa Efek Indonesia.

BEI tercatat masih menghentikan sementara perdagangan saham atau suspensi terhadap lime emiten tekstil. Lima emiten tersebut, yaitu PT Century Textile Industry Tbk. (CNTX), PT Panasia Indo Resources Tbk. (HDTX), PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. (SBAT), PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) dan PT Nusantara Inti Corpora Tbk. (UNIT).

Saham Sritex, misalnya, disuspensi BEI sejak sejak 18 Mei 2021. BEI menerapkan suspensi lantaran SRIL menunda kewajiban pembayaran bunga surat utang yang merujuk pada surat elektronik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-3657/DIR/0521 tanggal 17 Mei 2021 terkait Penundaan Pembayaran Pokok dan Bunga MTN SRITEX TAHAP III TAHUN 2018 Ke-6 (enam) (USD-SRIL01X3MF). Berdasarkan data RTI, harga saham Sritex tak beranjak dari Rp146 selama 42 bulan atau 3 tahun 5 bulan.

Dari 11 saham emiten tekstil lain yang masih diperdagangkan di BEI, mayoritas mengalami penurunan harga saham dalam sebulan terakhir.

Penurunan harga saham paling dalam dialami oleh saham PT Asia Pacific Fibers Tbk. (POLY) anjlok 32,14% dalam 1 bulan ke Rp19 hingga penutupan perdagangan Senin (28/10/2024).

Pada saat yang sama, saham PT Indo-Rama Synthetics Tbk. (INDR) yang terafiliasi dengan kongolomerat Sri Prakash Lohia itu merosot 10,37% dalam sebulan ke posisi Rp3.110 dan saham PT Sunson Textile Manufacturer Tbk. (SSTM) turun 7,18% dalam sebulan ke Rp168.

4. Berstatus Rakitan Lokal, Maxus Mifa 9 Siap Lawan Alphard dkk.

Pasar mobil serbaguna menengah atas berpintu geser meningkat signifikan di tengah pelemahan pasar otomotif. Grup Indomobil menyiapkan Maxus Mifa 9 rakitan lokal untuk melawan Alphard, dkk.

Maxus adalah merek pabrikan asal China yang berfokus pada bisnis mobil komersial hingga penumpang. Merek tersebut berada di bawah bendera SAIC, seperti halnya MG Motor hingga Wuling Motor.

Salah satu model Maxus adalah Mifa 9, yakni mobil berjenis MPV premium bertenaga listrik. Berdimensi 5.270 x 2.000 x 1.840 mm, mobil ini dibekali baterai 90 kWh yang memungkinkan kendaraan mampu menempuh jarak 540 km untuk sekali pengisian. Mobil ini sempat dipamerkan di GIIAS 2024, dengan menyematkan emblem nama MG Maxus 9.

Sejatinya, emiten Grup Salim itu telah mengumumkan menjadi distributor Maxus pada Juni 2024. IMAS melalui anak usahanya, PT Indomobil Energi Baru telah teken perjanjian kerja sama dengan SAIC Maxus Automotive Co Ltd.

Bahkan, Grup Salim, melalui anak usaha emiten PT Indomobil Energi Baru, bakal memproduksi lokal model multi-purpose vehicle (MPV) listrik premium, Maxus Mifa 9 yang digadang-gadang menjadi rival Toyota Alphard.

Nantinya, Maxus Mifa 9 akan resmi melantai secara perdana di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 pada 22 November-1 Desember 2024.

Secara tampilan, Maxus Mifa 9 setipe dengan MPV premium lain yang sudah beredar di Indonesia, seperti Toyota Alphard, Lexus LM, hingga Nissan Elgrand, tetapi dengan garis desain lebih sportif dan tajam. Adapun, Maxus Mifa 9 merupakan mobil listrik berbasis baterai (BEV).

5. Kejar Target BPJS Ketenagakerjaan hingga Siap Investasi ke Luar Negeri

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memiliki pekerjaan rumah mengejar target-target yang dipatok di era pemerintahan Prabowo pada 2025 nanti dan target di sisa tahun ini.

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri Bahri menjabarkan target peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan pada 2025 sebanyak 61 juta, sementara iuran ditarget Rp115 triliun. Estimasi jaminan atau klaim yang dibayar Rp69 triliun, dan dana investasi ditargetkan Rp895 triliun dengan hasil investasi ditargetkan Rp61 triliun.

“Kami melihat 2025 ada berbagai tantangan. Tantangan yang jadi concern Dewan Pengawas pertama adalah cakupan kepesertaan sektor informal yang masih harus ditingkatkan,” kata Zuhri saat RDP Komisi IX DPR RI, Senin (28/10/2024).

