Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan bahwa mega proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap dilanjutkan. Namun disamping proyek ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto punya prioritas lain yaitu swasembada pangan.

Menurut Dody, keberlanjutan IKN telah diputuskan oleh pemerintah. Dengan demikian, apa yang sudah diputuskan pasti akan diimplementasikan.

"IKN tetap (lanjut), cuman mungkin ya kan prioritasnya kan sekarang kan swasembada pangan. Tetap IKN, tetap itu kan sudah diputuskan," kata Dody, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Dody mengatakan, arahan utama dari Prabowo terhadap para jajarannya ialah untuk mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan beras merupakan yang utama bagi masyarakat RI.

"Arahannya itu swasembada pangan. Kita ini kekurangan beras loh, takutnya nanti Ukraina meledak, Iran meledak Itu kan nanti kita jadi nggak bisa makan, beras kan semua orang kan kalau nggak makan beras kan seolah-olah nggak makan, jangan lah," ujarnya.

Adapun dukungan yang dimaksud ialah dalam pemenuhan infrastruktur air dan irigasi. Menurutnya, dukungan dalam akses penyediaan air baku merupakan salah satu tugas utama Kementerian PU.

"Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada. Berarti support Kementan itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah," kata dia.

Sementara saat ditanya terkait dengan target Prabowo untuk menyelesaikan IKN dalam 4 tahun, menurutnya hal tersebut tidaklah mustahil.

"insyaallah, insyaallah (selesai dalam 4 tahun)," ujar Dody.

Sebagai tambahan informasi, permintaan Prabowo untuk melanjutkan IKN juga pernah disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Katanya, kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024).

Eks Wamen ATR/Wakil Kepala BPN itu bilang Prabowo sudah punya rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah ibukota politik, maka dari itu targetnya lembaga legislatif dan yudikatif akan didirikan dalam waktu dekat di IKN.

"Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," papar Raja Juli, dalam unggahannya di Instagram, @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Menurutnya, Prabowo berharap di bulan Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Kemudian, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga sudah diselenggarakan di IKN.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan bahwa mega proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap dilanjutkan. Namun disamping proyek ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto punya prioritas lain yaitu swasembada pangan.

Menurut Dody, keberlanjutan IKN telah diputuskan oleh pemerintah. Dengan demikian, apa yang sudah diputuskan pasti akan diimplementasikan.

"IKN tetap (lanjut), cuman mungkin ya kan prioritasnya kan sekarang kan swasembada pangan. Tetap IKN, tetap itu kan sudah diputuskan," kata Dody, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Dody mengatakan, arahan utama dari Prabowo terhadap para jajarannya ialah untuk mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan beras merupakan yang utama bagi masyarakat RI.

"Arahannya itu swasembada pangan. Kita ini kekurangan beras loh, takutnya nanti Ukraina meledak, Iran meledak Itu kan nanti kita jadi nggak bisa makan, beras kan semua orang kan kalau nggak makan beras kan seolah-olah nggak makan, jangan lah," ujarnya.

Adapun dukungan yang dimaksud ialah dalam pemenuhan infrastruktur air dan irigasi. Menurutnya, dukungan dalam akses penyediaan air baku merupakan salah satu tugas utama Kementerian PU.

"Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada. Berarti support Kementan itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah," kata dia.

Sementara saat ditanya terkait dengan target Prabowo untuk menyelesaikan IKN dalam 4 tahun, menurutnya hal tersebut tidaklah mustahil.

"insyaallah, insyaallah (selesai dalam 4 tahun)," ujar Dody.

Sebagai tambahan informasi, permintaan Prabowo untuk melanjutkan IKN juga pernah disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Katanya, kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024).

Eks Wamen ATR/Wakil Kepala BPN itu bilang Prabowo sudah punya rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah ibukota politik, maka dari itu targetnya lembaga legislatif dan yudikatif akan didirikan dalam waktu dekat di IKN.

"Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," papar Raja Juli, dalam unggahannya di Instagram, @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

Menurutnya, Prabowo berharap di bulan Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Kemudian, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga sudah diselenggarakan di IKN.

Mega Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak disebutkan dalam Pidato Kepresidenan pertama usai pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Padahal, proyek ini merupakan warisan besar dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menelan anggaran besar.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan keberlanjutan IKN. Sebagai proyek besar, menurutnya IKN juga punya timeline yang cukup panjang.

"Kita juga mengetahui IKN adalah sebuah project yang besar dan perlu dilakukan berbagai upaya agar terus bisa berlanjut. Dan Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan, tentu dengan timeline yang harus disesuaikan," kata AHY, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Meski begitu, menurutnya bukan hanya proyek IKN yang perlu mendapatkan atensi pemerintah tetapi juga proyek-proyek strategis nasional (PSN) lainnya di berbagai wilayah. Salah satunya dukungan infrastruktur untuk mengejar swasembada pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Juga peningkatan kualitas manusia, masyarakat kita, baik sektor pendidikan, kesehatan, maupun pengentasan kemiskinan. Jadi tentu harus ada adjustment (penyesuaian timeline) yang bisa dilakukan dan ini membutuhkan masukan dari semua pihak," ujarnya.

Dengan demikian, perlu ada penyesuaian timeline untuk prioritas pembangunan. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan timeline baru, utamanya terkait alokasi anggarannya.

"Setiap 5 tahun itu perlu ada adjustment dan melihat peta dan juga prioritas pembangunan ini berlaku infrastruktur, termasuk pembangunan untuk sumber daya manusia (SDM). Jadi saya hanya mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan tetapi tentu kita akan sesuaikan," tegasnya.

"Pertama juga budgeting-nya harus harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan project-project di IKN, kemudian selebihnya kita akan kita kawal dengan baik," sambungnya.

AHY mengatakan, salah satu pembangunan yang diprioritaskan untuk pembangunan IKN ialah infrastruktur legislatif dan yudikatif. Hal ini mengingat infrastruktur pemerintahan telah rampung dibangun mulai dari Istana Negara hingga Gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi sharing office dari para ASN kementerian.

"Selain eksekutif adalah legislatif. Jadi gedung parlemennya juga harus siap, termasuk juga untuk lembaga yudikatif. Ini yang paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Prabowo), ke depan itu utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya," kata dia.

Ia juga memastikan, akan mengawal dengan baik pembangunan di Tanah Air. Hal ini selaras dengan pesan dari Prabowo agar jangan sampai pembangunan tidak efisien, apalagi kalau ada kebocoran.

Sebagai tambahan informasi, Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan usai pelantikan di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Berbagai persoalan dibahasnya dalam pidato yang berdurasi hampir 30 menit itu. Ia membahas mulai dari kemiskinan, korupsi, swasembada pangan, energi, hingga subsidi. Namun dalam pidato tersebut, ia tidak menyinggung tentang pembangunan IKN.

Simak juga Video: Jokowi Buka Sidang Kabinet: Tak Semua Negara Mampu Bangun Ibu Kota dari Nol

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore: