JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar mengungkapkan bahwa empat saksi dari kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR), menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Jumat (8/11/2024).

“Empat saksi lainnya juga sedang dilakukan pemeriksaan di Kejati Jawa Timur, yaitu LH suami dari LR, HS anak dari LR, AL sopir dari LR, dan A tim kuasa hukum dari LR,” kata Harli di Kejagung, Jakarta.

Harli menjelaskan, pemeriksaan terhadap keempat saksi tersebut bertujuan untuk menggali keterlibatan LR dalam dugaan kasus suap yang melibatkan vonis terdakwa Ronald Tannur.

“Keempat saksi yang diperiksa di Kejati Jatim untuk melihat bagaimana pengetahuan mereka, apa yang mereka ketahui, apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka rasakan terkait dengan peran dari para tersangka, termasuk LR,” jelasnya.

Lebih lanjut, Harli menambahkan, pemeriksaan ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian terhadap para tersangka, baik LR maupun tiga oknum hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya, Harli juga menginformasikan bahwa LR menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung Jakarta pada hari yang sama.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menggali keterlibatan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar (ZR).

“Satu orang saksi diperiksa di Kejaksaan Agung atas nama LR,” ujarnya.

Kemarin, empat saksi yang diperiksa terkait dengan keterlibatan LR dalam vonis Ronald Tannur terdiri dari, SW selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, SNK selaku Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) (Security) pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan dua Tim Kuasa Hukum Ronald Tannur dari Lisa Associates & Legal Consultant, KW dan SG

“Kalau kemarin ada dua dari kuasa hukum LR juga ada dari pengadilan, dari panitera ya, nah diperiksa juga di sana,” ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar (ZR), Handika Honggowongso, memberikan tanggapan terkait pernyataan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyebut bahwa kliennya mengaku menerima uang hampir Rp 1 triliun dari pengurusan perkara di MA.

Handika mengungkapkan, pihaknya menghormati pernyataan yang disampaikan oleh Kejagung.

Namun, ia menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut mengenai hal tersebut karena dianggap sebagai materi penyidikan.

"Kami hormati pernyataan Kejagung tersebut, tapi tidak elok kami menanggapi dan mengumbar pernyataan soal materi penyidikan pihak penyidik," kata Handika kepada Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Handika menegaskan, akan ada waktu untuk menguji hasil penyidikan Kejagung terkait informasi tersebut.

"Akan ada tempat dan waktunya untuk menguji benar tidaknya hasil pemeriksaan penyidik Kejagung," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar menjelaskan, tersangka ZR mengakui bahwa uang dan emas yang disita dalam penyidikan, merupakan hasil dari pengurusan perkara.

"Itu pengakuannya yang menyatakan bahwa uang dan emas itu merupakan hasil dari pengurusan perkara," kata Harli.

Sebagai informasi, saat ini Kejagung tengah melakukan pemeriksaan secara maraton terkait kasus gratifikasi atau suap yang melibatkan terdakwa Ronald Tannur.

Ronald Tannur sebelumnya divonis bebas di tingkat pertama setelah melakukan penganiayaan yang berujung pada kematian kekasihnya, Dini Sera Afrianti.

ZR diduga memainkan peran penting dalam putusan vonis bebas Ronald Tannur dengan mengenalkan pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR), kepada pejabat Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Tujuan dari pengenalan tersebut adalah untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan kasus Ronald Tannur.

Dalam kasus ini, tiga orang hakim PN Surabaya yang memvonis Ronald Tannur dan LR juga menjadi tersangka dalam perkara ini.

Adapun ZR juga diketahui telah mengurus banyak perkara di tingkat kasasi MA sejak 2012.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor (SHB) tidak diketahui keberadaannya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Sahbirin Noor terjerat kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel.

Hal itu pun sudah disampaikan Lembaga Antirasuah saat menyampaikan jawaban dalam sidang lanjutan praperadilan yang diajukan Sahbirin pada Selasa (5/11/2024) kemarin.

