Jakarta: Terdakwa perkara anak gugat ibu kandung terkait pemalsuan dokumen, Kusumayati, menolak tuntutan. Penolakan diungkap Kusumayati saat membacakan pleidoi.

“Saya menolak tuduhan atas kasus ini. Saya tidak terbukti melakukan pelanggaran seperti yang dimaksud dalam Pasal 266 ayat 1. Saya meminta untuk dibebaskan dari segala tuntutan,” tutur Kusumayati dalam persidangan yang dikutip Minggu, 27 Oktober 2024.

Hal tersebut diungkap Kusumayati dalam pembacaan pleidoi di Pengadilan Negeri Karawang, Rabu, 23 Oktober 2024. Terdakwa hanya dituntut 10 bulan penjara, dengan masa percobaan satu tahun, dengan syarat apa bila permintaan mediasi berupa audit perusahaan tidak dipenuhi selama tiga bulan, maka terdakwa langsung dipenjara.
Sederet polemik terkait pengakuan Kusumayati muncul seiring dengan persidangan. Pertama, terkait pengakuan dirinya yang mengaku tidak tahu soal pemalsuan tanda tangan. Hal tersebut diungkap kuasa hukum korban sekaligus anak Kusumayati, Stephanie, Zaenal Abidin.

Zaenal menyebut Kusumayati berkali-kali mengaku tidak tahu soal pokok aduan, yang menjadi dasar tuntutan. Yakni, terkait pemalsuan tanda tangan yang dilakukannya.

"Kusumayati berkali-kali mengaku tidak tahu, soal tanda tangan Stephanie yang dipalsukan, ia bersikukuh menyuruh karyawannya yang bernama Alen untuk meminta tanda tangan kepada Stephanie," kata Zaenal.

Baca Juga: Pleidoi Terdakwa di Perkara Anak Gugat Ibu Kandung Dikritik, Ini Sebabnya

Selain itu, Zaenal menyinggung soal alasan Kusumayati membuat dokumen waris baru dengan dalih kartu keluarga. Mehurut Zaenal, dokumen itu dipakai untuk mengubah susuhan pemegang saham perusahaan keluarga, yakni PT EMKL Bimajaya Mustika, yang sebelumnya dikuasai oleh almarhum Sugianto, suami Kusumayati, dan Edi Budiono.

"Susunan saham perusahaan tersebut diubah menjadi 40 persen milik Kusumayati, 40 persen milik Dandy, dan 20 persen milik Ferline berbekal tanda tangan Stephanie selaku ahli waris yang dipalsukan di SKW, notulen rapat, dan RUPS-LB," kata dia.

Menurut Zaenal, hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Stepahanie sebagai pelapor. Zaenal menyebut terdakwa ngotot tidak bersalah karena ia merasa dirinya seorang ibu.

Selanjutnya, Zaenal mempermasalahkan klaim Kusumayati yang menuding Stephanie menggugat dirinya. Gugatan terkait uang Rp 500 miliar dan puluhan kilogram emas.

"Padahal selama proses persidangan tak pernah terungkap, baik dari terdakwa Kusumayati, maupun saksi Dandy dan Ferline selaku saudara Stephanie, jika penggunggat meminta harta," kata Zaenal.

Dalam pleidoinya, Kusumayati menolak tuntutan dengan hukuman penjara 10 bulan dengan masa percobaan satu tahun. Tuntutan ini diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Karawang pada sidang sebelumnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengajukan banding terhadap putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan PT Bank DKI perihal konversi utang PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP).

Bank DKI diketahui menggugat Waskita Beton perihal utang senilai Rp745,84 miliar. Hal tersebut karena perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 30 Juni 2023, menyetujui implementasi konversi utang menjadi Obligasi Wajib Konversi (OWK).

Dalam putusan perkara No. 5/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menyatakan bahwa tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Sementara itu, BEI merupakan pihak tergugat kedua dan notaris bernama Ashoya Ratam menjadi tergugat pertama. Adapun Waskita Beton merupakan tergugat utama dalam perkara ini.

