JAKARTA - Wika Bitumen , anak usaha PT Wijaya Karya (WIKA) terjerat kasus hukum utang piutang di Pengadilan Niaga Makassar. Hal itu menyusul upaya hukum permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang sidang perdananya digelar 11 Juli 2024 lalu.

Melansir keterbukaan informasi BEI, pihak pemohon PKPU adalah kreditur PT Slava Indonesia dan PT Lintas Bangun Persadajaya. Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Vijaya menjelaskan, selaku induk usaha Wika Bitumen, pihaknya menghormati putusan Pengadilan Niaga Makassar yang mengabulkan permohonan PKPU.

Dia menegaskan adanya putusan atas Hasil Sidang Perkara PKPU tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan maupun kegiatan operasional Perseroan.

"WIKA memastikan, Wika Bitumen akan menjalani proses sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia," ujar dia.

Menurut dia, Wika Bitumen sejak awal persidangan mengedepankan itikad baik dalam penyelesaian hak-hak kreditur melalui pemenuhan kewajiban secara bertahap. Wika Bitumen telah melakukan pemenuhan kewajiban terhadap PT Slava Indonesia sebesar Rp650,9 juta yang dilakukan secara bertahap dan telah diterima seluruhnya oleh pemohon.

Namun, pembayaran terakhir sebesar Rp425,9 juta yang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2024 dikembalikan oleh PT Slava Indonesia. "Wika Bitumen telah beberapa kali melakukan upaya pembayaran sisa tagihan tersebut, namun selalu dilakukan pengembalian oleh PT Slava Indonesia," jelasnya.

Tidak hanya itu, Wika Bitumen juga telah melakukan pemenuhan kewajiban sebesar Rp2,44 miliar yang telah diterima seluruhnya oleh PT Lintas Bangun Persadajaya. Namun, pembayaran terakhir sebesar Rp97 Juta yang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2024 kreditur mengembalikan pada tanggal 8 Juli 2024.

Lebih lanjut, Wika Bitumen juga telah beberapa kali melakukan upaya pembayaran sisa tagihan tersebut, namun selalu dilakukan pengembalian oleh PT Lintas Bangun Persadajaya.

"WIKA berharap proses PKPU ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi solusi dalam penyelesaian permasalahan diantara WIKA Bitumen dan para pemohon," jelasnya.

Profil Usaha

Wika Bitumen adalah perusahaan produsen utama aspal buton (asbuton), yang merupakan anak perusahaan dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Asbuton dikembangkan dari bahan aspal alam. Bahan alam tersebut didapat langsung dari sumber daya di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara.

Melansir laman resmi perusahaan, sejarah perusahaan ini dimulai sejak era kolonial Belanda tepatnya pada 21 Oktober 1924. Seorang pengusaha Belanda, A.Volker dianugerahi konsesi penambangan Asbuton selama 30 tahun. Kepemilikan dan pengelolaan dilaksanakan oleh suatu perusahaan perseroan Belanda, yaitu n.V. Mijnbow En Cultuur Maatshapij Boeton (MMB).

Kepemilikan dan pengelolaan perusahaan oleh A. Volker sebagai pemegang kontrak eksplorasi dan eksploitasi pertambangan aspal di Pulau Buton. Didirikan Perusahaan Aspal Negara (PAN), di mana bagian butas pada Direktorat Jalan Jalan dan Jembatan dilebur menjadi Perusahaan Aspal Negara. Pengelolaan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Jawatan Jalan dan Jembatan.

Perubahan perusahaan aspal negara menjadi perusahaan perseroan (Persero) dilaksanakan dengan pendirian PT Sarana Karya (Persero) pada 1 September 1984. Pada 2023 lalu, PT Sarana Karya resmi menjadi anak perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Perubahan nama perusahaan dari semula bernama PT Sarana Karya kemudian diubah menjadi PT Wika Bitumen. BUMN aspal ini mendirikan anak perusahaan, yakni PT Wijaya Karya Aspal berdasarkan Akta No. 7 tanggal 8 Februari 2017.

Kegiatan bisnis PT Wika Bitumen melingkupi berbagai sektor industri di antaranya pertambangan, industri, perdagangan dan jasa konstruksi. Komposisi pemegang saham Wika Bitumen adalah 99% milik Wijaya Karya dan 1% milik PT Wijaya Karya Gedung Tbk.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anak usaha PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) WIKA Bitumen tersandung masalah hukum utang piutang di Pengadilan Niaga Makassar. Menyusul upaya hukum permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang sidang perdana digelar pada 11 Juli 2024.

