IDXChannel -Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di sejumlah wilayah di Indonesia, yang dipusatkan di PLBN Terpadu Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada hari ini, Rabu (2/10/2024).

Secara rinci, PLBN Terpadu lainnya yang diresmikan yaitu PLBN Terpadu Serasan di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, PLBN Terpadu Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Terpadu Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Terpadu Yetetkun di Kabupaten Bovendigoel Provinsi Papua Selatan, PLBN Terpadu Long Nawang di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, dan PLBN Terpadu Labang di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam sambutannya, Jokowi menegaskan pentingnya keberadaan PLBN sebagai representasi dari wajah Indonesia di mata dunia. Menurutnya, perbatasan merupakan beranda depan negara yang menunjukkan kemajuan bangsa.

"Perbatasan adalah beranda depan negara kita Indonesia yang mewakili wajah negara kita. Wajah negara kita itu ada di sini, di PLBN yang kita bangun," kata Jokowi.

Dia juga menekankan pembangunan PLBN merupakan upaya untuk menciptakan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terluar Indonesia. Selain berfungsi sebagai zona penyangga pertahanan negara, PLBN diharapkan dapat mengembangkan titik-titik ekonomi baru di kawasan perbatasan.

Sejak 2015, pemerintah telah membangun total 15 PLBN. Pada periode 2015-2019, sebanyak tujuh PLBN berhasil diselesaikan, sementara delapan PLBN lainnya dibangun pada periode 2020-2024.

"Tujuh pos lintas batas negara terpadu yang tersebar di Nusa Tenggara Timur, di Kepulauan Riau, di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, di Papua Selatan, dengan total anggaran, total biaya 1,3 triliun rupiah, uang yang tidak sedikit," kata dia.

Lebih lanjut, Presiden menyebutkan beberapa PLBN yang baru diresmikan, termasuk PLBN Terpadu Napan di Kabupaten Timur Tengah Utara, NTT, yang dibangun dengan anggaran Rp128 miliar, dan PLBN Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dengan anggaran Rp145 miliar.

Selain itu, PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dibangun dengan biaya Rp224 miliar, sedangkan PLBN Sei Nyamuk dan PLBN Labang, keduanya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, masing-masing menelan biaya Rp248 miliar dan Rp210 miliar.

"PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dengan anggaran Rp243 miliar, dan yang ketujuh di Yetetkun di Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel di Papua Selatan dibangun dengan anggaran biaya Rp127 miliar," kata Jokowi

Jokowi pun berharap keberadaan PLBN terpadu ini tidak hanya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang melintasi perbatasan, tetapi juga memperkuat keamanan wilayah perbatasan. Selain itu, ia berharap keberadaan PLBN dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan.

"Dan membuat masyarakat kita di perbatasan makin cinta dan bangga terhadap negara kita Indonesia," ujar Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam peresmian tersebut yaitu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Pj Gubernur NTT Andriko Noto Susanto, Pj Bupati TTU Eusabius Binsasi, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, Kepala PLBN Napan Don Gaspar, dan Direktur Wika Gedung Bagus Tri Setyana.

(Febrina Ratna)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan manfaat pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di sejumlah perbatasan Indonesia. Menurut Jokowi, PLBN mampu menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru.

Ia mencontohkan pasar di PLBN Motaain di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur yang kian ramai dikunjungi masyarakat. Bahkan warga negara Timor Leste juga ikut berbelanja di sana.

"Misalnya di Motaain, pasarnya berjalan, ramai sekali. Bahkan yang dari Timor Leste belanjanya di situ, ramai. Nanti coba minta ditunjukin Pak Mendagri gambarnya, ramai sekali," kata Jokowi di Timor Tengah Utara, Rabu (2/10/2024).

"Jadi titik-titik ekonomi baru seperti itu yang kita harapkan, tapi ekonomi rakyat, bukan ekonomi kelas atas. Jadi PLBN selain itu menunjukkan wajah Indonesia, representasi kemajuan Indonesia, tapi juga memunculkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru," bebernya.

Adapun hari ini Jokowi meresmikan 7 PLBN yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Menurut Jokowi pembangunan tujuh PLBN itu menelan anggaran Rp 1,3 triliun.

