Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan batal pindah kantor ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada bulan ini.

Salah satunya, kata Jokowi, terkait dengan kesiapan air yang saat ini masih dalam tahap proses persiapan. Menurutnya, meskipun listrik sebentar lagi masuk, tetapi agar bisa masuk ke ruang-ruang gedung pemerintahan masih perlu waktu.

“Kalau [infrastruktur] itu siap [akan pindah], kemarin memang targetnya kan Juli, tetapi kan lihat ke IKN, tiap hari hujan terus, hujan deras sekali jadi memang pekerjaan banyak yang mundur, dan itu biasa dalam proyek besar,” ujarnya sebelum berangkat melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Selasa (16/7/2024).

Lebih lanjut, Kepala Negara mengatakan bahwa IKN memang proyek Akbar sehingga sulit untuk rampung dalam kurun 2—3 tahun. Dia meyakini bahwa membawa Ibu Kota Baru ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu sebuah mimpi besar berjangka panjang.

“Mungkin 15-20 tahun. Jadi jangan membayangkan saat kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Paling nanti 17 Agustus itu paling dihitung semuanya secara keseluruhan mungkin ya 15% [pembangunan total IKN],” katanya.

Oleh sebab itu, Presiden Ke-7 RI itu mengamini bahwa dalam pembangunan IKN masih memerlukan investasi dan membutuhkan investor dari dalam maupun luar.

“Itu yang sedang kita kejar. Kalau pemerintah kan kewajiban dari gedung-gedung pemerintahan istana presiden, wakil presiden dan oleh karena itu 100% dari APBN,” pungkas Jokowi.

Menurut catatan Bisnis, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap progres konstruksi Kawasan Istana Kepresidenan di IKN.

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, menjelaskan bahwa saat ini progres pembangunan Istana Negara dan Lapangan Upacara mencapai 82,73%.

Progres pembangunan Istana dan Lapangan Upacara di IKN itu jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 74,74%.

"Untuk fungsional 17 Agustus itu tadi Istana dan Lapangan Upacara, Kantor Presiden ini semua harapannya Juli," tuturnya dalam Konferensi Pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, Kamis (11/7/2024).

Sementara itu, progres kantor presiden saat ini dilaporkan telah mencapai 88,54%. Posisinya lebih besar dari rencana yang ditetapkan sebesar 88,18%.

Selanjutnya, konstruksi Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung dilaporkan telah mencapai 92,31%. Angka tersebut mengalami deviasi positif 0,04% dari rencana 92,27%.

"Ini kita mengatakan Juni 2024 itu harusnya semua yang sifatnya infrastruktur yang dipentingkan 17 Agustus 2024 itu selesai. Lalu, kita bicara uji coba di bulan Juli, termasuk Istana akan dilakukan test commissioning," pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan hendak mulai berkantor di IKN pada Juli 2024.

Namun, baru-baru ini Presiden Jokowi justru berbalik mempertanyakan kesiapan infrastruktur IKN seperti distribusi air bersih dan pasokan aliran listrik di IKN yang dinilai belum siap.

"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, [tinggal] pindah," katanya.

Menurut Jokowi, dari laporan Menteri PUPR Basuki, pembangunan kantor Presiden di IKN belum sepenuhnya rampung.

"Sudah [terima laporan] dari PUPR tetapi [kantor Presiden] belum [siap]," pungkas Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal pindah kantor ke IKN Nusantara pada Juli 2024 sebagaimana rencana awal.

Ia menegaskan baru akan pindah ke IKN ketika fasilitas dasar, seperti listrik dan air bersih sudah siap. Jokowi malah balik mempertanyakan kesiapan fasilitas di ibu kota anyar tersebut.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).

Ia juga belum bisa memastikan kapan keputusan presiden (Keppres) pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN diterbitkan.

Orang nomor satu di Indonesia itu cuma menyebut Keppres bisa saja diterbitkan sebelum HUT Indonesia ke-79. Akan tetapi, Jokowi tak menutup kemungkinan beleid itu baru terbit setelah presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dilantik pada Oktober mendatang.

"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu, yang memang belum jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat," tutupnya.

Sementara itu, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dihentikan sementara pada 10 Agustus 2024 mendatang, tepat beberapa hari sebelum Upacara HUT Indonesia ke-79.

Kabar ini diungkapkan oleh Ketua Satgas Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga. Ia mengatakan pemberhentian proyek itu memang untuk menyambut penyelenggaraan upacara di IKN.

"Kita mengestimasi seminggu sebelum upacara tidak ada aktivitas, walaupun ada beberapa pekerjaan minor, tapi yang mobilisasi truk dan sebagainya, insyaallah 10 (Agustus 2024) sudah kita hentikan," kata Danis, dikutip dari detikcom, Selasa (9/7).

Meski pembangunan proyek disetop, Danis mengatakan para pekerja tetap berada di IKN Nusantara. Anak buah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono itu menegaskan para pekerja proyek tidak akan dipulangkan.

Kementerian PUPR bakal memberikan aktivitas lain kepada para pekerja, mulai dari pelatihan hingga kegiatan olahraga. Ini berlaku hingga proyek kembali dilanjut selepas Upacara 17 Agustus 2024.

"Kita akan manfaatkan, kan kalau bekerja di dalam ruangan tidak apa-apa, di office. Kalau yang harus di luar (di proyek) kita akan adakan acara sendiri, seperti olahraga, semacam pelatihan sertifikasi, kita manfaatkan supaya tidak diam. Kan cuma beberapa hari ya (pemberhentian proyek), enam hari," jelasnya.