BEI lantas mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 3 Oktober 2024. Langkah ini menyusul WSBP yang lebih dulu mengajukan permohonan pada 2 Oktober.

Corporate Secretary BEI, Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan bahwa secara prinsip, pihaknya menghormati setiap putusan pengadilan. Namun, BEI memandang perkara ini murni sengketa antara Bank DKI dan Waskita Beton.

“Tidak sepatutnya BEI selaku penyelenggara perdagangan efek turut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan tersebut secara tanggung renteng bersama tergugat dan turut tergugat lainnya,” ujarnya kepada awak media, Kamis (17/10/2024).

Menurut Kautsar, langkah banding juga upaya mempertahankan posisi BEI yang seharusnya tidak dijatuhi hukuman, serta memastikan proses hukum dapat berjalan seimbang dan adil.

Oleh karena itu, dia menyatakan pengesahan RUPSLB Waskita Beton tidak memiliki keterkaitan ataupun relevansi dengan BEI yang bertugas sebagai penyelenggara perdagangan efek.

“Pengesahan RUPSLB WSBP yang dipermasalahkan oleh Bank DKI sama sekali tidak berkaitan dan tidak memiliki relevansi atau hubungan hukum apapun terhadap posisi dan peran BEI,” kata Kautsar.

Dalam pemberitaan Bisnis.com pada 4 Oktober 2024, Corporate Secretary Waskita Beton Fandy Dewanto mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan banding ke pengadilan tinggi pada 2 Oktober 2024, dengan nomor 107/Tim/X/2024-AP.Jo nomor 5/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim.

Permohonan banding, kata Fandy, merupakan bentuk komitmen perseroan dalam memperjuangkan hak kreditur lain yang telah menyepakati perjanjian perdamaian.

“Perseroan telah menerima permintaan tertulis dari kurang lebih 21,69% pemegang saham untuk dapat mengambil upaya apa pun yang tersedia agar putusan gugatan Bank DKI tidak merugikan kreditur dari WSBP,” tuturnya.

Dia menyatakan bahwa selama proses hukum bergulir, WSBP tetap melaksanakan skema restrukturisasi keuangan yang telah disetujui seluruh kreditur berdasarkan Putusan Mahkamah Agung sejak 20 September 2022.

Hingga saat ini, perseroan telah menyelesaikan empat tahap pembayaran cash flow available for debt service (CFADS) senilai Rp320,85 miliar. WSBP juga merampungkan konversi atas 85% kewajiban kepada pemegang obligasi melalui OWK.

“Perseroan juga telah melaksanakan private placement tahap 1 dan 2 dalam rangka penyelesaian kewajiban kepada kreditur dagang dengan nilai Rp1,45 triliun,” kata Fandy.

_______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Sumber: The Guardian | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kasus yang melibatkan Kylian Mbappé, kapten tim nasional Prancis dan pemain Real Madrid, kini menjadi sorotan setelah sejumlah media di Swedia melaporkan adanya dugaan keterlibatan sang pemain dalam kasus pemerkosaan.

Berita ini berkembang setelah kunjungannya ke Stockholm, namun, Mbappé dengan tegas membantah keterlibatannya dalam insiden tersebut. Kami akan mengulas lebih dalam mengenai kejadian ini, termasuk reaksi dari pihak Mbappé, media Swedia, dan pihak berwenang.

Tuduhan Pemerkosaan: Laporan Awal dari Media Swedia

Beberapa media Swedia, termasuk penyiar publik SVT, melaporkan bahwa seorang pemain sepak bola asal Prancis "secara masuk akal dicurigai" terlibat dalam kasus pemerkosaan di Stockholm.

Dugaan ini didasarkan pada laporan yang muncul setelah Mbappé mengunjungi ibukota Swedia pada Oktober 2024. Meski demikian, pihak berwenang tidak menyebutkan nama Mbappé secara langsung dalam pernyataan resmi mereka.

