Jakarta: Langkah publik mengawasi proses Peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming di Mahkamah Agung (MA) sudah benar. Pasalnya, dikhawatirkan PK terpidana korupsi izin usaha pertambangan ini dipaksakan dengan diada-adakannya novum sehingga menghasilkan putusan ringan atau bebas.

Pakar hukum dan dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Sholehuddin mengatakan, pengawasan ini penting di tengah kasus suap yang menjerat eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar. Kabar yang berkembang makelar kasus Zarof Ricar juga diduga turut bermain di PK terpidana korupsi Mardani H Maming.

“Karena PK ini kan sudah tegas yang namanya PK itu apa, PK itu peninjauan kembali yang hanya dibatasi dengan adanya novum. Ini yang diawasi, benar-benar ada novum enggak (PK Mardani H Maming) jangan-jangan kemudian 'diada-adakan' kemudian putusan menjadi lebih ringan dan bebas,” tegas dia di Jakarta, Senin, 4 November 2024.
Sholehuddin mengingatkan, syarat peninjauan kembali (PK) sudah jelas tertera di pasal 263 ayat 2 ialah adanya novum atau keadaan baru. Atas dasar itu. kata Sholehuddin, seluruh elemen masyarakat diminta terus mengawasi peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan atau IUP Mardani H Maming hingga keluarnya putusan.

“Tentunya harus diawasi masyarakat harus mengawal terus, terutama ahli hukum, juga perlu mengawasi jangan hanya banyak berkomentar seperti tidak ada ujung pangkalnya, hanya membuat riak-riak,” jelas dia.

Baca juga: Dugaan Mafia Peradilan, PK Mardani Maming Perlu Diawasi Ketat

Sholehuddin berharap, aparat penegak hukum (APH) juga turun tangan jika memang terindikasi PK Mardani H Maming terindikasi akan dimainkan. Sholehuddin menyarankan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menelisik dugaan permainan untuk meloloskan PK terpidana korupsi izin usaha pertambangan Mardani H Maming.

“Semua perkara yang memang ada indikasi akan dimainkan harus diawasi secara ketat,” ungkapnya.

Sementara itu, Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman mendukung adanya pengusutan secara tuntas terkait kasus suap Rp 1 triliun yang menjerat eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar. Semua kasus yang diduga diatur eks Zarof Ricar perlu dibongkar, termasuk PK terpidana korupsi Mardani H Maming.

“Prinsipnya semua kasus yang diduga diatur oleh ZR perlu dibongkar dan di-review. Apakah PK Mardani Maming termasuk? Tugas penyidik kejaksaan untuk selidiki,” jelas dia.

Zaenur menyebut, pengungkapan uang Rp1 triliun yang ditemukan di kediaman Zarof Ricar juga telah menunjukkan bobroknya dunia peradilan di Indonesia. “Pengungkapan uang hampir Rp1 triliun di tempat ZR ini menunjukkan betapa bobroknya dunia peradilan ya,” lanjut Zaenur,

Sebelumnya, terpidana korupsi Mardani Maming kembali mendaftarkan PK bernomor 784/PAN.PN/W15-U1/HK2.2/IV/2024 pada 6 Juni 2024 kepada MA dengan status saat ini dalam proses pemeriksaan majelis hakim.

Padahal, pengusaha asal Kalimantan Selatan tersebut terbukti menerima suap atas penerbitan SK Pengalihan IUP OP dari PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (PT PCN) dan telah divonis 10 tahun oleh Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin dengan denda Rp500 juta.

Untuk kasus tersebut, Mardani Maming terbukti tidak menerima uang secara langsung, tetapi melalui PT Trans Surya Perkasa (TSP) yang bertugas mengutip fee di pelabuhan milik pengusaha yang mendapatkan IUP tersebut.

Mardani Maming sempat mengajukan proses banding di tingkat pertama pada Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin serta kasasi ke MA, tetapi keduanya ditolak sepenuhnya oleh majelis hakim.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Politikus Partai Demokrat Rachlan Nashidik terkait kasus dugaan pencucian uang dan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) hari ini, 24 Oktober 2024. Dia mengaku ditanya soal hubungannya dengan salah satu tersangka dalam perkara itu.