"Dalam sidang tersebut, KPK menyampaikan, hingga saat persidangan ini berlangsung, SHB tidak diketahui keberadaannya, meskipun KPK telah melakukan upaya pencarian ke beberapa lokasi," kata Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo melalui keterangan tertulisnya, Rabu (6/11/2024).



Budi menyatakan, Sahbirin tidak menunjukkan batang hidungnya meski telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Sahbirin juga tidak terlihat dari sejumlah lokasi yang digeledah tim penyidik Komisi Antirasuah, mulai dari kantor, rumah dinas, maupun rumah pribadinya. Diduga, lokasi yang digeledah itu menjadi tempat persembunyian Sahbirin.

Budi melanjutkan, Sahbirin juga tidak tampak melakukan kegiatan dinasnya selaku Gubernur meski dirinya belum dilakukan penahanan.

"SHB selaku Gubernur Kalimantan Selatan tidak melakukan aktivitas sehari-hari di kantor sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya," ujarnya.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa SHB selaku Tersangka secara jelas telah melarikan diri atau kabur, yaitu sejak dilakukan serangkaian tindakan tangkap tangan oleh KPK pada tanggal 6 Oktober 2024," sambungnya.

Akan hal itu, Budi menyatakan praperadilan yang diajukan Sahbirin seharusnya tidak dapat diterima. Pasalnya, Sahbirin sebagai pemohon tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak sesuai dengan ketentuan SEMA No. 1/2018.

"Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh SHB selaku Tersangka yang melarikan diri, mengandung cacat formil dan sudah sepatutnya Permohonan Praperadilan a quo ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)," ujarnya.

Jakarta: Meirizka Widjaja saat ini menjadi sorotan publik karena keterlibatannya dalam kasus suap yang melibatkan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Meirizka, ibu dari Ronald Tannur, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini dan saat ini ditahan di Rutan Kelas I Surabaya. Ini profilnya.

Sosok Meirizka Widjaja

Meirizka Widjaja adalah istri dari Edward Tannur, seorang politisi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi PKB periode 2019-2024

Meirizka cukup dikenal di NTT, dan bersama suaminya, mereka tinggal di Atambua, NTT. Mereka memiliki tiga anak, salah satunya adalah Ronald Tannur yang kini kembali ditahan setelah kasus suap ini terungkap.
Dalam kehidupan pribadinya, Meirizka adalah lulusan SMAK Petra Pagi dan Universitas Surabaya. Di media sosial, ia memiliki akun Instagram dengan nama @meirizkawidjaja, namun saat ini akun tersebut telah dikunci sehingga tidak bisa diakses oleh publik.

Meirizka juga diketahui aktif dalam kegiatan sosial di NTT, sering terlibat dalam kegiatan kemanusiaan dan membantu masyarakat setempat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kronologi Kasus Suap

Kasus ini bermula ketika Ronald Tannur, anak Meirizka, dinyatakan bebas oleh majelis hakim PN Surabaya, meskipun ada bukti kuat terkait keterlibatannya dalam penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Dini Sera.

Belakangan terungkap bahwa pembebasan tersebut disebabkan oleh suap sebesar Rp3,5 miliar yang diberikan Meirizka Widjaja melalui kuasa hukum Ronald, Lisa Rahmat, kepada majelis hakim yang menangani kasus tersebut.

Meirizka pertama kali menghubungi Lisa Rahmat untuk menjadi kuasa hukum anaknya pada Oktober 2023.

Dalam beberapa pertemuan di Surabaya, mereka membahas langkah-langkah untuk membebaskan Ronald, yang pada akhirnya memerlukan dana sebesar Rp3,5 miliar.

Awalnya, Meirizka memberikan uang sebesar Rp1,5 miliar, kemudian menambah Rp2 miliar setelah vonis bebas dijatuhkan. Uang tersebut digunakan untuk menyuap tiga hakim PN Surabaya yang menangani perkara anaknya.

Selain itu, Meirizka juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain terkait proses hukum anaknya, termasuk menghubungi seorang mantan pejabat Balitbang Diklat Kumdil MA untuk mendapatkan akses dan rekomendasi dalam menangani kasus tersebut.


Gambar: Ronald Tanur (Kanan) ditangkap polisi. Kejaksaan Agung

Namun, setelah kasus suap ini terbongkar, Ronald Tannur kembali ditangkap pada 27 Oktober 2024 dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara.

Penangkapan kembali Ronald menandai titik balik dalam proses hukum yang sebelumnya sempat diwarnai oleh intervensi dan suap.

Hukuman lima tahun penjara yang dijatuhkan kepada Ronald dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakannya yang menyebabkan kematian Dini Sera.

Status Hukum Meirizka Widjaja

Gambar: Meirizka Widjaja, 4 November 2024. (Dok. MetroTV/Valerie Budianto?)

Meirizka Widjaja ditetapkan sebagai tersangka pada 4 November 2024 dan saat ini ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Surabaya cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Ia diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 6 ayat 1 huruf a jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Upaya Meirizka untuk menyuap demi kebebasan anaknya berakhir dengan penetapan status tersangka dan penahanan oleh pihak Kejaksaan.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena mencerminkan praktik korupsi dalam sistem peradilan yang seharusnya menegakkan keadilan tanpa intervensi pihak manapun.

Meirizka menghadapi ancaman hukuman berat jika terbukti bersalah. Pihak Kejaksaan juga tengah memeriksa aliran dana yang digunakan untuk suap tersebut guna mengungkap keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.

Baca Juga:
Fakta-Fakta Ibu Ronald Tannur Meirizka Widjaja Jadi Tersangka Kasus Suap
Ibu Ronald Tannur Jadi Tersangka Kasus Suap Vonis Bebas Putranya


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

Jakarta: Dalam pengembangan kasus suap terkait vonis bebas Ronald Tannur, penyidik berhasil menguak peran jaringan pertemanan dan komunikasi intensif antarpihak dalam mengatur jalannya kasus tersebut. Pengungkapan ini memberi gambaran lebih jelas mengenai bagaimana hubungan pribadi digunakan untuk memengaruhi proses hukum.

Menurut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Abdul Qohar, Meirizka Widjaja—ibu dari Ronald Tannur—diketahui pertama kali menghubungi LR (Lisa Rahmat), yang merupakan teman lama sekaligus seorang penasihat hukum, untuk meminta bantuan hukum dalam menangani kasus Ronald.

“Tersangka MW, ibu Ronald Tannur, awalnya menghubungi LR untuk meminta kesediaan yang bersangkutan menjadi penasihat hukum Ronald Tannur,” ujar Qohar, Senin 4 November 2024.
Hubungan pertemanan antara Meirizka Widjaja dan Lisa Rahmat sudah terjalin cukup lama. Selain itu, Ronald Tannur dan anak dari Lisa Rahmat ternyata pernah bersekolah di tempat yang sama, sehingga keduanya sudah saling mengenal sejak lama. Hal ini memperkuat dasar Meirizka Widjaja untuk meminta bantuan Lisa Rahmat dalam perkara putranya.

Pertemuan Awal

Meirizka Widjaja kemudian bertemu dengan Lisa Rahmat di sebuah kafe di Surabaya. Pertemuan tersebut kemudian berlanjut di kantor Lisa pada 6 Oktober 2023, di mana mereka membahas pengurusan perkara yang membutuhkan dukungan finansial. Dalam pertemuan itu, Lisa Rahmat diduga meminta Meirizka untuk menyiapkan sejumlah dana agar dapat menjalankan strategi persidangan demi hasil yang diinginkan.

“MW (Meirizka Widjaja) bertemu LR di kafe di Surabaya dan membicarakan lebih lanjut di kantor LR. Di situ LR menyampaikan ada biaya yang perlu dikeluarkan untuk pengurusan perkara Ronald Tannur,” lanjut Qohar.

Tak berhenti di situ, Lisa Rahmat kemudian melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar (ZR). Mereka berdua juga sudah kenal lama.

"LR meminta kepada ZR agar diperkenalkan kepada Pejabat di Pengadilan Negeri Surabaya dengan inisial R dengan maksud untuk memilih Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tannur. LR meminta kepada ZR minta tolong agar diperkenalkan ke seorang tadi dengan maksud supaya dapat memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur," jelas Qohar.

