Jakarta: Universitas Brawijaya (UB) membuka pintunya untuk kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang 2024. Rektor UB, Widodo, mengingatkan kampanye di lingkungan kampus harus mengikuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024.

"Pasangan calon bisa datang, kami terbuka. Akan tetapi, harus ada surat dari KPU," kata Widodo dikutip dari laman Antara, Minggu, 29 September 2024.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (3) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 disebutkan pelaksanaan kampanye di lingkungan perguruan tinggi dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya, serta tak melibatkan anak. Pasal 58 ayat (3) menyebut kampanye di perguruan tinggi pada hari Sabtu atau Minggu.

Lalu, mekanisme pelaksanaan kampanye di lingkungan kampus tertuang dalam Pasal 58 ayat (4) adalah diselenggarakan dengan pertemuan terbatas, tatap muka, dan daring. Selanjutnya, pada Pasal 59 ayat (1) disebutkan setiap penghubungan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota menyampaikan permohonan izin kegiatan kampanye kepada penanggung jawab perguruan tinggi.

Masa kampanye Pilkada 2024 diselenggarakan sejak 25 September hingga 23 November 2024. Widodo meminta semua pasangan calon menaati peraturan yang sudah diterbitkan oleh KPU selaku lembaga penyelenggara pemilihan umum.

"Pada saat acara, paslon tidak boleh membawa atribut dalam bentuk apa pun," ucap dia.

Widodo menyebut pihaknya tidak segan melaporkan setiap temuan pelanggaran pelaksanaan kampanye di lingkungan kampus. "Kalau ada temuan, bisa dilaporkan ke Bawaslu. Jika itu yang melakukan sivitas kami, tentu ada sanksi," tutur dia.

Pilkada Kota Malang 2024 diikuti tiga pasangan calon, yakni Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin (paslon nomor urut 1), Heri Cahyono-Ganisa Pratiwi Rumpoko (paslon nomor urut 2), dan M. Anton-Dimyati Ayatullah (paslon nomor urut 3).

Pemungutan suara Pilkada 2024 berlangsung pada 27 November. Kemudian, penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara mulai 27 November hingga 16 Desember 2024.

Baca juga: Pakar UGM Sebut Kemunculan Calon Tunggal di Pilkada Bentuk Kegagalan Partai Politik

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - KPU RI mengizinkan kegiatan kampanye dalam rangkaian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk digelar di kampus, dengan catatan kegiatan kampanye telah mendapat izin dan tidak membawa atribut. KPU menegaskan, langkah tersebut sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami ingin sampaikan, beberapa keputusan MK yang lain, misalnya terkait dengan pengaturan pembolehan kampanye di kampus, itu juga pasti kita harus ikuti, kita perlakukan sama,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin saat konferensi pers di Kantor KPU RI Jakarta, Kamis (22/8/2024) malam.

KPU akan mengadopsi ketentuan pembolehan kampanye pilkada di kampus ke dalam peraturan KPU (PKPU) tentang kampanye. “Berkaitan dengan kampanye di kampus yang diperbolehkan itu kan nanti akan diadaptasi di PKPU yang lain,” katanya.

Sebelumnya, Selasa (20/8/2024), MK dalam Putusan Nomor: 69/PUU-XXII/2024 memutuskan bahwa kampanye pilkada boleh dilakukan di kampus. Kegiatan tersebut bisa dilakukan selama telah mendapatkan izin dari kampus dan tidak membawa atribut kampanye.

MK mengabulkan permohonan dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sandy Yudha Pratama Hulu dan Stefanie Gloria. Dalam amar putusannya, MK menyatakan frasa “tempat pendidikan” dalam Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Oleh karena itu, pasal tersebut dimaknai menjadi:

"Dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu."

Menurut MK, pengecualian terhadap larangan kampanye di perguruan tinggi dapat memberikan kesempatan kepada civitas akademika untuk menjadi salah satu lokomotif penyelenggaraan kampanye untuk mendalami visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan oleh calon kepala daerah.

“Selain tempat berkumpulnya sebagian dari pemilih pemula dan pemilih kritis, mengecualikan larangan kampanye di perguruan tinggi yang berarti membuka kesempatan dilakukannya kampanye dialogis secara lebih konstruktif yang pada akhirnya akan bermuara pada kematangan berpolitik bagi masyarakat,” kata Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah membacakan pertimbangan hukum.