Dalam sebuah pernyataan singkat, Otoritas Kejaksaan Swedia mengkonfirmasi bahwa laporan dugaan pemerkosaan telah disampaikan kepada polisi, namun tidak mengungkap identitas tersangka. Kasus ini dipimpin oleh jaksa senior, Marina Chirakova, yang menolak memberikan komentar lebih lanjut mengenai perkembangan kasus tersebut.

Reaksi Kylian Mbappé: Penyangkalan Keras dan Tindakan Hukum

Kylian Mbappé segera bereaksi terhadap pemberitaan ini, terutama setelah salah satu surat kabar besar Swedia, Aftonbladet, menerbitkan artikel yang mengacu pada insiden tersebut tanpa mengaitkan namanya secara langsung. Dalam unggahan di platform media sosial X, Mbappé menyampaikan kekesalannya terhadap berita yang dianggapnya sebagai "berita palsu" atau fake news.

"FAKE NEWS !!!! Ini menjadi sangat bisa diprediksi, tepat sebelum sidang seolah-olah secara kebetulan," tulis Mbappé, sambil menambahkan emoji berkedip sebagai penegasan.

Dalam pernyataan terpisah yang disampaikan kepada Agence France-Presse, tim hukum Mbappé menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah yang sama sekali tidak berdasar.

Mereka juga mengancam akan mengambil langkah hukum untuk melawan siapapun atau media yang terlibat dalam penyebaran berita yang menurut mereka merupakan upaya "pelecehan moral" dan "pencemaran nama baik."

"Hari ini, rumor fitnah baru mulai menyebar di seluruh media Swedia. Tuduhan ini benar-benar tidak benar dan tidak bertanggung jawab," demikian pernyataan resmi dari tim Mbappé.

Konteks Kunjungan Mbappé ke Swedia

Pada saat berita ini muncul, Mbappé diketahui tidak tampil dalam pertandingan Liga Bangsa-Bangsa UEFA yang mempertemukan Prancis melawan Israel dan Belgia. Alasan absensinya adalah karena ia fokus pada pemulihan cedera paha yang ia alami sebelumnya.

Namun, laporan media menyebut bahwa selama berada di Stockholm, Mbappé sempat mengunjungi restoran Chez Jolie dan klub malam V di kawasan Stureplan, sebuah daerah terkenal di pusat kota Stockholm.

Tanggapan Paris Saint-Germain dan Pihak Berwenang Swedia

Paris Saint-Germain (PSG), mantan klub Mbappé, juga turut disorot dalam pemberitaan ini. Namun, pihak PSG memilih untuk tidak memberikan komentar terkait tuduhan tersebut.

Dalam pernyataannya, seorang juru bicara PSG menyatakan bahwa klub akan tetap menjaga "martabat dan kelas" dalam menghadapi isu ini. Mereka juga menambahkan bahwa klub akan sangat terkejut jika ada pihak yang mencoba mengaitkan PSG dengan tuduhan ini.

Sementara itu, kepolisian Swedia menolak memberikan pernyataan lebih lanjut terkait kasus ini dan merujuk semua pertanyaan kepada pihak kejaksaan.

Dampak Terhadap Citra Kylian Mbappé

Kasus ini tentunya berdampak besar terhadap citra Mbappé sebagai salah satu pesepak bola top dunia. Berita ini muncul di tengah perselisihan antara Mbappé dan PSG terkait dugaan gaji yang belum dibayarkan, dengan jumlah yang disebut-sebut mencapai €55 juta.

Sidang terkait masalah ini dijadwalkan berlangsung di komite liga sepak bola Prancis pada hari yang sama dengan munculnya berita dari Aftonbladet.

Situasi yang berkembang ini telah memicu spekulasi bahwa berita terkait dugaan pemerkosaan mungkin muncul sebagai upaya untuk merusak reputasi Mbappé menjelang persidangan tersebut. Namun, Mbappé dan timnya telah menegaskan akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan namanya dari segala tuduhan palsu.