Tantangan kedua menurutnya adalah kesinambungan program jaminan sosial terutama kaitannya dengan ketahanan dana, khususnya ketahanan dana program jaminan kematian (JKM). “Lalu ketiga tentang penyiapan SDM dan kelembagaan dalam rangka tranformasi digital. Ini terus kita upayakan untuk memastikan transforamsi digital bisa meningkatkan kinerja dan manfaat pelayanan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo memaparkan capaian dan target BPJS Ketenagakerjaan pada 2024 ini. Peserta aktif per September 2024 mencapai 40,15 juta (74,41%) dari target akhir tahun 53,95 juta. Angka ini turun 0,23%YoY.

Sementara iuran yang sudah terkumpul sebesar Rp78,09 triliun atau 72,40% dari target Rp107,86 triliun. Angka ini tumbuh 8,06% YoY. Kemudian, jaminan atau klaim yang sudah dibayar Rp42,57 triliun (68,15%) dari estimasi Rp62,46 triliun. Klaim ini tumbuh 5,33% YoY.

Jakarta -

Iuran BPJS Kesehatan wajib dibayarkan setiap bulannya oleh peserta. Dengan begitu, peserta akan memperoleh fasilitas dan pelayanan kesehatan, meliputi pemeriksaan, rawat jalan, hingga rawat inap.

Apabila iuran telat atau nunggak dibayarkan, peserta berisiko terkena denda dengan nominal cukup fantastis. Jika denda juga enggan dibayarkan, ini yang akan terjadi selanjutnya pada peserta BPJS Kesehatan.

Bagaimana Jika Peserta Tidak Membayar Denda BPJS Kesehatan?

Denda BPJS Kesehatan yang tidak dibayar berisiko pada status peserta menjadi non aktif dan tak mendapat semua haknya dalam fasilitas kesehatan. Terutama untuk layanan rawat inap di fasilitas kesehatan lanjutan.

Pembayaran denda dilakukan dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, pada setiap layanan rawat inap tingkat lanjut yang diperoleh peserta. Seperti tercantum dalam ayat 5 pasal 42 Perpres 59/2024, denda bisa dilunasi seiring pembayaran tunggakan iuran.

Pembayaran iuran BPJS Kesehatan tertunggak paling banyak untuk waktu 24 bulan atau ketika status kepesertaan ingin segera kembali aktif. Setelah tunggakan iuran mulai dilunasi, status kepesertaan bisa kembali aktif bersamaan kembalinya semua hak dalam pelayanan kesehatan.

Dikutip dari laman Indonesia Baik yang dikelola Kementerian Kominfo, denda BPJS Kesehatan tidak dikenakan pada semua peserta yang menunggak iuran. Denda diterapkan pada peserta yang akan melakukan rawat inap, bukan rawat jalan. Namun layanan ini tidak dapat digunakan, karena status peserta yang nunggak iuran BPJS Kesehatan adalah non aktif.

Besaran Denda BPJS Kesehatan yang Harus Dibayarkan

Berdasarkan Perpres 59/2024, denda yang diberlakukan pada peserta yang nunggak iuran BPJS Kesehatan mencapai 2,5-5% dengan maksimal Rp 20-30 juta dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap, dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak.

"(6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebesar 5% (lima persen) dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan: a. jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan b. besar denda paling tinggi Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(6a) Untuk tahun 2020, denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) yaitu sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan: a. jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan b. besar denda paling tinggi Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)," bunyi pasal 6 dan 6a Pasal 42 Perpres tersebut.

Denda hanya berlaku untuk peserta yang bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI), peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP). Sedangkan untuk Pekerja Penerima Upah (PPU), denda BPJS Kesehatan dibayar pemberi kerja.

Cara Cek Denda BPJS Kesehatan

Peserta yang nunggak iuran BPJS Kesehatan bisa cek apakah terkena denda atau tidak dengan cara berikut:

Melalui Aplikasi Mobile JKN

1. Unduh dan instal aplikasi Mobile JKN di ponsel.
2. Buka aplikasi dan daftar akun dengan melengkapi data diri.
3. Login dengan akun yang telah dimiliki.
4. Pilih menu "Info Iuran" pada halaman utama.
5. Klik "Menu Lainnya" jika tidak menemukan menu tersebut di halaman utama.
6. Akan ditampilkan rincian iuran dan denda (jika ada) yang harus dibayarkan peserta.

Melalui Care Center 165

1. Buka menu Telepon di ponsel atau telepon.
2. Hubungi nomor 165.
3. Pilih layanan Layanan Voice Interactive JKN (VIKA).
4. Ikuti instruksi selanjutnya sesuai yang disampaikan.

Nah, itu tadi yang akan terjadi jika peserta tidak membayar denda BPJS Kesehatan. Jadi, pastikan membayar iuran BPJS Kesehatan tepat waktu setiap bulannya agar tidak terkena denda.

(azn/row)

Jakarta -

BPJS Kesehatan merupakan badan yang menyediakan program layanan kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Untuk menggunakan layanan kesehatan, peserta BPJS Kesehatan harus membayar iuran.

