Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta periksa semua orang yang terindikasi terlibat dalam dugaan rasuah, termasuk putri dan menantu Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu serta Bobby Nasution. Nama keduanya muncul di persidangan mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate, Rabu, 31 Juli 2024.

“Pertama prinsip dasarnya semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, ketika nama mereka disebut di dalam persidangan, wajib bagi KPK melakukan pendalaman apa peran dari Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution,” ujar Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman, Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2024.

Pada persidangan terungkap Kahiyang dan Bobby memiliki peran dalam pengurusan tambang di Maluku Utara. Menurut dia, Bobby dan Kahiyang juga perlu mengklarifikasi fakta persidangan ini agar menjadi jelas dan terang benderang.
“Untuk menjamin hak asasi dari Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu agar tidak terjadi pembunuhan karakter, itu akan terungkap secara jelas,” ujar Zaenur.

Menurut dia, KPK juga dapat melakukan pengumpulan dan investigasi tambahan agar kasus yang menyeret anak Presiden ini menjadi terang benderang.

“Kalau tidak ada relevansinya, Majelis Hakim bisa memberi petunjuk kepada KPK untuk mendalaminya di luar persidangan gitu, dan di luar persidangan kan bisa dilakukan pengumpulan data dan investigasi lebih lanjut sehingga terang semuanya” ungkap Zaenur.

Dia pun percaya pimpinan KPK saat ini bisa menjaga independensinya dalam menangani perkara. Apalagi, KPK tengah berbenah diri setelah diterpa berbagai masalah internal.

"Menurut saya ini momentum bagi pimpinan KPK periode saat ini untuk menunjukkan kepada publik mereka bebas dari campur tanpa kekuasaan mana pun, termasuk dari campur tangan kekuasaan Presiden,” tegas Zaenur.

Baca Juga: Disebut soal Blok Medan di Sidang Suap Mantan Gubernur Malut, Ini Respons Bobby Nasution

Sebelumnya, nama Kahiyang dan Bobby disebut dalam persidangan dugaan suap yang menjerat Abdul Gani Kasuba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate, Rabu, 31 Juli 2024. Dalam persidangan itu, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Kadis ESDM) Provinsi Malut, Suryanto Andili, sebagai saksi.

(AZF)

Jakarta: Nama Wali Kota Medan Bobby Nasution disebut dalam sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba (AGK). Bobby dikaitkan dengan dugaan kepemilikan tambang di Malut yang disebut 'Blok Medan'.

Bobby enggan menanggapi serius penyebutan nama dirinya dalam persidangan. Ia merasa tidak etis untuk ikut mengomentari hal tersebut.

"Itu hasil sidang ya, hasil sidang. Saya rasa walaupun pun dikomentari dalam hal seperti ini, saya (merasa) nggak etis," kata Bobby Nasution di Medan, Sabtu 3 Agustus 2024.
Bobby mempersilakan namanya disebut dalam persidangan. Ia siap mengikuti apa yang menjadi putusan persidangan.

Baca juga: PKS Resmi Usung Bobby Nasution-Surya di Pilgub Sumut

"Silakan saja di persidangan, apapun yang disebutkan saya ikut saja yang di persidangan," ujar Bobby.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Ternate menghadirkan Kepala Dinas ESDM Malut Suryanto Andili dalam kasus suap pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menjerat AGK, Rabu 31 Juli 2024. Dalam persidangan, Suryanto mengungkap istilah 'Blok Medan'.

Istilah ini sering diungkap AGK dan disampaikan Suryanto dalam persidangan. Suryanto menjelaskan Blok Medan itu merujuk pada Bobby.

"Kalau tidak salah itu (istilah Blok Medan) Bobby Nasution," ujar Suryanto.

Di sisi lain, AGK menjelaskan Blok Medan itu merujuk pada istri Bobby yang juga putri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kahiyang Ayu. AGK menyebut Blok Medan digunakan saat pengurusan izin tambang di Halmahera.

"Itu milik istri Wali Kota Medan, istrinya Bobby,” kata AGK.

(DHI)