Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Menurut Jokowi pembangunan tujuh PLBN itu menelan anggaran Rp 1,3 triliun.

"Hari ini kita akan meresmikan tujuh Pos Lintas Batas Negara terpadu yang tersebar di Nusa Tenggara Timur, di Riau, Kepulauan Riau, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara, di Papua Selatan dengan total biaya Rp 1,3 triliun. Uang yang tidak sedikit," kata Jokowi di Timor Tengah Utara, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (2/8/2024)

Untuk rincian anggarannya, PLBN terpadu Napan di Timor Tenga Utara di Nusa Tenggara Timur menelan biaya Rp 128 miliar. PLBN Serasan di Natuna, Provinsi Kepulauan Riau memakan biaya Rp 145 miliar.

Lalu PLBN Jagoi Babang di Bengkayang, Kalimantan Barat dibangun dengan anggaran Rp 224 miliar. Kemudian PLBN Sei Nyamuk di Nunukan, Kalimantan Utara biayanya adalah Rp 248 miliar.

Kelima adalah PLBN Lanbang di Nunukan, Kalimantan Utara yang dibangun dengan Anggaran Rp 210 miliar. Keenam PLBN Long Nawang di Malinau, Kalimantan Utara dengan anggaran Rp 210 miliar. Ketujuh PLBN Yetetkun di Boven Digul, Papua Selatan dengan anggaran Rp 127 miliar.

"Keberadaan PLBN terpadu ini agar meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Indonesia yang melintasi perbatasan kemudian meningkatkan keamanan wilayah perbatasan dan mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru, di perbatasan dan membuat masyarakat kita di perbatasan semakin cinta dan bangga terhadap negara kita Indonesia," ujar Jokowi.

Selama 10 tahun kepemimpinannya, Jokowi sudah membangun total 15 PLBN. Tujuh PLBN dibangun pada periode 2015-2019, sementara delapan PLBN dibangun pada 2020-2024.

Menurut Jokowi, PLBN mewakili wajah negara Indonesia dan merepresentasikan kemajuan Tanah Air. selain itu pembangunan PLBN juga merupakan upaya pemerintah untuk pemerataan pembangunan hingga ke perbatasan.

"Oleh sebab itu 10 tahun yang lalu saya perintahkan untuk dibangun semua pos lintas batas negara. Dan juga ini merupakan usaha kita untuk pemerataan pembangunan hingga sampai di perbatasan. Juga berfungsi sebagai bufferzone pertahanan negara kita Indonesia. Dan yang terakhir juga untuk mengembangkan titik-titik ekonomi baru yang ada di perbatasan," tutupnya.