JAKARTA, investor.id - Ketua Harian Partai Gerindra Dasco menegaskan dukungan Prabowo Subianto kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Ahmad Luthfi-Taj Yasin dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

Karena itu, Dasco menilai hal tersebut sesuatu yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini lantaran, Gerindra merupakan bagian koalisi yang mengusung Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

Menurut Dasco, ajakan Prabowo kepada warga Jateng untuk memilih Luthfi-Yasin merupakan  hal lumrah yang dilakukan para ketua umum partai politik sebagai pengusung.

"Pak Prabowo selaku Ketum Gerindra dan bagian dari Koalisi Partai Pengusung Lutfi menegaskan dukungan kepada paslon tersebut seperti ketum-ketum partai lain yang menyatakan dukungan kepada Luthfi-Yasin," ujar Dasco kepada wartawan, Jakarta, Minggu (10/11/2024).

Dasco pun menyebut, Prabowo selaku presiden melakukan kampanye kepada salah satu calon pada Pilkada 2024, juga tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dalam beleid itu, disebutkan bahwa seorang Presiden sebagai pejabat negara boleh berkampanye.

"Dalam artian menyerukan, mengimbau, mengajak memilih salah satu paslon dalam Pilkada, sepanjang dalam status cuti kampanye atau sepanjang kampanyenya dilakukan di hari libur, Sabtu atau Minggu sesuai PKPU Nomor 13 Tahun 2024," tegas Dasco.

Dalam Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pilkada menyentuh sejumlah ketentuan berikut ini, yakni gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:

a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara. 

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengajak warga untuk memilih Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen dalam Pilkada Jateng 2024. Prabowo menilai keduanya memiliki pengalaman dan pengabdian yang panjang di Jateng.

"Saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Luthfi, seorang yang telah bertugas dan mengabdi di Jawa Tengah cukup lama, dan juga saudara Taj Yasin Maimoen, putra dari guru saya Maimoen Zubair, yang telah juga mengabdi cukup lama di Jawa Tengah sebagai Wakil gubernur," ujar Prabowo yang menyampaikan pesan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Gerindra.

Ajakan itu disampaikan Prabowo dalam video yang diunggah Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Luthfi melalui akun Instagram resminya, Sabtu (9/11/2024). Dalam unggahan itu, tampak Ahmad Luthfi dan Taj Yasin berdiri di sisi Prabowo. 

Prabowo menilai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2 itu merupakan tim yang cocok. Menurutnya, keduanya akan mudah bekerja bersama dengan pemerintahan pusat.

"Saya percaya mereka akan merupakan tim yang sangat cocok, dan akan bekerja bersama saya di pusat, kita akan menjadi suatu tim yang baik, tim yang di daerah dan tim yang ada di pusat," imbuh Prabowo.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survei Charta Politika, Yunarto Wijaya, memberikan catatan kritis terhadap calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK).

Menurut Yunarto, Ridwan Kamil jarang terlihat turun ke lapangan untuk menemui warga Jakarta selama masa kampanye Pilkada ini.

"Saya terus terang harus memberikan catatan kritis supaya Kang Emil bisa memperbaiki juga. Kang Emil itu jarang banget turun (blusukan)," ujar Yunarto, dikutip dari kanal YouTube Kompas.com dalam program "Obrolan News Room", Senin (28/10/2024).

Dari analisis unggahan di media sosial, Yunarto mencatat bahwa Kang Emil baru mulai blusukan ke sejumlah wilayah di Jakarta dalam beberapa waktu terakhir.

"Bu Atalia bahkan yang turun gunung. Artinya memang di sebulan atau tiga minggu awal Kang Emil kecolongan," ucap dia.

Yunarto menyayangkan kurangnya keterlibatan Ridwan Kamil di lapangan. Ia menekankan bahwa RK, yang memiliki nama besar di dunia politik, seharusnya dapat memanfaatkan popularitasnya tersebut.

"Kang Emil, nama Anda sudah lebih populer daripada Pramono dan Dharma. Di Jakarta, kalau enggak turun sayang banget. Kalau sudah populer, kalau turun lebih punya modal," jelasnya.

Meski didukung oleh koalisi partai besar, Yunarto menegaskan bahwa Ridwan Kamil perlu menyadari bahwa meraih suara warga Jakarta tidak bisa hanya bergantung pada dukungan partai.

"Memang dalam Pilkada sebetulnya harusnya Kang Emil menyadari faktor partai itu nomor dua. Orang akan melihat kekokohan terlebih dahulu," tutur dia.