"Hari ini kita akan meresmikan tujuh Pos Lintas Batas Negara yang terpadu di Nusa Tenggara Timur, di Riau, Kepulauan Riau, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara, di Papua Selatan dengan total biaya Rp 1,3 triliun. Uang yang tidak sedikit," imbuhnya.

Selama 10 tahun kepemimpinannya, Jokowi sudah membangun total 15 PLBN. Tujuh PLBN dibangun pada periode 2015-2019, sementara delapan PLBN dibangun pada 2020-2024.

Menurut Jokowi, PLBN mewakili wajah negara Indonesia dan mewakili kemajuan Tanah Air. selain itu pembangunan PLBN juga merupakan upaya pemerintah untuk pemerataan pembangunan hingga ke perbatasan.

"Oleh sebab itu 10 tahun yang lalu saya perintahkan untuk membangun semua pos lintas batas negara. Dan juga ini merupakan usaha kita untuk pemerataan pembangunan hingga sampai di perbatasan. Juga berfungsi sebagai bufferzone pertahanan negara kita Indonesia. Dan yang terakhir juga untuk mengembangkan titik-titik ekonomi baru yang ada di perbatasan," tutupnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Menurut Jokowi pembangunan tujuh PLBN itu menelan anggaran Rp 1,3 triliun.

"Hari ini kita akan meresmikan tujuh Pos Lintas Batas Negara terpadu yang tersebar di Nusa Tenggara Timur, di Riau, Kepulauan Riau, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara, di Papua Selatan dengan total biaya Rp 1,3 triliun. Uang yang tidak sedikit," kata Jokowi di Timor Tengah Utara, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (2/8/2024)

Untuk rincian anggarannya, PLBN terpadu Napan di Timor Tenga Utara di Nusa Tenggara Timur menelan biaya Rp 128 miliar. PLBN Serasan di Natuna, Provinsi Kepulauan Riau memakan biaya Rp 145 miliar.

Lalu PLBN Jagoi Babang di Bengkayang, Kalimantan Barat dibangun dengan anggaran Rp 224 miliar. Kemudian PLBN Sei Nyamuk di Nunukan, Kalimantan Utara biayanya adalah Rp 248 miliar.

Kelima adalah PLBN Lanbang di Nunukan, Kalimantan Utara yang dibangun dengan Anggaran Rp 210 miliar. Keenam PLBN Long Nawang di Malinau, Kalimantan Utara dengan anggaran Rp 210 miliar. Ketujuh PLBN Yetetkun di Boven Digul, Papua Selatan dengan anggaran Rp 127 miliar.

"Keberadaan PLBN terpadu ini agar meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Indonesia yang melintasi perbatasan kemudian meningkatkan keamanan wilayah perbatasan dan mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru, di perbatasan dan membuat masyarakat kita di perbatasan semakin cinta dan bangga terhadap negara kita Indonesia," ujar Jokowi.

Selama 10 tahun kepemimpinannya, Jokowi sudah membangun total 15 PLBN. Tujuh PLBN dibangun pada periode 2015-2019, sementara delapan PLBN dibangun pada 2020-2024.

Menurut Jokowi, PLBN mewakili wajah negara Indonesia dan merepresentasikan kemajuan Tanah Air. selain itu pembangunan PLBN juga merupakan upaya pemerintah untuk pemerataan pembangunan hingga ke perbatasan.

"Oleh sebab itu 10 tahun yang lalu saya perintahkan untuk dibangun semua pos lintas batas negara. Dan juga ini merupakan usaha kita untuk pemerataan pembangunan hingga sampai di perbatasan. Juga berfungsi sebagai bufferzone pertahanan negara kita Indonesia. Dan yang terakhir juga untuk mengembangkan titik-titik ekonomi baru yang ada di perbatasan," tutupnya.

KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya telah menyelesaikan pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di berbagai wilayah perbatasan di seluruh Indonesia.

Pembangunan PLBN tersebut berdasarkan Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Tujuannya menjaga kedaulatan negara, mengurangi disparitas, serta memeratakan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.