Dalam perencanaan tersebut, LR dan ZR berusaha memanfaatkan hubungan pribadi mereka dengan pejabat di Pengadilan Negeri Surabaya agar majelis hakim yang menangani kasus Ronald dapat diatur sesuai kepentingan pihak-pihak tersebut. Dengan jalur komunikasi ini, diharapkan bahwa hakim yang dipilih akan lebih bersikap lunak atau memihak dalam menjatuhkan putusan.

Dana Besar untuk Menyokong Jaringan Suap

Seiring berjalannya waktu, Meirizka Widjaja dilaporkan telah mengeluarkan dana hingga Rp 3,5 miliar untuk kepentingan tersebut. Dana ini digunakan dalam beberapa tahap, baik langsung melalui LR maupun disalurkan ke majelis hakim yang menangani kasus Tannur di PN Surabaya.

LR juga menjanjikan Rp 5 miliar untuk para hakim agung di tingkat kasasi, dengan komisi Rp 1 miliar bagi Zarof Ricar yang membantu memperkenalkan Lisa kepada jaringan di MA.

Pada tahap awal, Meirizka Widjaja memberikan dana senilai Rp 1,5 miliar secara bertahap, lalu Lisa menalangi sejumlah biaya senilai Rp 2 miliar sehingga total yang dikeluarkan mencapai Rp 3,5 miliar. Uang ini dikeluarkan sampai putusan PN Surabaya terkait vonis bebas Ronald Tannur.

"Terhadap uang sebesar Rp 3,5 miliar itu menurut keterangan LR diberikan kepada majelis hakim yang menangani perkara," ujarnya.

Baca juga: Kejagung Tetapkan Ibu Ronald Tannur sebagai Tersangka


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Jakarta: Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung menetapkan Meirizka Widjaja, ibu dari Ronald Tannur, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait vonis bebas yang diterima Ronald dalam perkara pembunuhan Dini Sera. Meirizka menjadi tersangka kelima dalam pengembangan kasus permufakatan jahat mengenai suap dan gratifikasi pada penanganan perkara tersebut.

"Bahwa pada hari ini, Senin, 4 November 2024, tim penyidik JAM-Pidsus telah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap saksi MW, yaitu orang tua atau ibu dari terpidana Ronald Tannur yang dilaksanakan di Kejati Jawa Timur," ungkap Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Kejagung Abdul Qohar dalam keterangan pers di Kejagung, Jakarta, Senin 4 November 2024.

Menurut Qohar, Meirizka diduga telah menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar kepada pengacara Ronald, Lisa Rahmat, untuk mengurus persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Diketahui pula bahwa Meirizka dan Lisa telah lama saling mengenal, karena Ronald dan anak Lisa pernah satu sekolah.

Peran Suami Meirizka dalam Kasus

Abdul Qohar mengungkap bahwa suami Meirizka, Edward Tannur, mengetahui tindakan istrinya terkait dugaan permufakatan jahat ini. "Suaminya berdasarkan keterangan sampai saat ini dia mengetahui kalau istrinya berkomunikasi, berhubungan, minta tolong terkait RT kepada LR. Tetapi untuk jumlah uang, suaminya tidak tahu jumlahnya," ujar Qohar.

Modus dan Aliran Dana Suap

Hasil penyelidikan menemukan bahwa pada 5 Oktober 2023, Meirizka menemui Lisa di sebuah kafe di Surabaya untuk membahas perkara Ronald, yang dilanjutkan pertemuan keesokan harinya di kantor Lisa di Jalan Kendal Sari Raya, Surabaya. Lisa disebut meminta biaya pengurusan kepada Meirizka dalam mengurus kasus Ronald Tannur.
"Pada 6 Oktober, dalam pertemuan tersebut, LR menyampaikan pada tersangka MW ada hal-hal yang perlu dibiayai dalam pengurusan perkara Ronald Tannur dan langkah-langkah yang akan ditempuh," ujar Qohar.

Kemudian, Lisa meminta bantuan hakim Zarof Ricar untuk mengenalkannya kepada pejabat di Pengadilan Negeri Surabaya agar bisa memilih majelis yang menangani kasus Ronald.

