JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor (SHB) tidak diketahui keberadaannya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Sahbirin Noor terjerat kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel.

Hal itu pun sudah disampaikan Lembaga Antirasuah saat menyampaikan jawaban dalam sidang lanjutan praperadilan yang diajukan Sahbirin pada Selasa (5/11/2024) kemarin.

"Dalam sidang tersebut, KPK menyampaikan, hingga saat persidangan ini berlangsung, SHB tidak diketahui keberadaannya, meskipun KPK telah melakukan upaya pencarian ke beberapa lokasi," kata Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo melalui keterangan tertulisnya, Rabu (6/11/2024).



Budi menyatakan, Sahbirin tidak menunjukkan batang hidungnya meski telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Sahbirin juga tidak terlihat dari sejumlah lokasi yang digeledah tim penyidik Komisi Antirasuah, mulai dari kantor, rumah dinas, maupun rumah pribadinya. Diduga, lokasi yang digeledah itu menjadi tempat persembunyian Sahbirin.

Budi melanjutkan, Sahbirin juga tidak tampak melakukan kegiatan dinasnya selaku Gubernur meski dirinya belum dilakukan penahanan.

"SHB selaku Gubernur Kalimantan Selatan tidak melakukan aktivitas sehari-hari di kantor sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya," ujarnya.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa SHB selaku Tersangka secara jelas telah melarikan diri atau kabur, yaitu sejak dilakukan serangkaian tindakan tangkap tangan oleh KPK pada tanggal 6 Oktober 2024," sambungnya.

Akan hal itu, Budi menyatakan praperadilan yang diajukan Sahbirin seharusnya tidak dapat diterima. Pasalnya, Sahbirin sebagai pemohon tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak sesuai dengan ketentuan SEMA No. 1/2018.

"Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh SHB selaku Tersangka yang melarikan diri, mengandung cacat formil dan sudah sepatutnya Permohonan Praperadilan a quo ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen PDI-Perjuangan, Hasto Kristianto menegaskan bahwa dirinya tidak menyembunyikan tersangka Harun Masiku dan tidak mengetahui keberadaannya saat ini.

Hal tersebut disampaikan Hasto di sela-sela acara Masa Depan Demokrasi RI Setelah "Aksi Pembegalan" yang digelar Beranda Politik di Teater Utan Kayu Jakarta, Kamis 12 September 2024 malam.

Hasto menegaskan untuk mencari lokasi keberadaan tersangka Harun Masiku itu merupakan ranah KPK, bukan dirinya. Dia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam perkara korupsi yang melibatkan tersangka Harun Masiku.

Harun Masiku adalah mantan kader PDI-P yang masuk daftar pencarian orang (DPO) KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019.

"Jadi terkait Harun Masiku, saya tidak tahu dia ada di mana. Itu ranah KPK, bukan saya ya," tuturnya.

Hasto juga mengaku heran terhadap tim penyidik KPK yang sampai saat ini masih memburu tersangka Harun Masiku.

Padahal, menurut Hasto, Harun Masiku merupakan korban dalam perkara yang menjeratnya sebagai tersangka.

"Harun Masiku ini sebenarnya hanya korban karena dari keputusan Mahkamah Agung dia memiliki legalitas untuk dilantik," kata Hasto.

Namun sayangnya, putusan Mahkamah Agung tersebut, kata Hasto dikalahkan seseorang yang berkuasa pada masa itu.

"Jadi legalitas yang dia miliki berdasarkan keputusan MA itu kan kemudian dikalahkan karena ada suatu upaya menggunakan kekuasaan untuk memancing adanya suap disitu," ujarnya.

___________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membatalkan pemeriksaan mantan kader PDIP Saeful Bahri, terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) yang menjerat Harun Masiku hari ini, 30 Juli 2024. Surat panggilannya kembali lagi ke Lembaga Antirasuah.

“Info sementara surat panggilannya retur (dikembalikan),” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Selasa, 30 Juli 2024.

Pihaknya akan memanggil ulang Saeful. Mantan terpidana itu tidak bisa dinyatakan mangkir, karena belum mengetahui dipanggil penyidik KPK.
“Kemungkinan yang bersangkutan SB (Saeful Bahri) belum terima surat panggilannya,” ujar Tessa.

Dalam perkembangan kasus ini, KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencegah lima orang terkait kasus Harun. Mereka yakni K, SP, YPW, DTI, dan DB.

KPK enggan memerinci nama lima orang itu. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, nama lengkap mereka yakni staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, Pengacara Simeon Petrus, Pengacara Yanuar Prawira Wasesa, Pengacara Donny Tri Istiqomah, dan pihak swasta Dona Berisa.

Mantan istri Saeful Bahri, Dona Berisa pernah diperiksa penyidik dalam kasus ini pada Kamis, 18 Juli 2024. KPK meyakini ada perintangan dalam penanganan perkara itu dan berencana membuka kasus obstruction of justice.

