Oleh Fitriyan Zamzami

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tak berlebihan agaknya bahwa Jakarta adalah kota yang keras kepala. Sudah sejak lama, berbagai pemerintahan mengupayakan pindah ibu kota dari kota pelabuhan yang semarak tersebut. Berulang kali pula, upaya itu gagal.

Wartawan senior Republika Alwi Shahab (semoga Allah merahmatinya), menuliskan bahwa jauh sebelum ramai-ramai belakangan sudah banyak usulan agar ibu kota dipindahkan, termasuk saat masih bernama Batavia. Ketika pusat Pemerintahan VOC ini menjadi sarang penyakit akibat terbebani lumpur, kota yang pernah mendapat predikat Ratu dari Timur berubah menjadi Kuburan warga Belanda. Orang tidak heran bila mendengar sahabat yang malamnya makan malam bersama keesokan harinya dikabarkan telah meninggal dunia.

Begitu dahsyatnya kematian dan bencana, hingga ketika Herman Willem Daendels ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, ia diperintahkan untuk segera memindahkan Ibu Kota Hindia Belanda dari Batavia ke Surabaya atau Semarang. Tapi, Daendels memilih untuk memindahkan pusat kota ke arah selatan daripada perintah pemindahan ke Semarang atau Surabaya.

Gubernur Jenderal pengagum Napoleon ini pada 1808 menghancurkan gedung-gedung, termasuk Istana Gubernur Jenderal yang terletak di Prinsenstraat (kini Jalan Cengkeh, Jakarta Utara). Prinsenstraat merupakan kawasan elite warga Belanda yang berada di pusat kota seperti layaknya Menteng sekarang ini. Pemindahan ini dia lakukan karena pusat kota dengan jalannya yang memanjang telah menjadi sarang penyakit akibat dipenuhi oleh lumpur yang berasal dari sungai dan kanal-kanal.

Seorang pendatang dari Belanda bernama Coupedrus ketika turun di Pelabuhan Sunda Kelapa pada 1815 menyaksikan bahwa Batavia yang mendapat julukan “Ratu dari Timur” seolah-olah merupakan kota hantu. Gedung-gedung yang dihancurkan Daendels ini kemudian puing-puingnya ia jadikan untuk bahan pusat pemerintahan baru di sekitar Lapangan Banteng yang kini menjadi Departemen Keuangan.

Departemen Keuangan ini dia maksudkan sebagai bangunan untuk dijadikan istana pemerintahan. Dia juga membangun Lapangan Gambir (kini Monas) dan gedung-gedung di sekitarnya. Lapangan Monas yang ia juluki Champl ded Mars hingga kini merupakan lapangan terbesar dan terluas di dunia. Warga Belanda yang hijrah ke pusat kota baru di sekitar 15 km dari Kota Tua sangat puas tinggal di daerah selatan yang mereka namakan Weltevreden. Weltevreden yang harfiahnya memang berarti “Sangat Memuaskan”, jauh lebih bersih dari kota lama di sekitar pasar ikan.

Pendiri Kota Batavia, Gubernur Jenderal JP Coen, juga dipersalahkan terhadap banjir yang hingga kini masih melanda Jakarta. Ada yang menyesalkan mengapa ia tidak membangun pusat pemerintahan di tempat yang lebih tinggi. Alasannya, karena berdekatan dengan Pelabuhan Sunda Kelapa yang menjadi salah satu pusat perdagangan.

Pada masa Presiden Soeharto, putranya Bambang Trihatmodjo, pada akhir 1996 meluncurkan gagasan membangun proyek raksasa di Jonggol, Bogor, sekitar 40 km dari Jakarta. Tidak tanggung-tanggung, luasnya 28.834 hektare. Ketika dibangun proyek, kepadatan penduduk Jonggol rata-rata 414 jiwa per kilometer persegi. Mungkin ingin meniru Putra Jaya, ibu kota Malaysia, yang jaraknya berdekatan dengan Kuala Lumpur. Sayang, proyek prestisius ini tidak terwujud karena krisis moneter yang berlanjut dengan hengkangnya Pak Harto setelah berkuasa selama 32 tahun.

Sedangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga punya sikap mendukung pemindahan ibu kota. Hal itu ia utarakan dalam keterangan pers di Hotel Grand Emerald, St Petersburg, Rusia, Sabtu (7/9) pagi pukul 10.00 waktu setempat. Salah satu yang mendorong SBY membuka kembali wacana pemindahan ibu kota adalah kunjungannya ke Ibu Kota Kazakhstan, Angsana.

Menurut SBY, sejatinya sudah sejak empat-lima tahun lalu ia mematangkan rencana pemindahan ibu kota. “Kami membentuk tim kecil untuk mulai memikirkan kemungkinan pemindahan ibu kota kita, dalam arti biar pusat ekonomi, perdagangan, dan lain-lain tetap di Jakarta, tetapi pusat pemerintahan kita pindahkan di tempat yang lain,” kata SBY.

Waktu itu, kendati sudah muncul wacana pemindahan ibu kota, SBY memilih diam. Ia menyiratkan khawatir rencananya dicemooh. Menurut SBY, adalah kebiasaan di Indonesia memandang remeh ide baru. Meski melontarkan ide, SBY mengatakan belum tentu pemindahan ibu kota bakal menjadi tanggung jawabnya. Ia menilai, pemindahan lebih kepada tugas penerus-penerusnya sebagai presiden.

Benar saja, pada era Presiden Joko Widodo kemudian wacana pemindahan ibu kota diseriusi. Proyek-proyek sudah berjalan, dan investasi kabarnya menanti masuk. Bagaimanapun, belakangan rencana kepindahan kantor Presiden ke lokasi itu juga kembali ditunda karena infrastruktur pendukung belum memadai. Jika kondisi tak segera membaik, bisa jadi ibu kota baru dan nasibnya jatuh di tangan Prabowo Subianto yang dilantik akhir tahun ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP Djarot Saiful Hidayat angkat bicara mengenai Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyatakan batal berkantor ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada bulan ini.

Djarot menyebut Jokowi tak perlu memaksakan diri berkantor di IKN kalau memang belum siap. Pasalnya Djarot menyebut infrastruktur di IKN belum memadai guna memenuhi kebutuhan aktivitas perkantoran, apalagi sekelas kantor Presiden.

"Ya saran saya sih benar jangan dipaksakan, makanya diawal jangan terlalu pede gitu loh. Kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu, ya, ternyata belum juga," kata Djarot di gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Djarot menegaskan upaya memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN bukan hal mudah. Sehingga tidak heran kalau Jokowi belum bisa berkantor disana.

"Menurut saya pribadi melihat memang tidak mudah untuk memindahkan ibu kota dan jangan terlampau dipaksakan. Sangat tidak mudah, termasuk progresnya, termasuk juga untuk upacara 17 Agustus ya," ujar Djarot.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyebut akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dan mulai berkantor di sana kalau listrik dan air sudah tersedia. Jokowi menyatakan tidak ingin memaksakan sesuatu yang belum siap.

Ketika ditanya mengenai rencananya untuk berkantor di IKN mulai Juli 2024, Jokowi mengatakan hal itu tergantung kesiapan infrastruktur seperti listrik dan air.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi kepada wartawan usai melepas bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Papua Nugini dan Afghanistan di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Jokowi sudah memperoleh laporan mengenai kesiapan air dan listrik di IKN. Tapi sayangnya kedua hal itu belum siap.