TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Maman Abdurrahman pada hari ini menemui Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki. Teten yang menyambut Budi Arie dan Maman Abdurrahman langsung mengajak keduanya untuk menuju ke ruangan di lantai atas tempat dilakukannya pertemuan tertutup selama sekitar satu jam.

Usai pertemuan, Budi Arie yang ramai dikabarkan bakal menjadi Menteri Koperasi di pemerintahan Prabowo, tidak banyak memberikan keterangan. "Tunggu tanggal 20 pengumuman resmi dari Pak (Prabowo). Pokoknya ngobrol semuanya. Jadi, ini kan transisi yang bagus, toh saya juga mau komunikasi dengan menteri yang lain juga," kata Budi Arie, Jumat, 18 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Yang pasti, menurut Ketua Umum Relawan Projo itu, pertemuannya dengan Menteri Teten hari ini adalah bagian dari transisi pemerintah. "Kan selalu dibilang, transisi presiden tahun ini, adalah transisi terbaik sepanjang sejarah Republik Indonesia ini berdiri," ujarnya.

Di tempat yang sama, Maman Abdurrahman juga tak memberi keterangan mendalam mengenai hal-hal yang dibahas dalam pertemuan itu. "Begini, saya pikir teman-teman wartawan tunggu aja dulu kurang lebih dua-tiga hari ke depan, baru nanti kita ini, ok," ucapnya.

Maman yang belakangan santer disebut bakal ditunjuk sebagai Menteri UMKM ini hanya menegaskan bahwa ada harapan besar dari presiden terpilih Prabowo Subianto terkait optimalisasi peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya di sektor UMKM.

Pemisahan koperasi dan UMKM itu, menurut Maman, juga dilakukan agar koperasi bisa fokus mengurusi koperasi dan sektor UMKM bisa fokus kepada sektor UMKM yang kurang lebih ada sekitar 60 jutaan UMKM di seluruh Indonesia.

"Dan perintah dari Pak Prabowo kita meneruskan apa yang memang sudah dibangun, dijalankan, di pemerintahan sebelumnya, dalam hal ini Kang Teten (Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki), prinsipnya begitu," ucap Maman.

Sebelumnya, Teten telah menyampaikan Kementerian Koperasi dan UKM akan dipecah menjadi dua dalam pemerintahan Presiden Prabowo menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM. “Tadi pagi saya sudah bicara dengan Pak Budi Arie yang akan ditempatkan di menteri koperasi. Beberapa hari sebelumnya saya juga sudah bicara dengan Pak Maman yang akan menjadi menteri UKM,” ucap Teten kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2024.

Teten mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada kedua calon menteri tersebut. Ia juga optimistis bahwa kedua kementerian tersebut akan terus bekerja sama secara sinergis. Pasalnya, koperasi selama ini telah terbukti menjadi wadah yang efektif untuk menyatukan dan memperkuat para pelaku usaha, khususnya usaha mikro.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Budi Arie Setiadi disebut akan menjadi Menteri Koperasi pada pemerintahan Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki. Dirinya menyebut bahwa Budi telah berkomunikasi dengannya terkait program di Kemenkop UKM.

"Saya sudah di telpon sama Pak Budi Arie," jelas Teten pada media, di Kantor Kemenkop UKM, Kamis (17/10).

Sementara itu, posisi untuk Menteri UKM akan diampu oleh Maman Abdurrahman.

Diketahui, Kemenkop UKM memang direncanakan akan dipisah menjadi dua institusi yakni Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM pada pemerintahan periode 2024-2029 mendatang.

Teten mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan kedua menteri yang akan menggantikan dirinya. Sebagai Menkop UKM yang akan mengakhiri jabatannya sebentar lagi, Teten mengaku tengah berupaya membantu keberlanjutan program di instansi yang ia pimpin.

"Nanti akan saya sampaikan memori jabatan di Kemenkop UKM itu apa aja problem dan yang menjadi tantangan ke depan dan lain sebagainya," jelasnya.

Sebagai tambahan informasi, Budi Arie Setiadi saat ini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Budi Arie termasuk salah satu menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang turut dipanggil Prabowo terkait persiapan susunan kabinet ke depan.

Sementara, Maman Abdurrahman merupakan politikus dari Partai Golkar. Diketahui, partai pohon beringin ini memang menjadi salah satu partai pendukung untuk kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu.

