Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyebut Kaesang Pangarep masih memiliki mendaftarkan Pilkada 2024 jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak segera menerbitkan PKPU baru sebelum 27 Agustus 2024.

Dilansir dalam unggahan media sosialnya, Jimly mengatakan sebelum Peraturan KPU ditetapkan dalam rangka tindaklanjut putusan MK, Peraturan KPU yang brlaku adalah Peraturan KPU pascaputusan MA.

"Jika sampai, 27-8-24, belum ada PerKPU baru berarti Kaesang penuhi syarat & jika tanggal 27 mendaftar, dia tidak dapat lagi dianulir karena PerKPU-nya telat," ujar Jimly dalam unggahannya di X pada Jumat (23/8/2024).

Sebelumnya, MK telah mengeluarkan ultimatum terhadap KPU agar syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon peserta pilkada.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua MK Saldi Isra saat memutuskan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Selasa (20/8/2024).

Awalnya, Saldi menegaskan bahwa semua persyaratan calon kepala daerah pada Pasal 7 UU Pilkada harus segera dipenuhi sebelum penetapan calon kepala daerah.

"Dalam hal ini, semua syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 10/2016 harus dipastikan telah terpenuhi sebelum penyelenggara, in casu KPU, menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah,” ujar Saldi Isra di MK, Selasa (20/8/2024).

Salah satu persyaratannya, dalam Pasal 7 huruf e UU Pilkada menyatakan batas usia untuk calon gubernur dan wakilnya paling rendah 30 tahun. Sementara, untuk calon bupati, wali kota dan wakilnya berusia paling rendah 25 tahun.

Saldi juga menegaskan bahwa secara tekstual, norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada adalah benar tidak mencantumkan secara eksplisit ihwal frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon”.

Dengan demikian, MK menetapkan bahwa syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon peserta pilkada oleh KPU.

"Jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan Mahkamah a quo, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud, berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah," pungkas Saldi.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia memberi sinyal bahwa pintu bagi putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep untuk maju di PilkadaJawa Tengah 2024 telah tertutup rapat.

Doli menjelaskan, DPR dan KPU akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.70/PUU-XXII/2024 yang menyatakan syarat usai minimal kepala daerah berlaku saat penetapan calon. Oleh sebab itu, Kaesang yang saat ini belum berumur 30 tahun berpotensi gagal maju Pilkada.

Apalagi, DPR gagal mengesahkan revisi UU Pilkada yang isinya menganulir isi putusan MK tersebut, Kamis (22/8/2024). Rencananya, Komisi II DPR, KPU beserta perwakilan pemerintah lainnya akan menggelar rapat pekan depan untuk membahas rancangan Peraturan KPU (PKPU) yang mengikuti tafsir putusan MK secara keseluruhan.

"Saya kira kan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi artinya kita sudah tahu peraturan perundangan mana yang dipergunakan. Saya kira KPU juga termasuk seluruhnya penyelenggara pemilu mereka membuat peraturan turunnya berdasarkan undang-undang yang berlaku itu dan itu berlaku buat siapa saja yang punya keinginan, yang punya niat untuk menjadi calon kepala daerah," jelas Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Untuk diketahui, Kaesang sebelumnya masuk ke dalam bursa calon kepala daerah Jawa Tengah yang bakal diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM). Golkar merupakan salah satu partai politik (parpol) yang juga menjadi bagian koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming itu.

Menurut Doli, koalisinya berisi parpol yang memahami Indonesia adalah negara hukum.

"Koalisi Indonesia Maju, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Demokrat, PSI, kemudian PBB, kemudian Gelora, dan lain-lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, paham betul bahwa kita harus berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku," lanjut politisi asal daerah pemilihan Sumatra Utara itu.

Sebagai informasi, MK melalui putusan No.70/PUU-XII/2024 menolak gugatan soal syarat usai calon kepala daerah atau gubernur dan wakil gubernur. Dalam putusannya, MK menyatakan syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi saat penetapan pasangan calon peserta Pilkada oleh KPU.

Hal itu berbeda dengan putusan Mahkamah Agung (MA) No.23 P/HUM/2024 sebelumnya yang membatalkan ketentuan syarat usia calon gubernur dan wakilnya minimal 30 tahun, dan bupati/wali kota serta wakilnya minimal 25 tahun, ketika pendaftaran.

Melalui putusan MA, syarat usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur serta bupati/wali kota dan wakilnya berlaku ketika dilantik, bukan saat pendaftaran.

Tidak hanya itu, MK turut menerbitkan putusan No.60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik (parpol) maupun gabungan parpol. Melalui putusan itu, MK menyatakan suara sah parpol maupun gabungan parpol yang diperoleh di Pemilu menjadi syarat untuk mencalon kepala daerah, bukan kepemilikan kursi di DPRD.

Bisnis.com, JAKARTA - Koalisi Indonesia Maju (KIM) memastikan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep tidak maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah.

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengeklaim bahwa Kaesang sudah tidak dimajukan lagi di Pilkada Jawa Tengah bahkan sejak sebelum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.70/PUU-XXII/2024.

Seperti diketahui, putusan MK itu menyatakan syarat usia calon kepala daerah berlaku saat pendaftaran. Putusan itu berbeda dengan putusan Mahkamah Agung (MA) No.23 P/HUM/2024 sebelumnya yang menyatakan syarat usia calon kepala daerah pada saat pelantikan.

Dasco mengungkap, KIM memutuskan untuk mengusung bakal pasangan calon Komjen Pol. Ahmad Luthfi dan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin.

"Jadi memang, ini jujur ya. Sebelum ada keputusan JR [judicial review] MK kita sudah berembuk untuk kemudian memang akan memasangkan di Jateng itu Pak Luthfi dengan Gus Yasin," tuturnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Dasco mengakui bahwa Kaesang sebelumnya masuk dalam bursa calon kepala daerah di Jawa Tengah. Menurutnya, ada berbagai aspirasi yang masuk untuk mengusung Ketua Umum PSI itu sebagai calon wakil gubernur untuk Luthfi.

Namun, dia menyebut batalnya Kaesang untuk diusung KIM bukan karena putusan MK karena keputusan mengusung Taj Yasin sudah sebelum waktu putusan MK.

"Ya memang, memang [sebelum 20 Agustus]. Memang itu kan ada aspirasi waktu itu tapi sudah diputuskan begitu," ujarnya.

Untuk diketahui, sebelumnya pintu bagi Kaesang untuk maju Pilkada Jateng semakin tertutup usai DPR gagal mengesahkan revisi UU Pilkada. Isi beleid itu tidak mengakomodasi putusan MK No.70/PUU-XXII/2024 karena diputusan untuk merujuk pada Putusan MA No.23 P/HUM/2024.