MEDAN, iNews.id - Mantan BupatiKabupaten Batu BaraZahir masuk daftar pencarian orang (DPO) Polda Sumatera Utara. Dia diburu lantaran tidak memenuhi dua kali panggilan sebagai tersangka dugaan korupsi.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, saat ini mereka telah mengerahkan tim untuk mencari keberadaan Zahir. Polisi pun meminta masyarakat melapor jika mengetahui keberadaannya.

"Kepada masyarakat yang mengetahui, diminta segera menginformasikan kepada polisi," ujar Hadi, Jumat (2/8/2024).

Diketahui, penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Sumut menerbitkan surat DPO kepada Zahir setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus suap PPPK di Kabupaten Batu Bara Tahun 2023. Dia ditetapkan sebagai tersangka setelah dua kali mangkir menghadiri panggilan pemeriksaan.

Awal Juli lalu penyidik melakukan pemanggilan terhadap Zahir sebagai tersangka namun tidak dihadirinya. Kemudian dilakukan pemanggilan kedua Kamis 25 Juli 2024, Zahir pun kembali mangkir.

Dalam kasus dugaan suap PPPK di Kabupaten Batu Bara, penyidik sejauh ini sudah menetapkan 6 orang tersangka. Lima orang di antaranya sudah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), termasuk adik kandung Zahir bernama Faisal.

Kemudian ada Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Batu Bara berinisial AH, Sekretaris Disdik DT, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Disdik RZ dan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Batu Bara berinisial MD.

Kelima tersangka itu dan berkas perkaranya sudah dilimpahkan dari Polda Sumut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut pada Selasa 23 Juli 2024. Mereka juga telah menjalani masa penahanan pertama hingga 11 Agustus 2024 di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan.

Sementara, Zahir telah mengajukan upaya hukum praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Medan atas penetapan tersangka terhadapnya. Upaya hukum praperadilan itu terdaftar dengan nomor: 40/Pid.Pra/2024/PN Mdn tertanggal 17 Juli 2024 dengan Kapolri, Kapolda Sumut dan Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut sebagai termohon.

Untuk diketahui, besaran jumlah uang yang diterima dalam seleksi PPPK Kabupaten Batu Bara ini mencapai lebih dari Rp2 miliar. Uang tersebut telah dititipkan di Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) melalui Kejaksaan Negeri Batubara.

Para tersangka dalam perkara itu, dijerat dengan Pasal 12 Huruf E Atau Pasal 11 UU Nomor 31 Thn 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP.

Editor: Donald Karouw