Melansir keterbukaan informasi di laman BEI Rabu (17/7), pihak pemohon PKPU adalah kreditur PT Slava Indonesia dan PT Lintas Bangun Persadajaya.

Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya menjelaskan, selaku induk usaha WIKA Bitumen, WIKA menghormati putusan Pengadilan Niaga Makassar yang mengabulkan permohonan PKPU itu.

“WIKA memastikan WIKA Bitumen akan menjalani proses sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia,” ujarnya dalam keterbukaan informasi.

Sejak awal persidangan, kata Mahendra, WIKA Bitumen telah mengedepankan itikad baik dalam penyelesaian hak-hak kreditur melalui pemenuhan kewajiban secara bertahap.

WIKA Bitumen telah melakukan pemenuhan kewajiban terhadap PT Slava Indonesia sebesar Rp 650,9 juta yang dilakukan secara bertahap dan telah diterima seluruhnya oleh pemohon. Namun, pembayaran terakhir sebesar Rp 425,9 juta yang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2024 dikembalikan oleh PT Slava Indonesia.

“WIKA Bitumen telah beberapa kali melakukan upaya pembayaran sisa tagihan tersebut, namun selalu dilakukan pengembalian oleh PT Slava Indonesia,” katanya.

Selain itu, terhadap kreditur lainnya, WIKA Bitumen juga telah melakukan pemenuhan kewajiban sebesar Rp 2,44 miliar yang telah diterima seluruhnya oleh PT Lintas Bangun Persadajaya. Namun, pembayaran terakhir sebesar Rp 97 Juta yang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2024, kreditur mengembalikannya pada tanggal 8 Juli 2024.

WIKA Bitumen juga telah beberapa kali melakukan upaya pembayaran sisa tagihan tersebut, namun selalu dilakukan pengembalian oleh PT Lintas Bangun Persadajaya.

“WIKA berharap proses PKPU ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi solusi dalam penyelesaian permasalahan diantara WIKA Bitumen dan para pemohon,” paparnya.

Mahendra pun menegaskan bahwa adanya putusan atas Hasil Sidang Perkara PKPU tersebut, tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan maupun kegiatan operasional Perseroan.

Dalam dokumen keterbukaan informasi yang terpisah, Mahendra menjelaskan, kontribusi pendapatan, aset, dan ekuitas WIKA Bitumen per 31 Desember 2023 terhadap WIKA adalah sebesar masing-masing 0,48%, 0,57% dan 0,24%. Sedangkan, per 31 Maret 2024 adalah sebesar masing-masing 0,51%, 0,61% dan 0,17%.

IDXChannel - Anak usaha PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT WIKA Bitumen digugat di Pengadilan Negeri (PN) Niaga Makassar, Sulawesi Selatan. Gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut berasal dari vendor perseroan, PT Slava Indonesia dan PT Lintas Bangun Persadajaya.

Sejak digugat PKPU 4 dengan nomor 5/PDT.SUS-PKPU/2024 pada Mei 2024, hakim PN Niaga Makassar memutuskan WIKA Bitumen berstatus PKPU Sementara pada 11 Juli 2024. PT Slava Indonesia, perusahaan konstruksi swasta selaku kreditur menggugat WIKA Bitumen bersama kreditur lainnya, PT Lintas Bangun Persadajaya.

Corporate Secretary WIKA Mahendra Vijaya mengatakan, WIKA selaku perusahaan BUMN induk WIKA Bitumen menghormati putusan Pengadilan Niaga Makassar.

"Dapat kami sampaikan bahwa sejak awal proses persidangan, WIKA Bitumen beritikad baik dengan telah melakukan pelunasan kewajiban terhadap pemohon namun sebagian atas pelunasan tersebut dikembalikan oleh pemohon," katanya Rabu (17//2024)

Mahendra memaparkan WIKA Bitumen sejak awal persidangan telah melakukan pembayaran utang secara bertahap kepada PT Slava Indonesia total mencapai Rp650,9 juta. Namun pembayaran terakhir sebesar Rp425,9 juta pada 10 Juni 2024 dikembalikan oleh PT Slava Indonesia.

