REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG – Penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di tingkat SMA masih menuai respons beragam dari kalangan praktisi serta pengamat pendidikan. Kebijakan tersebut dinilai masih menyisakan beberapa isu di lapangan.

Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Semarang Edi Subhkan mengatakan, keputusan penghapusan IPA, IPS, dan Bahasa memiliki dampak positif serta negatif. Dia mengungkapkan, salah satu pertimbangan dihapuskannya jurusan IPA, IPS, dan Bahasa adalah karena adanya semacam stigma.

“Jadi ada stigma kalau anak-anak pintar masuknya IPA, yang tidak terlalu pintar masuknya IPS, dan yang paling tidak pintar itu masuknya Bahasa. Jadi ada stigma negatif yang merugikan siswa itu sendiri. Padahal mungkin saja ada anak pintar yang memang mau belajar bahasa karena minatnya bahasa,” ucap Edi kepada Republika, Rabu (24/7/2024).

Dia menambahkan, penghapusan penjurusan di SMA juga dimaksudkan agar siswa bisa memiliki keleluasaan untuk mengambil mata pelajaran (mapel) yang akan menunjang studi lanjutan maupun kariernya di masa depan. Edi menyebut, ada cukup banyak pilihan program studi di tingkat pendidikan tinggi yang tidak terakomodasi oleh penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA.

“Jadi peniadaan jurusan ini memberikan peluang bagi yang mau studi lanjut atau melanjutkan karier yang tidak secara langsung ditunjang ketiga penjurusan itu. Jadi ada sisi fleksibilitas di situ,” ujar Edi.

Kendati demikian, Edi mencatat, dihapuskannya penjurusan di tingkat SMA juga memiliki kekurangan. Misalnya ketika siswa tidak bisa menentukan mapel pilihan apa yang hendak diambilnya. “Maka mungkin saja dia (siswa) akan memilih mapel yang mubazir. Artinya tidak bisa menunjang betul karier atau bekal studi lanjut,” ucapnya.

Selain itu, Edi menambahkan, dengan diberikannya keleluasaan pada siswa untuk memilih mapel secara mandiri, muncul kemungkinan ada beberapa mapel yang tidak dipilih atau sepi peminat. “Akhirnya guru yang mengampu mapel tersebut tidak bisa memenuhi target minimal jam mengajar dalam satu minggu. Imbasnya pasti terkait dengan keberlanjutan dari kariernya dia, termasuk tunjangan, sertifikasi guru, dan seterusnya,” kata Edi.

Menurut Edi, persoalan lainnya adalah mungkin saja tidak semua sekolah itu bisa memenuhi kebutuhan pilihan mapel siswa. “Jadi pilihan siswa beragam, tapi gurunya tidak ada,” ucapnya.

Sementara itu, Rektor Universitas PGRI Semarang, Sri Suciati, mengatakan, sistem penjurusan yang diterapkan sebelum diberlakukannya Kurikulum Merdeka sebenarnya membuat siswa memiliki jalur lebih terstruktur dan spesifik. Kendati demikian, pilihan mata pelajaran yang dapat diambil siswa memang lebih terbatas.

“Penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa tidak akan menjadi masalah jika model penggantinya membuat siswa lebih nyaman dan menjadi lebih senang belajar karena sesuai dengan pilihan pribadinya,” kata Sri kepada Republika.

Dengan dihapuskannya jurusan IPA, IPS, dan Bahasa, mulai kelas XI, siswa akan dapat memilih empat dari 14 mapel pilihan. Menurut Sri, model tersebut memang lebih fleksibel bagi siswa. Sebab mereka bisa mengombinasikan mapel dengan pilihan variatif serta menyesuaikan dengan berbagai tujuan karier dan akademisnya.

“Dampak yang timbul (dari penghapusan IPA, IPS, dan Bahasa), sebenarnya hanya butuh penyesuaian saja. Masa transisi yang biasanya akan membuat sekolah sedikit kerepotan. Namun jika sudah berjalan, akan menjadi terbiasa,” kata Sri.

Sementara itu guru dari SMAN 3 Semarang, Endang W, mengungkapkan, meski penjurusan dihapus, mapel rumpun atau peminatan tetap diterapkan di Kurikulum Merdeka. “Siswa masih bisa memilih mapel yang diminati atau yang sesuai kemampuannya,” katanya kepada Republika.

Ketika ditanya apakah peminatan mapel secara mandiri oleh siswa lebih efektif dalam mengungkap kemampuan atau potensi mereka, Endang enggan menjawab langsung. “Selama yang saya lihat lebih efektif tentu saja dengan bantuan orang tua dan peran BK yang mengarahkan serta meyakinkan siswa,” ujarnya.

Kendati demikian, Endang menilai, akan ada beberapa kendala jika siswa harus memilih mapel yang diminatinya secara mandiri. Misalnya ketika menu yang tersedia terbatas dibanding dengan peminatan atau pilihan siswa. “Sehingga siswa yang terlambat memilih kelas akan mendapat kelas sisa, yang mungkin tidak sesuai dengan yang diinginkan,” ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Pemprov Jawa Barat mengungkapkan, jurusan IPA, IPS, dan bahasa pada SMA di Jawa Barat masih berlaku di tahun ajaran 2024/2025. Penghapusan penjurusan belum akan dilakukan karena belum ada sosialisasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Sementara iya (masih berlaku), karena belum ada sosialisasi," ucap Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, di Bandung, Rabu (24/7/2024).