Qohar menambahkan bahwa Meirizka telah menyerahkan uang kepada Lisa secara bertahap hingga mencapai Rp1,5 miliar. Dalam perjalanan kasus, terdapat biaya tambahan sebesar Rp2 miliar yang ditanggung oleh Lisa. Total biaya yang dikeluarkan Meirizka mencapai Rp3,5 miliar.

"Selama perkara Ronald Tannur sampai dengan putusan PN Surabaya, tersangka MW telah menyerahkan sejumlah uang kepada LR sejumlah Rp1,5 M, yang diberikan secara bertahap," jelas Qohar.

"Selain itu, LR juga menalangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai putusan PN Surabaya sejumlah Rp2 miliar sehingga total Rp3,5 miliar," tambah Qohar.

Penahanan Meirizka dan Ancaman Pasal

Usai ditetapkan sebagai tersangka, penyidik JAM-Pidsus langsung menahan Meirizka selama 20 hari di Rutan Kelas I cabang Kejati Jawa Timur. Meirizka dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 6 ayat (1) huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Kemudian, nanti akan didalami lagi apakah ada pihak yang lain terlibat. Saya sampaikan sekali lagi, siapa pun yang terkait dengan perkara korupsi ini nanti akan dimintai keterangan. Sejauh mana keterlibatannya, nanti akan kita tanyakan," ujar Qohar.

Selain Meirizka, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya, yaitu tiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur, serta Lisa Rahmat dan mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA, Zarof Ricar.

Baca juga: Kejagung Tetapkan Ibu Ronald Tannur sebagai Tersangka


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Jakarta: Langkah publik mengawasi proses Peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming di Mahkamah Agung (MA) sudah benar. Pasalnya, dikhawatirkan PK terpidana korupsi izin usaha pertambangan ini dipaksakan dengan diada-adakannya novum sehingga menghasilkan putusan ringan atau bebas.

Pakar hukum dan dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Sholehuddin mengatakan, pengawasan ini penting di tengah kasus suap yang menjerat eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar. Kabar yang berkembang makelar kasus Zarof Ricar juga diduga turut bermain di PK terpidana korupsi Mardani H Maming.

“Karena PK ini kan sudah tegas yang namanya PK itu apa, PK itu peninjauan kembali yang hanya dibatasi dengan adanya novum. Ini yang diawasi, benar-benar ada novum enggak (PK Mardani H Maming) jangan-jangan kemudian 'diada-adakan' kemudian putusan menjadi lebih ringan dan bebas,” tegas dia di Jakarta, Senin, 4 November 2024.
Sholehuddin mengingatkan, syarat peninjauan kembali (PK) sudah jelas tertera di pasal 263 ayat 2 ialah adanya novum atau keadaan baru. Atas dasar itu. kata Sholehuddin, seluruh elemen masyarakat diminta terus mengawasi peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan atau IUP Mardani H Maming hingga keluarnya putusan.

“Tentunya harus diawasi masyarakat harus mengawal terus, terutama ahli hukum, juga perlu mengawasi jangan hanya banyak berkomentar seperti tidak ada ujung pangkalnya, hanya membuat riak-riak,” jelas dia.

Baca juga: Dugaan Mafia Peradilan, PK Mardani Maming Perlu Diawasi Ketat

Sholehuddin berharap, aparat penegak hukum (APH) juga turun tangan jika memang terindikasi PK Mardani H Maming terindikasi akan dimainkan. Sholehuddin menyarankan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menelisik dugaan permainan untuk meloloskan PK terpidana korupsi izin usaha pertambangan Mardani H Maming.

“Semua perkara yang memang ada indikasi akan dimainkan harus diawasi secara ketat,” ungkapnya.

Sementara itu, Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman mendukung adanya pengusutan secara tuntas terkait kasus suap Rp 1 triliun yang menjerat eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar. Semua kasus yang diduga diatur eks Zarof Ricar perlu dibongkar, termasuk PK terpidana korupsi Mardani H Maming.