“WIKA Bitumen telah beberapa kali melakukan upaya pembayaran sisa tagihan tersebut, namun selalu dilakukan pengembalian oleh PT Slava Indonesia,” ujarnya.

Terhadap kreditur lainnya, WIKA Bitumen juga telah melakukan pemenuhan kewajiban sebesar Rp2,44 miliar yang telah diterima seluruhnya oleh PT Lintas Bangun Persadajaya. Namun atas pembayaran terakhir sebesar Rp97 Juta yang dilakukan pada 5 Juli 2024, kreditur mengembalikannya pada 8 Juli 2024.

Mahendra menuturkan WIKA Bitumen juga telah beberapa kali melakukan upaya pembayaran sisa tagihan tersebut, namun selalu dilakukan pengembalian oleh PT Lintas Bangun Persadajaya.

“WIKA mengharapkan bahwa proses PKPU ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi solusi dalam penyelesaian permasalahan di antara WIKA Bitumen dan para pemohon,” katanya.

Menurut Mahendra, gugatan PKPU tersebut tidak berdampak material karena nilai gugatan masing-masing dari PT Slava Indonesia Rp650,9 juta dan PT Lintas Bangun Persadajaya Rp2,44 miliar hanya setara 0,51 persen terhadap pendapatan, 0,61 persen terhadap aset, dan 0,17 persen terhadap ekuitas WIKA Bitumen.

WIKA Bitumen merupakan anak perusahaan WIKA yang menyediakan aspal. WIKA memiliki 99,39 persen saham WIKA Bitumen sementara 0,61 persen sisanya dimiliki oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE).

(RFI)

JAKARTA, investor.id - Anak Usaha PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), yakni PT Wijaya Karya Bitumen (WIKA Bitumen) dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga Makassar.

Adapun pemohon PKPU adalah PT Slava Indonesia selaku pemohon dan kreditur lainnya yaitu PT Lintas Bangun Persadajaya kepada WIKA Bitumen.

Tanggal kejadian merupakan tanggal putusan atas hasil sidang perkara nomor 5/PDT.SUS-PKPU/2024/PN Niaga Makassar terkait permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh PT Slava Indonesia kepada WIKA Bitumen, yaitu pada tanggal 11 Juli 2024.

Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Vijaya mengungkapkan, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) selaku induk perusahaan dari PT WIKA Bitumen (WIKA Bitumen), turut menghormati putusan Pengadilan Niaga Makassar dengan mengabulkan permohonan PKPU atas pemohon dan memastikan bahwa WIKA Bitumen akan menjalankan proses sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

“Dapat kami infokan sejak awal persidangan, WIKA Bitumen telah mengedepankan itikad baik dalam penyelesaian hak-hak kreditur melalui pemenuhan kewajiban secara bertahap,” jelas Mahendra Vijaya dalam keterbukaan informasi dikutip Rabu (17/7/2024).

Dampak

Ia melanjutkan, WIKA Bitumen telah melakukan pemenuhan kewajiban terhadap PT Slava Indonesia sebesar Rp 650,9 Juta yang dilakukan secara bertahap dan telah diterima seluruhnya oleh pemohon, namun atas pembayaran terakhir sebesar Rp 425,9 juta yang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2024 dikembalikan oleh PT Slava Indonesia.

“WIKA Bitumen telah beberapa kali melakukan upaya pembayaran sisa tagihan tersebut, namun selalu dilakukan pengembalian oleh PT Slava Indonesia,” kata Mahendra.

Selain itu, terhadap kreditur lainnya, WIKA Bitumen juga telah melakukan pemenuhan kewajiban sebesar Rp 2,44 miliar yang telah diterima seluruhnya oleh PT Lintas Bangun Persadajaya. Namun atas pembayaran terakhir sebesar Rp 97 juta yang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2024, kreditur mengembalikan pada tanggal 8 Juli 2024.

“WIKA Bitumen juga telah beberapa kali melakukan upaya pembayaran sisa tagihan tersebut, namun selalu dilakukan pengembalian oleh PT Lintas Bangun Persadajaya,” terang Mahendra.

Menurut Mahendra, WIKA mengharapkan bahwa proses PKPU ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi solusi dalam penyelesaian permasalahan di antara WIKA Bitumen dan para pemohon.

“Dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya putusan atas hasil sidang perkara PKPU tersebut, tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan maupun kegiatan operasional perseroan,” pungkasnya.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News