“(Ditanya soal) (Menas) Erwin Djohansyah (tersangka perkara), bekas partner saya dulu, sudah, sudah kasih keterangan,” kata Rachlan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Menurut Rachlan, dia pernah satu perusahaan dengan Erwin. Namun, dia tidak mengetahui keseluruhan kelakuan bekas partnernya itu sampai bisa berurusan dengan KPK.

“Kan pernah partneran, di perusahaan sama-sama, sama saya, kemudian ya dia melakukan hal-hal itu yang kita enggak pernah mengerti juga,” ujar Rachlan.

Dia meyakini namanya dicatut oleh Erwin ke penyidik KPK. Menurut Rachlan, Lembaga Antirasuah cuma menanyakan empat hal kepadanya, namun dia enggan merincinya.

Rachlan juga membantah menerima uang terkait perkara itu. Pertanyaan penyidik disebut cuma soal hubungan dengan Erwin.

“Ke saya? Enggak ada lah (aliran dana). Saya cuma diklarifikasi kenal sama sama siapa, sama Erwin, segala macam, begitu,” ucap Rachlan.

KPK kembali mengembangkan kasus dugaan suap penanganan perkara di MA. Hasbi Hasan kini menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).

KPK menjelaskan bahwa kasus ini dikembangkan setelah jaksa dan penyidik mendalami fakta persidangan. Lembaga Antirasuah mengendus adanya pengalihan uang hasil suap yang sudah berubah menjadi barang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Windy Yunita Bestari Usman atau Windy Idol juga menjadi tersangka dalam dugaan pencucian ini. Keterlibatan penyanyi itu didalami jaksa dalam persidangan. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

Jakarta: Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan mantan Hakim Yustisial Prasetyo Nugroho dalam persidangan dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh. Dia diminta menjelaskan soal proses penanganan kasasi yang menjerat Jawahirul Fuad.

Prasetyo diminta menjelaskan perihal adanya perintah kabulkan kasasi. Menurut dia, Gazalba menggunakan kertas dalam permintaan itu.

“Kertas orat-oretan gitu, untuk kabul (perkara kasasi) Pak Jaksa,” kata Prasetyo di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juli 2024.
Prasetyo tidak memerinci isi tulisan dalam kertas yang diberikan Gazalba. Seingat dia, alasan kabul berkaitan dengan kekeliruan seseorang.

“Seingat saya error in persona (kekeliruan seseorang), Pak Jaksa,” ucap Prasetyo.

Keputusan kabul itu mengartikan Jawahirul bebas dari kasusnya di tingkat kasasi. Setelah itu, Prasetyo mengaku membuat berkas untuk kebutuhan persidangan.

“Saya buat setelah berkas baca datang, terus saya lihat memori kasasinya, saya lihat faktanya, saya lihat ada keterangan saksi yang mengatakan bahwa UD itu bukan punya terpidana ya sudah saja buat pertimbangan seperti itu Pak Jaksa,” ujar Prasetyo.

Gazalba Saleh kembali menjalani sidang kasus gratifikasi dan pencucian uang di lingkungan Mahkamah Agung (MA) usai vonis bebasnya digagalkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Pada persidangan kali ini, susunan majelis hakim yang memimpin persidangan masih sama dengan pengadil yang menerima eksepsi atau nota keberatan Gazalba Saleh.

Majelis hakim itu terdiri dari hakim ketua Fahzal Hendri. Kemudian, anggota hakimnya yakni Rianto Adam Pontoh dan Sukartono.

"Kita buka kembali persidangan perkara ini, berdasarkan perintah dari PT Jakarta. Karena eksepsi kemarin putusan sela kemarin dibatalkan. Karena dibatalkan kemudian diperintahkan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara," ujar Fahzal di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Selasa, 8 Juli 2024.

Fahzal menuturkan masa tahanan Gazalba Saleh kembali dilakukan dalam kasus suap di lingkungan MA. Masa tahanannya dihitung selama 57 hari.

(LDS)

Jakarta: Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mengganti susunan majelis persidangan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mau mencampuri kewenangan itu.

