IDXChannel -Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di sejumlah wilayah di Indonesia, yang dipusatkan di PLBN Terpadu Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada hari ini, Rabu (2/10/2024).

Secara rinci, PLBN Terpadu lainnya yang diresmikan yaitu PLBN Terpadu Serasan di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, PLBN Terpadu Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Terpadu Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Terpadu Yetetkun di Kabupaten Bovendigoel Provinsi Papua Selatan, PLBN Terpadu Long Nawang di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, dan PLBN Terpadu Labang di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam sambutannya, Jokowi menegaskan pentingnya keberadaan PLBN sebagai representasi dari wajah Indonesia di mata dunia. Menurutnya, perbatasan merupakan beranda depan negara yang menunjukkan kemajuan bangsa.

"Perbatasan adalah beranda depan negara kita Indonesia yang mewakili wajah negara kita. Wajah negara kita itu ada di sini, di PLBN yang kita bangun," kata Jokowi.

Dia juga menekankan pembangunan PLBN merupakan upaya untuk menciptakan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terluar Indonesia. Selain berfungsi sebagai zona penyangga pertahanan negara, PLBN diharapkan dapat mengembangkan titik-titik ekonomi baru di kawasan perbatasan.

Sejak 2015, pemerintah telah membangun total 15 PLBN. Pada periode 2015-2019, sebanyak tujuh PLBN berhasil diselesaikan, sementara delapan PLBN lainnya dibangun pada periode 2020-2024.

"Tujuh pos lintas batas negara terpadu yang tersebar di Nusa Tenggara Timur, di Kepulauan Riau, di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, di Papua Selatan, dengan total anggaran, total biaya 1,3 triliun rupiah, uang yang tidak sedikit," kata dia.

Lebih lanjut, Presiden menyebutkan beberapa PLBN yang baru diresmikan, termasuk PLBN Terpadu Napan di Kabupaten Timur Tengah Utara, NTT, yang dibangun dengan anggaran Rp128 miliar, dan PLBN Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dengan anggaran Rp145 miliar.

Selain itu, PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dibangun dengan biaya Rp224 miliar, sedangkan PLBN Sei Nyamuk dan PLBN Labang, keduanya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, masing-masing menelan biaya Rp248 miliar dan Rp210 miliar.

"PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dengan anggaran Rp243 miliar, dan yang ketujuh di Yetetkun di Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel di Papua Selatan dibangun dengan anggaran biaya Rp127 miliar," kata Jokowi

Jokowi pun berharap keberadaan PLBN terpadu ini tidak hanya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang melintasi perbatasan, tetapi juga memperkuat keamanan wilayah perbatasan. Selain itu, ia berharap keberadaan PLBN dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan.

"Dan membuat masyarakat kita di perbatasan makin cinta dan bangga terhadap negara kita Indonesia," ujar Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam peresmian tersebut yaitu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Pj Gubernur NTT Andriko Noto Susanto, Pj Bupati TTU Eusabius Binsasi, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, Kepala PLBN Napan Don Gaspar, dan Direktur Wika Gedung Bagus Tri Setyana.

(Febrina Ratna)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Menurut Jokowi pembangunan tujuh PLBN itu menelan anggaran Rp 1,3 triliun.

"Hari ini kita akan meresmikan tujuh Pos Lintas Batas Negara terpadu yang tersebar di Nusa Tenggara Timur, di Riau, Kepulauan Riau, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara, di Papua Selatan dengan total biaya Rp 1,3 triliun. Uang yang tidak sedikit," kata Jokowi di Timor Tengah Utara, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (2/8/2024)

Untuk rincian anggarannya, PLBN terpadu Napan di Timor Tenga Utara di Nusa Tenggara Timur menelan biaya Rp 128 miliar. PLBN Serasan di Natuna, Provinsi Kepulauan Riau memakan biaya Rp 145 miliar.

Lalu PLBN Jagoi Babang di Bengkayang, Kalimantan Barat dibangun dengan anggaran Rp 224 miliar. Kemudian PLBN Sei Nyamuk di Nunukan, Kalimantan Utara biayanya adalah Rp 248 miliar.