Bey memperoleh informasi bahwa penghapusan penjurusan tidak mudah dilakukan. Pihaknya bakal menunggu aturan terbaru dari Kemendikbudristek.

Sebelumnya, guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan merespons positif terhadap kebijakan Kemendikbudristek yang menghapus penjurusan IPS, IPA, dan Bahasa di SMA di Indonesia. Namun, ia memberikan sejumlah catatan penting terkait hal tersebut.

"Bagus (penghapusan) supaya tidak ada stigma IPA lebih unggul dari IPS," ucap pengamat pendidikan tersebut saat dihubungi, Selasa (23/7/2024).

Penghapusan penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa, ia mengatakan, seharusnya sejak dulu dilakukan. Cecep mencontohkan, hal serupa telah dilakukan sejak lama oleh negara maju yang tidak memakai penjurusan.

"Tujuan SMA menyiapkan untuk perguruan tinggi lalu penjurusan bukan di SMA tapi di SMK terjun ke lapangan ke masyarakat, oleh karena itu tepat," kata dia.

Namun begitu, Cecep menilai, kebijakan tersebut tidak hanya sebatas penghapusan penjurusan. Ia mengatakan, pemerintah harus mempersiapkan standarisasi terkait hal itu.

"Dengan standar akan berpengaruh kepada kebutuhan lab, sarana prasarana lain, standar dilengkapi dengan baik," kata Cecep.

Selain itu, jumlah guru pun harus ditambah termasuk kompetisinya ditingkatkan. Anggaran pun harus ditambah dampak dari kebijakan tersebut.

"Standarisasi lain harus dipenuhi, tidak berarti menghapus penjurusan selesai justru pemerintah melakukan studi dulu disiapkan dulu infrastrukturnya," ungkap dia.

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA — SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta menjadi salah satu sekolah yang menerapkan peniadaan jurusan IPA, IPS dan Bahasa. Kepala SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, Hery Nugroho mengatakan, peniadaan jurusan ini setidaknya sudah berjalan dua tahun terakhir.

“Sudah mulai kita implementasikan. Kalau dari sisi kami pihak sekolah, itu siap-siap saja karena kurikulum itu dinamis. Perkembangan kurikulum itu kita pahami, pasti sudah berdasar analisis dari pakar di kementerian, dan siap kita implementasikan, di Muhammadiyah sudah kita laksanakan karena sudah Implementasi Kurikulum Merdeka,” kata Hery kepada Republika.

Menurut Hery, siswa menjadi lebih fleksibel dalam mengambil mata pelajaran (mapel) dengan adanya peniadaan jurusan ini. Bahkan, dengan mapel yang bisa dipilih oleh siswa sesuai minat dan kemampuannya, juga membuat anak lebih fokus dalam mengikuti mapel yang diinginkan.

“Anak bisa lebih fokus terhadap pelajaran tertentu, tidak seluas dulu yang hanya IPA, IPS, Bahasa yang itu (tiap jurusan) ada banyak sekali pilihannya. Kalau IPA kan ada matematika, fisika, kimia, biologi. Kalau IPS itu ada sosiologi, antropologi, ekonomi,” ucap Hery.

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY juga mengatakan, hampir seluruh sekolah di DIY sudah melaksanakan penghapusan atau peniadaan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa ini. Bahkan, untuk sekolah negeri sudah 100 persen yang menerapkan peniadaan jurusan sebagai Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).

“Sekolah negeri sudah semua, sudah tidak ada jurusan (IPA, IPS, dan Bahasa),” kata Wakil Kepala Disdikpora DIY, Suhirman kepada Republika, Selasa (23/7/2024).

Dia menjelaskan, sekolah swasta juga sudah banyak yang melaksanakan. Meski, kata Suhirman, masih ada beberapa sekolah swasta yang belum menerapkan kebijakan ini. “Namun secara keseluruhan sebenarnya hampir semua sekolah itu sudah siap (melaksanakan penghapusan jurusan ini),” ucap Suhirman.

Kebijakan penghapusan jurusan dipertanyakan DPRD...

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana mempertanyakan kebijakan penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA. Menurut dia, kebijakan dikhawatirkan menjadi kebijakan yang sporadis.

Kebijakan ini akan diterapkan oleh Kemendikbudristek pada tahun ajaran 2024/2025 secara nasional. Di DIY sendiri, kebijakan peniadaan jurusan sudah berjalan sejak dua tahun lalu di hampir seluruh SMA.

“Kebijakan penghapusan jurusan SMA yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek patut dipertanyakan. Sistem ini sudah berlangsung lama (di DIY) dan terbukti cukup baik. Saya khawatir ini akan jadi kebijakan sporadis saja yang justru akan membingungkan sekolah,” kata Huda kepada Republika, Selasa (23/7/2024).

Hal ini dikatakan Huda mengingat kebijakan tersebut diambil di akhir masa jabatan pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan, Huda juga khawatir kebijakan ini justru akan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan selanjutnya.

“Apalagi kebijakan diambil di akhir masa jabatan, belum tentu menteri yang akan datang sama kebijakannya. Bukan rahasia lagi kalau ganti menteri, ganti kebijakan. Dikhawatirkan ini hanya akan menjadi PR bagi pemerintahan yang akan datang,” ucap Huda.