“Prinsipnya semua kasus yang diduga diatur oleh ZR perlu dibongkar dan di-review. Apakah PK Mardani Maming termasuk? Tugas penyidik kejaksaan untuk selidiki,” jelas dia.

Zaenur menyebut, pengungkapan uang Rp1 triliun yang ditemukan di kediaman Zarof Ricar juga telah menunjukkan bobroknya dunia peradilan di Indonesia. “Pengungkapan uang hampir Rp1 triliun di tempat ZR ini menunjukkan betapa bobroknya dunia peradilan ya,” lanjut Zaenur,

Sebelumnya, terpidana korupsi Mardani Maming kembali mendaftarkan PK bernomor 784/PAN.PN/W15-U1/HK2.2/IV/2024 pada 6 Juni 2024 kepada MA dengan status saat ini dalam proses pemeriksaan majelis hakim.

Padahal, pengusaha asal Kalimantan Selatan tersebut terbukti menerima suap atas penerbitan SK Pengalihan IUP OP dari PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (PT PCN) dan telah divonis 10 tahun oleh Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin dengan denda Rp500 juta.

Untuk kasus tersebut, Mardani Maming terbukti tidak menerima uang secara langsung, tetapi melalui PT Trans Surya Perkasa (TSP) yang bertugas mengutip fee di pelabuhan milik pengusaha yang mendapatkan IUP tersebut.

Mardani Maming sempat mengajukan proses banding di tingkat pertama pada Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin serta kasasi ke MA, tetapi keduanya ditolak sepenuhnya oleh majelis hakim.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Jakarta: Status kepailitan PT Hitakara diduga diwarnai rasuah. Permainan itu diduga melibatkan Hakim PN Surabaya yang juga tersangka kasus suap pengaturan vonis bebas Ronald Tanur, Heru Hanindyo.

"Kami mencurigai Heru Hanindyo juga menerima suap dalam penanganan kepailitan PT Hitakara sebagai Hakim Pengawas, padahal dirinya mengetahui ada upaya hukum yang dilakukan oleh PT Hitakara terkait kuatnya dugaan jika permohonan PKPU yang menyebabkan PT Hitakara pailit diajukan dengan dasar tagihan palsu," ujar kuasa hukum Hitakara, Livia Patricia, Selasa, 29 Oktober 2024.

Livia menyampaikan sebagai Hakim Pengawas, Heru Hanindyo tidak berhati-hati. Bahkan, dia diduga memberikan banyak ruang kepada Tim Kurator PT Hitakara meskipun ada perkara pidana lain yang berjalan terkait surat permohonan PKPU PT Hitakara yang diduga kuat memuat tagihan palsu.
PT Hitakara telah mengadukan hal tersebut ke Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Harapannya, aparat penegak hukum memeriksa Heru Hanindyo.

Sementara itu, kuasa hukum PT Hitakara, Andi Syamsurizal Nurhadi, berharap Heru Hanindyo dapat dipersangkakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dia menduga kuat bukan yang pertama kali menerima gratifikasi.

“Kami mendorong agar Heru Hanindyo dapat dipersangkakan dengan Pasal TPPU, mengingat kami menduga kuat bahwa gratifikasi dari putusan Ronald Tanur tersebut bukanlah yang pertama kalinya,” ujar Andi.

Baca Juga: Rasuah Tak Cuma Kerugian Negara, Advokat Senior Beberkan Pangkalnya

Dia mengaku mendapat informasi pada waktu menjadi Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, Heru Hanindyo disebut pernah membebaskan terdakwa kasus korupsi. "Sehingga kami meminta kepada Kejaksaan Agung dalam menangani perkara Heru Hanindyo juga dapat dipersangkakan dengan Pasal TPPU," ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

Jakarta: Masyarakat Indonesia dikejutkan dengan penemuan uang senilai hampir Rp1 triliun dan 51 kilogram emas di kediaman mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar. Pengamat Hukum dan pegiat antikorupsi Hardjuno Wiwoho menilai dunia hukum di Indonesia tengah mengalami krisis serius.