Oleh karena itu, Yunarto menekankan bahwa meskipun jumlah partai yang mendukung Ridwan Kamil berkurang, hal tersebut tidak akan terlalu mempengaruhi jumlah suara.

"Kalau kita lihat partainya berkurang, apakah pemilihnya berkurang juga? Tidak terlalu besar efeknya, karena faktor kekokohan tetap nomor satu," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur nomor urut 3, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengalokasikan dana sebesar Rp 300 miliar guna mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola oleh kaum perempuan di Jakarta.

Komitmen tersebut disampaikan Pramono usai debat kedua Pilkada Jakarta 2024 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024) malam.

“Mengenai Rp 300 miliar, nanti akan kami konsentrasikan kalau memang saya dan Bang Doel menjadi gubernur dan wakil gubernur, terutama untuk UMKM, terutama yang penggerak utamanya adalah kaum perempuan,” ujar Pramono kepada media.

Pramono menjelaskan, UMKM menjadi salah satu sektor kunci dalam menopang ekonomi masyarakat Jakarta, khususnya bagi kaum perempuan yang bergantung pada usaha kecil untuk penghidupan mereka.

Dana hibah tersebut, lanjutnya, akan dialokasikan terutama bagi UMKM di kelas menengah bawah agar mereka dapat meningkatkan usahanya dan memperkuat perputaran ekonomi di tingkat lokal.

“Karena ini dana hibah, para pelaku UMKM tentu harus bertanggung jawab dalam penggunaannya. Tujuannya agar dana ini benar-benar mampu mendorong usaha dan menciptakan perputaran ekonomi yang berkelanjutan,” jelas Pramono.

Debat kedua Pilkada Jakarta 2024 yang berlangsung Minggu malam itu mengangkat tema ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tiga pasangan calon berkompetisi dalam debat, yakni pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono, pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang maju lewat jalur independen, serta pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno yang diusung PDI-P dan Partai Hanura.

JAKARTA, KOMPAS.com – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, mengungkapkan tiga program terkait keadilan bagi umat beragama saat bertemu dengan perwakilan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Distrik VIII Jakarta.

“Satu, guru agama Kristen di sekolah negeri itu rasionya diaspirasikan untuk ditingkatkan,” kata Ridwan Kamil di Gedung Sopo Marpingkir, Cakung, Jakarta Timur, Jumat (11/10/2024).

Program kedua, Ridwan menyatakan akan memberikan bantuan kepada pemuka agama Kristen yang ingin berziarah ke tanah suci mereka.

“Kalau tadi marbut ada ke Tanah Suci, Mekkah, kalau saya tanya ke beliau, kalau Kristiani HKBP mungkin Tanah Sucinya ke Yerusalem. Itu juga kita siapkan supaya berkeadilan pendeta-pendetanya, pengurus gerejanya, dan seterusnya,” imbuhnya.

Ridwan juga berkomitmen memfasilitasi kegiatan sekolah Minggu yang biasa diadakan oleh gereja, serupa dengan program Maghrib Mengaji bagi umat Muslim.

“Kalau maghrib mengaji ada di Muslim, tadi disampaikan ada namanya sekolah Minggu. Ya artinya sama, dua-duanya difasilitasi kan karena ada kebutuhannya,” jelasnya.

Pimpinan HKBP Distrik Jakarta, Pendeta Bernard Manik, menyampaikan dukungannya atas program yang disampaikan Ridwan Kamil.

“HKBP sangat-sangat ingin dan membuka diri untuk berperan dalam pembangunan bangsa, mendukung semua program. Siapapun pemimpinnya wajib untuk didukung dan didorong terus,” kata Pendeta Bernard.

Ia juga meminta Ridwan Kamil agar menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama di Jakarta, termasuk dalam persoalan perizinan rumah ibadah.

“Saya sampaikan tadi bahwa kita ingin toleransi itu sangat dijunjung tinggi dan dipelihara dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Toleransi dalam arti tidak hanya agamanya, tapi sukunya dan semua elemen-elemen masyarakat,” imbuh Bernard.

Tahapan Pilkada memasuki masa kampanye pada 25 September-23 November 2024, dan hari pemungutan suara akan digelar serentak pada 27 November 2024.

Bisnis.com, SITUBONDO - Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, memfasilitasi alat peraga kampanye dan bahan kampanye (APK-BK) untuk dua pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Situbondo pada masa kampanye Pilkada Serentak 2024.

