JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta memastikan bahwa tidak ada petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang menggunakan joki untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada Jakarta 2024.

"Terkait temuan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) yang menyebutkan bahwa ada Pantarlih yang diduga melimpahkan tugasnya kepada orang lain, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar," ujar Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (19/7/2024).

Fahmi menjelaskan, terdapat satu petugas Pantarlih di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang melakukan proses coklit ditemani ibunya yang merupakan istri dari ketua Rukun Tetangga (RT).

Namun, petugas tersebut tetap melaksanakan tugasnya untuk mencocokan dan meneliti data pemilih. Sementara, sang ibu hanya menemani.

Hal yang sama juga dilakukan oleh seorang petugas Pantarlih di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Di Kecamatan Senen juga tidak ada joki pantarlih, hanya salah faham saja," ucap Fahmi.

Fahmi menegaskan, temuan Bawaslu soal joki pantarlih yang melakukan coklit data pemilih untuk Pilkada Jakarta 2024 adalah tidak benar.

"Jadi kami perlu menegaskan bahwa berita soal ada joki Pantarlih di DKI Jakarta tidak benar," tandasnya.

Sebelumnya, Bawaslu DKI Jakarta menemukan adanya dugaan joki Pantarlih yang melakukan coklit Pilkada Jakarta 2024.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Benny Sabdo menuturkan, ada empat kasus joki Pantarlih yang tersebar di tiga kecamatan.

Perinciannya, yakni, dua orang di Kecamatan Senen, satu di Kecamatan Tanjung Priok, dan satu di Kecamatan Kebayoran Lama.

"Ya diduga seperti itu (ada joki Pantarlih). Masih kami telusuri lebih lanjut. Saran perbaikan Bawaslu DKI sekaligus sebagai pesan tidak boleh ada joki dalam proses coklit," ucap Benny saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (15/7/2024).

Untuk diketahui, Pantarlih dipilih oleh KPU DKI untuk menentukan pemilih yang akan memberikan suaranya pada Pilkada Jakarta 2024.

BEKASI, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bekasi mengeklaim tidak ada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang menyerahkan tugas ke orang lain atau joki saat melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih (coklit).

"Sampai saat ini enggak ada. Pantarlih yang dilantik atas namanya, bisa jadi sibuk lalu diserahkan ke orang lain atau joki, di Kota Bekasi enggak ada itu," ujar Komisioner KPU Kota Bekasi Faris Ismu Amir, di Yayasan Jamrud Biru, Mustikasari, Mustika Jaya, kota Bekasi, Rabu (17/7/2024).

Menurut Faris, jika ada joki pantarlih di Kota Bekasi, petugas resminya akan langsung diberikan sanksi.

"Kalau ada temuan pasti dari Panwas, sanksi ada joki pantarlih pemecatan," ujar Faris.

Faris menceritakan, kendala yang sering ditemukan Pantarlih di lapangan saat melakukan coklit salah satunya tidak menemukan orang yang hendak didata.

"Coklit ini, pantarlih tidak menemukan orang di rumah, kalau enggak ada orang siapa yang mau di data dan dicocokkan datanya," pungkas Faris.

Selain itu, ada juga warga yang mengira Pantarlih hendak menagih utang, sehingga selalu menghindar.

Sebelumnya, kasus joki Pantarlih terjadi di Jakarta. Bawaslu Jakarta menemukan adanya dugaan Pantarlih menyerahkan tugas ke orang lain.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Benny Sabdo menuturkan, pihaknya menemukan kekeliruan dalam tahapan coklit.

Salah satunya, dugaan adanya joki panitia pemutakhiran daftar pemilih (Pantarlih).

"Untuk prosedur coklit yang keliru. Hari ini Bawaslu DKI sudah bersurat perihal saran perbaikan kepada KPU DKI. Jika tidak diindahkan, maka kami akan jadikan temuan," kata Benny saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (15/7/2024).

Benny menyebut, sejak coklit dimulai pada 24 Juni 2024, Bawaslu terus mengawasi kinerja Pantarlih.

"Kami melakukan pengawasan secara melekat, jajaran pengawas pemilu di DKI Jakarta juga melakukan Patroli Kawal Hak Pilih dengan melakukan sampling terhadap warga yang sudah dicoklit," ucap dia.