Bisnis.com, MALANG - Komisi Pemilihan Umum Kota Malang menyatakan bahwa tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota setempat bisa melaksanakan kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2024 di lingkungan kampus atau perguruan tinggi dengan batasan.

Ketua KPU Kota Malang M. Toyyib di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (25/9/2024), menyatakan setiap pasangan calon wajib memperhatikan aturan dalam melakukan kampanye di kampus sesuai Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024.

"PKPU 13 tentang Kampanye juga baru turun, sudah diatur diperbolehkan (kampanye) di perguruan tinggi," kata Toyyib.

Kendati demikian, Toyyib menjelaskan bahwa pelaksanaan kampanye di lingkungan perguruan tinggi memiliki batasan yang wajib dipatuhi oleh seluruh pasangan calon.

Setiap pelaksanaan kegiatan kampanye di perguruan tinggi harus mendapatkan izin dari pihak kampus dan dihadiri tanpa atribut, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 57 ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2024.

Kemudian, pada Pasal 58 ayat (3) regulasi itu disebutkan agenda kampanye di perguruan tinggi hanya bisa dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu.

Metode kampanye yang digunakan ada dua, yakni pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka maupun dialog. Ketentuan itu tertuang pada Pasal 58 ayat (4) PKPU Nomor 13 Tahun 2024.

Sedangkan pada Pasal 59 ayat (1) regulasi tentang pelaksanaan kampanye itu dijelaskan bahwa petugas penghubung menyampaikan permohonan izin kegiatan kampanye kepada penanggung jawab perguruan tinggi.

Toyyib menyebut diizinkannya pelaksanaan kampanye di lingkungan perguruan tinggi akan membuat mahasiswa bisa lebih memahami terkait proses kompetisi politik dan berdemokrasi.

KPU juga melakukan koordinasi dengan pihak kampus terkait PKPU Nomor 13 Tahun 2024 itu.

Dia juga menambahkan bahwa aturan soal kampanye juga memuat tentang asas berkeadilan.

"Jika lembaga pendidikan memberi izin ke satu pasangan calon maka pasangan calon lainnya juga harus mendapatkan porsi yang sama. Selain itu, tidak boleh melibatkan anak," ucap dia.

Berdasarkan jadwal dari KPU, masa kampanye Pilkada 2024 sudah dimulai pada 25 September hingga berakhir 23 November 2024.

Pilkada Kota Malang 2024 diikuti tiga pasangan calon, yakni Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin nomor urut 1, Heri Cahyono-Ganisa Pratiwi Rumpoko nomor urut 2, dan M Anton-Dimyati Ayatullah nomor urut 3.

Tahapan pemungutan suara Pilkada 2024 berlangsung pada 27 November dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 27 November hingga 16 Desember 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - KPU RI mengizinkan kegiatan kampanye dalam rangkaian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk digelar di kampus, dengan catatan kegiatan kampanye telah mendapat izin dan tidak membawa atribut. KPU menegaskan, langkah tersebut sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami ingin sampaikan, beberapa keputusan MK yang lain, misalnya terkait dengan pengaturan pembolehan kampanye di kampus, itu juga pasti kita harus ikuti, kita perlakukan sama,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin saat konferensi pers di Kantor KPU RI Jakarta, Kamis (22/8/2024) malam.

KPU akan mengadopsi ketentuan pembolehan kampanye pilkada di kampus ke dalam peraturan KPU (PKPU) tentang kampanye. “Berkaitan dengan kampanye di kampus yang diperbolehkan itu kan nanti akan diadaptasi di PKPU yang lain,” katanya.

Sebelumnya, Selasa (20/8/2024), MK dalam Putusan Nomor: 69/PUU-XXII/2024 memutuskan bahwa kampanye pilkada boleh dilakukan di kampus. Kegiatan tersebut bisa dilakukan selama telah mendapatkan izin dari kampus dan tidak membawa atribut kampanye.

MK mengabulkan permohonan dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sandy Yudha Pratama Hulu dan Stefanie Gloria. Dalam amar putusannya, MK menyatakan frasa “tempat pendidikan” dalam Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Oleh karena itu, pasal tersebut dimaknai menjadi:

"Dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu."

Menurut MK, pengecualian terhadap larangan kampanye di perguruan tinggi dapat memberikan kesempatan kepada civitas akademika untuk menjadi salah satu lokomotif penyelenggaraan kampanye untuk mendalami visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan oleh calon kepala daerah.

“Selain tempat berkumpulnya sebagian dari pemilih pemula dan pemilih kritis, mengecualikan larangan kampanye di perguruan tinggi yang berarti membuka kesempatan dilakukannya kampanye dialogis secara lebih konstruktif yang pada akhirnya akan bermuara pada kematangan berpolitik bagi masyarakat,” kata Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah membacakan pertimbangan hukum.