Ketua KPU Kabupaten Situbondo Hadi Prayitno menjelaskan pasangan calon bupati dan wakil bupati itu juga bisa mencetak sendiri alat peraga kampanye dan bahan kampanye, selain difasilitasi KPU berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan.

"Untuk alat peraga kampanye ada tiga jenis yang diatur dan difasilitasi oleh KPU, yakni baliho, spanduk dan umbul-umbul," katanya di Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (5/10/2024).

Hadi Prayitno merinci tiga APK-BK itu masing-masing pasangan calon difasilitasi lima baliho, dua spanduk per desa yang tersebar di 136 desa/kelurahan, dan 20 umbul-umbul di setiap kecamatan yang tersebar di 17 kecamatan.

Sedangkan ukuran alat peraga kampanye sudah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan masing-masing liaison officer (LO) pasangan calon, yaitu baliho 2×3 meter berbentuk portrait, umbul-umbul 3×1 meter berbentuk portrait dan spanduk 1x5 meter berbentuk landscape.

"Dari tiga APK ini masing-masing pasangan calon boleh menambah atau mencetak sendiri dengan ketentuan maksimal 200 persen dari yang disediakan," ujar Hadi.

Sementara itu, untuk bahan kampanye (BK) ada empat jenis, yakni selebaran, brosur, pamflet dan poster, masing-masing jumlahnya 63.000 lembar, pasangan calon juga bisa memperbanyak atau mencetak sendiri hingga 100 persen dari jumlah yang difasilitasi KPU.

KPU juga menentukan ukuran bahan kampanye, selebaran ukuran 9,9cm × 21cm, brosur 21cm×29,7cm, pamflet 21cm × 29,7 cm, dan poster 40cm×60cm.

Hadi menambahkan titik pemasangan alat peraga kampanye juga sudah ditentukan oleh KPU di masing-masing desa, kecamatan dan kota.

"KPU juga mengatur larangan pemasangan alat peraga kampanye dipaku di pohon, diletakkan di tempat ibadah, tempat pendidikan, dan kantor pemerintahan," katanya.

KPU Situbondo telah menetapkan paslon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo 2024, yakni nomor urut 1 pasangan Yusuf Rio Wahyu Prayogo - Ulfiyah, dan nomor urut 2 pasangan Karna Suswandi - NYai Khoirani.

Jakarta: Calon Gubernur Nomor urut 3 Pramono Anung melakukan blusukan dan belanja masalah di Rusun Bidara Cina dihari ke delapan masa sampanye. Pramono mengatakan Air menjadi Masalah utama masyarakat yang tinggal dirusun.

“Masalah utama di tempat ini adalah maintenancenya yang tidak berlangsung dengan baik, terutama masalah air,” kata Pramono saat blusukan di Rusun Bidara Cina, Jakarta Timur, Rabu, 2 September 2024.

Pramono bercerita masyarakat mengeluhkan saat ini air tersedia hanya dipagi dan sore hari saja. Sedangkan untuk sidang dan malam hari air tidak mengalir.

“Jadi mereka mengeluhkan bahwa air itu hanya ada pagi dan sore hari. Siang dan malam hari biasanya sudah tidak ada lagi,” ujar Pramono.

Pramono juga menjelaskan solusi yang dapat dilakukan adalah membuat Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjadi payung hukum. Pramono juga menilai masalah seperti ini harusnya dapat diatasi lantaran biaya yang diperlukan sebenarnya tidak telalu tinggi.

“Kalau ada pergub yang mengatur itu maka yang namanya pemerintah bisa ikut campur tangan. Sebenarnya biayanya, kalau lihat ini ya mohon maaf, biayanya tidak terlalu tinggi menurut saya,” lanjut Pramono. Medcom.id/Joy Jones

(CDE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono membuka opsi untuk menelaah kembali pajak rumah di Jakarta.

Persoalan ini Suswono himpun setelah dia bertakziah ke rumah putra Mantan Perdana Menteri Indonesia, Muhammad Natsir.

“Jadi, rumah beliau di Cokroaminoto, Menteng itu dijual. Mantan Perdana Menteri saja terpaksa menjual rumah karena untuk membayar pajak, mahal,” ujar Suswono dalam Dialog Publik Seni di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Berkaca dari persoalan ini, Suswono mengatakan bahwa pajak untuk rumah tinggal perlu ditelaah ulang.

