Anggota holding BUMN pangan, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) buka suara terkait kasus dugaan korupsi impor gula yang menyeret Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016 berinisial CS. Kasus ini juga menyeret mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong.

Direktur Utama PT PPI S Hernowo, mengatakan PPI menghormati proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh Kejaksaaan Agung RI (Kejagung) tersebut. Pada Selasa (29/10), Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka di mana salah satunya adalah Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016 berinisial CS.

"Manajemen PPI akan bersikap kooperatif atas proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI sebagai penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan wujud nyata mendukung aksi bersih-bersih BUMN," jelas Hernowo dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

Hernowo menegaskan hingga saat ini aktivitas bisnis PPI masih berjalan dengan normal dan tidak ada gangguan pada operasional bisnis perusahaan. Hernowo juga menyatakan bahwa pihaknya terus menekankan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar dalam proses bisnis perusahaan.

Dikutip dari detikNews, Kejagung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Kasus ini terkait dengan impor gula ketika Tom Lembong menjabat Mendag pada 2015-2016. Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016 CS sebagai tersangka.

"Menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut ialah TTL selaku Menteri Perdagangan 2015-2016," kata Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar.

"Kedua, tersangka atas nama CS (Charles Sitorus) selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015-2016," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com -Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Direktur Utama PT Taspen nonaktif Antonius Kosasih yang meminta penundaan proses penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya.

Penyidikan tersebut terkait dugaan korupsi yang bermodus investasi fiktif di PT Taspen pada tahun anggaran 2019.

“Menolak permohonan provisi pemohon, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Suhartoyo, dalam sidang pengucapan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXII/2024, Rabu (16/10/2024).

Permintaan penundaan penyidikan tersebut diajukan Antonius dalam permohonan provisi (sela) dalam gugatan uji materi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam pokok permohonannya, ia menguji Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang dinilai tidak memberikan kepastian mengenai batas-batas antara perbuatan pidana, perdata, atau administrasi.

MK dalam pertimbangannya menilai bahwa Pasal 2 beleid tersebut telah mengandung unsur “setiap orang”; “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi”; “melawan hukum”; serta “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Sementara itu, pada Pasal 3, beleid itu memuat unsur “setiap orang”; “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi”; “melawan hukum”; “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Oleh karena itu, majelis hakim menganggap bahwa beleid tersebut sudah memberikan kepastian hukum, dan dalil-dalil permohonan Antonius tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

“Menurut Mahkamah, dengan telah tercakupnya unsur secara melawan hukum pada norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur menyalahgunakan kewenangan serta kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada norma Pasal 3 UU Tipikor, jika dikaitkan dengan pengertian unsur secara melawan hukum yang memiliki cakupan makna yang amat luas ... sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka unsur actus reus secara substansial sebenarnya telah terserap/tercakup dalam unsur secara melawan hukum yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor,” urai hakim konstitusi Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan putusan.

“Ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah memberikan kepastian hukum, serta telah memberikan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu,” tambahnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait kasus dugaan korupsi dana iklan di pada Bank BUMD. Apa katanya?

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan masih akan menunggu perkembangan bank BUMD tersebut. Dia juga mengatakan pihaknya belum menanyakan langsung kepada Bank BUMD terkait kasus tersebut.

"Kita tunggu bagaimana perkembangannya," kata Dian ditemui di Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Dian juga mengatakan pihaknya belum berencana memeriksa dugaan kasus tersebut. Namun, dia memastikan akan mengonfirmasi kepada Bank BUMD atas masalah tersebut.

"Kita secara resmi belum inform, kalau masih baru disampaikan ke publik kita belum tahu seperti apa. Itu tentu ada proses di dalam ya terkait itu sudah ada proses," pungkasnya.

Untuk diketahui, sebuah Bank BUMD tengah diterpa pemberitaan tidak sedap soal kasus dugaan korupsi dana iklan Rp 200 miliar yang mengalir ke pejabat. Pihak bank pun telah buka suara. Manajemen menyebut, pihaknya menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan operasionalnya termasuk dalam hal penempatan iklan dan kerja sama dengan pihak ketiga.

PALEMBANG, iNews.id - Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali menetapkan satu tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan. 