“(Saksi) hadir, penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan keberadaan HM (Harun Masiku) dan peluang untuk membuka penyidikan baru terkait dengan dugaan obstruction of justice,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 18 Juli 2024.

Tessa enggan memerinci bentuk perintangan penyidikan termasuk orang yang diduga terlibat. Menurutnya, kemungkinan itu saat ini masih sekadar dugaan.

KPK juga meminta Dona menjelaskan soal keberadaan Harun. Pernyataan lengkap mantan istri Saeful Bahri itu enggan dirinci untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.

(ADN)

Jakarta: Eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Harun Masiku. Wahyu dicecar beberapa pertanyaan oleh penyidik.

"Ya mungkin 15 (pertanyaan)," kata Wahyu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 29 Juli 2024.

Dia tak mendetail soal materi pemeriksaan dan hal-hal lain yang didalami penyidik. Wahyu meminta wartawan menanyakan hal itu ke penyidik.
"Saya memberikan informasi lanjutan untuk membantu penyidik menyelesaikan tugasnya," ucap Wahyu.

KPK telah memeriksa Wahyu dalam perkara dugaan suap yang menjerat buronan Harun Masiku pada Kamis, 28 Desember 2023. Eks terpidana kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 itu juga pernah dimintai keterangan soal keberadaan Harun.

Wahyu telah menjalani pidana penjara selama 4 tahun terkait kasus tersebut. Dia sejatinya divonis 7 tahun, namun dinyatakan bebas bersyarat sebelum genap menjalani hukuman.

(ADN)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tengah mendongkrak intensitas perburuan buronan Harun Masiku. Yakni, dengan membuka penyidikan terkait obstruction of justice atau perintangan penanganan kasus suap yang menyeret Harun.

"Saya lihat menaikkan intensitas mereka untuk memburu Harun Masiku," kata mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap kepada Medcom.id, Minggu, 21 Juli 2024.

Yudi meyakini langkah KPK ini akan mengerucutkan posisi Harun. Orang-orang terdekat Harun harus diproses untuk membuat terang persembunyiannya.
"Ketika menangkap buronan yang sangat sulit apalagi sudah 4,5 tahun ini yang tentu entah di mana dia berada, ya tentu dicari dari orang-orang yang dekat dengan dia gitu ya, yang diduga tahu tempat persembunyiannya itu, juga ikut menyembunyikan ya kan ataupun terlibat," jelas Yudi.

Baca juga: Langkah KPK Baru Usut Perintangan Penyidikan Kasus Harun Masiku Dipertanyakan

Sebelumnya, KPK memeriksa mantan istri terpidana Saeful Bahri, Dona Berisa terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dengan tersangka sekaligus buronan Harun Masiku pada Kamis, 18 Juli 2024. Penyidik meyakini ada perintangan dalam penanganan perkara itu dan berencana membuka kasus obstruction of justice.

“(Saksi) hadir, penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan keberadaan HM (Harun Masiku) dan peluang untuk membuka penyidikan baru terkait dengan dugaan obstruction of justice,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 18 Juli 2024.

(END)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini adanya perintangan penyidikan dalam penanganan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku. Bukti awalnya sudah dikantongi.

“Ada dugaan ke sana (perintangan penyidikan). Sampai dimananya itu saya sendiri belum tahu karena yang memahami adalah penyidiknya, yang di-spill ada dugaan saja dari penyidiknya,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2024.

Tessa belum bisa memerinci bukti awal yang ditemukan penyidiknya. Dia menegaskan belum ada kasus perintangan yang dibuka, namun, sudah diminta penyidik untuk digelar perkaranya.
“Baru ada penyampaian ada dugaan ke sana (perintangan penyidikan),” ujar Tessa.

Baca juga: Pimpinan KPK Dinilai Perlu Diperiksa Terkait Kasus Harun Masiku

Dalam perkembangan kasus Harun, KPK memeriksa mantan istri terpidana Saeful Bahri, Dona Berisa terkait kasus suap PAW anggota DPR dengan tersangka sekaligus buronan Harun Masiku pada Kamis, 18 Juli 2024. Penyidik meyakini ada perintangan dalam penanganan perkara itu dan berencana membuka kasus obstruction of justice.

“(Saksi) hadir, penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan keberadaan HM (Harun Masiku) dan peluang untuk membuka penyidikan baru terkait dengan dugaan obstruction of justice,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 18 Juli 2024.

Tessa enggan memerinci bentuk perintangan penyidikan termasuk orang yang diduga terlibat. Menurutnya, kemungkinan itu saat ini masih sekadar dugaan.

KPK juga meminta Dona menjelaskan soal keberadaan Harun. Pernyataan lengkap mantan istri Saeful Bahri itu enggan dirinci untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.

