Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kepala Biro Investasi, Kerja Sama dan Komunikasi Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bambang Wijanarko menyebut, realisasi investasi KEK hingga kuartal III-2024 mencapai Rp 46,5 triliun.

Namun, kata Bambang, nilai ini masih bisa bertambah, pasalnya terdapat enam KEK yang belum menyampaikan laporan perkembangannya hingga September 2024 ini.

“Capaian investasi KEK dari Januari-September 2024 adalah senilai Rp 46,5 triliun dengan serapan tenaga kerja sebesar 17.990 orang. Angka tersebut akan terus bertambah karena masih ada enam KEK,” kata dia kepada Kontan.co.id, Rabu (6/11).

Bambang menyebutkan, keenam KEK yang belum menyampaikan laporan perkembangan hingga triwulan III adalah KEK Kendal, KEK Galang Batang, KEK Sanur, KEK Batam Aero Technic, KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten, serta KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam.

“Untuk total target investasi dari enam KEK yang belum menyampaikan laporannya kepada kami sebesar Rp 31,6 triliun,” sebutnya.

Di samping itu, Bambang menuturkan, adapun realisasi investasi terbesar di tahun 2024 berasal dari KEK Gresik, dengan nilai investasi sebesar Rp 21 triliun. Disusul oleh KEK Kendal dengan investasi sebesar Rp 11 triliun hingga semester I-2024.

Sementara itu, dia menambahkan, capaian kumulatif KEK sejak awal berdirinya hingga September 2024 juga tampak signifikan dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi.

“Capaian kumulatif investasi KEK hingga September 2024 senilai Rp220,6 Triliun dan telah menyerap tenaga kerja hingga 135.083 orang,” tandasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Realisasi investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menunjukkan nilai yang signifikan hingga triwulan III-2024. Untuk itu, pemerintah terus menggeber kinerja KEK agar mencapai target investasi yang telah dicanangkan tahun ini.

Kepala Biro Investasi, Kerja Sama dan Komunikasi Dewan Nasional KEK Bambang Wijanarko mengatakan, sepanjang tahun ini hingga September 2024 realisasi investasi KEK sebesar Rp 46,5 triliun.

Nilai tersebut telah mencapai 59,5% dari target investasi yang ditetapkan tahun 2024. KEK membidik investasi sebesar Rp 78,1 trilun untuk tahun ini.

“Capaian investasi KEK dari Januari-September 2024 adalah senilai Rp 46,5 triliun dengan serapan tenaga kerja sebesar 17.990 orang,” ujarnya kepada Kontan.co.id, pekan lalu.

Bambang menjelaskan, angka tersebut akan terus bertambah mengingat masih terdapat enam KEK yang bakal segera melaporkan perkembangannya hingga triwulan III tahun ini.

Dia menyebutkan, keenam KEK tersebut di antaranya, KEK Kendal, KEK Galang Batang, KEK Sanur, KEK Batam Aero Technic, KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten, serta KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam.

“(Keenam KEK) belum menyampaikan laporan perkembangan KEK hingga triwulan III tahun 2024,” sebut Bambang.

Bambang menuturkan, adapun realisasi investasi terbesar di tahun 2024 berasal dari KEK Gresik dengan nilai investasi sebesar Rp 21 triliun. Posisi kedua adalah KEK Kendal dengan investasi sebesar Rp 11 triliun hingga semester I-2024.

Lebih lanjut, Bambang menambahkan, pihaknya telah menyusun strategi untuk mengejar target investasi di tahun ini, antara lain mendorong Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola (BUPP) dan memfasilitasi isu strategis yang dihadapi.

“Selain itu kami mengakselerasi perubahan PP 40 tahun 2021 dimana salah satu perubahannya adalah untuk membuat insentif dan kemudahan di KEK menjadi lebih menarik dan lebih jelas,” pungkas dia.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyatakan sektor logistik nasional harus mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi pada tahun-tahun mendatang seiring dengan pesatnya perkembangan industri di Indonesia.

