Bisnis.com, JAKARTA - Keluarga korban kecelakaan Lion Air JT610 menunggu kepastian pembayaran denda yang dijatuhkan kepada Boeing imbas dua kecelakaan pesawat Boeing 737 Max yang terjadi pada 2018 dan 2019.

Anton Sahadi, perwakilan keluarga dari dua korban bernama Ryan Aryandi dan Ravi Andrian, mengatakan dirinya dengan para keluarga korban lainya menunggu perkembangan kasus ini yang dibahas di Departemen Kehakiman Amerika Serikat.

"Boeing lagi menghadapi banyak masalah di sana, sekarang yang lagi diurus soal insiden panel pintu lepas," kata Anton kepada Bisnis, Jumat (19/07/2024).

Diketahui, Boeing pada awal Juli mengaku bersalah atas dua kecelakaan pesawat yang menewaskan total 346 orang dan harus membayar US$243,6 juta

Terbaru, Departemen Kehakiman AS memberi sinyal telah mencapai kesepakatan akhir atas denda yang harus dibayarkan oleh Boeing. Namun angkanya belum dirincikan.

"Untuk yang kasus mengakui kesalahan ini US$243 juta. Departemen Kehakiman dan Boeing masih deal-dealan, belum ada keputusan resminya," kata Anton.

Anton mengaku tak memiliki data-data keluarga korban yang telah menandatangani pencairan klaim asuransi atas kecelakaan ini.

"Mengenai keluarga korban, saya juga masih menunggu telepon dari keluarga korban, yang tampaknya mereka juga masih menanti kabar terbaru dari kesepakatan Boeing-Departemen Kehakiman AS," ujar dia.

Sebelumnya, Praktisi dan pengamat asuransi penerbangan Arman Juffry menjelaskan dalam proses klaim perusahaan asuransi akan membuat release yang harus ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Proses tersebut termasuk membebaskan asuransi hingga perusahaan maskapai dari segala tuntutan dikemudian hari setelah klaim dibayarkan.

“Ini kasus baru dan saya bukan ahli hukum, [selanjutnya setelah pengakuan bersalah] tentunya ini tergantung dari aturan kaidah hukum yang ada. Dan terus terang saya belum pernah menangani kasus semacam ini,” katanya.

Dalam penanganan klaim, Arman menjelaskan perusahaan asuransi tidak akan membayarkan klaim apabila tertanggung tidak menandatangani release tersebut. “Itu mungkin yang [ke depan] menjadi masalah [baru bagi perusahaan asuransi] bila ada yang belum setuju,” kata Arman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menanggapi pernyataan Boeing yang mengaku bersalah atas kecelakaan pesawat Lion Air pada 2018 dan Ethiopian Airlines pada 2019.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, Kemenhub menaruh perhatian serius atas pengakuan Boeing tersebut. Sebagai salah satu bentuknya, Kemenhub berkomitmen akan meningkatkan pengawasan kelayakan pesawat yang beroperasi di Indonesia.

"Kami akan terus meningkatkan pengawasan kelaikan pesawat udara, setelah adanya pengakuan bersalah dari Boeing, sebagai bagian dari keamanan penerbangan bagi masyarakat," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (9/7/2024) malam.

Selain itu, Kemenhub juga meminta produsen pesawat asal Amerika Serikat (AS) itu untuk segera mengembalikan kepercayaan publik yang telah menurun akibat sejumlah insiden yang dialami pesawat yang diproduksi Boeing.

"Kami mendorong Boeing untuk dapat secepatnya mengembalikan kepercayaan publik. Hal ini mengingat Boeing telah menghadapi krisis kepercayaan terkait catatan keselamatan, sejak dua kecelakaan yang melibatkan pesawat 737 Max pada 2018 insiden Lion Air Indonesia dan 2019 insiden Ethiopian Airlines," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Boeing mengaku bersalah dalam kecelakaan Lion Air 2018 dan Ethiopian Airlines pada 2019.

Dalam sebuah pernyataan, Boeing pada Senin (8/7/2024) mengeklaim telah mencapai kesepakatan dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ). Mereka mengaku bersalah dalam persekongkolan menipu AS dalam proses sertifikasi pesawat 737 MAX.