“Jadi, ini memang harus dipikirkan bahwa mereka yang hanya untuk ditinggal, rumah, rasanya memang tidak layak untuk diberikan pajak yang standar karena harga tanah sudah mahal otomatis NJOP-nya tidak mampu,” lanjut dia.

Suswono meyakini, jika persoalan pajak ditelaah ulang untuk memberikan keadilan, orang-orang miskin akan tetap bisa tinggal di kota tanpa diberatkan oleh pajak.

Bisnis.com, MALANG - Komisi Pemilihan Umum Kota Malang menyatakan bahwa tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota setempat bisa melaksanakan kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2024 di lingkungan kampus atau perguruan tinggi dengan batasan.

Ketua KPU Kota Malang M. Toyyib di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (25/9/2024), menyatakan setiap pasangan calon wajib memperhatikan aturan dalam melakukan kampanye di kampus sesuai Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024.

"PKPU 13 tentang Kampanye juga baru turun, sudah diatur diperbolehkan (kampanye) di perguruan tinggi," kata Toyyib.

Kendati demikian, Toyyib menjelaskan bahwa pelaksanaan kampanye di lingkungan perguruan tinggi memiliki batasan yang wajib dipatuhi oleh seluruh pasangan calon.

Setiap pelaksanaan kegiatan kampanye di perguruan tinggi harus mendapatkan izin dari pihak kampus dan dihadiri tanpa atribut, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 57 ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2024.

Kemudian, pada Pasal 58 ayat (3) regulasi itu disebutkan agenda kampanye di perguruan tinggi hanya bisa dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu.

Metode kampanye yang digunakan ada dua, yakni pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka maupun dialog. Ketentuan itu tertuang pada Pasal 58 ayat (4) PKPU Nomor 13 Tahun 2024.

Sedangkan pada Pasal 59 ayat (1) regulasi tentang pelaksanaan kampanye itu dijelaskan bahwa petugas penghubung menyampaikan permohonan izin kegiatan kampanye kepada penanggung jawab perguruan tinggi.

Toyyib menyebut diizinkannya pelaksanaan kampanye di lingkungan perguruan tinggi akan membuat mahasiswa bisa lebih memahami terkait proses kompetisi politik dan berdemokrasi.

KPU juga melakukan koordinasi dengan pihak kampus terkait PKPU Nomor 13 Tahun 2024 itu.

Dia juga menambahkan bahwa aturan soal kampanye juga memuat tentang asas berkeadilan.

"Jika lembaga pendidikan memberi izin ke satu pasangan calon maka pasangan calon lainnya juga harus mendapatkan porsi yang sama. Selain itu, tidak boleh melibatkan anak," ucap dia.

Berdasarkan jadwal dari KPU, masa kampanye Pilkada 2024 sudah dimulai pada 25 September hingga berakhir 23 November 2024.

Pilkada Kota Malang 2024 diikuti tiga pasangan calon, yakni Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin nomor urut 1, Heri Cahyono-Ganisa Pratiwi Rumpoko nomor urut 2, dan M Anton-Dimyati Ayatullah nomor urut 3.

Tahapan pemungutan suara Pilkada 2024 berlangsung pada 27 November dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 27 November hingga 16 Desember 2024.

JAKARTA, investor.id – Tahapan kampanye Pilkada 2024 dimulai pada hari ini, Rabu 25 September 2024 hingga 23 November 2024 atau selama 60 hari. Karena itu, Komisioner KPU Idham Holik mengingatkan kepada para pasangan calon (paslon) kepala daerah, tim sukses atau tim pemenangan serta relawan agar mematuhi aturan-aturan yang berlaku selama masa kampanye.

Idham pun mengatakan telah menyampaikan hal tersebut kepada semua pihak terkait mengenai regulasi teknis penyelenggaraan kampanye.

"Kami yakin kepada tim pasangan calon beserta relawan terdaftarnya dapat mematuhi aturan-aturan kampanye yang diberlakukan untuk Pilkada Serentak Nasional tahun 2024 ini," ujar Idham kepada wartawan, Rabu (25/9/2024).

Idham optimistis, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menindak seluruh pelanggaran Pilkada 2024 yang dilakukan paslon, timses atau relawan. Karena itu, kata Idham, semua stakeholder yang terlibat di Pilkada 2024, perlu menaati peraturan yang berlaku.

“Saya percaya pada rekan-rekan Bawaslu akan melakukan penindakan sesuai dengan kewenangan atributif yang diberikan Undang-Undang kepada Bawaslu sesuai dengan tingkatannya," tandas dia.