Maka itu, Pelindo turut berkontribusi dalam pengembangan kawasan industri terintegrasi Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur.

Dalam hal ini, Pelindo memainkan peran penting dalam upaya pengintegrasian sektor logistik dan industri yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global.

JIIPE yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan yang terintegrasi antara pelabuhan laut dalam, kawasan industri, dan perumahan.

Infrastruktur ini menyediakan solusi logistik yang efisien dan cepat, khususnya bagi industri yang berorientasi ekspor.

Kehadiran JIIPE sangat penting dalam memperkuat rantai pasok nasional dengan menyediakan fasilitas pelabuhan yang mampu menangani kapal besar serta mempercepat arus barang baik domestik maupun internasional.
Melalui JIIPE, Pelindo berharap dapat ikut ambil bagian secara aktif dalam memperbaiki sektor logistik nasional melalui peningkatan efisiensi operasional.

Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengonfirmasi bahwa Pelindo mengambil peranan penting dalam mendukung pemerintah untuk membangun ekosistem logistik nasional, seperti perbaikan layanan dalam mengatasi arus barang di pelabuhan.

"Pelindo juga turut aktif membantu pemerintah Indonesia dalam membangun ekosistem logistik nasional, seperti melakukan pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan," ujar dia dalam siaran pers yang diterima Kontan, Sabtu (2/10).

Dengan kondisi ekonomi global dan Indonesia yang cenderung stagnan, lalu lintas arus barang akan meningkat terbatas.

Oleh sebab itu, Pelindo berkepentingan menaikkan volume lalu lintas arus barang dengan mendorong pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri (hinterland) agar pertumbuhan perusahaan bisa meningkat lebih tinggi.

Upaya Pelindo memperlancar arus logistik yang terintegrasi antara pelabuhan dan kawasan industri diharapkan bisa membantu pemerintah mencapai target penurunan biaya logistik dari 14,29% menjadi 8% dari Produk domestik bruto (PDB) pada periode 2024-2045. Hal ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih efisien dan kompetitif.

Berkat kolaborasi antara Pelindo dan JIIPE, para investor semakin antusias untuk membenamkan modalnya di kawasan industri tersebut. Salah satunya adalah PT Freeport Indonesia yang telah meresmikan smelter tembaga senilai Rp 56 triliun di JIIPE pada 23 September 2024 lalu.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas memproyeksikan adanya potensi pendapatan negara Rp 80 triliun setiap tahunnya dari produksi yang dihasilkan oleh smelter tembaga single line di Gresik, Jawa Timur.

KEK JIIPE telah memberikan sejumlah keuntungan bagi Freeport terutama dari segi fasilitas. Ini menjadi salah satu aspek utama yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan JIIPE Gresik sebagai lokasi smelter.

Aspek utama tersebut mencakup kesiapan lahan, perizinan, administrasi, dan dukungan infrastruktur, dari mulai pelabuhan, jalan, area laydown, ketersediaan utilitas, pasokan listrik, gas, dan air hingga pengolahan limbah. Freeport juga mengkaji dari aspek ekonomi dan kemudahan jangkauan bagi para off takers.

Tony juga menyoroti status KEK dalam hal teknologi dan manufaktur yang diperoleh JIIPE Gresik. "Kami bisa mendapatkan sebagai tambahan dari fasilitas seperti yang disyaratkan dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)," imbuh dia.

Lantas, keberadaan JIIPE sebagai pusat industri dan pelabuhan terintegrasi yang dilengkapi dengan fasilitas modern seperti smelter Freeport dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA.Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan rutin memberikan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) hingga Proyek Strategis Nasional (PSN) pada sejumlah proyek milik konglomerat besar RI.