Tim Penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sehingga berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

"Pada hari ini kembali menetapkan satu orang sebagai tersangka yaitu, BHW selaku Direktur Utama PT Perentjana Djaja. Penetapan itu berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-20/L.6.5/Fd.1/09/2024 tanggal 26 September 2024," kata Kasi Penerang Hukum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari dalam keterangan resminya, Kamis (26/9/2024). 

Vanny mengatakan, sebelum penetapan tersangka, penyidik memeriksa BHW sebagai saksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan telah cukup bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam dugaan perkara korupsi proyek LRT.

"Sehingga tim penyidik pada hari ini meningkatkan status dari semula saksi menjadi tersangka," ujarnya. 

Dia mengungkapkan, modus operandi tersangka BHW selaku Direktur Utama PT Perentjana Djaja yaitu sebagai Pelaksana Kegiatan dan Perencana. Dalam pelaksanaan kegiatannya, ditemukan adanya beberapa kegiatan yang digelembungkan dan sebagian fiktif. 

"Tersangka BHW juga mengalirkan dana kepada ketiga tersangka yang ditetapkan pada rilis sebelumnya yang diduga aliran dana tersebut berasal dari kegiatan yang dimarkup tersebut," paparnya.

Menurut Vanny, tersangka BHW langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas I Palembang terhitung mulai 26 September 2024 sampai 15 Oktober 2024.

"Perbuatan tersangka melanggat Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, " papar Vanny.  

Editor: Kastolani Marzuki

KENDARI, iNews.id - Polisi bergerak cepat merespons isu viral mengenai gerbang wisata Kendari-Toronipa yang belum lama diresmikan sudah banyak kerusakan. Proyek berbanderol Rp32,8 miliar ini diduga menjadi objek korupsi.

Direktur Reskrimsus Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) Kombes Pol Bambang Wijanarko mengungkapkan, penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sultra telah mulai mengumpulkan data terkait proyek tersebut sejak Kamis (12/9/2024).

“Kami telah mengeluarkan surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan guna memulai penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pembangunan gerbang wisata Kendari. Penyelidikan ini masih dalam tahap awal dan minggu depan kami akan mulai mengirimkan surat undangan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait,” ujar Bambang Wijanarko, Senin (16/9/2024) 

Bambang menegaskan, dalam kasus ini belum ada pemeriksaan resmi yang dilakukan.

"Jadi sejauh ini belum ada pihak yang diperiksa,” katanya. 

Baca Juga

Viral Gerbang Wisata Kendari-Toronipa Senilai Rp33,8 Miliar, Dinding Banyak Lubang

Menurutnya dalam penanganan kasus dugaan korupsi ini, Polda Sultra berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Sultra untuk mengaudit investigasi proyek tersebut. 

“Koordinasi dengan Inspektorat sangat penting untuk mengetahui ada atau tidaknya kerugian negara dalam proyek pembangunan gerbang wisata Kendari ini,” ucapnya.

Diketahui, kasus ini menjadi sorotan publik setelah proyek gerbang Kendari-Toronipa yang diharapkan menjadi ikon baru Kota Kendari mengalami sejumlah kendala dan memicu dugaan penyimpangan dalam proses pembangunannya.

Editor: Donald Karouw

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan empat tersangka dalam dugaan korupsi di PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Keempatnya berinisial IP, MYH, HMAC, dan A.

Sementara, saat ini Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi menggugat KPK ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan karena tidak terima ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi oleh KPK.

Bicara mengenai kasus ini, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya mendorong tata kelola yang baik dengan menggandeng penegak hukum. Namun, ia juga menghormati langkah masing-masing individu melaksanakan haknya.

"Ya begini, saya sangat mendorong good corporate governance, kerja sama dengan pihak alat penegak hukum, tetapi saya juga menghormati masing-masing individu untuk meng-exercise haknya, dan saya tidak mau berpikiran positif negatif, biarkan mekanisme ini berjalan dengan baik," katanya di DPR Jakarta, Senin (2/9/2024).

Sejalan itu, dia mengatakan, pihaknya berusaha mendorong pengembangan usaha sesuai dengan prosedur. Oleh karena itu, salah satu yang dilakukan ialah mendorong adanya pendampingan dengan BPKP dan kejaksaan.