Apalagi, kata Idham kampanye merupakan representasi atau cermin dari peradaban demokrasi. Menurut dia, patuh terhadap aturan akan meningkat kualitas demokrasi Indonesia. 

“Saya percaya masyarakat Indonesia ataupun pasangan calon seluruhnya memiliki komitmen yang baik untuk meningkatkan kualitas demokrasi elektoral ini dengan cara mematuhi aturan kampanye," pungkas Idham. 

Diketahui, KPU RI sudah memetakan jumlah pasangan calon yang akan menjadi peserta di Pilkada serentak 2024. Total 1.553 pasangan calon yang terdiri dari tingkat provinsi, kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut, terdiri atas 103 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur; sebanyak 1.166 pasangan calon bupati dan calon wakil bupati; serta sebanyak 284 pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua DPD PDI-P Jawa Barat (Jabar) Ono Surono menuturkan bahwa partainya akan mengumumkan tokoh kejutan untuk Pilkada Jabar 2024. Hal ini ia utarakan dalam keterangan rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (29/8/2024).

Sebelumnya, ada kabar bahwa PDI-P akan mengalihkan dukungan terhadap Anies Baswedan ke Pilkada Jabar, setelah batal di Jakarta.

Namun, apakah Anies yang menjadi figur kejutan itu, Ono tidak membeberkannya. "Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung adalah figur yang akan memberikan kejutan untuk rakyat Jawa Barat," kata Ono dalam keterangannya, Kamis (29/8/2024).

"Sehingga figur tersebut adalah figur yang akan diterima oleh rakyat Jawa Barat walau yang bersangkutan bisa saja bukan merupakan kader PDI Perjuangan dan perpaduannya bisa saja dari partai lain," kata dia.

Ia kemudian menyampaikan bahwa Jabar adalah wilayah yang besar dengan hak pilih yang terbesar di Indonesia. Dia turut menyatakan bahwa PDI-P menggodog figur-figur dengan cermat dan penuh kehati-hatian.

Hal ini untuk menghasilkan pemimpin Jabar yang menyelesaikan masalah masyarakat. Terakhir, ia berharap PDI-P bisa mendaftarkan bakal pasangan cagub dan cawagub di hari terakhir pendaftaran, Kamis ini.

"Mudah-mudahan PDI Perjuangan bisa mendaftarkan hari Kamis di detik-detik terakhir pendaftaran. Mohon doa dari rakyat Jawa Barat," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengaku tak bisa berandai-andai dan menjawab soal adanya isu bahwa PDI-P akan memajukan Anies Baswedan di Pilkada Jabar 2024.

PDI-P memang belum mengumumkan calon kepala daerah untuk Pilkada Jabar.

Sebelumnya, Anies justru digadang akan dicalonkan PDI-P di Pilkada Jakarta, tetapi akhirnya batal karena mengusung Pramono Anung-Rano Karno.

Puan menuturkan, segala kemungkinan itu akan terjawab pada sore nanti di mana waktu pendaftaran pasangan calon kepala daerah berakhir.

"(Soal Anies di Pilkada Jabar) kita lihat sampai nanti sore, kan waktu pendaftarannya masih sampai sore," kata Puan menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PDI-P Akan Umumkan Figur Kejutan untuk Pilkada Jabar, Anies Baswedan?", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/08/29/14230111/pdi-p-akan-umumkan-figur-kejutan-untuk-pilkada-jabar-anies-baswedan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - KPU RI mengizinkan kegiatan kampanye dalam rangkaian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk digelar di kampus, dengan catatan kegiatan kampanye telah mendapat izin dan tidak membawa atribut. KPU menegaskan, langkah tersebut sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami ingin sampaikan, beberapa keputusan MK yang lain, misalnya terkait dengan pengaturan pembolehan kampanye di kampus, itu juga pasti kita harus ikuti, kita perlakukan sama,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin saat konferensi pers di Kantor KPU RI Jakarta, Kamis (22/8/2024) malam.

KPU akan mengadopsi ketentuan pembolehan kampanye pilkada di kampus ke dalam peraturan KPU (PKPU) tentang kampanye. “Berkaitan dengan kampanye di kampus yang diperbolehkan itu kan nanti akan diadaptasi di PKPU yang lain,” katanya.