Pembayaran iuran BPJS Kesehatan dilakukan setiap bulan. Namun, ada saja orang yang menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Lalu, apa yang terjadi apabila peserta menunggak iuran BPJS Kesehatan selama setahun?

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, apabila peserta BPJS Kesehatan tidak membayar iuran selama satu bulan maka status kepesertaan akan diberhentikan sementara dan peserta yang telat bayar iuran tidak didenda sama sekali. Jadi, apabila peserta tidak membayar iuran selama bertahun-tahun maka status kepesertaan juga akan diberhentikan.

Apabila peserta ingin mengaktifkan status kepesertaan, peserta harus membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk waktu 24 bulan dan membayar iuran pada bulan saat peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan.

Namun, dalam pasal 42 ayat (5) tertulis "Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali peserta wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan yang diperolehnya."

Pasal tersebut berarti apabila peserta melakukan rawat inap dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, maka peserta wajib membayar denda 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan rawat inap dikali jumlah tertunggak.

Adapun ketentuan pembayaran denda BPJS Kesehatan, yaitu:

1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.

2. Besar denda paling tinggi Rp 30 juta.

Demikian informasi jika peserta tidak membayar iuran BPJS Kesehatan selama bertahun tahun. Semoga bermanfaat!

(fdl/fdl)

Pemerintah masih menggondok regulasi terkait iuran dana pensiun tambahan yang bersifat wajib bagi pekerja. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan replacement ratio alias rasio pendapatan pekerja saat pensiun dibandingkan dengan gaji yang diterima saat bekerja.

Pasalnya, replacement ratio di Indonesia saat ini masih di bawah standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Padahal ILO mengatur standar minimum pendapatan bulanan saat usia pensiun sebesar 40% dari gaji akhir.

Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syarif Yunus mengatakan penambahan iuran pensiun memang sudah menjadi kewajiban bagi pemberi kerja.

Meskipun begitu, Syarif mengusulkan agar iuran tersebut bisa dilakukan secara bertahap. "Intinya, tambahan iuran itu sifatnya harus bertahap dan tidak memberatkan semua pihak, terutama bagi pemberi kerja dan pekerja sendiri," kata Syarif kepada Katadata.co.id, Selasa (8/10).

Dia menegaskan, penerapan secara bertahap sangat penting. Sebab, kebijakan itu perlu menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang berdinamika.

Syarif mengakui, iuran tambahan pensiun ini bisa menaikkan tingkat penghasilan pensiun orang Indonesia yang saat ini berada pada kisaran 10%-15% dari gaji terakhir.

Dengan adanya iuran pensiun tambahan, diharapkan bisa mengerek pendapatan penduduk Indonesia pada masa pensiun menjadi 40% dari gaji terakhir, yang sesuai dengan rekomendasi ILO.

"Jadi program pensiun tambahan bersifat wajib, spiritnya untuk menyiapkan masa pensiun orang Indonesia yang lebih layak dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya," ujar Syarif.

Sistem Dana Pensiun Nasional

Syarif juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk membuat sistem dana pensiun nasional. Sistem tersebut akan menjadi sentra data kepesertaan dana pensiun secara nasional.

Dengan adanya sistem tersebut, seseorang dapat mengetahui dana pensiun jaminan hari tua atau JHT yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Begitu juga dengan dana pensiun Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Pemerintah juga bisa mengetahui persentase rasio pendapatan pekerja saat pensiun dibandingkan dengan gaji yang diterima saat bekerja. Namun Syarif mengaku belum mengetahui siapa yang akan mengelola sistem tersebut.

"Ini sistem pensiun yang terintegrasi semua program yang diikuti. Terkait yang mengelola, mungkin OJK sebagai regulator, namun pembahasannya belum ke sana," kata Syarif.

Perlindungan Hari Tua Memiliki Standar Ideal

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK mengamanatkan pemerintah dapat membuat program pensiun tambahan yang bersifat wajib untuk pekerja dengan penghasilan tertentu.

Dengan begitu, gaji pekerja akan kembali dipotong untuk memenuhi program pensiun tambahan dan iuran ini berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan dasar program pensiun tambahan ini sebagai amanat UU P2SK yang sudah diundangkan pada Januari 2023. Amanat tersebut ada di bagian keempat Pasal 189 UU P2SK.

“Jadi, manfaat pensiun bagi warga negara baik itu dari ASN, TNI Polri, pekerja formal itu saat ini relatif kecil. Sebagaimana diatur UU P2SK, pemerintah akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun sebagai upaya perlindungan hari tua,” kata Ogi dalam konferensi pers RDKB, Jumat (6/9).

Dari data yang ada, manfaat pensiun yang diterima pensiunan sangat kecil yakni hanya 10%-15% dari penghasilan terakhir saat aktif. Sementara perlindungan hari tua dan kesejahteraan umum itu memiliki standar ideal 40%.