JAKARTA, investor.id - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat telah menjatuhkan pidana penjara 3 tahun dan denda Rp250 juta subsider 3 bulan penjara terhadap Ketua Panitia Lelang PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) Yudhi Mahyudin (YM), dalam perkara korupsi proyek pembangunan Tol Mohamed Bin Zayed (Tol MBZ).

Dalam amar putusan yang dibacakan Hakim Ketua Fahzal Hendri di ruang sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (30/07), terdakwa YM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan primair JPU pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 UU Tipikor juncto pasal 55 KUHP.

Sementara berdasarkan dakwaan subsidair Pasal 3 juncto, Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 KUHP, terdakwa YM dinyatakan bersalah.

"Menyatakan terdakwa YM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 3 juncto, Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 KUHP. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama tiga tahun dan denda 250 juta rupiah subsider kurungan tiga bulan," kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri.

Menyikapi putusan tersebut penasihat hukum YM, Raden Aria Riefaldhy menyesalkan majelis hakim dalam memutuskan perkara kurang memperhatikan sejumlah fakta selama proses persidangan, sehingga tidak maksimal.

"Kami menilai ada fakta-fakta yang tidak terungkap 100 persen yang seharusnya disampaikan di persidangan,” ujar Aria menyesalkan.

Aria menyebutkan, Majelis Hakim menjelaskan nilai kerugian keuangan negara Rp 510 miliar merupakan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 29 Desember 2023. Hakim membebankan KSO Waskita-ACSET untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut. "Dengan dibebankannya KSO Waskita-ACSET untuk membayar penuh atas kerugian negara tersebut, seharusnya unsur perbuatan merugikan negaranya kepada terdakwa tidak dapat terbukti. Seharusnya unsur dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak terbukti sah," ujar Aria.

Aria juga menambahkan, dijelaskan dalam fakta persidangan bahwa baik YM maupun terdakwa lainnya yaitu Eks Direktur Utama PT JJC Djoko Dwijono (DD) juga tidak terbukti melakukan persekongkolan secara bersama-sama untuk meloloskan dan memenangkan KSO Waskita-ACSET dalam lelang jasa konstruksi pembangunan Tol MBZ.

Dalam surat dakwaan, korupsi dilakukan bersama-sama, antara empat terdakwa dan seorang lagi bernama Dono Parwoto selaku kuasa KSO-Waskita Acset yang hanya dihadirkan sebagai saksi, tidak ditingkatkan statusnya sebagai tersangka atau terdakwa.

“Kenapa hanya empat orang dan satunya (Dono Parwoto) tidak dihadirkan. Itu yang nantinya akan jadi perhatian kami ke depan," tutur Aria. Terhadap putusan hakim yang menjatuhkan YM hukuman 3 tahun penjara, Aria mengaku menghormati putusan majelis hakim. Walaupun bila melihat dari fakta-fakta persidangan dan putusan yang dibacakan Majelis Hakim, seharusnya YM dan DD dibebaskan dari segala tuduhan JPU. "Pada dasarnya dalam nota pembelaan inginnya kebebasan yang sesuai nilai keadilan. Tapi Majelis Hakim punya pendapat lain. Jadi kami berbesar hati untuk bersikap dengan bijak seperti itu,” ungkapnya. Selanjutnya, mengenai langkah hukum apa yang akan diambil pasca putusan, Aria mengaku, kliennya masih akan mempertimbangkan. “Ada waktu tujuh hari untuk pikir-pikir, apakah mengajukan banding atau menerima putusan hukum,” pungkasnya

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Wika Bitumen , anak usaha PT Wijaya Karya (WIKA) terjerat kasus hukum utang piutang di Pengadilan Niaga Makassar. Hal itu menyusul upaya hukum permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang sidang perdananya digelar 11 Juli 2024 lalu.