Prabowo sendiri secara total telah berbincang dengan 108 tokoh dalam upaya menjaring orang yang akan mengisi kabinet pemerintahannya nanti. Pos-pos kementerian itu rencananya ada yang akan diisi oleh lebih dari satu wakil menteri. Itu sebabnya calon wakil menteri yang diundang ke Kertanegara cukup banyak.

Kabinet bentukan Prabowo sebelumnya santer disebut-sebut akan memiliki total 46 Kementerian. Sebanyak lima sampai enam di antaranya adalah Kementerian Koordinator.

Tonton:IHSG Hari Ini Kembali Menghijau, Kamis 17 Oktober 2024

JAKARTA - Memperkuat koperasi menjadi tantangan tersendiri buat pemerintahan selanjutnya, sebagai upaya meningkatkan perekonomian nasional untuk bekal menjadi negara maju. Seperti diketahui bahwa kontribusi koperasi terhadap ekonomi masih rendah.

?Penguatan koperasi harus diisi oleh orang yang paham tentang koperasi dan apa yang harus diperjuangkan karena penguatan badan usaha koperasi saat ini butuh perjuangan besar,? ujar Pakar Ekonomi UMKM dan Koperasi, Dr.Syahnan Phalipi di Jakarta, Kamis (10/10).

?Selama ini, pelaku UMKM dan Koperasi pada umumnya, sebenarnya sudah memegang kunci pertumbuhan ekonomi nasional jumlah 62% dari keseluruhan pelaku usaha. Ini sangat strategis dan harus dipegang orang yang paham tentang Koperasi dan UMKM,? tambahnya.

Syahnan mengatakan, tugas pemerintahan Prabowo-Gibran sangat berat, karena harus mengangkat derajat Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi, setidaknya di atas USD10.000 per kapita untuk menjadi negara maju. ?Ke arah ini, dibutuhkan percepatan pertumbuhan ekonomi sekitar 1-2 persen dari sekarang hanya sekitar 5%," ucapnya.

Menurut Syahnan, Kementerian Koperasi dan UKM memiliki peran strategis untuk memberikan konstribusi Indonesia terlepas dari jebakan Middle Income Trap atau pendapatan kelas menengah yang sulit menjadi negara berpendapatan atas atau negara maju.

?Indonesia harus bisa tumbuh 7%-8% untuk menuju Indoneisa Emas 2045, dan ini kuncinya di sektor UMKM dan Koperasi tidak sekadar hanya industrial saja," bebernya.

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menekankan bahwa setiap Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM harus mulai fokus mengembangkan produk unggulan setiap daerah sesuai dengan potensinya.

"Ini nanti yang akan kita prioritaskan," ujar Menkop UKM Teten Masduki, pada acara penganugerahan PLUT Award 2024 yang bekerja sama dengan Indonesia Creative Cities Network (ICCN) di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Selain itu, Menteri Teten juga merujuk pentingnya upaya memperkuat brand produk dan akses kepada pasar luar. "Yang juga tak kalah penting adalah melakukan inovasi produk, baik melalui akses teknologi produksi yang lebih modern maupun model bisnisnya," katanya.

Bahkan, sertifikasi dan legalitas usaha juga harus terus didorong, baik sertifikasi produk halal maupun keamanan pangan. "Salah satu market terbesar UMKM adalah kebijakan belanja pemerintah 40 persen untuk memperkuat pasar produk lokal yang harus dimanfaatkan," ucapnya.

Oleh karena itu, Menkop UKM mendorong fungsi PLUT yang penting untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan konsultan serta pendampingnya.

"Ini harus betul dikelola mereka yang kompeten, karena outputnya akan diukur apakah setiap PLUT mampu menghasilkan produk yang unggul atau tidak," ujarnya.

Bagi Menteri Teten, PLUT bukan hanya sekadar tempat Center of Excellence, tapi juga memperluas market dan jejaring. Nantinya, bisa dihubungkan dengan pembangunan Rumah Produksi Bersama, dengan mengacu data unggulan di masing-masing PLUT.

"Tidak mungkin produk UMKM kita punya daya saing global kalau hanya menggunakan teknologi produksi rumahan yang sederhana, kita mulai konsolidasi, kita bangunkan tempat maklon yang jadi bagian hilirisasi," tuturnya.

Lebih dari itu, Menteri Teten juga mengulas peranan PLUT dengan memperkuat kolaborasi bersama lebih banyak stakeholder. "UMKM rata-rata tidak memiliki supply chain, ini harus diperkuat baik dengan lembaga keuangan, lembaga riset, swasta, komunitas, media, hingga lembaga inkubator," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, MenKop UKM memberikan ucapan selamat kepada para penerima penghargaan, dan berharap mereka terus melakukan inovasi dan mencari produk yang menjadi unggulan masing-masing daerah.