“Ketika mantan pejabat peradilan ditemukan menyimpan uang dalam jumlah fantastis, ini tidak hanya menjadi peringatan, tetapi juga ancaman bagi kredibilitas sistem hukum kita. Ini adalah cerminan bahwa ada krisis serius dalam pengawasan dan akuntabilitas pada level tertinggi peradilan,” ujar Hardjuno di Jakarta, Minggu, 27 oktober 2024.

Sebelumnya, Kejagung berhasil menemukan uang senilai hampir Rp1 triliun dan 51 kilogram emas di kediaman mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar.
Penggeledahan yang dilakukan di dua lokasi, yakni rumah Zarof di Senayan, Jakarta Selatan, dan penginapannya di Le Meridien Bali pada 24 Oktober 2024, terkait dugaan suap dalam vonis bebas Ronald Tannur.
“Yang pertama, ingin saya sampaikan, bahwa kami penyidik sebenarnya juga kaget. Tidak menduga di dalam rumah ada uang hampir Rp 1 triliun dan emas yang beratnya hampir 51 kilogram,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Abdul Qohar, Jumat, 25 Oktober 2024.

Selain mata uang rupiah, Kejagung juga menemukan lima mata uang asing lainnya, termasuk dolar Hong Kong, euro, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura yang jika dikonversikan, nilai keseluruhan uang yang diamankan mencapai Rp920,9 miliar.

Kandidat Doktor Hukum dan Pembangunan dari Universitas Airlangga (Unair) ini menegaskan kasus ini mengungkap celah besar dalam sistem hukum yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan di Indonesia.

“Saat uang sebesar itu ditemukan di rumah seorang mantan pejabat peradilan, ini tidak bisa dianggap hanya sebagai kasus perorangan. Ini adalah masalah sistemik yang mengindikasikan betapa lemahnya mekanisme kontrol internal di institusi peradilan,” tambahnya.

Penggeledahan dan temuan ini, menurut Hardjuno, dapat menjadi momentum untuk mendorong reformasi yang lebih mendalam. Ia mengusulkan agar ada pengetatan pengawasan terhadap aset dan harta pejabat peradilan, serta transparansi yang lebih tinggi dalam pengelolaan kasus, terutama pada tahap kasasi yang sering melibatkan pejabat tinggi peradilan.

“Kita butuh reformasi yang tidak hanya memperketat aturan, tetapi juga mekanisme pengawasan yang memungkinkan setiap praktik korupsi terdeteksi lebih dini. Transparansi menjadi kebutuhan utama,” ujarnya.

Selain itu, Hardjuno menyarankan agar Kejagung dan lembaga penegak hukum lainnya berani mengambil langkah progresif dalam penegakan hukum terhadap pejabat tinggi peradilan yang terlibat dalam kasus seperti ini.

“Kasus ini harus menjadi peringatan keras bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk mereka yang seharusnya menegakkan hukum. Jika kita tidak bertindak tegas sekarang, maka kepercayaan publik terhadap peradilan akan semakin runtuh,” ungkap Hardjuno.

Dia juga menyoroti bahwa posisi Zarof sebagai produser film Sang Pengadil, yang baru-baru ini dirilis, hanya memperkuat ironi dalam kasus ini. “Ketika seorang pejabat peradilan yang pernah memproduksi film berjudul Sang Pengadil justru terjerat dalam kasus suap, ini menjadi paradoks yang memalukan bagi lembaga peradilan kita,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Hardjuno menekankan pentingnya independensi dan integritas dalam penegakan hukum agar sistem peradilan dapat bersih dari praktik-praktik kotor yang menciderai keadilan.

“Keberhasilan Kejagung dalam mengungkap kasus ini patut diapresiasi, namun ini baru permulaan. Reformasi hukum harus terus diperjuangkan, dan penegak hukum di semua level perlu diingatkan untuk tidak bermain-main dengan keadilan,” pungkasnya


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WHS)

Jakarta: Pakar Hukum Nasional, Slamet Pribadi secara tegas memberikan dukungan penuh terhadap komitmen dan gebrakan awal Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti kebocoran anggaran negara dan perilaku koruptif. Dalam sambutan pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo menyampaikan komitmennya untuk memberantas korupsi di seluruh lini pemerintahan.

