Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, berambisi untuk melaksanakan program makan bergizi gratis bagi masyarakat Indonesia.

Program ini rencananya akan memberikan makanan sehat dua kali sehari, yaitu pagi dan siang.

Hasim Djojohadikusumo, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik Prabowo, menjelaskan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini sangat besar, mencapai Rp 450 triliun.

Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan anggaran yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025.

"Ini membutuhkan dana Rp 450 triliun. Jumlah tersebut akan disuntikkan ke dalam perekonomian Indonesia," ujar Hashim dalam diskusi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada Senin (7/10).

Hashim menambahkan bahwa ada beberapa sumber dana yang bisa dimanfaatkan untuk merealisasikan program ambisius ini, salah satunya adalah melalui optimalisasi penerimaan pajak yang selama ini mengalami kebocoran.

Menurut Hashim, saat ini Prabowo telah mengidentifikasi sekitar 300 perusahaan sawit yang diduga tidak pernah membayar pajak.

Data ini diperoleh dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan telah dikonfirmasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pajak yang tidak terbayarkan dari perusahaan-perusahaan ini diperkirakan bisa mencapai Rp 300 triliun. Oleh karena itu, Prabowo berencana untuk lebih tegas dalam menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak.

Hashim menegaskan bahwa penegakan hukum akan menjadi salah satu fokus utama Prabowo untuk mencegah kebocoran pajak di masa depan.

"Dari kebocoran ini kita bisa menghasilkan Rp 50 triliun setiap tahunnya. Dengan jumlah itu, kita bisa memberikan makan gratis dua kali sehari untuk 9 juta anak," jelas Hashim.

Program makan bergizi gratis ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan gizi di Indonesia, terutama bagi anak-anak, sambil mendorong perekonomian melalui optimalisasi pajak dan penegakan hukum.