"Tetapi kalau kami pasti berusaha yang namanya prosedural dalam melakukan pengembangan usaha, itu ada SOP-nya, dan selalu kita coba lakukan pendampingan dari pihak BPKP dan pihak kejaksaan. Jadi, ya biarkan aja mekanisme itu terjadi," ungkapnya.

Sumber: Kompas.com | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat saksi dalam perkara dugaan korupsi di Pertamina Energy Services (PES), Selasa (6/8). Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan, pemeriksaan itu terkait dugaan pemberian hadiah dalam kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di PES.

“Hari ini pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait dengan kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services, selaku subsidiary company (anak usaha) PT Pertamina,” ujar Tessa, Selasa.

Tessa menyebutkan, empat saksi yang diperiksa berinisial FS, GS, IMA, dan IDY. Tersangka Berdasarkan sumber Kompas.com, mereka adalah Ferederick ST Siahaan selaku mantan Direktur Keuangan PT Pertamina, dan Ginanjar Sofyan selaku VP Power & NRE Direktorat Gas, Energi Baru dan Terbarukan Pertamina.

Kemudian, Imam Mul Akhyar selaku Senior Analyst Downstream PT Pertamina, dan Iswina Dwi Yunanto sebagai Account Receivables Manager PT Pertamina.

“Hadir semua. Penyidik mendalami supply chain pembelian minyak bumi atau crude oil dan BBM mogas 88,” kata Tessa.

Perkara ini adalah pengembangan dari perkara “mafia migas” di PES dengan tersangka Bambang Irianto selaku managing director periode 2009-2013. Kasus dugaan suap ini menjadi salah satu kasus yang mendapat perhatian Presiden Joko Widodo untuk segera diselesaikan KPK pada 2019 silam.

Kasus ini mulai diselidiki KPK sejak Juni 2014. Namun, KPK baru berhasil menetapkan Bambang sebagai tersangka pada September 2019.

Bambang diduga menerima uang sedikitnya US$ 2,9 juta atau setara Rp 40,75 miliar karena membantu pihak swasta terkait bisnis migas di lingkungan PES. Uang suap itu diduga mengalir salah satunya melalui rekening perusahaan yang Bambang dirikan bernama SIAM.

Wakil Ketua KPK saat itu Laode M Syarif mengatakan uang tersebut diduga berasal dari perusahaan bernama Kernel Oil. Uang itu diduga sebagai imbalan karena telah membantu Kernel Oil dalam kegiatan perdagangan produk kilang dan minyak mentah kepada PES di Singapura dan pengiriman kargo.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kasus Mafia Migas, KPK Periksa Empat Orang Saksi", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/08/06/19363971/kasus-mafia-migas-kpk-periksa-empat-orang-saksi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara terkait dengan dorongan Komisi III DPR untuk mengusut soal dugaan korupsi kuota haji 2024.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan pihaknya bakal menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana mekanisme maupun aturan yang ada. Salah satunya yakni melalui pelaporan dan pengaduan masyarakat.

Tessa menyebut setiap laporan yang masuk ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK akan ditelaah. Kemudian, apabila dinyatakan lengkap secara administrasi dan dokumennya, bisa naik ke tahapan lebih lanjut.

"Tentunya bisa diteruskan ke tingkat yang lebih lanjut, dalam hal ini adalah penyelidikan. Bisa ditangani oleh KPK atau yang ditangani pleh APH [aparat penegak hukum] lain," jelasnya kepada wartawan, dikutip Minggu (4/8/2024).

Adapun anggota Komisi III DPR Nasir Djamil sebelumnya mendorong KPK untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Seperti diketahui, KPK merupakan mitra kerja dari Komisi III DPR.

Menurut Nasir, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji di DPR secara jelas menunjukkan bahwa ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

"Dibentuknya Pansus Angket Haji DPR RI di satu sisi menunjukkan bahwa ada dugaan penyimpangan yang berpotensi ke arah tindak pidana KKN dalam penyelenggaraaan ibadah Haji," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, dikutip dari keterangan tertulis.

Nasir lalu mendorong KPK agar segera meminta klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, di antaranya pihak penyelenggara negara.