“Ya kan kita hanya bermohon, kewenangan untuk menentukan, menetapkan susunan majelis hakim itu ada di ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kan gitu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Alex menjelaskan pihaknya hanya bisa menghormati keputusan pengadilan yang memilih hakim sebelumnya untuk tetap menyidangkan Gazalba. KPK yakin pengadilan menilai para pengadil saat ini masih independen.
“Kami menghormati apapun putusan dari ketua pengadilan negeri untuk menetapkan majelis hakim. Mereka menganggap majelis hakim sekarang ini dinilai masih independen ya,” ucap Alex.
KPK juga menghormati keputusan majelis yang menahan kembali Gazalba. Upaya paksa itu merupakan salah satu permohonan dari Lembaga Antirasuah selain penggantian hakim.

“Jadi, ada dua hal yang kami mohonkan ke ketua pengadilan itu, yang pertama terkait dengan penggantian majelis, yang kedua terkait dengan status (penahanan) Gazalba Saleh, jadi, supaya dilakukan penahanan kembali dan itu yang oleh majelis disetujui dilakukan penahanan,” ujar Alex.

Gazalba Saleh kembali menjalani sidang kasus gratifikasi dan pencucian uang di lingkungan Mahkamah Agung (MA) usai vonis bebasnya digagalkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Pada persidangan kali ini, susunan majelis hakim yang memimpin persidangan masih sama dengan pengadil yang menerima eksepsi atau nota keberatan Gazalba Saleh.

Majelis hakim itu terdiri dari hakim ketua Fahzal Hendri. Kemudian, anggota hakimnya yakni Rianto Adam Pontoh dan Sukartono.

"Kita buka kembali persidangan perkara ini, berdasarkan perintah dari PT Jakarta. Karena eksepsi kemarin putusan sela kemarin dibatalkan. Karena dibatalkan kemudian diperintahkan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara," ujar Fahzal di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Selasa, 8 Juli 2024.

Fahzal menuturkan masa tahanan Gazalba Saleh kembali dilakukan dalam kasus suap di lingkungan MA. Masa tahanannya dihitung selama 57 hari.

(LDS)

Jakarta: Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menilai keputusan mempertahankan susunan hakim kasus gratifikasi dan pencucian uang Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh karena tidak ada perintah dari putusan verzet Pengadilan Tinggi Jakarta. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki hak tidak mengganti para majelis.

“Ya sekali lagi itu kewenangan dari PN ya kan, ya kalau mereka enggak mau ganti ya terus kita mau apa? Apalagi ya memang tidak ada dasar juga untuk mengganti mereka,” kata Yudi kepada Medcom.id, Selasa, 9 Juli 2024.

Yudi mengatakan keputusan mempertahankan hakim legal dilakukan pengadilan meski sudah diminta KPK. KPK didorong memaksimalkan strategi pembuktian saat persidangan untuk meyakinkan hakim.
Salah satu caranya, yakni menghadirkan saksi dan bukti yang bisa menjelaskan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang Gazalba. Kemahiran jaksa KPK diuji dalam persidangan ini.

“KPK melalui jaksanya ya memang harus berhati-hati dalam setiap langkahnya, dalam strategi persidangannya, sehingga saksi-saksi yang dihadirkan adalah saksi- yang betul-betul memperkuat pembuktian, barang bukti yang diperlihatkan di sidang, barang bukti yang langsung telak dengan perbuatan dari terdakwa,” ucap Yudi.

Baca Juga: Diadili Lagi, Jajaran Majelis Hakim Gazalba Saleh Sama

Gazalba Saleh kembali menjalani sidang kasus gratifikasi dan pencucian uang di lingkungan Mahkamah Agung (MA) usai vonis bebasnya digagalkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Pada persidangan kali ini, susunan majelis hakim yang memimpin persidangan masih sama dengan pengadil yang menerima eksepsi atau nota keberatan Gazalba Saleh.

Majelis hakim itu terdiri dari hakim ketua Fahzal Hendri. Kemudian, anggota hakimnya yakni Rianto Adam Pontoh dan Sukartono.

"Kita buka kembali persidangan perkara ini, berdasarkan perintah dari PT Jakarta. Karena eksepsi kemarin putusan sela kemarin dibatalkan. Karena dibatalkan kemudian diperintahkan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara," ujar Fahzal di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Selasa, 8 Juli 2024.

Fahzal menuturkan masa tahanan Gazalba Saleh kembali dilakukan dalam kasus suap di lingkungan MA. Masa tahanannya dihitung selama 57 hari.

(AZF)