"Lakukan hilirisasi sehingga ke depan desain UMKM bukan lagi sekadar ekonomi subsisten atau skala rumah tangga. Ke depan, UMKM harus jadi bagian industrialisasi hingga menjadi bagian pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.

Dalam ajang PLUT Award 2024 kali ini, Provinsi Sumbar, DI Yogyakarta, dan Sumut untuk Kategori Provinsi, masing-masing sebagai pemenang satu, dua, dan tiga. Di Kategori Kabupaten/Kota, posisi pertama diraih Kabupaten Pacitan, selanjutnya ditempati Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Bandung.

Untuk Kategori Pendamping/Konsultan PLUT Terbaik diraih Siti Deanti Amatilah (Kabupaten Tasikmalaya), Bhakti Darmawan (Jember, Jatim), dan Gina Wahyuni dari Sumbar. Sedangkan Konsultan PLUT Terfavorit diraih Nurul Qamariyah dari Kota Batam. Untuk Kategori Pemda Terkontributif diraih DI Yogyakarta (provinsi) dan Kabupaten Bangli (kabupaten/kota).

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius menjelaskan bahwa PLUT Award yang merupakan agenda  dua tahunan, dilaksanakan untuk memberikan penghargaan atas kinerja dan kontribusi PLUT KUMKM dalam pemberdayaan KUMKM. 

"Juga bertujuan untuk mendorong inovasi dan kolaborasi PLUT KUMKM dalam meningkatkan peran pendampingan bagi pelaku KUMKM guna mencapai kemandirian dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tuturnya.

Saat ini, jumlah PLUT KUMKM sebanyak 100 unit yang tersebar di 26 provinsi dan 74 kabupaten/kota. Jumlah PLUT KUMKM yang telah berstatus UPTD sebanyak 31, sedangkan yang telah UPTD secara bertahap akan didorong untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

Peningkatan legalitas PLUT-KUMKM menjadi UPTD dan menerapkan BLUD adalah dalam rangka menjadikan PLUT-KUMKM agar lebih mandiri dan tidak bergantung pada dukungan APBN/APBD. 

"Program pengembangan PLUT KUMKM 2024 yang kami lakukan seperti penguatan kelembagaan, peningkatan aktivitas di PLUT KUMKM, hingga dukungan pengembangan ekosistem PLUT KUMKM," ucapnya.

Editor: Rizqa Leony Putri

INFO BISNIS - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (MenKop UKM) Teten Masduki menekankan pentingnya strategi yang tepat dalam memperkenalkan produk lokal Indonesia ke pasar global. Salah satunya melalui ajang Cerita Nusantara 2024.

MenKop UKM dalam sambutannya saat membuka acara Cerita Nusantara 2024 bertajuk ‘Dari Indonesia untuk Dunia’ di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 27 September 2024, mengatakan, Cerita Nusantara merupakan ajang yang menjadi kunci bagi UMKM untuk meningkatkan peran produk lokal dalam rantai pasok global.

Cerita Nusantara merupakan pameran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mewadahi karya pelaku kreatif Indonesia berupa wastra, kriya, hingga kuliner yang mencerminkan identitas bangsa. Kekayaan yang selama ini menjadi warisan budaya leluhur Indonesia yang dikenal sebagai negara multikultural terbesar di dunia dengan sosio-kultural dan geografis yang sangat beragam ini dipamerkan dalam sebuahplatformyang memungkinkan produk budaya lokal semakin mendunia.

“Potensi besar ini belum sepenuhnya terekspos secara global. Cerita Nusantara 2024 hadir untuk menjembatani kekayaan lokal ini dengan pasar dunia,” katanya.

Menteri Teten menegaskan, acara ini bukan sekadar perayaan, tetapi juga merupakan strategi untuk memperkenalkan produk lokal kita sebagai bagian dari rantai pasok global. Perjalanan Cerita Nusantara bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Namun merupakan proses dari kerja keras, kolaborasi, dan strategi jangka panjang yang dirancang dengan matang.

Dirinya menegaskan, dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara maju pada 2045, Indonesia harus memiliki target rasio kewirausahaan sebesar 8 persen. “Bukan perjalanan yang mudah, tetapi kami yakin bahwa dengan pendekatan yang tepat dapat mencapainya,” kata Teten.