"Kami telah mencapai kesepakatan pada prinsipnya tentang persyaratan resolusi dengan Departemen Kehakiman, tunduk pada memorialisasi, dan persetujuan persyaratan tertentu," kata Boeing dalam sebuah pernyataan kepada AFP.

Kesepakatan ini terjadi setelah jaksa menyimpulkan raksasa penerbangan ini telah melanggar kesepakatan sebelumnya dalam menangani musibah yang menewaskan 346 orang di Ethiopia dan Indonesia.

Sumber-sumber mengatakan kepada AFP pekan lalu bahwa Boeing berada dalam tenggat waktu untuk menerima atau menolak proposal DoJ yang mengharuskannya mengaku bersalah atas penipuan selama sertifikasi pesawat MAX.

Masalah hukum terbaru Boeing dipicu oleh keputusan DoJ pada pertengahan Mei bahwa perusahaan tersebut mengabaikan perjanjian penuntutan yang ditangguhkan (DPA) tahun 2021 dengan tidak memenuhi persyaratan untuk meningkatkan program kepatuhan dan etika setelah kecelakaan MAX.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menanggapi pernyataan Boeing yang mengaku bersalah atas kecelakaan pesawat Lion Air pada 2018 dan Ethiopian Airlines pada 2019.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, Kemenhub menaruh perhatian serius atas pengakuan Boeing tersebut. Sebagai sala satu bentuknya, Kemenhub berkomitmen akan meningkatkan pengawasan kelayakan pesawat yang beroperasi di Indonesia.

"Kami akan terus meningkatkan pengawasan kelaikan pesawat udara, setelah adanya pengakuan bersalah dari Boeing, sebagai bagian dari keamanan penerbangan bagi masyarakat," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (9/7/2024) malam.

Selain itu, Kemenhub juga meminta produsen pesawat asal Amerika Serikat (AS) itu untuk segera mengembalikan kepercayaan publik yang telah menurun akibat sejumlah insiden yang dialami pesawat yang diproduksi Boeing.

"Kami mendorong Boeing untuk dapat secepatnya mengembalikan kepercayaan publik. Hal ini mengingat Boeing telah menghadapi krisis kepercayaan terkait catatan keselamatan, sejak dua kecelakaan yang melibatkan pesawat 737 Max pada 2018 insiden Lion Air Indonesia dan 2019 insiden Ethiopian Airlines," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Boeing mengaku bersalah dalam kecelakaan Lion Air 2018 dan Ethiopian Airlines pada 2019.

Dalam sebuah pernyataan, Boeing pada Senin (8/7/2024) mengeklaim telah mencapai kesepakatan dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ). Mereka mengaku bersalah dalam persekongkolan menipu AS dalam proses sertifikasi pesawat 737 MAX.

"Kami telah mencapai kesepakatan pada prinsipnya tentang persyaratan resolusi dengan Departemen Kehakiman, tunduk pada memorialisasi, dan persetujuan persyaratan tertentu," kata Boeing dalam sebuah pernyataan kepada AFP.

Kesepakatan ini terjadi setelah jaksa menyimpulkan raksasa penerbangan ini telah melanggar kesepakatan sebelumnya dalam menangani musibah yang menewaskan 346 orang di Ethiopia dan Indonesia.

Sumber-sumber mengatakan kepada AFP pekan lalu bahwa Boeing berada dalam tenggat waktu untuk menerima atau menolak proposal DoJ yang mengharuskannya mengaku bersalah atas penipuan selama sertifikasi pesawat MAX.

Masalah hukum terbaru Boeing dipicu oleh keputusan DoJ pada pertengahan Mei bahwa perusahaan tersebut mengabaikan perjanjian penuntutan yang ditangguhkan (DPA) tahun 2021 dengan tidak memenuhi persyaratan untuk meningkatkan program kepatuhan dan etika setelah kecelakaan MAX.