Terbaru, ada dua perusahaan yang mendapat status KEK, di antaranya yakni PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), anak perusahaan dari Sinar Mas Group, dan PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (SRJA) yang merupakan entitas usaha dari Mayapada Group. Penetapan status ini dilakukan pada 7 Oktober 2024.

Analisis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita menjelaskan penyematan KEK dan PSN pada proyek milik taipan RI itu belum tentu bakal mendorong pertumbuhan ekonomi RI.

Terlebih, dalam praktiknya langkah tersebut justru malah menimbulkan sejumlah konflik sosial baru. Lantaran swasta bakal mendapatprevilegelebih dalam menguasai sebuah kawasan.

“Selama ini daerah KEK yang dikelola swasta belum terlalu berhasil mendongkrak pertumbuhan. Yang terjadi justru seperti penguasaan lahan dan kawasan berkedok KEK bidang tertentu. Sehingga saat swasta mendapatkan kawasan tersebut, otomatis mereka adalah rajanya di sana,” jelasnya kepada Kontan.co.id, Senin (14/10).

Di samping itu, langkah yang diambil Presiden Jokowi tersebut juga dikhawatirkan bakal menimbulkan risiko lain berupa kecenderungan kawasan ekonomi bakal dikuasai oleh investor dari daerah tertentu saja.

Atas dasar tersebut, pemerintah ke depan juga perlu untuk memperhitungkan risiko-risiko tersebut. Hal itu perlu dilakukan untuk dapat menekan kasus penolakan pengembangan KEK hingga PSN ke depan.

“Perlu juga dihitung apakah masalah seperti ini akan baik pada perekonomian secara keseluruhan atau justru seperti kasus Morowalimisalnya, di mana hilirisasi satu komoditas justru dikuasai oleh investor dari satu negara tertentu, yakni lagi-lagi China,” tegasnya.

JAKARTA, investor.id - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal mencatatkan realisasi investasi hingga Rp 87 triliun menjelang akhir tahun 2024. Tiga besar yang menanamkan investasi di kawasan ekonomi ini bergerak di bidang industru fashion, renewable energey, otomotif, dan elektronik.

Head of Sales & Marketing PT Kawasan Industri Kendal (KIK) Juliani Sari Kusumaningrum mengatakan, per Juni 2024, realisasi investasi mencapai Rp 78 triliun, hingga saat ini diperkirakan realisasi investasi mencapai Rp 87 triliun, dengan memperhitungkan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap US$.

PT Kawasan Industri Kendal (KIK) merupakan satu-satunya pemegang status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis industri di Pulau Jawa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2019.

Juliani mengatakan, sejak Kawasan Industri Kendal menjadi KEK pada 2019, total realisasi investasi di kawasan tersebut terus meningkat pesat. Dia menggambarkan, nilai investasi pada 2018 hanya Rp 7,8 triliun.

"Jadi kalau dibilang multiplier effect-nya itu banyak sekali. Bisa dibilang 2016-2024 bukan hanya  nilai investasi, jumlah tenaga kerja yang terserap,  lalu nilai ekspor juga naik pesat luar biasa," jelasnya.

KEK Kendal memiliki total luas 2.200 hektar. Saat ini KEK Kendal sedang dalam tahap pengembangan fase pertama seluas 1,000 hektar dengan total okupasi sudah 90%. 

Juliani mengatakan, sebagai kawasan ekonomi khusus, KEK Kendal menawarkan beragam kemudahan bagi para investor untuk menjalankan usaha. Misalnya, pemberian tax holiday selama 10 sampai 20 tahun bagi investor, pembebasan bea masuk, hingga insentif PPN dan PPnBM.

KEK Kendal, katanya, juga memberikan kepercayaan, kemudahan perizinan dan operasional untuk semakin menarik minat investor.

Apalagi, kek kendal memiliki lokasi yang strategis untuk mengembangkan usaha. Kek Kendal terkoneksi langsung ke Pelabuhan Kendal dan berdekatan dengan Pelabuhan Internasional Tanjung Emas, tol Trans Jawa, hingga Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang.