Menurut Teten, kewirausahaan yang didorong bukanlah kewirausahaan yang lahir secara kebetulan(by accident), namun kewirausahaan yang dirancang dengan strategi yang jelas(by design), didukung oleh ekosistem yang kuat dan berkelanjutan.

“Dengan demikian akan melahirkan para wirausahawan yang tangguh, inovatif, dan siap bersaing di era digital dan global,” katanya.

KemenKop UKM akan terus mendukung para pelaku usaha, mulai dari pengrajin lokal, desainer, dan wirausaha lainnya, dengan menyediakan akses ke pasar, teknologi, dan sumber daya yang mereka butuhkan.

“Kami meyakini intervensi teknologi bisa menaikkan produktivitas dan kualitas UMKM dalam negeri. Digitalisasi bukan hanya masuk ke pasar digital tetapi juga harus memanfaatkansmart factorymaupunInternet of Things(IoT),” ucap Teten.

Cerita Nusantara 2024 membawa misi besar untuk memperkuat posisi produk UMKM Indonesia di pasar global. Pihaknya berharap, kegiatan ini dapat menjadi agenda internasional, sebagai ajang bagi para buyer lokal dan dunia untuk bisa melihat produk-produk UMKM Indonesia.

“Kami ingin memastikan produk-produk lokal tidak hanya dikenal, tetapi juga diminati oleh dunia,” katanya.

Dengan kualitas yang terus ditingkatkan, inovasi yang berkelanjutan, serta ekosistem yang mendukung, Menteri Teten optimistis bahwa produk Indonesia dapat menjadi bagian penting dari rantai pasok global.

Menteri Teten juga mengajak para pelaku UMKM untuk manfaatkan ajang Cerita Nusantara 2024 ini sebagai platform untuk membuktikan kepada dunia bahwa produk-produk inovatif Indonesia memiliki daya saing yang tinggi.

“Bersama-sama, kami akan membawa Cerita Nusantara 2024 menuju kesuksesan yang lebih gemilang,” kata dia.

Peragaan busana karya House of Radinindra dalam acara Cerita Nusantara 2024 bertajuk Dari Indonesia untuk Dunia di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 27 September 2024. Dok. Kemenkop UKM

Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKop UKM Siti Azizah juga optimistis, produk-produk unggulan yang ditampilkan dalam Cerita Nusantara 2024 akan mampu menembus pasar ekspor dan masuk ke rantai pasok global.

“Dengan dukungan penuh dari para kolaborator, dunia perbankan, dan semua pihak, diharapkan kegiatan Cerita Nusantara sebagai ajang bagi parabuyer lokal dan dunia untuk bisa melihat produk-produk UMKM Indonesia,” kata Siti Azizah.

Kegiatan rutin ini sudah memasuki tahun ketiga penyelenggaraannya. Dimulai pada 2021 dengan tema Cerita Wastra, berlanjut ke Cerita Kriya pada 2022, hingga kemudian berevolusi menjadi Cerita Nusantara ke-I pada 2023, dan Cerita Nusantara ke-2 di 2024 ini. Selama tiga tahun perhelatan ini, berdasar data yang dihimpun Kemenkop UKM, berhasil membantu lebih dari 10 ribu UMKM dan wirausahawan di seluruh Indonesia.

“Penyelenggaraan tahun ini, mudah-mudahan bisa mendatangkan lebih 10 ribu pengunjung, dengan transaksi Rp10 miliar. Untuk mendorong itu, kami melakukan banyak sekali komunikasi dan publikasi. Semoga hingga hari ke-3 bisa meningkat dan mencapai target,” kata Siti Azizah.

Kegiatan Cerita Nusantara yang berlangsung selama tiga hari pada 27-29 September 2024 ini juga diselenggarakan sebagai upaya memperkuat ekosistem kewirausahaan di Indonesia. Tahun ini, Cerita Nusantara diramaikan oleh 211tenantUMKM terkurasi yang mengisiboothdanshowcasedari fesyen, kriya, wastra, sertabeauty and wellnesstermasuk kuliner.

Untuk kegiatan Cerita Nusantara 2024 ini, KemenKop UKM berkolaborasi dengan 17 kolaborator yaitu, Dekranas, Inacraft, Jakarta Fashion Week, PT Out of Asia, IFFINA, Karya Kreatif Indonesia (KKI), PT Sarinah, Alun-alun Indonesia, Muslim Fashion Festival (Muffest).