Bisnis.com, JAKARTA - Boeing berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pihak Indonesia menyusul pengakuan bersalah perusahaan atas dua kecelakaan yang melibatkan pesawat 737 Max.

Salah satu kecelakaan tersebut dialami oleh maskapai asal Indonesia, Lion Air pada 2018 lalu.

Dalam keterangan resminya kepada Bisnis pada Selasa (9/7/2024), manajemen Boeing mengonfirmasi pihaknya telah mencapai kesepakatan prinsip (principal agreement) mengenai masalah tersebut dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS). Kesepakatan tersebut juga masih menunggu sejumlah persetujuan persyaratan tertentu.

Adapun, Boeing menyebut akan terus bekerja sama dengan para pelaku dan pemangku kepentingan terkait di Indonesia. Boeing dan Indonesia memiliki hubungan yang kuat selama 75 tahun dan menghubungkan 17.000 pulau di Indonesia dengan dunia.

"Kami akan terus bekerja sama dengan pemasok dan industri Indonesia, lembaga pemerintah, dan universitas untuk memberikan landasan bagi pertumbuhan industri yang tangguh dan berjangka panjang, dengan fokus pada keselamatan dan kualitas terbaik," jelas Boeing dalam keterangan resminya, Selasa (9/7/2024).

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan, pihaknya mencermati secara serius pengakuan kesalahan oleh pabrikan pesawat asal AS tersebut atas peristiwa yang menimpa Lion Air JT 610 dan Ethiopia Air pada 2018 dan 2019 yang menewaskan 346 orang.

Adita mengatakan, ke depannya Kemenhub akan terus meningkatkan pengawasan terkait dengan aspek keselamatan dan keamanan pesawat-pesawat yang ada di Indonesia.

"Kami akan terus meningkatkan pengawasan kelaikan pesawat udara, setelah adanya pengakuan bersalah dari Boeing. Hal ini sebagai bagian dari keamanan penerbangan bagi masyarakat," jelas Adita.

Selain itu, Kemenhub juga terus mendorong Boeing untuk secepatnya mengembalikan kepercayaan publik. Hal tersebut mengingat Boeing telah menghadapi krisis kepercayaan terkait catatan keselamatannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) angkat bicara terkait pengakuan bersalah Boeing dalam dua kecelakaan yang melibatkan pesawat 737 Max yang salah satunya dialami Lion Air.

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, mengatakan, pihaknya mencermati secara serius pengakuan kesalahan oleh pabrikan pesawat asal AS tersebut atas peristiwa yang menimpa Lion Air JT 610 dan Ethiopia Air pada 2018 dan 2019 yang menewaskan 346 orang.

Adita mengatakan, ke depannya Kemenhub akan terus meningkatkan pengawasan terkait dengan aspek keselamatan dan keamanan pesawat-pesawat yang ada di Indonesia.

"Kami akan terus meningkatkan pengawasan kelaikan pesawat udara, setelah adanya pengakuan bersalah dari Boeing. Hal ini sebagai bagian dari keamanan penerbangan bagi masyarakat," jelas Adita saat dikonfirmasi, Selasa (9/7/2024).

Selain itu, Kemenhub juga terus mendorong Boeing untuk secepatnya mengembalikan kepercayaan publik. Hal tersebut mengingat Boeing telah menghadapi krisis kepercayaan terkait catatan keselamatannya.

Sebelumnya, Boeing telah mengaku bersalah dalam tuduhan konspirasi penipuan kriminal dan membayar denda sebesar US$243,6 juta untuk menyelesaikan penyelidikan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) terhadap dua kecelakan fatal Boeing 737 MAX.

Hal ini diungkapkan oleh pemerintah dalam pengajuan pengadilan pada Minggu waktu setempat (7/7/2024). Kesepakatan pembelaan, yang memerlukan persetujuan hakim, akan membuat Boeing menjadi penjahat terpidana.

Pengakuan bersalah ini berpotensi mengancam kemampuan perusahaan untuk mendapatkan kontrak pemerintah yang menguntungkan dengan Departemen Pertahanan AS dan NASA, meskipun perusahaan dapat mencari pengecualian.