Slamet Pribadi menganggap pernyataan ini sebagai langkah yang sangat penting dan mendesak bagi negara.

"Adalah pernyataan jujur seorang pemimpin soal kebocoran anggaran negara ada di mana mana dan berbagai level, Presiden Prabowo menyampaikan ketidaksukaan adanya kebocoran anggaran negara dan perilaku korupsi," ujar Mantan Juru Bicara Badan Narkotika Nasional (BNN) ini dalam keterangannya, Jumat 25 Oktober 2024.
Baca juga: Ketegasan Prabowo yang Janji Bakal Perangi Korupsi Patut Dinanti

Ia juga mengapresiasi ketegasan Prabowo dalam menangani masalah korupsi. Pasalnya korupsi dan perilaku koruptif berdampak buruk dan merugikan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan juga memberikan citra buruk bagi kredibilitas sebuah bangsa.

Menurutnya, Presiden Prabowo telah menunjukkan tekad yang kuat untuk membawa perubahan nyata dalam tata kelola negara. Slamet menilai, di bawah kepemimpinan Prabowo, para aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat publik harus lebih berhati-hati.

"Sepertinya di era beliau ini nanti para ASN harus bekerja ekstra hati-hati, kalau tidak, mereka akan digulung oleh penegakan hukum yang lebih serius," jelasnya.

Lebih lanjut, Slamet juga menyoroti pentingnya reformasi dalam sistem penegakan hukum. Ia berpendapat bahwa selama ini penindakan belum memberikan efek jera yang signifikan. Termasuk KPK.

"Penegakan hukum harus lebih serius dan memberikan efek jera, karena hingga saat ini KPK belum sepenuhnya berhasil menciptakan deterrent effect," tegasnya.

Selain itu, ia juga berharap besar dengan institusi partai politik. Ia menekankan bahwa partai politik juga harus berperan lebih aktif dalam mencegah korupsi.

"Parpol yang melahirkan banyak pejabat publik harus belajar dari kesalahan. Tidak korupsi itu keren dan patriotik. Ini yang harus ditanamkan kepada para kader mereka," ungkap Slamet.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Politikus Partai Demokrat Rachlan Nashidik terkait kasus dugaan pencucian uang dan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) hari ini, 24 Oktober 2024. Dia mengaku ditanya soal hubungannya dengan salah satu tersangka dalam perkara itu.

“(Ditanya soal) (Menas) Erwin Djohansyah (tersangka perkara), bekas partner saya dulu, sudah, sudah kasih keterangan,” kata Rachlan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Menurut Rachlan, dia pernah satu perusahaan dengan Erwin. Namun, dia tidak mengetahui keseluruhan kelakuan bekas partnernya itu sampai bisa berurusan dengan KPK.

“Kan pernah partneran, di perusahaan sama-sama, sama saya, kemudian ya dia melakukan hal-hal itu yang kita enggak pernah mengerti juga,” ujar Rachlan.

Dia meyakini namanya dicatut oleh Erwin ke penyidik KPK. Menurut Rachlan, Lembaga Antirasuah cuma menanyakan empat hal kepadanya, namun dia enggan merincinya.

Rachlan juga membantah menerima uang terkait perkara itu. Pertanyaan penyidik disebut cuma soal hubungan dengan Erwin.

“Ke saya? Enggak ada lah (aliran dana). Saya cuma diklarifikasi kenal sama sama siapa, sama Erwin, segala macam, begitu,” ucap Rachlan.

KPK kembali mengembangkan kasus dugaan suap penanganan perkara di MA. Hasbi Hasan kini menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).

KPK menjelaskan bahwa kasus ini dikembangkan setelah jaksa dan penyidik mendalami fakta persidangan. Lembaga Antirasuah mengendus adanya pengalihan uang hasil suap yang sudah berubah menjadi barang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Windy Yunita Bestari Usman atau Windy Idol juga menjadi tersangka dalam dugaan pencucian ini. Keterlibatan penyanyi itu didalami jaksa dalam persidangan. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

Jakarta: Kasus suap yang melibatkan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terus bergulir. Tiga hakim tersebut adalah Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, ketiganya kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)