Kemudian, Piazza Firenze/Indonesia Fashion Week (IFW), Karya Tanpa Batas, Jakarta Clothing (Jakcloth), Duanyam (Krealogi), Gerakan Revolusi Lokal, Rumah Tenun Magelang, LPDB KUMKM, LLP KUKM, serta lima bank besar nasional, yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Central Asia (BCA), dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki menanggapi pengawasan kebersihan terhadap usaha makanan dan minuman yang merupakan buntu dari kasus di gerai Sec Bowl Kuningan. Gerai makanan siap saji ini diketahui mencuci peralatan masak dan makan di toilet.

Menurut dia, Kementerian Koperasi tak mengawasi masalah kebersihan seperti kasus yang terkuak di Sec Bowl. "Saya kira (pengawasan kebersihan) itu harus ada lembaga konsumen. Lembaga Konsumen harus ikut mengawasi," kata dia, di Gedung Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 20 September 2024.

Teten mengatakan, Kementerian Koperasi membangun rumah produksi untuk UMKM bertujuan menaikkan standar produksi. "Yang kesulitan dapat urus izin produk itu karena ruang produksi merangkap dengan rumah dapur," tutur dia. Sehingga dalam kasus Sec Bowl, Teten mengakui, pengawasannya akan sulit.

Soal standar operasional prosedur atau SOP yang biasanya perlu pengawasan Dinas Kesehatan, Teten menjelaskan dengan mencontohkan perizinan mendirikan restoran di luar negeri, sangat sulit. Karena membutuhkan banyak persyaratan, baik dari tempat produksi seperti dapur maupun sumber air yang dipakai.

"Kalau teknis pengawasannya, bayangkan saja bagaimana mengawasi warung satu-satu, bagaimana mencuci piring, susah. Jadi harus dari awal," tutur dia, merespons masalah pengawasan kebersihan di gerai bisnis makanan siap saji tersebut. Sementara di Indonesia, kata dia, sarat mendirikan restoran masih longgar.

Ditanya perihal pengawasan kebersihan untuk restoran, seperti kasus Sec Bowl, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, tak berkomentar. "Itu tadi sudah banyak disampaikan," kata Taruna, seusai melakukan pertemuan tertutup bersama Teten tentang percepatan proses izin edar bagi produk UMKM.

Praktisi kesehatan masyarakat, Ngabila Salama, mengatakan resto semacam Sec Bowl harus punya standar operasional dan prosedur atau SOP dan izin layak higienis atau layak sehat dari Dinas Kesehatan. Menurut dia, Sec Bowl bisa diperiksa jika tak memiliki izin tersebut. "Seharusnya punya sebagai syarat," kata dia, saat dihubungiTempopada, Jumat, 20 September 2024.

Perihal terbongkarnya kasus Sec Bowl ini, Ngabila meminta supaya Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Lingkungan Hidup sama-sama turun lapangan memastikan restoran-restoran ini sudah memiliki izin bersih dan bebas dari penyakit. "Cek bagaimana SOP higienitas," tutur dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki menanggapi pengawasan kebersihan terhadap usaha makanan dan minuman yang merupakan buntu dari kasus di gerai Sec Bowl Kuningan. Gerai makanan siap saji ini diketahui mencuci peralatan masak dan makan di toilet.

Menurut dia, Kementerian Koperasi tak mengawasi masalah kebersihan seperti kasus yang terkuak di Sec Bowl. "Saya kira (pengawasan kebersihan) itu harus ada lembaga konsumen. Lembaga Konsumen harus ikut mengawasi," kata dia, di Gedung Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 20 September 2024.

Teten mengatakan, Kementerian Koperasi membangun rumah produksi untuk UMKM bertujuan menaikkan standar produksi. "Yang kesulitan dapat urus izin produk itu karena ruang produksi merangkap dengan rumah dapur," tutur dia. Sehingga dalam kasus Sec Bowl, Teten mengakui, pengawasannya akan sulit.

Soal standar operasional prosedur atau SOP yang biasanya perlu pengawasan Dinas Kesehatan, Teten menjelaskan dengan mencontohkan perizinan mendirikan restoran di luar negeri, sangat sulit. Karena membutuhkan banyak persyaratan, baik dari tempat produksi seperti dapur maupun sumber air yang dipakai.