Dalam kasus ini, juru bicara Boeing mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan prinsip mengenai ketentuan penyelesaian dengan Departemen Kehakiman AS.

Sebagai bagian dari kesepakatan, Boeing setuju untuk menghabiskan setidaknya US$455 juta selama tiga tahun ke depan untuk meningkatkan program keamanan dan kepatuhan. Dewan direksi Boeing harus bertemu dengan keluarga korban kecelakaan Lion Air dan Ethiopian Airlines.

Bisnis.com,JAKARTA - Boeing mengaku bersalah dalam tuduhan konspirasi penipuan kriminal dan membayar denda sebesar US$243,6 juta untuk menyelesaikan penyelidikan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) terhadap dua kecelakan fatal Boeing 737 MAX.

Hal ini diungkapkan oleh pemerintah dalam pengajuan pengadilan pada Minggu waktu setempat (7/7/2024). Kesepakatan pembelaan, yang memerlukan persetujuan hakim, akan membuat Boeing menjadi penjahat terpidana.

Kecelakaan fatal tersebut terjadi di Indonesia (Lion Air) dan Ethiopia (Ethiopian Airlines) pada 2018 dan 2019 yang menewaskan 346 orang. Penyelesaian langsung menuai kritik dari keluarga korban yang menginginkan perusahaan tersebut menghadapi persidangan dan menanggung akibat finansial yang lebih berat.

Pengakuan bersalah ini berpotensi mengancam kemampuan perusahaan untuk mendapatkan kontrak pemerintah yang menguntungkan dengan Departemen Pertahanan AS dan NASA, meskipun perusahaan dapat mencari pengecualian.

Kesepakatan Terlalu Ringan

Dalam kasus ini, juru bicara Boeing mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan prinsip mengenai ketentuan penyelesaian dengan Departemen Kehakiman AS.

Sebagai bagian dari kesepakatan, Boeing setuju untuk menghabiskan setidaknya US$455 juta selama tiga tahun ke depan untuk meningkatkan program keamanan dan kepatuhan. Dewan direksi Boeing harus bertemu dengan keluarga korban kecelakaan Lion Air dan Ethiopian Airlines.

Kesepakatan ini juga memberlakukan pemantau independen, yang harus mengajukan laporan kemajuan tahunan secara publik, untuk mengawasi kepatuhan perusahaan. Boeing akan berada dalam masa percobaan selama masa tugas pengawas selama tiga tahun.

Pengacara beberapa keluarga korban mengatakan mereka berencana untuk mendesak Hakim Reed O'Connor, yang telah mengawasi kasus ini, untuk menolak kesepakatan tersebut.

Dalam dokumen terpisah yang diajukan ke pengadilan, mereka mengutip pernyataan O'Connor dalam putusan Februari 2023 bahwa kejahatan Boeing mungkin dapat dianggap sebagai kejahatan korporat paling mematikan dalam sejarah AS.

Seorang pengacara di Kreindler & Kreindler LLP yang mewakili beberapa keluarga korban, Erin Applebaum, mengatakan bahwa kesepakatan ini adalah sebuah “tamparan ringan”.

Perbesar

Dampak Bagi Korban Kecelakaan Lion Air Indonesia

Dalam kasus tersebut, keluarga dari sekitar 189 orang yang tewas ketika pesawat Lion Air 610 jatuh di Laut Jawa, Indonesia pada 2018 menuturkan bahwa mereka memiliki perasaan campur aduk.

Salah satu keluarga korban bernama Bias Ramadhan menuturkan bahwa ibunya, Hasna, yang berada dalam penerbangan, meragukan ada eksekutif Boeing yang akan dihukum karena potensi penipuan.

"Sampai saat ini, mereka selalu berhasil lepas dari tanggung jawab mereka. Saya berharap orang-orang dari Boeing dipenjara atas apa yang mereka lakukan, tetapi sisi realistis saya tahu pasti tidak seorang pun akan dipenjara," jelasnya, dikutip dariSouth China Morning Post, Selasa (9/7/2024).

Meski demikian, dia tetap mendukung segala bentuk tuntutan hukum terhadap Boeing dan berharap yang terbaik.