Berbagai faktor itu lantas membuat semakin banyak investor khususnya dari luar negeri yang berinvestasi di KEK Kendal. 

Dikatakan Juliani, saat ini da 117 perusahaan yang tercatat menjalankan usaha di KEK Kendal. Sebanyak 40% pelaku industri di KEK Kendal berasal dari China, 11 persen dari gabungan negara seperti Korea selatan, India, Jerman, dan negara-negara lainnya, kemudian 49% di antaranya adalah investor lokal.

Salah satu perusahaan yang baru-baru ini menanamkan modal di KEK Kendal adalah pabrik bahan anoda baterai litium PT Indonesia BTR New Energy Material yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Keberadaan perusahaan raksasa penghasil anoda asal China ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Tanah Air.

"Total realisasi investasi di KEK Kensal sekarang sudah di angka Rp 87 triliun. Tentunya kita harus bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak, lalu juga dengan investasi yang lebih dari apa yang sudah kita capai," pungkas Juliani.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah bakal memasukkan tenaga medis alias dokter asing ke dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kesehatan.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rizal Edwin Manangsang mengatakan, kehadiran dokter asing pada KEK kesehatan nantinya akan ada regulasi yang menyertainya. Namun, masuknya dokter asing ini bakal dilakukan secara ketat.

“Nah bicara dalam KEK kesehatan itu ada juga fasilitas untuk (menghadirkan) dokter asing yang masuk ke Indonesia," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/7).

Edwin bilang, salah satu syarat masuknya dokter asing di KEK perlu dilihat lebih dulu apakah Indonesia telah memiliki dokter spesialis tertentu, pasalnya kehadiran dokter ini untuk yang belum dimiliki Tanah Air.

“Untuk dokter yang memang belum ada di Indonesia, yang di Indonesia belum punya ahlinya seperti itu, itu boleh bisa masuk. Tapi kalau yang sudah kita punya, ya memang tidak akan diberikan kesempatan itu,” kata dia.

Berdasarkan catatan KONTAN, pemerintah Indonesia menyetujui pembentukan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional di Sekupang dan Nongsa Batam yang akan dikelola Mayapada Group, pemilik Mayapada Healthcare (SRAJ).

Chairman & Group CEO Mayapada Healthcare Jonathan Tahir menyatakan, Mayapada Healthcare akan menggandeng Apollo Hospitals India untuk membangun rumah sakit bernama Mayapada Apollo Batam International Hospital.

Jonathan bilang, KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam memungkinkan dokter dan paramedis asing untuk praktik di kawasan tersebut. Sehingga hal ini menjadi peluang bagi dokter spesialis dan perawat Indonesia untuk dapat bekerja sama dalam peningkatan keterampilan dan memastikan adanya transfer pengetahuan.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ditargetkan dapat menggaet investasi sebesar Rp 78,1 triliun sepanjang tahun ini.

Plt Kepala Biro Invesatsi, Kerja Sama dan Komunikasi Dewan Nasional KEK, Bambang Wijanarko memaparkan hingga pertengahan tahun KEK telah berhasil mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp 31,4 triliun atau 40% dari target 2024.

Adapun tujuh KEK yang telah merealisasikan target investasi pada Semester 1 2024 diantaranya KEK Mandalika, KEK Sanur, KEK Kendal, KEK Lido, KEK Nongsa, KEK Singhasari dan KEK Gresik.

"Selain peningkatan investasi, KEK juga mencatatkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 15.229 orang atau 39% dari target 2024, serta terdapat tambahan 36 pelaku usaha," ungkap Bambang dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin Malam (22/7).

Untuk capaian tenaga kerja, KEK Gersik, KEK Sei Mankei, KEI Nongsa, KEK Galang Batang, KEK BAT dan KEK Lido telah mencapai target penyerapan tenaga kerja lebih dari 40% pada Semester I 2024.