"Kalau teknis pengawasannya, bayangkan saja bagaimana mengawasi warung satu-satu, bagaimana mencuci piring, susah. Jadi harus dari awal," tutur dia, merespons masalah pengawasan kebersihan di gerai bisnis makanan siap saji tersebut. Sementara di Indonesia, kata dia, sarat mendirikan restoran masih longgar.

Ditanya perihal pengawasan kebersihan untuk restoran, seperti kasus Sec Bowl, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, tak berkomentar. "Itu tadi sudah banyak disampaikan," kata Taruna, seusai melakukan pertemuan tertutup bersama Teten tentang percepatan proses izin edar bagi produk UMKM.

Praktisi kesehatan masyarakat, Ngabila Salama, mengatakan resto semacam Sec Bowl harus punya standar operasional dan prosedur atau SOP dan izin layak higienis atau layak sehat dari Dinas Kesehatan. Menurut dia, Sec Bowl bisa diperiksa jika tak memiliki izin tersebut. "Seharusnya punya sebagai syarat," kata dia, saat dihubungiTempopada, Jumat, 20 September 2024.

Perihal terbongkarnya kasus Sec Bowl ini, Ngabila meminta supaya Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Lingkungan Hidup sama-sama turun lapangan memastikan restoran-restoran ini sudah memiliki izin bersih dan bebas dari penyakit. "Cek bagaimana SOP higienitas," tutur dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengatakan tengah mencari solusi membuat kebijakan melindungi pasar Indonesia dari serbuan produk luar negeri. Upaya ini demi melindungi produk usaha mikro kecil dan menengah(UMKM) dalam negeri dari serbuan produk luar negeri yang mudah masuk.

"Sehingga standardisasi dalam negeri itu bisa menjadi satu kebijakan melindungi UMKM kita supaya tidak diserbu oleh produk luar yang mudah masuk," kata Teten, seusai rapat bersama Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, di Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 20 September 2024.

Teten menjelaskan, hal lain yang dibahas mengenai kebijakan memudahkan produk UMKM masuk ke luar negeri. Dia mencontohkan kesulitan produk UMKM menjangkau pasar luar negeri. Misalnya, produk pisang mau dikirim ke luar membutuhkan 21 sertifikat. Selain itu setiap enam bulan harus ada penyesuaian 3 sertifikat.

"Padahal mereka di Jepang, Eropa, enggak punya kebun pisang. Jadi, mereka sebenarnya tidak terganggu dengan produk kita. Tapi kenapa mereka begitu ketat," tutur Teten.

Selain kebijakan yang masih menyulitkan UMKM, dia mencontohkan hal lain, seperti sarang burung walet yang mau dijual ke Cina langsung masuk daftar negatif atau terlarang. "Padahal mereka impor bahan baku dari kita banyak. Nah, itu salah satu bentuk proteksi mereka terhadap pasar kita," ucap dia.

Padahal, Teten berujar, produk dari Cina leluasa masuk ke Indonesia. Baik itu dijual melalui platform digital. Sehingga dalam pertemuan dengan BPOM, kata dia, juga membahas persoalan pengawasan yang perlu dilakukan secara ketat. "Nah, kita perlu ada pengawasan lebih ketat," ujar dia.

Kepala BPOM Taruna Ikrar, mengatakan memiliki komitmen besar menjadikan UMKM untuk pasar dalam negeri. Menurut dia, potensi UMKM saat ini 1,7 juta bahkan mempunyai potensi lapangan pekerjaan bisa mencapai 3,4 juta. "Dari situ ada ratusan ribu potensi UMKM untuk kita berdayakan," ucap dia.

Menurut Taruna, UMKM berupa pangan olahan sekitar 6 ribu. "Dari total ada yang menengah, besar itu sekitar 10 ribu. Jadi tentu masih sangat banyak potensi yang kita bisa berdayakan. Adapun UMKM yang berhubungan dengan obat tradisional, suplemen, jamu-jamuan, termasuk kosmetik, kita yang terdaftar di BPOM ada 1.700 UMKM. Dia memastikan itu bisa meningkat menjadi puluhan ribu.

Dari situ, Taruna mengatakan BPOM perlu bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM supaya bisa memaksimalkan pemberdayaan UMKM yang dimulai dengan kemudahan pengurusan perizinan terdaftar di BPOM. Alasannya jangkauan ke UMKM belum maksimal karena unit pelaksana teknis lembaga ini baru berdiri di 76 kota di seluruh Indonesia. "Sementara kota kita hampir 600," tutur dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengatakan tengah mencari solusi membuat kebijakan melindungi pasar Indonesia dari serbuan produk luar negeri. Upaya ini demi melindungi produk usaha mikro kecil dan menengah(UMKM) dalam negeri dari serbuan produk luar negeri yang mudah masuk.

"Sehingga standardisasi dalam negeri itu bisa menjadi satu kebijakan melindungi UMKM kita supaya tidak diserbu oleh produk luar yang mudah masuk," kata Teten, seusai rapat bersama Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, di Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 20 September 2024.

Teten menjelaskan, hal lain yang dibahas mengenai kebijakan memudahkan produk UMKM masuk ke luar negeri. Dia mencontohkan kesulitan produk UMKM menjangkau pasar luar negeri. Misalnya, produk pisang mau dikirim ke luar membutuhkan 21 sertifikat. Selain itu setiap enam bulan harus ada penyesuaian 3 sertifikat.

"Padahal mereka di Jepang, Eropa, enggak punya kebun pisang. Jadi, mereka sebenarnya tidak terganggu dengan produk kita. Tapi kenapa mereka begitu ketat," tutur Teten.

Selain kebijakan yang masih menyulitkan UMKM, dia mencontohkan hal lain, seperti sarang burung walet yang mau dijual ke Cina langsung masuk daftar negatif atau terlarang. "Padahal mereka impor bahan baku dari kita banyak. Nah, itu salah satu bentuk proteksi mereka terhadap pasar kita," ucap dia.

Padahal, Teten berujar, produk dari Cina leluasa masuk ke Indonesia. Baik itu dijual melalui platform digital. Sehingga dalam pertemuan dengan BPOM, kata dia, juga membahas persoalan pengawasan yang perlu dilakukan secara ketat. "Nah, kita perlu ada pengawasan lebih ketat," ujar dia.

Kepala BPOM Taruna Ikrar, mengatakan memiliki komitmen besar menjadikan UMKM untuk pasar dalam negeri. Menurut dia, potensi UMKM saat ini 1,7 juta bahkan mempunyai potensi lapangan pekerjaan bisa mencapai 3,4 juta. "Dari situ ada ratusan ribu potensi UMKM untuk kita berdayakan," ucap dia.

Menurut Taruna, UMKM berupa pangan olahan sekitar 6 ribu. "Dari total ada yang menengah, besar itu sekitar 10 ribu. Jadi tentu masih sangat banyak potensi yang kita bisa berdayakan. Adapun UMKM yang berhubungan dengan obat tradisional, suplemen, jamu-jamuan, termasuk kosmetik, kita yang terdaftar di BPOM ada 1.700 UMKM. Dia memastikan itu bisa meningkat menjadi puluhan ribu.

Dari situ, Taruna mengatakan BPOM perlu bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM supaya bisa memaksimalkan pemberdayaan UMKM yang dimulai dengan kemudahan pengurusan perizinan terdaftar di BPOM. Alasannya jangkauan ke UMKM belum maksimal karena unit pelaksana teknis lembaga ini baru berdiri di 76 kota di seluruh Indonesia. "Sementara kota kita hampir 600," tutur dia.

Jakarta -

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki resmikan pabrik cokelat Pipiltin. Pabrik pengolahan cokelat asli Indonesia ini menandai keberadaan industri cokelat lokal.

Di tengah perubahan iklim global yang memicu kenaikan harga cokelat dunia hingga tiga kali lipat, Indonesia masih dikenal punya cokelat single origin berkualitas. Seperti yang diproduksi Pipiltin Cocoa lebih dari 10 tahun.

Dalam acara peresmian pabrik yang berlokasi di Gunungsindur, Bogor kemarin (25/7) digelar sebuah diskusi menarik. Bertema 'Penguatan Rantau Pasok Fine Flavour Cocoa dalam Perkembangan Pasar dan Biji hingga Cokelat Batangan'.

Diskusi yang dihadiri para pemangku kepentingan dari hulu dan hilir ini menghadirkan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Tissa Aunilla dan Irvan Helmi sebagai co-founder Pipiltin Cocoa, Agung Widiastuti, Direktur Yayasan Kalimanjari, Prof Dr.Charlie Danny Heatubun, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Papua Barat.

Gita Syahrani sebagai Ketua Dewan Pengurus Koalisi Ekonomi Membumi membuka diskusi dengan pemaparan kondisi industri cokelat Indonesia saat ini. Mulai dari pembinaan petani hingga pelestarian lingkungan bersama petani cokelat.