"Komisi III DPR RI berprasangka baik kepada KPK bahwa lembaga anti rasuah ini punya konsern untuk menertibkan pelaksanaan ibadah Haji. [Pemanggilan] bisa saja dilakukan jika telah memenuhi syarat," tuturnya.

JAKARTA, investor.id - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat telah menjatuhkan pidana penjara 3 tahun dan denda Rp250 juta subsider 3 bulan penjara terhadap Ketua Panitia Lelang PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) Yudhi Mahyudin (YM), dalam perkara korupsi proyek pembangunan Tol Mohamed Bin Zayed (Tol MBZ).

Dalam amar putusan yang dibacakan Hakim Ketua Fahzal Hendri di ruang sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (30/07), terdakwa YM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan primair JPU pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 UU Tipikor juncto pasal 55 KUHP.

Sementara berdasarkan dakwaan subsidair Pasal 3 juncto, Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 KUHP, terdakwa YM dinyatakan bersalah.

"Menyatakan terdakwa YM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 3 juncto, Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 KUHP. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama tiga tahun dan denda 250 juta rupiah subsider kurungan tiga bulan," kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri.

Menyikapi putusan tersebut penasihat hukum YM, Raden Aria Riefaldhy menyesalkan majelis hakim dalam memutuskan perkara kurang memperhatikan sejumlah fakta selama proses persidangan, sehingga tidak maksimal.

"Kami menilai ada fakta-fakta yang tidak terungkap 100 persen yang seharusnya disampaikan di persidangan,” ujar Aria menyesalkan.

Aria menyebutkan, Majelis Hakim menjelaskan nilai kerugian keuangan negara Rp 510 miliar merupakan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 29 Desember 2023. Hakim membebankan KSO Waskita-ACSET untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut. "Dengan dibebankannya KSO Waskita-ACSET untuk membayar penuh atas kerugian negara tersebut, seharusnya unsur perbuatan merugikan negaranya kepada terdakwa tidak dapat terbukti. Seharusnya unsur dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak terbukti sah," ujar Aria.

Aria juga menambahkan, dijelaskan dalam fakta persidangan bahwa baik YM maupun terdakwa lainnya yaitu Eks Direktur Utama PT JJC Djoko Dwijono (DD) juga tidak terbukti melakukan persekongkolan secara bersama-sama untuk meloloskan dan memenangkan KSO Waskita-ACSET dalam lelang jasa konstruksi pembangunan Tol MBZ.

Dalam surat dakwaan, korupsi dilakukan bersama-sama, antara empat terdakwa dan seorang lagi bernama Dono Parwoto selaku kuasa KSO-Waskita Acset yang hanya dihadirkan sebagai saksi, tidak ditingkatkan statusnya sebagai tersangka atau terdakwa.

“Kenapa hanya empat orang dan satunya (Dono Parwoto) tidak dihadirkan. Itu yang nantinya akan jadi perhatian kami ke depan," tutur Aria. Terhadap putusan hakim yang menjatuhkan YM hukuman 3 tahun penjara, Aria mengaku menghormati putusan majelis hakim. Walaupun bila melihat dari fakta-fakta persidangan dan putusan yang dibacakan Majelis Hakim, seharusnya YM dan DD dibebaskan dari segala tuduhan JPU. "Pada dasarnya dalam nota pembelaan inginnya kebebasan yang sesuai nilai keadilan. Tapi Majelis Hakim punya pendapat lain. Jadi kami berbesar hati untuk bersikap dengan bijak seperti itu,” ungkapnya. Selanjutnya, mengenai langkah hukum apa yang akan diambil pasca putusan, Aria mengaku, kliennya masih akan mempertimbangkan. “Ada waktu tujuh hari untuk pikir-pikir, apakah mengajukan banding atau menerima putusan hukum,” pungkasnya

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - MOSKOW. Dmitry Bulgakov, mantan wakil menteri pertahanan Rusia, telah ditangkap dan didakwa melakukan korupsi, menurut laporan dari Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) pada Jumat (26/7), yang dikutip oleh kantor berita Interfax.

Penyelidikan sedang dilakukan untuk membuktikan dugaan kegiatan illegal, Bulgakov, menurut pernyataan FSB yang dikutip oleh kantor berita negara RIA. Bulgakov saat ini ditahan di pusat penahanan pra-sidang di Moskow.