Sebelumnya, Selasa (20/8/2024), MK dalam Putusan Nomor: 69/PUU-XXII/2024 memutuskan bahwa kampanye pilkada boleh dilakukan di kampus. Kegiatan tersebut bisa dilakukan selama telah mendapatkan izin dari kampus dan tidak membawa atribut kampanye.

MK mengabulkan permohonan dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sandy Yudha Pratama Hulu dan Stefanie Gloria. Dalam amar putusannya, MK menyatakan frasa “tempat pendidikan” dalam Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Oleh karena itu, pasal tersebut dimaknai menjadi:

"Dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu."

Menurut MK, pengecualian terhadap larangan kampanye di perguruan tinggi dapat memberikan kesempatan kepada civitas akademika untuk menjadi salah satu lokomotif penyelenggaraan kampanye untuk mendalami visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan oleh calon kepala daerah.

“Selain tempat berkumpulnya sebagian dari pemilih pemula dan pemilih kritis, mengecualikan larangan kampanye di perguruan tinggi yang berarti membuka kesempatan dilakukannya kampanye dialogis secara lebih konstruktif yang pada akhirnya akan bermuara pada kematangan berpolitik bagi masyarakat,” kata Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah membacakan pertimbangan hukum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menghapus sanksi diskualifikasi bagi pasangan calon kepala daerah yang tidak menyerahkan laporan penerimaan-pengeluaran dana kampanye (LPPDK) justru membuka celah korupsi.

"Pelaporan dana kampanye dalam Pilkada Serentak 2024 kemungkinan besar akan dilakukan secara tidak serius dan tidak mengedepankan aspek kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas," sebut peneliti ICW, Seira Tamara, dalam siaran pers ICW bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Rabu (7/8/2024).

"Hal ini difasilitasi oleh KPU yang lagi-lagi mengutak-atik peraturan dana kampanye, membuat gelaran pemilu semakin jauh dari prinsip integritas," lanjut dia.

Sementara itu, KPU RI beralasan, UU Pilkada tak mengatur ketentuan diskualifikasi pasangan calon yang tidak menyerahkan LPPDK.

Maka dari itu, menurut KPU RI, mereka juga tak dapat menetapkan sanksi semacam itu, meski sempat menerapkannya pada pilkada-pilkada sebelumnya.

"Dalam Pasal 76 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada), pembatalan hanya terjadi apabila paslon menerima sumbangan terlarang," kata anggota KPU RI Idham Holik dalam uji publik rancangan Peraturan KPU tentang Dana Kampanye, Jumat (2/8/2024).

"Menimbang bahwa peraturan KPU sebagai peraturan yang sifatnya mengatur lebih lanjut dan lebih teknis, sepatutnya pengaturannya tidak melebihi batas yang diberikan oleh undang-undang," tambah dia.

ICW mengkritik pola pikir ini, apalagi hampir semua komisioner KPU RI hari ini sebelumnya merupaka penyelenggara pemilu di daerah yang pernah menyelenggarakan pilkada dengan sanksi diskualifikasi bagi pasangan calon yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye.

Menurut ICW, hal ini menunjukkan KPU tidak menganggap pelaporan dana kampanye sebagai hal yang krusial dan bermanfaat bagi pemilih, dan hanya menilainya sebagai bagian dari administrasi semata.

Padahal, informasi LPPDK paling tidak dapat memberikan gambaran mengenai asal usul dan peruntukan pendanaan politik pilkada.

"Pelaporan dana kampanye ini misalnya, dapat meminimalisir masuknya hasil tindak pidana termasuk korupsi dalam pusaran pendanaan," sebut Seira.

"Lebih dalam, upaya preventif terhadap konflik kepentingan yang berujung korupsi politik di kemudian hari juga dapat dilakukan dengan mendeteksi sejak awal sumber-sumber utama pendanaan pasangan calon dalam laporan dana kampanye di pilkada," imbuhnya.

Ia menambahkan, UU Pilkada melalui ketentuan Pasal 187 ayat (7) dan ayat (8) mengatur bahwa penyampaian keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye, serta menerima sumbangan namun tidak melaporkannya, termasuk ke dalam tindakan yang diganjar dengan sanksi pidana.

"Artinya KPU seharusnya mengakomodir semangat yang sama dalam PKPU dana kampanye. Semangat UU Pilkada tersebut dalam konteks kewenangan KPU sesungguhnya justru dapat ditegakkan melalui adanya ketentuan diskualifikasi bagi pasangan calon yang mangkir dari kewajiban tersebut," jelas Seira.