UU P2SK mengatur program pensiun yang bersifat wajib yang mencakup program jaminan hari tua atau JHT dan jaminan pensiun. Hal itu merupakan sistem jaminan sosial nasional yang sudah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dan Asabri.

Namun, pasal 189 ayat 4 dalam UU P2SK mengamanatkan pemerintah untuk memiliki program pensiun tambahan yang bersifat wajib. Dana pensiun ini memiliki kriteria tertentu dan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

“Diamanatkan dalam UU P2SK, ketentuannya harus mendapatkan persetujuan dari DPR,” ujar Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA - Isu tentang kelas BPJS Kesehatan yang akan segara dihapus mengemuka sejak akhir tahun 2023 lalu. Simak besaran iurannya sekarang.

Sebuah unggahan tentang BPJS Kesehatan viral di Twitter. Seorang yang dikenal sebagai pengamat penerbangan, Alvin Lie, membagikan tangkapan layar saat dirinya memgayar iuran BPJS Kesehatan.

Dalam unggahan tersebut, Alvin mengatakan dirinya membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dua kali lebih mahal dari seharusnya.

"Barusan bayar iuran bulanan sbg Peserta Mandiri BPJS Kesehatan. Ternyata iuran sudah naik 100% jadi Rp.300ribu per peserta per bulan. Bulan lalu masih Rp150ribu," tulis Alvin.

Meski demikian, Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah memastikan tidak ada kenaikan tarif iuran sejauh ini,

"Sampai dengan saat ini iuran tidak ada perubahan dan masih mengacu kepada Peraturan Presiden yang lama. Untuk kasus tersebut dapat dilaporkan melalui care center 165 untuk dicek kendala yang terjadi," kata Rizzky kepada Bisnis, Rabu (2/10/2024).

Isu kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan dihapus

Sejak akhir tahun 2023 lalu, isu tentang penghapusan kelas BPJS Kesehatan memang mengemuka.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sampai saat ini dirinya masih menunggu draf Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur penghapusan kelas iuran BPJS Kesehatan I, II, dan III mulai 30 Juni 2025 dan menggantinya dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

“[Terkait penghapusan iuran BPJS] tanya ke Pak menkes, ke pak Menkes. [Saat ini Permennya] masuk ke saya saja belum sudah ditanyakan, kalau sudah masuk langsung akan ditandatangan,” ujar Jokowi Mei 2024 lalu.

Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menyatakan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) tidak menghapus jenjang kelas pelayanan rawat inap bagi peserta.

Sebab KRIS nantinya hanya akan mengurusi masalah nonmedis alias terkait pelayanan di rumah sakit.

"Masih ada kelas standar, ada kelas 2, kelas 1, ada kelas VIP. Tetapi ini sekali lagi masalah non-medis," kata Ghufron Mukti yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin, terkait diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang di dalamnya mengatur tentang KRIS.

Mengacu pada alasan ini, maka iuran BPJS Kesehatan per bulan Oktober 2024 ini masih sama seperti sebelumnya.

Untuk lebih jelasnya, simak daftar iuran BPJS Kesehatan berikut ini...

Besaran Iuran BPJS Kesehatan per Oktober 2024

1. Kelompok masyarakat bukan pekerja (BP)

Kelas 1 sebesar Rp 150.000 per orang per bulan.

Kelas 2 sebesar Rp 100.000 per orang per bulan

Kelas 3 sebesar Rp 35.000 per orang per bulan

Untuk iuran BPJS Kesehatan kelas 3 sebenarnya sebesar Rp 42.000 per bulan, namun pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7.000.

2. Kelompok Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Iuran Rp42.000 per bulan, namun iuran tersebut sudah dibayarkan pemerintah.

3. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)

Untuk peserta BPJS Kesehatan peserta PPU yang bekerja di lembaga pemerintahan, meliputi pegawai negeri sipil (PNS) anggota TNI, Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri dikenai sebesar 5 persen dari gaji per bulan, dengan Ketentuan 4 persen dibayar pemberi kerja dan satu persen dibayar peserta.

4. Peserta pekerja penerima upah (PPU)

Iuran BPJS Kesehatan bagi peserta PPU di BUMN, BUMD, dan Swasta sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.

5. Peserta keluarga tambahan (PPU)

BPJS Kesehatan untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua, besaran iuran sebesar 1 persen dari gaji atau upah per orang per bulan dibayar oleh pekerja penerima upah.

6. Veteran

Iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok PNS golongan ruang III/A dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menegaskan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak akan naik sampai dengan akhir 2024 meskipun kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan menunjukan indikasi yang kurang sehat.

Pada 2023, pendapatan iuran DJK mencapai senilai Rp151,69 triliun. Angka tersebut lebih kecil apabila dibandingkan dengan beban jaminan kesehatan yang mencapai Rp158,85 triliun.

Kondisi ini memburuk dibandingkan pada 2022, di mana pendapatan iuran senilai Rp144,04 triliun masih mampu menutup jumlah beban klaim mencapai Rp113,47 triliun.