Direktur Jenderal Cipta Karya, Diana Kusumastuti menjelaskan, tujuh PLBN yang telah selesai pada kurun 2019-2024 meliputi, PLBN Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau; PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat; PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Lalu, PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi NTT; PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan; PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; dan PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

Dari jumlah itu, sebanyak lima PLBN telah beroperasi, dan telah didukung pelayanan lintas batas negara oleh Imigrasi, Bea dan Cukai, Karantina Kesehatan, Karantina Pertanian, dan Karantina Ikan.

"Sementara dua PLBN lainnya, yaitu PLBN Labang dan PLBN Long Nawang di Kalimantan Utara, telah selesai dibangun dan sedang dalam tahap awal pengoperasian," terang Diana dikutip dari laman Kementerian PUPR, Senin (23/9/2024).

Direktur Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya, Cakra Nagara menambahkan, pembangunan PLBN dilaksanakan melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) di setiap provinsi yang memiliki wilayah perbatasan.

"Jumlah anggaran yang dialokasikan bagi pembangunan lima PLBN yang telah beroperasi sebesar Rp 837,05 miliar," ujarnya.

Kelima PLBN yang dimaksud meliputi, PLBN Serasan sebesar Rp 145,7 miliar, PLBN Jagoi Babang Rp 209,14 miliar, PLBN Sei Nyamuk Rp 248,5 miliar, PLBN Napan Rp 106,24 miliar, dan PLBN Yetetkun sebesar Rp 127,4 miliar.

Sementara, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan PLBN Labang sebesar Rp 210,78 miliar, dan PLBN Long Nawang di Kalimantan Utara sebesar Rp 243,63 miliar.

"Kedua PLBN tersebut mulai dibangun sejak 2020 dan selesai pada 2023. Saat ini sedang dalam proses persiapan operasional, dan diharapkan dapat beroperasi sepenuhnya pada akhir 2024," tambahnya.

Dengan demikian, pembangunan tujuh PLBN di atas menelan anggaran total sebesar Rp 1,29 triliun.

Ada pun pembangunan ketujuh PLBN tersebut dilengkapi dengan Bangunan Inti, Gudang Barang dan Transit, Kantor dan Wisma, Mess, Bangunan Tower Air, Pos Jaga, Powerhouse, Bangunan TPS, Bangunan Utilitas, Bangunan Penunjang, X-Ray Cabin Baggage, dan Metal Detector. Beberapa PLBN, juga dilengkapi dengan Kios dan Pasar Perbatasan.

Sementara itu, satu dari 11 PLBN yang termasuk ke dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2019, yaitu PLBN Sota di Kabupaten Merauke, Papua Selatan telah beroperasi dan diresmikan Presiden Jokowi pada Oktober 2021.

Sedangkan, tiga PLBN lainnya sedang dalam proses penyelesaian yakni PLBN Sei Kelik di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat; PLBN Long Midang di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; dan PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang, Provinsi NTT.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di berbagai wilayah perbatasan di seluruh Indonesia.

Pembangunan PLBN tersebut berdasarkan pada Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan PLBN tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia sebagai bangsa besar, tetapi yang terpenting adalah fungsi pertahanan, keamanan, dan sekaligus sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.

"Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk, namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi kawasan yang dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat perbatasan," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Rabu (18/9/2024).

Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti menyebut, ada tujuh PLBN yang telah selesai sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada kurun 2019-2024.

Infrastruktur tersebut antara lain PLBN Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT.

Lalu ada PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan, PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

"Sebanyak lima PLBN telah beroperasi, dan telah didukung pelayanan lintas batas negara oleh Imigrasi, Bea dan Cukai, Karantina Kesehatan, Karantina Pertanian dan Karantina Ikan," kata Diana

Sedangkan dua PLBN lainnya, yaitu PLBN Labang dan PLBN Long Nawang di Kalimantan Utara, saat ini telah selesai dibangun dan sedang dalam tahap awal pengoperasian.

Direktur Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Cakra Nagara mengatakan, pembangunan PLBN dilaksanakan melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) di setiap provinsi yang memiliki wilayah perbatasan.

"Adapun jumlah anggaran yang dialokasikan bagi pembangunan 5 PLBN yang telah beroperasi sebesar Rp 837 miliar," kata Cakra.

Rinciannya meliputi, PLBN Serasan di Kepulauan Riau sebesar Rp 145,7 miliar, PLBN Jagoi Babang di Kalimantan Barat sebesar Rp 209,14 miliar, PLBN Sei Nyamuk di Kalimantan Utara sebesar Rp 248,5 miliar, PLBN Napan di NTT sebesar Rp 106,24 miliar dan PLBN Yetetkun di Papua Selatan sebesar Rp 127,4 miliar.

Sementara, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan PLBN Labang di Kalimantan Utara Rp 210,78 miliar, dan untuk PLBN Long Nawang di Kalimantan Utara sebesar Rp 243,63 miliar. Secara keseluruhan, anggaran yang dipergunakan untuk pembangunan 7 PLBN ini mencapai Rp 1,29 triliun.

"Kedua PLBN tersebut mulai dibangun sejak 2020 dan selesai pada 2023. Saat ini sedang dalam proses persiapan operasional, dan diharapkan dapat beroperasi sepenuhnya pada akhir 2024," tambah Cakra.

Pembangunan ketujuh PLBN tersebut dilengkapi dengan Bangunan Inti, Gudang Barang dan Transit, Kantor dan Wisma, Mess, Bangunan Tower Air, Pos Jaga, Powerhouse, Bangunan TPS, Bangunan Utilitas, Bangunan Penunjang, X-Ray Cabin Baggage, dan Metal Detector. Pada beberapa PLBN, juga dilengkapi dengan Kios dan Pasar Perbatasan.

Di samping itu, salah satu PLBN yang termasuk ke dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2019, yaitu PLBN Sota di Kabupaten Merauke, Papua Selatan telah beroperasi dan diresmikan Presiden Jokowi pada Oktober 2021.

Sedangkan, tiga PLBN lainnya yakni PLBN Sei Kelik di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Long Midang di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang, Provinsi NTT sedang dalam proses penyelesaian.

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran Rp1,32 triliun untuk membangun tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sejak 2019. PLBN ini tersebar di berbagai wilayah perbatasan di seluruh Indonesia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan PLBN tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia sebagai bangsa besar, tetapi yang terpenting adalah fungsi pertahanan keamanan dan sekaligus sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.

"Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk, namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi kawasan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan," kata Basuki dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengungkapkan, tujuh PLBN yang telah selesai pada kurun waktu 2019-2024 yaitu PLBN Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, dan Provinsi Kalimantan Barat.

Kemudian ada PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi NTT, dan PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan.

Sementara ada dua PLBN yang belum dioperasikan, seperti PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

"Sebanyak lima PLBN telah beroperasi, dan telah didukung pelayanan lintas batas negara oleh Imigrasi, Bea dan Cukai, Karantina Kesehatan, Karantina Pertanian dan Karantina Ikan," ujarnya.

Pembangunan PLBN dilaksanakan melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) di setiap provinsi yang memiliki wilayah perbatasan. Adapun jumlah anggaran yang dialokasikan bagi pembangunan lima PLBN yang telah beroperasi sebesar Rp873,05 miliar.

Rinciannya meliputi, PLBN Serasan di Kepulauan Riau sebesar Rp145,7 miliar, PLBN Jagoi Babang di Kalimantan Barat sebesar Rp209,14 miliar, PLBN Sei Nyamuk di Kalimantan Utara sebesar Rp248,5 miliar, PLBN Napan di NTT sebesar Rp106,24 miliar dan PLBN Yetetkun di Papua Selatan sebesar Rp127,4 miliar.

Sementara, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan PLBN Labang di Kalimantan Utara sebesar Rp210,78 miliar, dan untuk PLBN Long Nawang di Kalimantan Utara sebesar Rp243,63 miliar. Kedua PLBN tersebut mulai dibangun sejak 2020 dan selesai pada 2023. Saat ini sedang dalam proses persiapan operasional, dan diharapkan dapat beroperasi sepenuhnya pada akhir 2024.

Pembangunan ketujuh PLBN tersebut dilengkapi dengan Bangunan Inti, Gudang Barang dan Transit, Kantor dan Wisma, Mess, Bangunan Tower Air, Pos Jaga, Powerhouse, Bangunan TPS, Bangunan Utilitas, Bangunan Penunjang, X-Ray Cabin Baggage, dan Metal Detector. Pada beberapa PLBN, juga dilengkapi dengan Kios dan Pasar Perbatasan.

