JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang saksi bernama Helmi Bostam dihadirkan dalam sidang pemeriksaan berkas peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Jessica Wongso untuk kasus kopi sianida atau pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin.

Sebelum memberikan keterangan, saksi tersebut disumpah di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa dirinya telah menemukan bukti baru atau novum dalam kasus ini.

“Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya telah menemukan bukti atau novum yang akan diajukan di dalam permohonan peninjauan kembali perkara Jessica Wongso,” ucap Helmi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Ketua Majelis Hakim Zulkifli Atjo lantas menunjukkan sebuah amplop berwarna putih yang disebut berisi novum yang diajukan pihak Jessica.

Hakim lalu bertanya kapan Helmi mendapatkan novum ini.

Helmi bilang, bukti baru itu ia dapat ketika menonton wawancara jurnalis Karni Ilyas dengan ayah mendiang Mirna, Darmawan Salihin.

“Saat itu saya melihat dari Youtube, Yang Mulia. Ada siaran wawancara Karni Ilyas dengan saksi Darmawan Salihin. Dari situ saya tahu dari tim kuasa hukum ada mengajukan permohonan peninjauan kembali,” jelas Helmi.

Kendati demikian, Helmi mengaku tidak ingat kapan dia menonton tayangan itu.

Sebelumnya diberitakan, Jessica Kumala Wongso kembali mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasus kopi sianida atau pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin.

Jessica bersama kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (9/10/2024) untuk mendaftarkan PK.

"Jadi begini saya datang ke tempat ini, datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini untuk mendaftarkan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung yang telah dijatuhkan kepada Jessica," kata Otto saat ditemui wartawan di lokasi, Rabu (9/10/2024).

Adapun Jessica dinyatakan bebas bersyarat dalam kasus kopi sianida pada Minggu (18/8/2024), setelah menjalani masa hukuman selama 8 tahun 1 bulan lebih.

Pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan HAM menyebut, Jessica menerima remisi 58 bulan dan 30 hari.

Diketahui, Jessica divonis 20 tahun penjara oleh majelis hakim atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin atau kopi sianida pada 2016 lalu. Vonis ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Pada awal 2018, MA sempat menolak PK yang diajukan Jessica, sehingga vonis tetap berlaku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan mengungkapkan, kliennya masih trauma dengan pengadilan karena teringat dengan proses hukum yang dijalaninya pada 2016.

“Dia (Jessica) bilang tadi waktu di mobil, dia bilang, ‘waduh om, bagaimana ini delapan tahun lalu (jalani sidang di sini). Saya agak sedikit trauma juga lihat pengadilan'" ujar Otto Hasibuan saat memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Kendati demikian, Otto mengaku telah berusaha menenangkan Jessica. Dia mengatakan, tujuan kedatangan mereka hari ini berbeda dengan yang dulu.

“Tapi, saya bilang kan suasananya berbeda. Dulu kan ada posisi ditahan, hari ini ada posisi sudah bebas,” imbuh Otto.

Otto mengungkapkan, pada 2016, Jessica merasa sedikit tegang ketika menjalani persidangan. Karena itu, Jessica selalu mengenakan baju putih dalam sidang.

Pada hari ini, Jessica tampak memakai blazer berwarna merah muda dengan baju berwarna hitam.

Saat menemui awak media, Jessica tidak banyak bicara maupun tersenyum. Suaranya juga terdengar sangat kecil saat menjawab pertanyaan dari wartawan.

Sebelumnya, terpidana kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasus yang dikenal sebagai kasus kopi sianida itu.

Jessica bersama kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (9/10/2024) untuk mendaftarkan PK.

"Jadi begini saya datang ke tempat ini, datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini untuk mendaftarkan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung yang telah dijatuhkan kepada Jessica," kata Otto saat ditemui wartawan di lokasi, Rabu.

Otto mengatakan, PK merupakan upaya hukum yang menjadi hak setiap pihak berperkara ketika dia tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan.

Berkas dengan nomor No.7/ Akta.Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2024 akan terlebih dahulu dilengkapi administrasinya dan diproses sesuai mekanisme hukum yang ada sebelum diteruskan ke Mahkamah Agung untuk diputus.