Adapun secara kumulatif capaian investasi KEK telah tembus Rp 205,2 triliun. Angka ini terhitung sejak awal pembangunan KEK pada tahun 2012 hingga semester I 2024.

Adapun dari jumlah tersebut sebanyak Rp 28,2 triliun merupakan realisasi dari badan usaha tanpa APBN atau setara 14% dari total capaian dan Rp 176,9 triliun atau sebanyak 86% merupakan realisasi dari pelaku usaha.

"Dan ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 132.227 orang," kata Plt . Seketaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin agenda yang sama.

Pemerintah berupaya tetap meningkatkan berbagai investasi baik dari luar maupun dalam dengan penawaran berbagai insentif. Beberapa diantaranya seperti fasilitas fiskal mulai dari tax holiday dan tax allowance, tidak ada pungutan PPN, penangguhan bea masuk hingga pengurangan pajak daerah.

Di lain sisi, pemerintah juga memberikan fasilitas non fiskal seperti kemudahan perizinan, pengaturan khsusu ketenagakerjaan, dukungan infrastruktur terpadu pemerintah, kenyamanan lingkungan, dan kemudahan imigrasi.

"Karena akan banyak menyerap tenaga kerja. Pemberian fasilitas tersebut tujuannya agar bagaimana kita meningkatkan daya tarik Indonesia dalam mengundang investasi asing masuk,” pungkas Rizal.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah menerima tujuh usulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru, salah satunya di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini disampaikan Plt Seketaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin dalam Evaluasi dan Capaian KEK di Jakarta, Senin (22/7) malam.

"Kami sudah menerima tujuh usulan baru sedang diperiksa, memang ada yang di sekitar IKN," jelasnya.

Rizal mengatakan usulan KEK di IKN datang dari pelaku usaha dalam negeri dengan salah satu kegiatan usaha penyediaan energi di IKN.

"Diusulkan untuk smelter hasil tambang nikel, batubara, bauksit. Gunanya untuk penyediaan energi di IKN," urainya.

Sementara lainnya, menurut Rizal ada yang mengusulkan pembuatan KEK di Pulau Jawa dan Sulawesi. Tapi, Rizal masih belum bisa menjelaskan detil jenis usaha dan peluang investasinya nanti.

Sementara itu, Plt Kepala Biro Komunikasi Kerja sama dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, Bambang Wijinarko menegaskan setiap KEK yang diusulkan itu perlu dikaji mendalam.

Setidaknya ada empat hal yang menjadi bahan pertimbangan yakni penguasaan lahan minimal 50% dari lahan yang diusulkan. Kedua kepastian peruntukan lahan yang menyangkut soal tata ruang.

Ketiga, memiliki batasan yang jelas bisa batas secara alam maupun batas buatan. Keempat, tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung atau hutan.

"Ini empat hal utamanya, tapi dari ini sebetulnya turunannya banyak," ungkap Bambang.

Bambang merinci, setiap KEK yang diusulkan harus memiliki master plan secara detil bagaimana KEK ini akan berjalan. Hal ini juga perlu dukungan dokumen uji kelayakan yang sudah dilakukan oleh pengusul.

Selanjutnya dokumen ini akan di evaluasi untuk di terima ataupun dikembalikan kepada pengusul. Jika diterima, KEK akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP). Kemudian pengusul diberikan waktu selama tiga tahun untuk pengembangan KEK tersebut.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan menetapkan empat daftar baru Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan nilai investasi sebesar Rp 161 triliun.

Plt Seketaris Jendral Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin mengatakan empat kawasan sudah disepakati dan dalam tahap penetapan yang akan di sahkan dalam Peraturan Pemerintah (PP).

"Ini untuk investasi, jumlahnya dari 4 KEK tersebut adalah Rp 161 triliun," jelas Rizal dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/7).