Ketua Komisi Pengawasan Monitoring dan Evaluasi DJSN Muttaqien mengungkap sampai saat ini untuk iuran masih terus berproses perhitungan teknokratis bersama pemangku kepentingan terkait.

“Sampai akhir tahun 2024 iuran tidak akan mengalami perubahan, sama seperti sekarang ini,” kata Muttaqien kepada Bisnis pada Senin (23/9/2024).

Adapun untuk besaran iuran BPJS Kesehatan saat ini, bagi peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas I iurannya Rp150.000, kelas II Rp100.000 dan kelas III Rp42.000 per orang per bulan dengan subsidi sebesar Rp7.000 per orang per bulan dari pemerintah, sehingga yang dibayarkan peserta kelas III hanya Rp35.000.

Untuk menjaga kondisi keuangan BPJS Kesehatan, Muttaqien menegaskan DJSN, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, Kementerian Kesehatan, serta BPJS Kesehatan sampai saat ini masih terus memonitoring perkembangan dari sisi pendapatan maupun pengeluaran DJS Kesehatan.

“Dari sisi pendapatan tentu diharapkan BPJS dapat melakukan pengumpulan iuran dan investasi lebih baik. Dari sisi pengeluaran diharapkan BPJS dapat melakukan secara optimal kendali mutu dan kendali biaya,” katanya.

Selain DJS, BPJS Kesehatan sebelumnya juga melaporkan penurunan aset sebesar 7,26% pada Juni 2024 dibandingkan periode yang sama pada 2023. Aset DJS pada Juni 2024 dibandingkan Juni 2023 juga mengalami penurunan sebesar 16,68%.

Hal tersebut disebabkan karena pencairan instrumen investasi setara kas yang digunakan untuk melakukan pembayaran biaya pelayanan kesehatan.

Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti sebelumnya juga menyinggung soal iuran yang perlu dievaluasi. Terlebih dia mengakui bahwa BPJS Kesehatan tidak bisa hanya mengandalkan hasil investasi untuk menutup besaran klaim jaminan kesehatan yang ditanggung.

"Kami masih punya aset [dari] hasil investasi segala macam. Tapi memang sudah waktunya [iuran] tuk disesuaikan karena setiap dua tahun [memungkinkan dievaluasi]," kata Ghufron kepada Bisnis, dikutip Minggu (22/9/2024).

Sementara itu, iuran BPJS Kesehatan terakhir naik pada 1 Juli 2020 melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 Tahun 2020.

Di sisi lain, kondisi klaim kesehatan semakin menantang ketika terjadi inflasi medis, di mana perkiraan dari Mercer Marsh Benefits (MMB) Health Trends 2024 inflasi medis di Indonesia masih akan berada di angka 13% pada 2024.

Jakarta -

BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) ditujukan bagi masyarakat yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu. Iuran PBI yang sebesar Rp 42 ribu setiap bulannya ditanggung oleh pemerintah. Sehingga penerimanya tidak perlu membayar iuran alias gratis untuk mendapatkan jaminan kesehatan satu ini.

Akan tetapi, kepesertaan BPJS PBI sewaktu-waktu dapat dinonaktifkan karena sejumlah hal. Namun jika masih memenuhi syarat, kepesertaannya bisa kok kembali diaktifkan. Lantas, apa penyebab BPJS PBI tidak aktif? Simak di bawah ini.

Kenapa BPJS PBI Tidak Aktif?

Terdapat sejumlah alasan BPJS PBI menjadi tidak aktif dan kepesertaannya dihapus. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 21 Tahun 2019, berikut sejumlah penyebabnya:

1. Sudah tidak terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)

Hal ini dikarenakan peserta:

• Dianggap sudah mampu membayar iuran sendiri
• Tidak ditemukan keberadaannya ketika diverifikasi petugas
• Terjadi perubahan status dari BPJS PBI menjadi pekerja penerima upah, dengan kata lain telah dibiayai perusahaan tempat bekerja
• Mendaftar secara mandiri sebagai pekerja bukan penerima upah untuk mendapatkan layanan kesehatan kelas 1 atau kelas 2.

2. Peserta meninggal dunia

3. Peserta terdaftar lebih dari satu kali.

Cara Mengaktifkan Kembali BPJS PBI

Apabila kepesertaan BPJS PBI milikmu nonaktif dan alasan-alasan di atas tidak sesuai dengan keadaanmu, menurut Permensos No 21 Tahun 2019 maka detikers dapat mengajukan aktivasi kartu BPJS PBI kembali. Bagaimana syarat dan tata caranya? Berikut penjelasannya.