(Dhera Arizona)

Hi!Pontianak - Imigrasi Kelas II TPI Entikong berhasil menggagalkan Marimutu Sinivasan (MS) saat hendak kabur ke Kuching, Serawak, Malaysia pada 8 September 2024. MS diketahui terlibat dalam kasus BLBI.

“Pada Minggu, 8 September 2024 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Entikong melakukan penolakan keberangkatan terhadap satu Warga Negara Indonesia subjek daftar pencegahan, dijelaskan kronologi kejadian bahwa MS mengaku sakit dan tidak dapat turun dari mobil yang mengantarkannya ke PLBN Entikong,” ungkap Kakanwil Kemenkumham Kalbar, Muhammad Tito Andrianto.

Tito bilang, setelah dilakukan pemindaian paspor oleh petugas konter ditemukan dalam sistem bahwa yang bersangkutan identik cekal 100 persen sehingga dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan cara wawancara singkat oleh petugas dan mendapatkan informasi bahwa benar yang bersangkutan adalah subjek daftar pencegahan dan yang bersangkutan benar pemegang paspor Republik Indonesia.

MS sebelumnya masuk dalam subjek pencegahan atas dasar permintaan dari Kementerian Keuangan dikarenakan yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban terhadap Piutang Negara.

Hi!Pontianak - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian yang juga selaku Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebut perbatasan dengan Malaysia yang ada di Kalimantan Barat rentan. Hal ini disampaikannya usai mencanangkan Gerakan Membangun Terpadu Daerah Perbatasan (Gerbangdutas) di Ruang Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Selasa, 27 Agustus 2024.

"Kali ini kita mengambil di Kalimantan Barat karena kita melihat pertama, ada beberapa pos lintas batas nasional yang sudah selesai dan kita resmikan. Yang kedua, kita melihat bahwa di perbatasan darat Kalimantan khususnya dengan Malaysia ini perlu diperkuat karena memang masih rentan," ungkap Tito.

Menurutnya, selain memperkuat perbatasan, perlu juga dilakukan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat yang tinggal di perbatasan agar nasionalisme meraka semakin kuat.

"Kita perlu memperkuat selain perbatasannya, pos lintas batasnya, juga membangun di daerah-daerah perbatasan tersebut agar masyarakatnya selain lebih sejahtera, ada pemerataan keadilan pembangunan. Kalau masyarakat kita di perbatasan sejahtera dan tercukupi dari dalam negeri kita sendiri, nasionalisme meraka akan makin kuat dan ini menjadi buffer zone atau zona pertahanan kita dari berbagai gangguan eksternal," tambahnya.

Pelaksanaan Gerbangdutas ke-12 Tahun 2024 ini diberi tajuk 'Pencanangan Gerbangdutas Jangka Menengah Tahun 2025-2029' dengan fokus pada penguatan konsepsi dan rumusan program pengelolaan dan pembangunan perbatasan negara tahun 2025 hingga 2029.

REPUBLIKA.CO.ID, NAPAN - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan menyelenggarakan upacara bendera di lapangan upacara Kantor Camat Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (17/8/2024).

Upacara ini berlangsung khidmat dengan dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia, Mayor Jenderal TNI Rudy Syamsir, S.H., M.H., sebagai Inspektur Upacara (Irup). Bertindak sebagai Komandan Upacara adalah Lettu Kav Samsudin dari TNI Angkatan Darat.

PLBN Napan yang berada di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste menjadi saksi bisu pentingnya wilayah perbatasan sebagai garda terdepan kedaulatan negara. Dalam pidato kebangsaannya, Mayor Jenderal Rudy Syamsir menegaskan bahwa wilayah perbatasan harus menjadi perhatian utama pemerintah, tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah menaruh perhatian besar pada pembangunan wilayah perbatasan sebagai bagian integral dari upaya memperkuat kedaulatan dan kesejahteraan nasional,” ujar Rudy Syamsir di hadapan peserta upacara yang terdiri dari pejabat, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta masyarakat setempat.

Menurutnya, peringatan HUT Kemerdekaan RI di wilayah perbatasan memiliki makna yang sangat mendalam. Selain untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan, upacara ini juga menjadi momentum untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, terutama di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain.