Adapun daftar empat kawasan baru ini diantaranya adalah KEK Nipa di Kota Batam yang diusulkan oleh PT Ainusa Putra Sekawan. KEK Nipa ini nantinya akan digunakan untuk kegiatan usaha logistik dan distribusi, serta pengembangan energi.

Kedua, KEK Edutek Medika Internasional di BSD Provinsi Banten yang diusulkan oleh PT Surya Inter Wisesa (SIW). KEK ini nantinya akan digunakan untuk kegiatan usaha riset, ekonomi digital dan pengembangan teknologi, pendidikan, kesehatan dan industri kreatif.

"Ini di sini ada Monash University Indonesia, karena ada tema pendidikan. Jadi anak Indonesia tidak perlu lagi ke luar negeri untuk sekolah," jelas Rizal.

Ketiga, KEK Pariwisata Kesehatan Internasional berlokasi di Kota Batam yang diusulkan oleh PT Karunia Praja Pesona. KEK ini nantinya akan digunakan untuk kegiatan usaha Pariwisata dan Kesehatan.

Keempat, KEK Industri Hijau dan Bungku di Morowali yang diusulkan oleh PT Anugrah Tambang Industri. Adapun erencana kegaiatan usahanya adalah produksi dan pengelolaan, logistik dan distribusi serta pengembangan energi.

"Kami harap KEK ini akan ditetapkan di pemerintah ini, tapi pun kalau tidak selesai ya pasti akan berkelanjutan (pemerintah selanjutnya)," tutup Rizal.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus melaporkan realisasi investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah mencapai Rp 205,2 trilun. Angka ini terhitung sejak awal pembangunan KEK pada 2012 hingga sementer I 2024.

Adapun dari jumlah tersebut sebanyak Rp 28,2 trilun merupakan realisasi dari badan usaha tanpa APBN atau setara 14% dari total capaian dan Rp 176,9 triliun atau sebanyak 86% merupakan realisasi dari pelaku usaha.

"Dan ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 132.227 orang," kata Plt . Seketaris Jendral Dewan Nasional KEK Rizal Edwin dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/7).

Rizal bilang, realisasi investasi itu dihasikan dari 22 KEK yang tersebar di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa yang tengah di kembangkan pemerintah.

Dengan pencapaian ini, pihaknya yakin dapat memenuhi terget invesatsi pada akhir tahun 2024. Pihaknya juga memastikan KEK dapat menghadirkan multipier effect kepada masyarakat yang ada di sekitar kawasan.

Dengan demikian, pihkanya berharap pengembangan KEK ini dapat memberikan dampak lebih besar lagi terhadap peningkatan ekonomi nasional maupun daerah.

Untuk itu, pemerintah berupaya tetap meningkatkan berbagai investasi baik dari luar maupun dalam dengan penawaran berbagai insentif.

Beberapa diantaranya seperti fasilitas fiskal mulai dari tax holiday dan tax allowance, tidak ada pungutan PPN, penangguhan bea masuk hingga pengurangan pajak daerah.

Di lain sisi, pemerintah juga memberikan fasilitas non fiskal seperti kemudahan perizinan, pengaturan khsusu ketenagakerjaan, dukungan infrastruktur terpadu peemrintah, kenyamanan lingkungan, dan kemudahan imigrasi.

"Karena akan banyak menyerap tenaga kerja. Pemberian fasilitas tersebut tujuannya agar bagaimana kita meningkatkan daya tarik Indonesia dalam mengundang investasi asing masuk,” pungkas Rizal.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah tengah meracik strategi untuk menghadapi kompetitor Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), di mana Singapura dan Malaysia bakal segera mendirikan zona khusus di September mendatang.

Dalam menghadapi persaingan ini, pemerintah diperkirakan akan memberikan insentif demi menarik minat investor baru untuk masuk ke KEK di Batam.