Syarat Mengaktifkan Kembali BPJS PBI

Mengutip situs Dinas Sosial Kabupaten Sragen, berikut dokumen persyaratan yang perlu disiapkan untuk mengaktivasi kembali BPJS PBI:

• Kartu Keluarga (KK) dan fotokopinya
• KTP dan fotokopinya
• Kartu BPJS PBI yang tidak aktif dan fotokopinya
• Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Prosedur Mengaktifkan Kembali BPJS PBI

Dilansir portal resmi Kabupaten Bekasi, berikut alur re-aktivasi kepesertaan BPJS PBI:

1. Pastikan terlebih dahulu status kepesertaan KIS PBI yang tidak aktif. Bisa cek melalui care center 165 atau Chat Assistant JKN (CHIKA) BPJS Kesehatan.
2. Lapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa persyaratan dan JKN-KIS, KK, dan KTP
3. Jika peserta BPJS PBI telah dinonaktifkan lebih dari enam bulan lalu, bawa dokumen persyaratan dan ajukan permohonan kepada Dinas Sosial setempat agar didaftarkan dalam DTKS terlebih dahulu.
4. Apabila dokumen dan DTKS telah dicek, Dinas Sosial akan menerbitkan surat keterangan yang ditujukan kepada kepala cabang BPJS Kesehatan terkait permohonan aktivasi kembali status kepesertaan KIS PBI.
5. Usai KIS PBI berhasil re-aktivasi, peserta dapat kembali fasilitas kesehatan tingkat pertama atau rumah sakit untuk melaporkan bahwa BPJS PBI telah aktif kembali.

Nah, itu tadi penyebab BPJS PBI tidak aktif dan cara mengaktifkannya kembali. Semoga menjadi informasi membantu!

(azn/row)

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat ada lebih dari 17 juta peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri masih menunggak iuran.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugrah mengatakan pihaknya melakukan berbagai upaya agar peserta JKN dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan tunggakan iurannya melalui beberapa inovasi.

"Hingga 31 Juli 2024, jumlah tunggakan terhadap iuran JKN bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri sebesar 17,553 juta peserta dengan nilai tunggakan sebesar Rp14,12 triliun," kata Rizzky kepada Bisnis, Minggu (26/8/2024).

Inovasi yang dilakukan BPJS Kesehatan untuk menangani tunggakan tersebut antara lain adalah pertama, layanan Autodebit, yakni layanan yang diberikan oleh bank dan non-bank untuk melakukan pendebitan rekening atau saldo account dalam rangka pembayaran Jaminan Kesehatan.

Kedua, adalah inovasi WhatsApp Blast yang dikhususkan untuk peserta yang menunggak 1-24 bulan. Melalui inovasi ini, BPJS Kesehatan memberikan pesan reminder kepada peserta menunggak secara masif sebelum tanggal 10 setiap bulan.

Ketiga adalah inovasi Telekolekting yang menyasar peserta dengan tunggakan 2-24 bulan. Dengan hal ini, BPJS Kesehatan melakukan penagihan iuran dan tunggakan iuran jaminan Kesehatan dengan menggunakan perangkat telekomunikasi.

"Keempat melalui Kader JKN untuk peserta yang menunggak 12 sampai 24 bulan. BPJS Kesehatan melakukan kunjungan langsung kepada peserta binaan dengan tugas edukasi, sosialisasi dan pemberian informasi," kata Rizzky.

Kemudian yang kelima adalah program Rencana Iuran Bertahap (REHAB) untuk peserta yang menunggak empat sampai 24 bulan. Rizzky menjelaskan, program REHAB dapat memberikan kemudahan bagi peserta JKN untuk mengangsur atau mencicil tunggakannya tanpa harus membayar secara sekaligus.

Keenam, BPJS Kesehatan memiliki program Pendanaan Masyarakat Peduli JKN (PIPMPJ) untuk peserta yang sudah menunggak tiga sampai 24 bulan. PIPMPJ adalah gerakan gotong royong melalui partisipasi masyarakat untuk mendaftarkan dan membayaran iuran.

"Ketujuh adalah sosialisasi masif kesadaran membayar iuran paling lambat setiap tanggal 10. BPJS Kesehatan melakukan sosialisasi secara intensif dan masif kepada peserta melalui media langsung maupun tidak langsung bekerja sama dengan mitra pembayaran dan pemerintah," tegas dia.

TERNATE, investor.id – Warga Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut) pemilik kartu Jaminan Kesehatan Daerah (JKD) kesulitan mengakses layanan kesehatan di rumah sakit umum (RSU) di wilayah tersebut. Hal itu disebabkan pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat menunggak iuran BPJS Kesehatan mencapai Rp 17 miliar.

“Akibat utang sebesar Rp 17 miliar belum terbayar ke BPJS (Kesehatan), sehingga warga belum mendapat pelayanan kesehatan,” kata Ketua Komisi III DPRD Halut Sahril Hi Rauf dihubungi dari Ternate, pada Minggu (25/8/2024) seperti dikutip dari Antara.