Kelima adalah PLBN Lanbang di Nunukan, Kalimantan Utara yang dibangun dengan Anggaran Rp 210 miliar. Keenam PLBN Long Nawang di Malinau, Kalimantan Utara dengan anggaran Rp 210 miliar. Ketujuh PLBN Yetetkun di Boven Digul, Papua Selatan dengan anggaran Rp 127 miliar.

"Keberadaan PLBN terpadu ini agar meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Indonesia yang melintasi perbatasan kemudian meningkatkan keamanan wilayah perbatasan dan mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru, di perbatasan dan membuat masyarakat kita di perbatasan semakin cinta dan bangga terhadap negara kita Indonesia," ujar Jokowi.

Selama 10 tahun kepemimpinannya, Jokowi sudah membangun total 15 PLBN. Tujuh PLBN dibangun pada periode 2015-2019, sementara delapan PLBN dibangun pada 2020-2024.

Menurut Jokowi, PLBN mewakili wajah negara Indonesia dan merepresentasikan kemajuan Tanah Air. selain itu pembangunan PLBN juga merupakan upaya pemerintah untuk pemerataan pembangunan hingga ke perbatasan.

"Oleh sebab itu 10 tahun yang lalu saya perintahkan untuk dibangun semua pos lintas batas negara. Dan juga ini merupakan usaha kita untuk pemerataan pembangunan hingga sampai di perbatasan. Juga berfungsi sebagai bufferzone pertahanan negara kita Indonesia. Dan yang terakhir juga untuk mengembangkan titik-titik ekonomi baru yang ada di perbatasan," tutupnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di berbagai wilayah perbatasan di seluruh Indonesia.

Pembangunan PLBN tersebut berdasarkan pada Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan PLBN tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia sebagai bangsa besar, tetapi yang terpenting adalah fungsi pertahanan, keamanan, dan sekaligus sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.

"Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk, namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi kawasan yang dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat perbatasan," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Rabu (18/9/2024).

Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti menyebut, ada tujuh PLBN yang telah selesai sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada kurun 2019-2024.

Infrastruktur tersebut antara lain PLBN Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT.

Lalu ada PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan, PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

"Sebanyak lima PLBN telah beroperasi, dan telah didukung pelayanan lintas batas negara oleh Imigrasi, Bea dan Cukai, Karantina Kesehatan, Karantina Pertanian dan Karantina Ikan," kata Diana

Sedangkan dua PLBN lainnya, yaitu PLBN Labang dan PLBN Long Nawang di Kalimantan Utara, saat ini telah selesai dibangun dan sedang dalam tahap awal pengoperasian.

Direktur Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Cakra Nagara mengatakan, pembangunan PLBN dilaksanakan melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) di setiap provinsi yang memiliki wilayah perbatasan.

"Adapun jumlah anggaran yang dialokasikan bagi pembangunan 5 PLBN yang telah beroperasi sebesar Rp 837 miliar," kata Cakra.

Rinciannya meliputi, PLBN Serasan di Kepulauan Riau sebesar Rp 145,7 miliar, PLBN Jagoi Babang di Kalimantan Barat sebesar Rp 209,14 miliar, PLBN Sei Nyamuk di Kalimantan Utara sebesar Rp 248,5 miliar, PLBN Napan di NTT sebesar Rp 106,24 miliar dan PLBN Yetetkun di Papua Selatan sebesar Rp 127,4 miliar.

Sementara, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan PLBN Labang di Kalimantan Utara Rp 210,78 miliar, dan untuk PLBN Long Nawang di Kalimantan Utara sebesar Rp 243,63 miliar. Secara keseluruhan, anggaran yang dipergunakan untuk pembangunan 7 PLBN ini mencapai Rp 1,29 triliun.

"Kedua PLBN tersebut mulai dibangun sejak 2020 dan selesai pada 2023. Saat ini sedang dalam proses persiapan operasional, dan diharapkan dapat beroperasi sepenuhnya pada akhir 2024," tambah Cakra.

Pembangunan ketujuh PLBN tersebut dilengkapi dengan Bangunan Inti, Gudang Barang dan Transit, Kantor dan Wisma, Mess, Bangunan Tower Air, Pos Jaga, Powerhouse, Bangunan TPS, Bangunan Utilitas, Bangunan Penunjang, X-Ray Cabin Baggage, dan Metal Detector. Pada beberapa PLBN, juga dilengkapi dengan Kios dan Pasar Perbatasan.