“Negara lain juga menawarkan banyak sekali insentif fiskal, non-fiskal, kemudahan apapun juga ditawarkan. Terus terang kita harus bersaing masalah tax holiday kita dengan negara lain,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sekaligus Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK Susiwijono Moegiarso saat ditemui di Jakarta, Kamis (18/7).

Susi mengungkapkan, Indonesia memang perlu bersaing dengan zona khusus yang akan didirikan oleh Singapura dan Malaysia. Pasalnya kerja sama kedua negara tersebut memiliki akses jalan darat yang telah tersambung.

“Bahkan saya kemarin terakhir informasinya untuk mobilitas antar warga melalui daratnya sudah luar biasa kecepatan. Jadi kita harus bersaing dengan mereka,” ungkap dia.

Untuk itu, kata Susi, pihaknya tengah memikirkan pemberian insentif di beberapa kawasan pada KEK Batam, termasuk rencana induk yang digagas di tahun ini. Salah satunya pengintegrasian antara KEK Batam, Bintan dan Karimun.

“Tadinya akan kita integrasikan Batam dengan Bintan dan Karimun, nah sekarang sedang kami konsep untuk integrasinya supaya lebih kompetitif berdampak lain,” terang dia.

Sebelumnya, dikutip dari Bloomberg, Menteri Ekonomi Malaysia, Rafizi Ramli mengatakan pihaknya bakal mengembangkan zona ekonomi khusus dengan Singapura. Ini akan menjadi lintas batas pertama di Asia Tenggara dan diharapkan mampu menarik investasi baru dan meningkatkan ekonomi.

“Kami telah melakukan beberapa langkah terakhir. Kedua belah pihak bisa menandatangani kesepakatan dan meluncurkan zona ini pada bulan September,” kata Rafizi.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Terdapat enam investor baru yang tengah antre untuk mendirikan pusat data di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park, Batam, Kepulauan Riau.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moediarso yang juga selaku Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK mengungkapkan, beberapa negara investor data center di Nongsa tersebut di antaranya China, Jepang hingga Amerika Serikat (AS), Sayangnya, dia tak menyebutkan berapa nilai investasinya.

“Jadi saat ini Nongsa sudah memulai (pembangunan) data center, ada 10 data center, ada enam yang sudah antre. Data center ini sekarang sangat masif karena beberapa tahun lalu Singapura moratorium karena kebutuhan listrik dan airnya besar sekali,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (18/7).

Susi menuturkan, hingga saat ini ada 10 data center yang bakal didirikan di KEK Nongsa Digital Park. Sembilan di antaranya dalam tahap pembangunan, sementara satu lagi masih tahap komitmen proyek.

Menurut dia, data center kini menjadi kebutuhan negara-negara dan perusahaan, oleh karena itu diperlukan lahan, sumber listrik dan air untuk pembangunan sistem penyimpanan data digital.

Susi tak menampik bahwa Indonesia menjadi sasaran negara besar seperti China dan AS, bahkan perusahaan IT asal Shanghai China yaitu GDS hanya melakukan investasi di Indonesia dan Jepang.

“Di Jepang itu malah pemerintah sana share, jadi saking butuhnya untuk investasi data center. Sedangkan di Batam, di Nongsa Digital Park sudah mulai membangun untuk GDS,” terang Susi.

Lebih lanjut, Susi menambahkan, untuk enam investor yang tengah mengantre, saat ini pihaknya tengah mencarikan luasan lahan yang tepat agar bisa segera mendirikan data center tersebut. Karena selain lahan, dibutuhkan pula pasokan listrik dan air yang cukup memadai.

“Satu data center itu rata-rata 3 sampai 4 (hektare) tapi plus semuanya sekitar 5 hektare. Jadi yang kemarin baru dapat 10 yang nyambung, jadi masih perlu lagi sekitar 20-30 hektare,” tandasnya.