Bulgakov, yang sebelumnya bertanggung jawab atas logistik militer hingga diberhentikan pada September 2022, adalah tokoh terbaru dalam serangkaian pejabat penting di Kementerian Pertahanan yang dituduh melakukan korupsi.

Penangkapan ini merupakan skandal terbesar yang menimpa militer Rusia dalam beberapa tahun terakhir dan terjadi di tengah upaya Menteri Pertahanan baru, Andrei Belousov, untuk membersihkan korupsi dan menyederhanakan keuangan militer guna mendanai operasi di Ukraina.

Pemberantasan korupsi tingkat tinggi ini dimulai pada 23 April dengan penangkapan Wakil Menteri Pertahanan Timur Ivanov, sekutu dekat mantan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu. Sejak itu, setidaknya lima pejabat militer dan pertahanan telah ditangkap.

Kremlin meremehkan penangkapan ini, dengan menyatakan bahwa lembaga negara Rusia lainnya juga terlibat dalam upaya antikorupsi yang serupa.

Bulgakov, 69 tahun, adalah lulusan akademi militer Rusia dan telah memegang berbagai posisi logistik di angkatan darat, menurut biografi resminya.

Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kejaksaan Agung menetapkan anggota DPR RI, Ujang Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Penetapan tersangka itu dilakukan setelah Ujang ditangkap dan diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Agung pada Jumat (26/7/2024).

"Kemudian dari gelaran perkara yang dilakukan oleh penyidik berkesimpulan bahwa yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Jumat (26/7/2024).

Terkait Kasus Korupsi Eks Bupati Kotawaringin Barat ini awalnya ditangkap oleh tim gabungan Kejagung di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) pada sore hari tadi. Setelah ditangkap, Ujang dibawa ke Kejagung untuk diperiksa. Setelahnya, politikus Partai Nasdem ini pun ditetapkan sebagai tersangka.

Ujang juga langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung (Kejagung) selama 20 hari ke depan.

"Penyidik juga berketetapan untuk melakukan penahanan selama 20 hari ke depan yang untuk sementara waktu dititipkan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung," ujar dia.

Adapun posisi kasus ini terhadap Ujang yakni berkaitan dalam dugaan penyimpangan dana penyertaan modal dari Pemerintah Kotawaringin Barat kepada perusahaan daerah (perusda) tahun 2009.

Penyidikan kasus ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin- 02/O.2/F.d.1/09/2023 tanggal 4 September 2023.

"Dalam dugaan penyimpangan dana penyertaan modal dari Pemerintah Kotawaringin Barat kepada Perusda Perkebunan Agrotama Mandiri tahun 2009," ujar Harli.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Usai Diperiksa Kejagung, Anggota DPR Nasdem Ujang Iskandar Ditetapkan sebagai Tersangka"

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menahan anggota DPR fraksi Nasdem sekaligus mantan Bupati Kotawaringin Barat Ujang Iskandar dalam kasus dugaan korupsi BUMD Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Harli Siregar menyampaikan pihaknya telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan Ujang sebagai tersangka.

"Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kemudian penyidik menemukan ada bukti permulaan cukup, penyidik berkesimpulan yang bersangkutan [Ujang] ditetapkan sebagai tersangka, " ujar Harli di Kejagung, Jumat (26/7/2024) malam.

Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, Ujang kemudian langsung ditahan sementara di rutan Salemba Kejagung selama 20 hari ke depan.

"Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, maka penyidik juga berketetapan melakukan penahanan selama 20 hari ke depan dan sementara waktu di Salemba Kejaksaan Agung," tambahnya.

Sebagai informasi, Ujang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam penyelewengan modal dari pemerintah Kotawaringin Barat ke perusahaan daerah perkebunan pada 2009.

Adapun, Ujang diperiksa terkait dengan posisinya yang saat itu menjabat sebagai Bupati Kotawaringin Barat.

Atas perbuatannya, Ujang dipersangkakan Pasal 2 dan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No.31/1999 tentang pemberi Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai informasi, sebelumnya Ujang ditangkap oleh tim gabungan tangkap buronan (tabur) Kejagung dan Kejati Kalyeng pada Jumat (26/7/2024) sekitar 15.45 WIB. Dia ditangkap saat tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta setelah penerbangannya dari Ho Chi Minh, Vietnam.