Upacara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, baik dari lingkup pusat maupun daerah. Di antaranya adalah Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Laksamana Pertama TNI, serta pejabat dari BNPP Provinsi NTT dan BNPP Kabupaten TTU.

Selain itu, upacara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat yang turut memberikan dukungan dalam pelaksanaan upacara. Kehadiran mereka menunjukkan betapa pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara, khususnya di wilayah perbatasan.

Setelah pelaksanaan upacara bendera, acara dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada para petugas upacara yang telah bekerja keras dan meluangkan waktu demi menyukseskan peringatan HUT RI ke-79 di PLBN Napan. Penyerahan penghargaan ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian para petugas yang terlibat.

“Penghargaan ini kami berikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian para petugas yang telah bekerja keras demi menyukseskan upacara ini,” kata Rudy Syamsir.

Tidak hanya upacara bendera, peringatan HUT RI ke-79 di PLBN Napan juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan lain. Salah satunya adalah pertunjukan tarian tradisional yang dibawakan oleh warga setempat. Tarian ini menggambarkan kekayaan budaya NTT yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keberagaman budaya Indonesia.

Selain itu, diadakan pula aneka perlombaan yang melibatkan desa dan sekolah-sekolah di Kecamatan Bikomi Utara. Perlombaan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana untuk mempererat kebersamaan dan persatuan di antara masyarakat.

Bersamaan dengan pelaksanaan upacara, Badan Pangan Nasional (BAPANAS) bekerja sama dengan BNPP juga menggelar acara Gelar Pangan Murah (GPM) di lokasi yang sama. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan berbagai kebutuhan pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat setempat.

Mayor Jenderal Rudy Syamsir pun menyempatkan diri untuk meninjau langsung lokasi GPM dan menyapa para pedagang yang terlibat. “Kegiatan ini sangat baik untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, terutama di momen perayaan kemerdekaan ini,” ujar Rudy Syamsir.

Menurutnya, kehadiran GPM ini juga menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan sebagai bentuk nyata dari upaya pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah terpencil dan perbatasan.

Setelah seluruh rangkaian upacara dan kegiatan pendukung di lapangan Kantor Camat Bikomi Utara selesai, Mayor Jenderal Rudy Syamsir beserta rombongan bertolak ke Wisma Indonesia PLBN Napan. Di sana, mereka mengikuti acara detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 yang berlangsung di Ibu Kota Nusantara (IKN) secara virtual.

Acara ini ditutup dengan makan siang bersama yang dihadiri oleh para pejabat, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Makan siang ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus penutup rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di PLBN Napan.

Dengan berlangsungnya upacara ini, PLBN Napan berhasil menyelenggarakan peringatan HUT RI ke-79 dengan penuh khidmatnas dan semangat nasionalisme. Kegiatan ini tidak hanya menjadi wujud penghormatan terhadap para pahlawan yang telah berjuang, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan persatuan bangsa Indonesia di wilayah perbatasan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagian orang mungkin belum familiar dengan keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Padahal, keberadaanya sangat penting bagi keamanan Tanah Air.

Lantas, apa itu PLBN?

Ini merupakan tempat pengawasan dan pelayanan lintas batas negara untuk memberikan pelayanan di bidang keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan dan administrasi pengelolaan.

Lalu, mengapa PLBN dinilai perlu?

Karena, kawasan perbatasan merupakan garda terdepan suatu negara. Sehingga, perlu mendapatkan perhatian serius.

Sebab, kawasan perbatasan sangat vital bagi berbagai sektor seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan hingga sosial.

Informasi ini sebagaimana dikutip dari Instagram resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) @kemenpupr, Minggu (28/7/2024).

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengatakan bahwa PLBN adalah kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa.

"Ini yang harus terus kita bangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh warga kita," ungkap Jokowi.

Apa fungsi PLBN?

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2021, fungsi PLBN sebagai berikut:

• Pengawasan dan pelayanan perlintasan orang dengan dokumen paspor dan/atau dokumen pos lintas batas.
• Pengawasan dan pelayanan perlintasan barang untuk perdagangan luar negeri dan/atau perdagangan perbatasan.
• Pengawasan dan pelayanan perlintasan sarana angkutan barang, umum, maupun pribadi.