Di samping itu, salah satu PLBN yang termasuk ke dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2019, yaitu PLBN Sota di Kabupaten Merauke, Papua Selatan telah beroperasi dan diresmikan Presiden Jokowi pada Oktober 2021.

Sedangkan, tiga PLBN lainnya yakni PLBN Sei Kelik di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Long Midang di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang, Provinsi NTT sedang dalam proses penyelesaian.

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran Rp1,32 triliun untuk membangun tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sejak 2019. PLBN ini tersebar di berbagai wilayah perbatasan di seluruh Indonesia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan PLBN tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia sebagai bangsa besar, tetapi yang terpenting adalah fungsi pertahanan keamanan dan sekaligus sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.

"Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk, namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi kawasan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan," kata Basuki dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengungkapkan, tujuh PLBN yang telah selesai pada kurun waktu 2019-2024 yaitu PLBN Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, dan Provinsi Kalimantan Barat.

Kemudian ada PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi NTT, dan PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan.

Sementara ada dua PLBN yang belum dioperasikan, seperti PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

"Sebanyak lima PLBN telah beroperasi, dan telah didukung pelayanan lintas batas negara oleh Imigrasi, Bea dan Cukai, Karantina Kesehatan, Karantina Pertanian dan Karantina Ikan," ujarnya.

Pembangunan PLBN dilaksanakan melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) di setiap provinsi yang memiliki wilayah perbatasan. Adapun jumlah anggaran yang dialokasikan bagi pembangunan lima PLBN yang telah beroperasi sebesar Rp873,05 miliar.

Rinciannya meliputi, PLBN Serasan di Kepulauan Riau sebesar Rp145,7 miliar, PLBN Jagoi Babang di Kalimantan Barat sebesar Rp209,14 miliar, PLBN Sei Nyamuk di Kalimantan Utara sebesar Rp248,5 miliar, PLBN Napan di NTT sebesar Rp106,24 miliar dan PLBN Yetetkun di Papua Selatan sebesar Rp127,4 miliar.

Sementara, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan PLBN Labang di Kalimantan Utara sebesar Rp210,78 miliar, dan untuk PLBN Long Nawang di Kalimantan Utara sebesar Rp243,63 miliar. Kedua PLBN tersebut mulai dibangun sejak 2020 dan selesai pada 2023. Saat ini sedang dalam proses persiapan operasional, dan diharapkan dapat beroperasi sepenuhnya pada akhir 2024.

Pembangunan ketujuh PLBN tersebut dilengkapi dengan Bangunan Inti, Gudang Barang dan Transit, Kantor dan Wisma, Mess, Bangunan Tower Air, Pos Jaga, Powerhouse, Bangunan TPS, Bangunan Utilitas, Bangunan Penunjang, X-Ray Cabin Baggage, dan Metal Detector. Pada beberapa PLBN, juga dilengkapi dengan Kios dan Pasar Perbatasan.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagian orang mungkin belum familiar dengan keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Padahal, keberadaanya sangat penting bagi keamanan Tanah Air.

Lantas, apa itu PLBN?

Ini merupakan tempat pengawasan dan pelayanan lintas batas negara untuk memberikan pelayanan di bidang keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan dan administrasi pengelolaan.

Lalu, mengapa PLBN dinilai perlu?

Karena, kawasan perbatasan merupakan garda terdepan suatu negara. Sehingga, perlu mendapatkan perhatian serius.

Sebab, kawasan perbatasan sangat vital bagi berbagai sektor seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan hingga sosial.

Informasi ini sebagaimana dikutip dari Instagram resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) @kemenpupr, Minggu (28/7/2024).

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengatakan bahwa PLBN adalah kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa.

"Ini yang harus terus kita bangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh warga kita," ungkap Jokowi.

Apa fungsi PLBN?

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2021, fungsi PLBN sebagai berikut:

• Pengawasan dan pelayanan perlintasan orang dengan dokumen paspor dan/atau dokumen pos lintas batas.
• Pengawasan dan pelayanan perlintasan barang untuk perdagangan luar negeri dan/atau perdagangan perbatasan.
• Pengawasan dan pelayanan perlintasan sarana angkutan barang, umum, maupun pribadi.