(END)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan banyaknya laporan terhadap Penyidik Rossa Purbo Bekti bisa mengganggunya menyidik dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dengan tersangka sekaligus buronan Harun Masiku. Total ada lima aduan yang ditujukan kepada Rossa dari kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Kalau pertanyaannya apakah itu mengganggu atau tidak, pasti mengganggu,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Sabtu, 12 Juli 2024.

Tessa menjelaskan ada dua laporan untuk Rossa di Dewan Pengawas (Dewas) KPK, satu di Komnas HAM, satu secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan satu di Propam Polri. Banyaknya aduan di instansi itu bakal membuat Rossa keteteran mengatur jadwal klarifikasi di tengah perintah menangkap Harun.
“Tentunya yang bersangkutan (Rossa) harus menghadiri panggilan mengklarifikasi walaupun sampai dengan saat ini saya belum menemukan adanya pernyataan dari para lembaga yang menerima laporan itu (yang menjelaskan bahwa) penyidik kami melakukan penyimpangan,” ucap Tessa.

Baca juga: Tegas! KPK Haramkan Pegawai Main Judol dan Pinjol

Meski banyaknya serangan aduan ini, KPK tetap berusaha profesional dalam penanganan kasus Harun Masiku. Pengganti Rossa tetap ada jika harus memberikan klarifikasi atas laporan dari kubu PDIP.

“Selain Rossa juga ada beberapa penyidik yang lain, yang juga terlibat dalam perkara dimaksud untuk tetap mencari keberadaan tersangka HM (Harun Masiku) maupun menuntaskan perkaranya itu sendiri,” ujar Tessa.

Kubu Staf Sekretariat Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, mengadukan penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti dan Priyatno ke Propam Polri. Pengaduan ini atas dugaan pelanggaran prosedur dalam penyitaan ponsel Kusnadi.

“Ini ada aspek pelanggaran profesi. Bagaimana pun Rossa Purbo Bekti dan Priyatno adalah penyidik Polri yang ada di KPK," kata pengacara Kusnadi, Petrus Selestinus, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juli 2024.

Pengaduan ini disampaikan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (DivPropam) Polri. Pengaduan diterima dan teregister dengan nomor: SPSP2/003111/VII/2024/BAGYANDUAN tertanggal 11 Juli 2024.

(END)

Jakarta: Buronan Harun Masiku disebut ada di Jakarta. Pernyataan itu dicetuskan oleh anggota tim pengacara Kader PDIP, Donni Tri Istiqomah, Army Mulyanto berdasarkan keterangan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa Purbo Bekti.

“Pak Rossa menyampaikan bahwa dia sudah tahu keberadaan Harun Masiku, masih ada di Jakarta, bahkan mengait-ngaitkan sama Pak Sekjen, Pak Hasto (Kristiyanto) yang kemudian ini menarik juga untuk dibahas sama Donni pada saat ditanyakan,” kata Army di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Juli 2024.

Menurut Army, Rossa menyatakan hal tersebut saat menggeledah rumah Donni pada Rabu, 3 Juli 2024. Penyidik kasus suap buronan antarwaktu (PAW) anggota DPR itu disebut menawarkan kerja sama dengan Donni.
“Intinya lebih melobi bagaimana kemudian Pak Donni ini yakin untuk bisa bekerja sama, belasan kali disampaikan,” ujar Army.

Army juga menyebut Rossa sempat mengingatkan Donni soal nasib anak-anaknya kalau tidak mau bekerja sama. Dalam penggeledahan itu, empat ponsel disita penyidik.

“Karena dipertimbangannya gini, ini penuturan Pak Rossa ke Pak Donni ya, ‘Pak Donni enggak sayang sama anak-anak? Mereka masih kecil-kecil lho? Enggak mempertimbangkan ekonomi kedepannya?’ Nah kira-kita begitu kalimatnya,” ucap Army.

Pengacara Donni lainnya, Johanes Tobing menyebut pernyataan Rossa itu didengar di depan anak-anak kliennya. Dia menyayangkan cara tawar menawar yang dilakukan tersebut.

“Itu di hadapan anak-anaknya, bahkan bilang begini, nanti kalau kamu mengaku tenang saja kamu saya jamin hidupnya, termasuk keberlanjutan hidup anak-anak dan istri kamu,” kata Johanes.

Dalam perkembangan kasus ini, KPK memeriksa staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi pada Rabu, 19 Juni 2024. Dia mengaku pernah bertemu dengan buronan Harun Masiku.

“Pernah (bertemu),” kata Kusnadi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Juni 2024.

Kusnadi enggan memerinci waktu pertemuannya dengan Harun. Dia bergegas pergi meninggalkan markas KPK setelah itu.

Selain itu, Kusnadi membantah mengenal dua mahasiswa yang pernah diperiksa terkait kasus ini yakni Hugo Ganda serta Melita De Grave. Pemeriksaan diklaim hanya terkait komunikasinya dengan staf di DPP PDIP.

“(Ditanya) percakapan saya dengan staf, staf DPP,” ujar Kusnadi.

(END)