Penuturan Sahril itu disampaikan setelah berkoordinasi dari Kepala BPJS Kesehatan setempat, Umar. Menurut Sahril, kartu JKD yang dimiliki warga Halut tak lagi aktif karena Pemkab menunggak membayar iuran Rp 17 miliar kepada BPJS Kesehatan. Akibatnya, para warga yang hendak memanfaatkan layanan kesehatan jadi terhambat.

“Kondisi ini sangat memprihatinkan, apalagi kondisi ekonomi, khusus sumber pendapatan (Pemkab) yang relatif tidak tetap harus menjadi perhatian serius,” ujar Sahril.

Dia menuturkan bahwa persoalan tunggakan iuran yang imbasnya kepada layanan kesehatan para warta ini sebenarnya cukup pelik. Namun demikian, salah satu jalan keluar untuk masalah ini adalah dengan melakukan perubahan atau pemetaan APBN 2024, sejalan dengan sumber pendapatan yang menantang.

Dalam hal ini, pendapatan Pemkab Halut mesti dipetakan ulang dari sumber-sumber asli daerah. Selanjutnya, turut menghitung ulang belanja dari dana alokasi umum (DAU) reguler. Lebih jauh, pemerintah setempat mesti melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja dengan lebih pada pendekatan skala prioritas dari semua yang prioritas.

“Salah satunya adalah jaminan kesehatan daerah, dimana pelayanan kesehatan adalah masuk dalam kategori pelayanan dasar harus menjadi perhatian, sehingga bisa menjawab keluhan dan rakyat tidak takut ke rumah sakit akibat dibayang-bayangi soal biaya pengobatan selama di rumah sakit,” kata Sahril.

Selain itu, jika terjadi perubahan APBD 2024 maka salah satu langkah berani yang harus diambil Pemda yakni meniadakan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari DAU reguler dan PAD. Jika ini dilakukan dengan cermat, maka pelayanan BPJS akan normal kembali.

“Di lain sisi, kami berharap kepada pihak manajemen BPJS agar pelayanan kesehatan tidak serta merta dikunci alias tidak ada jaminan lagi kepada masyarakat yang sakit. Karena BPJS bukan lembaga swasta murni 100% tapi BPJS bernuansa plat merah, jika pelayanan kesehatan BPJS disetop itu artinya sama dengan pelayanan kesehatan nasional bermasalah, jangan dianggap ini tanggung jawab pemerintah daerah saja. Intinya ada relaksasi terhadap pelayanan kesehatan demi kepentingan pencapaian pelayanan kesehatan secara nasional terwujud,” ungkapnya.

Sahril berharap supaya masyarakat tidak perlu dibebani konflik penjaminan antara Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebab, rakyat hanya butuh jaminan pelayanan kesehatan terus berlanjut.

Apalagi Jamkesda adalah janji politik, sehingga secara otomatis ini menjadi visi-misi bupati dan wakil bupati. Salah satu kelemahan yang dijumpai dalam kerja kerja-politik dengan mitra (OPD) adalah lemahnya Dinas Sosial untuk bersikap cepat mengalihkan BPJS daerah ke pemerintah pusat sehingga menjadi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Iuran BPJS Kesehatan disebut-sebut berpeluang pada 2025. Peluang Kenaikan iuran ini akan terjadi untuk kelas I dan kelas II seiring pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS) tahun depan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa berpendapat kenaikan iuran ini tidak akan memberatkan kantong masyarakat ke depan.

Suharso mengatakan besaran iuran yang ditetapkan oleh BPJS sudah diperhitungkan dengan baik sesuai dengan pengeluaran yang dibutuhkan untuk meng-cover klaim kesehatan masyarakat. Sehingga layanan BPJS Kesehatan dapat tetap prima sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Nggak dong, nggak (memberatkan keuangan masyarakat) dong. Itu kan yang penting layanan kesehatannya tetap prima ya kan. Itu kan soal insurance saja kan, soal hitungan insurance saja," ujar Suharso usai Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Suharso mengaku berapa besaran kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan ini karena ketetapan itu di luar wewenangnya. Namun menurutnya langkah ini perlu dilakukan mengingat pengeluaran BPJS yang sangat besar untuk meng-cover klaim kesehatan masyarakat, terutama untuk klaim penyakit-penyakit katastropik.

"Itu detailnya boleh anda tanya ke BPJS, kenapa iurannya seperti itu hitungannya. Karena anda bayangkan sekarang banyak penyakit-penyakit katastropik, penyakit-penyakit berat, itu yang menguras banyak dari BPJS," terang Suharso.

"Dari sisi jumlah pasiennya itu sedikit, tapi dari sisi klaim BPJS-nya (penyakit katastropik) luar biasa dominannya. Jadi itu mau diperbaiki structure-nya," tambahnya.

Saat ditanya apakah pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk pembayaran iuran peserta PBI (penerima bantuan iuran) BPJS Kesehatan ini, ia hanya mengatakan perihal itu sudah masuk dalam RAPBN 2025.