Melansir keterbukaan informasi BEI, pihak pemohon PKPU adalah kreditur PT Slava Indonesia dan PT Lintas Bangun Persadajaya. Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Vijaya menjelaskan, selaku induk usaha Wika Bitumen, pihaknya menghormati putusan Pengadilan Niaga Makassar yang mengabulkan permohonan PKPU.

Dia menegaskan adanya putusan atas Hasil Sidang Perkara PKPU tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan maupun kegiatan operasional Perseroan.

"WIKA memastikan, Wika Bitumen akan menjalani proses sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia," ujar dia.

Menurut dia, Wika Bitumen sejak awal persidangan mengedepankan itikad baik dalam penyelesaian hak-hak kreditur melalui pemenuhan kewajiban secara bertahap. Wika Bitumen telah melakukan pemenuhan kewajiban terhadap PT Slava Indonesia sebesar Rp650,9 juta yang dilakukan secara bertahap dan telah diterima seluruhnya oleh pemohon.

Namun, pembayaran terakhir sebesar Rp425,9 juta yang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2024 dikembalikan oleh PT Slava Indonesia. "Wika Bitumen telah beberapa kali melakukan upaya pembayaran sisa tagihan tersebut, namun selalu dilakukan pengembalian oleh PT Slava Indonesia," jelasnya.

Tidak hanya itu, Wika Bitumen juga telah melakukan pemenuhan kewajiban sebesar Rp2,44 miliar yang telah diterima seluruhnya oleh PT Lintas Bangun Persadajaya. Namun, pembayaran terakhir sebesar Rp97 Juta yang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2024 kreditur mengembalikan pada tanggal 8 Juli 2024.

Lebih lanjut, Wika Bitumen juga telah beberapa kali melakukan upaya pembayaran sisa tagihan tersebut, namun selalu dilakukan pengembalian oleh PT Lintas Bangun Persadajaya.

"WIKA berharap proses PKPU ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi solusi dalam penyelesaian permasalahan diantara WIKA Bitumen dan para pemohon," jelasnya.

Profil Usaha

Wika Bitumen adalah perusahaan produsen utama aspal buton (asbuton), yang merupakan anak perusahaan dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Asbuton dikembangkan dari bahan aspal alam. Bahan alam tersebut didapat langsung dari sumber daya di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara.

Melansir laman resmi perusahaan, sejarah perusahaan ini dimulai sejak era kolonial Belanda tepatnya pada 21 Oktober 1924. Seorang pengusaha Belanda, A.Volker dianugerahi konsesi penambangan Asbuton selama 30 tahun. Kepemilikan dan pengelolaan dilaksanakan oleh suatu perusahaan perseroan Belanda, yaitu n.V. Mijnbow En Cultuur Maatshapij Boeton (MMB).

Kepemilikan dan pengelolaan perusahaan oleh A. Volker sebagai pemegang kontrak eksplorasi dan eksploitasi pertambangan aspal di Pulau Buton. Didirikan Perusahaan Aspal Negara (PAN), di mana bagian butas pada Direktorat Jalan Jalan dan Jembatan dilebur menjadi Perusahaan Aspal Negara. Pengelolaan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Jawatan Jalan dan Jembatan.

Perubahan perusahaan aspal negara menjadi perusahaan perseroan (Persero) dilaksanakan dengan pendirian PT Sarana Karya (Persero) pada 1 September 1984. Pada 2023 lalu, PT Sarana Karya resmi menjadi anak perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Perubahan nama perusahaan dari semula bernama PT Sarana Karya kemudian diubah menjadi PT Wika Bitumen. BUMN aspal ini mendirikan anak perusahaan, yakni PT Wijaya Karya Aspal berdasarkan Akta No. 7 tanggal 8 Februari 2017.

Kegiatan bisnis PT Wika Bitumen melingkupi berbagai sektor industri di antaranya pertambangan, industri, perdagangan dan jasa konstruksi. Komposisi pemegang saham Wika Bitumen adalah 99% milik Wijaya Karya dan 1% milik PT Wijaya Karya Gedung Tbk.