Jakarta: Sebanyak 890.837 siswa SMP dan SMA mengikuti Ujian Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka. Jumlah tersebut merupakan akumlasi dari total pelaksanaan UKB Adaptif Merdeka di sekolah-sekolah sejak 2021.

"Sejak tahun 2021 Badan Bahasa melalui Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra menyelenggarakan program Giat UKBI Adaptif Merdeka yang ditujukan kepada pelajar SMP dan SMA sederajat," ujar Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Ganjar Harimansyah, di Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024.

Ganjar menyebut pelaksanaan UKBI Adaptif Merdeka mampu meningkatkan proses pembelajaran bagi siswa. Dengan hasil di setiap sesinya, guru menjadi tahu kelemahan siswa dalam pelajaran Bahasa Indonesia.
"Dalam rangkaiannya, Badan Bahasa memberikan apresiasi bagi sekolah SMP dan SMA sederajat yang secara adaptif menyelenggarakan program Giat UKBI Adaptif Merdeka di sekolahnya," ujar dia.

Saat ini, UKBI menjadi syarat kelulusan di 80 universitas di Indoensia. UKBI juga menjadi syarat mengikuti Beasiswa Unggulan.

Ke depan pihaknya mendorong UKBI diikuti beragam profesi. Hal ini menjadi upaya penguatan kemampuan bahasa Indonesia di seluruh sektor.

"UKBI ini menjadi sertifikat penunjang atau pendamping berbagai profesi," ujar Ganjar.

Baca juga: Mengenal Sertifikat UKBI, Dokumen Wajib untuk Daftar Beasiswa Unggulan 2024

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota holding Danareksa, PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) gencar mengembangkan ekosistem perdagangan komoditas. Direktur Utama KBI Budi Susanto mengatakan, sinergi dan transformasi yang dilakukan untuk menjawab tantangan ketahanan pangan yang dihadapi Indonesia.

Budi menyampaikan tantangan ini terjadi karena dipengaruhi oleh faktor yang berkesinambungan, seperti produktivitas produksi pangan, kualitas, harga, dan kesejahteraan dari petani. Budi mencontohkan, terdapat sejumlah daerah produsen komoditas yang termasuk dalam 11 cadangan pangan pemerintah sedang panen raya pada pertengahan 2024.

"Akan tetapi, mayoritas produsen yang notabene adalah petani menghadapi masalah penurunan harga karena melimpahnya pasokan saat panen," ujar Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Dengan memanfaatkan sistem resi gudang (SRG), lanjut Budi, para petani dapat melakukan tunda jual sambil menunggu pergerakan harga dan mendapatkan pembiayaan untuk melakukan produksi komoditas selanjutnya. Budi menjelaskan resi gudang (RG) menjadi instrumen penting dalam perdagangan komoditas dan juga ketahanan pangan nasional.

"SRG memungkinkan petani, pengusaha, dan pemilik komoditas untuk menjadikan barang yang disimpan di gudang sebagai jaminan keuangan atau sebagai komoditas yang siap diperdagangkan," ucap Budi.

KBI melalui anak usahanya, PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (PT KPBI) berkomitmen ikut meningkatkan kesejahteraan petani melalui pemberian pembiayaan komoditas. Budi menyampaikan KBI dan KPBI menjalin kerja sama dengan beberapa pemda untuk menjalankan program Korporasi Petani yang bertujuan memperkuat ekosistem perdagangan komoditas.

"Hal ini upaya untuk mengendalikan inflasi, mendorong kemandirian petani, serta memperkuat kedaulatan pangan," lanjut Budi.

Selain itu, sambung Budi, konsep korporasi petani dapat mengubah pola pikir petani dari produsen saja menjadi produsen dan entrepreneur secara bersamaan. Budi berharap petani untuk tidak hanya fokus pada proses on-farm (selama masabercocok tanam), tetapi juga memperhatikan aspek off-farm (setelah masa panen).

"Kami memiliki mimpi yang besar untuk perkembangan ekosistem perdagangan komoditas ini, kami ingin membangun integrasi dari ketiga lini bisnis yang kamipunya, yaitu SRG hingga Pasar LelangKomoditas (PLK)," ucap dia.

Budi mengatakan komoditas yang tersimpan di gudang RG dapatdiperjualbelikan dalam pasar lelang sehingga tercipta transparansi harga dan menjadi referensi harga bagi bursa komoditas untuk digunakan sebagai acuan harga trading. KBI juga memproyeksikan pemanfaatan RG akan terus mengalami peningkatan dalam waktu mendatang.

"Potensi besar komoditas yang belum dioptimalkan ini tentunya menjadi pekerjaan rumah, tidak hanya pemerintah namun juga seluruh pihak dari pusat hingga daerah," lanjut Budi.

Terkait pemanfaatan RG, Budi menyampaikan jumlah penerbitan RG pada Juli 2024 mencapai 688 atau naik 154,8 persen dibandingkan bulan yang sama tahus sebelumnya, yaitu sebanyak 270. Budi menyebut angka ini meningkat 42 persen jika dibandingkan dengan 2023.

"Dari sisi pembiayaan juga terdapat peningkatan sebesar 224 persen secara dari Rp 339 milliar pada Juli 2023 menjadi Rp 1,1 triliun pada Juli 2024 dan secara keseluruhan naik sebesar 95 persen," kata Budi.