"Sudah, sudah di luar itu semua (masuk dalam hitungan RAPBN 2025). Ya kita kan sekarang punya BPJS dari sisi jumlah penduduk yang di-coverage kan luar biasa besarnya kan. Sudah oke ada 50% dari jumlah penduduk 270-an juta, luar biasa," ucap Suharso.

Sebagai informasi, dalam catatan detikcom sebelumnya Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan adanya kemungkinan kenaikan iuran kepesertaan pasca layanan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.

"Bisa, bisa naik (iuran). Saya kira ini sudah waktunya naik ya. Tergantung pemerintah dan tergantung banyak pihak," ujar Ghufron kepada wartawan di Krakatau Ballroom Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Kamis (8/8/2024) sebagai dikutip dari detikHealth.

Menurut Ghufron, potensi kenaikan hanya akan ada untuk kelas 1 dan 2. Sementara, masyarakat di kelas 3 dipastikan tidak akan dibebankan kenaikan iuran.

"Kalau kelas 3 nggak akan naik. Kelas 3 itu kan, mohon maaf, umumnya penerima bantuan iuran (PBI) kan kelas 3," ucapnya.

Sementara itu, saat detikcom mencoba konfirmasi perihal ini kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers RAPBN 2025 hari ini, ia menyerahkan perihal itu pada pemerintah Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"(Iuran BPJS kelas 1,2 ada kenaikan?)
Wooooaaah itu mesti tanya pemerintah tahun depan," jawabnya singkat.

(hns/hns)

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah belum membahas besaran tarif kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang saat ini tengah ramai diperbincangkan. Seperti diketahui kini sistem kelas sudah dihapuskan dalam BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024.

"Belum kita bahas antar kementerian terkait," jelasnya ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memberikan sinyal kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan kelas II pada 2025 mendatang. Ghufron mengungkapkan, potensi kenaikan itu seiring dengan kelas rawat inap standar (KRIS) yang mulai berlaku 30 Juni 2024.

"Bisa, (iuran) bisa naik. Dan saat ini sudah waktunya juga (iuran) naik," jelasnya di Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta Timur, Kamis (8/8/2024) kemarin.

Sementara untuk kelas III tidak ada peluang kenaikan iuran karena umumnya merupakan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Namun demikian diakui Ghufron, dirinya belum bisa memberikan rincian terkait kapan, serta besaran kenaikan iuran kelas I dan II. Sebab hal ini kelak akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Bisnis.com, JAKARTA - Target Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk menggaet lebih dari 10 juta pekerja sektor informal menjadi peserta aktif di 2024 dinilai dapat tercapai. Namun target itu dinilai terlalu kecil.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai bahwa BPJS Ketenagakerjaan seharusnya dapat menggaet sekitar 15 juta pekerja informal sebagai peserta aktif pada tahun ini.

Apalagi, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa 84,13 juta penduduk Indonesia merupakan pekerja informal, atau sekitar 10% dari total peserta BPJS Ketenagakerjaan di sektor ini. Sebagai informasi, total peserta dari sektor informal setidaknya mencapai 7,96 juta jiwa hingga semester I/2024.

“10 juta menurut saya target yang sangat rendah. Harusnya sudah bisa 15 juta,” kata Timboel kepada Bisnis, Selasa (6/8/2024).

Namun, untuk mencapai target tersebut, Timboel menilai bahwa BPJS Ketenagakerjaan perlu mendapat dukungan dari kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.

Apalagi, dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.2/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara jelas menginstruksikan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Misalnya, kata dia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali mewajibkan penerima untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Lalu Kementerian Pertanian (Kementan) misalnya, menjadikan penyuluh pertanian sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Demikian halnya dengan pekerja informal yang masuk dalam kategori kurang mampu untuk menjadikan mereka sebagai bukan penerima upah (BPU) yang iurannya dibayar oleh pemerintah.

“Kita tinggal nunggu nih, tanggal 16 Agustus, Pembacaan Nota Keuangan, apakah memang itu juga dimasukkan dalam Rancangan APBN 2025,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menuturkan, pemerintah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua menyebut bahwa pemberi kerja wajib memastikan pekerja dengan hubungan kemitraan seperti pengemudi online menjadi peserta JKK dan JKM.

Menurutnya, jika kementerian/lembaga serta pemda menjalankan regulasi-regulasi ini, target 10 juta bahkan 15 juta dapat tercapai tahun ini.

Selain itu, dia juga mengusulkan agar BPJS Ketenagakerjaan menjalin kerja sama dengan organisasi-organisasi profesi untuk meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Misalnya, mewajibkan anggotanya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan membantu pembayaran iuran bagi pekerja di sektor informal.

“Kalau ada upaya mendekati lembaga profesi tersebut yang memang kepesertaannya langsung top-down dari organisasi diwajibkan, entah misalnya iuran untuk organisasi ditambah Rp16.800 per bulan, menurut saya nggak terlalu berat,” jelasnya.