Peresmian Pabrik Cokelat Pipiltin Cocoa Gunungsindur Foto: Detikfood

Sementara Pipiltin Cocoa tak ingin hanya sekedar jadi produsen karena dari awal didirikan ingin berperan lebih. 'Kami ingin menjadi platform agregasi untuk perkembangan cokelat Indonesia,' ungkap Tissa Aunilla Co-Founder Pipiltin Cocoa.

Karena fakta di lapangan petani cokelat yang sudah menanam cokelat selama 20 tahun belum pernah makan cokelat. Pada tahun 2013 juga didapati cokelat Swiis yang beredar memakai cokelat dari Jember.

'Karena itu kami ingin petani cokelat mengenal konsumennya. Juga menguatkan rantai pasok dari hulu hingga hilir agar makin kuat berkolaborasi,' tambah Irvan Helmi, Co-Founder Pipiltin Cocoa.

Peresmian Pabrik Cokelat Pipiltin Gunungsindur Foto: Detikfood

Direktur Yayasan Kalimajari Agung Widiastuti juga bersyukur karena bermitra dengan Pipiltin sejak 2014. Hasil panen Koperasi Kakao Kerta semaya Samaniya rutin dibeli Pipiltin dengan harga layak.

Sementara itu Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki mengapresiasi Pipiltin yang sukses melakukan hilirisasi biji kakao. Saati ini biji kakao yang jadi bahan utama olahan cokelat sedang mengalami krisis karena turunnya pasokan dari Afrika.

Industri fine flavour cocoa sedang berkembang yang sebagian besar berupa produk cokelat artisan. Hal ini didukung dengan tumbuhnya kelas menengah dan gaya hidup masyarakat Indonesia.

'Jangan sampai market dalam negeri dikuasai asing. Sebaiknya kuasai dulu market dalam negeri baru ekspor. Karena itu supply chain perlu dijaga. Penting membentuk holding antar koperasi,' ungkap Teten Masduki.

Peresmian Pabrik Cokelat Pipiltin Cocoa Gunungsindur Foto: Detikfood

Masalah pembiayaan yang sering jadi hambatan petani dan industri cokelat lokal bisa didukung oleh pembiayaan lembaga. Seperti bank, Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) KUMKM hingga bursa efek Jakarta (BEJ)

Pabrik Pipiltin Cocoa kedua ini menempati lahan seluas 1.000 meter persegi dengan kapasitas produksi 240 kg per jam. Menggunakan mesin tempering dan molding cokelat terbaru. Proses mulai dari pemanggangan biji kokao, hingga menjadi produk cokelat dan pengemasan dilakukan di pabrik ini.

(odi/odi)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendukung pembentukan satgas pengendalian impor ilegal yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Teten menilai pembentukan satgas ini penting lantaran sebagian besar impor ilegal adalah barang konsumsi yang bisa mengganggu tumbuh kembang Industri Kecil Menengah (IKM) dalam negeri.

"Kami sangat berkepentingan karena memang kalau arus barang impor terlalu mudah yang terpukul bukan hanya industri manufaktur tapi juga IKM," kata Teten usai agenda Pasar Rakyat untuk UMKM Indonesia di JCC Senayan, Senin (22/7).

Untuk itu, pihaknya sangat mendukung pembentukan satgas yang melibatkan 11 Kementerian dan Lembaga ini.

Ia bilang dalam pengendalian impor tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian, namun memang perlu melibatkan Kementerian teknis misalnya Kemendag dan Kemenperin yang turut mengatur kuota dan rekomendasi.

"Kebijakan impor memang di Kemenko Perekonomian tapi teknis soal kuota dan rekomendasi itu kan di Kemendag dan Kemenperin," urainya.

Diketahui, pembentukan satgas termaktub dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 932 Tahun 2024 tertanggal Kamis 18 Juli 2024.

Sesuai dengan tujuannya, satgas barang impor ilegal menjalankan tugas terkait permasalahan tata niaga impor.

Satgas ini juga akan melakukan pemeriksaan, perizinan usaha, atau persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, seperti standar, SNI, dan pajak.

"Kami juga melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha terkait dengan dugaan pelanggaran, tentu tindak hukum sesuai berdasarkan ketentuan peraturan yang diberlakukan,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Jumat (19/7).

Setidaknya ada tujuh komoditas yang menjadi pengawaan utama satgas ini yakni tekstil dan produk tekstil (TPT) lainnya, elektronik, alas kaki, produk kecantikan, pakaian, dan keramik.