Jurnalis Indonesia Anton Sahadi, dengan istrinya yang kehilangan dua sepupunya yang berusia 24 tahun, yakni Riyan Aryandi dan Ravi Andrian, menuturkan bahwa tuntutan pidana apapun adalah baik dan masuk akal.

Namun, tidak semua keluarga korban juga menyambut berita dengan baik mengenai tuntutan hukum lebih lanjut.

Perbesar

Neuis Marfuah, yang putrinya yang berusia 23 tahun, Vivian Hasna Afifa, meninggal dalam kecelakaan Lion Air, menyampaikan perasaan sedih dan merasa tidak ada kedamaian bagi para korban yang meninggal.

Menurutnya, keadilan seharusnya ditegakkan sejak awal ketika tanda-tanda kelalaian pertama ditemukan, dan bahwa Boeing seharusnya tidak mengabaikan masalah keselamatan.

Adapun, penerbangan Lion Air 610 jatuh ke laut pada 29 Oktober 2018 dalam perjalanan dari Jakarta menuju Pangkal Pinang. Kesalahan pilot awalnya diduga sebagai penyebab kecelakaan fatal tersebut.

Lima bulan setelahnya, penerbangan Ethiopian Airlines 302 jatuh enam menit setelah lepas landas dari bandara di Addis Ababa dalam perjalanan menuju Kenya, menewaskan seluruh 157 orang.

Dalam kedua kecelakaan tersebut, sistem augmentasi karakteristik manuver penerbangan (MCAS) ditemukan mengalami kerusakan. Sensor secara keliru mengindikasikan hidung pesawat terlalu tinggi, menyebabkan MCAS aktif dan memaksa pesawat jatuh ke tanah dalam upaya menghindaristall(posisi ketika pesawat kehilangan daya angkat).

Sumber: Reuters, South China Morning Post

Boeing akhirnya mengakui kesalahan mereka atas kecelakaan Lion Air 2018 lalu dan mereka terancam denda US$487 juta atau Rp7,9 triliun (asumsi kurs Rp16.270 per dolar AS).

Ini terkait dengan dua kecelakaan pesawat Boeing 737 Max beberapa tahun silam. Selain peristiwa maut di perairan Karawang pada 2018, kecelakaan juga menimpa Ethiopian Airlines di 2019.

Keluarga korban menentang pengakuan dosa Boeing agar perusahaan itu tak dituntut lebih lanjut. Pasalnya, pihak korban menuntut lebih banyak dari potensi putusan denda, yakni US$24,8 miliar atau Rp403 triliun.

Paul Cassell selaku profesor hukum di University of Utah yang mewakili banyak keluarga korban mengkritik putusan tersebut. Ia mengatakan aksi penghindaran tuntutan dari Boeing tak sebanding dengan nyawa 346 orang yang hilang dalam dua kecelakaan maut di Indonesia dan Ethiopia.

"Kesepakatan yang menipu dan murah hati ini jelas tidak untuk kepentingan umum," tegas Paul, dikutip dari CNN Business, Senin (8/7).

Di lain sisi, pernyataan singkat Boeing mengamini bahwa mereka sudah mencapai kesepakatan dengan Departemen Kehakiman AS. Pabrikan pesawat itu mengatakan resolusi dari kasus ini dicapai dengan syarat serta persetujuan atas ketentuan tertentu.

Selain membuat ratusan orang tewas, operasional Boeing 737 Max juga dianggap menipu Pemerintah AS. Khususnya, ketika Boeing mengecoh Federal Aviation Administration (FAA) selama proses sertifikasi pesawat.

Pesawat yang mulai beroperasi pertama kali pada 2017 itu langsung mengalami dua kecelakaan fatal. Ini terjadi berurutan, yaitu di Indonesia pada 2018 dan Ethiopia di 2019.

"Investigasi mengungkap adanya cacat desain pada sistem auto-pilot. Boeing telah mengakui bertanggung jawab atas kecelakaan fatal tersebut, dan karyawannya yang menyembunyikan informasi tentang cacat desain dari FAA selama sertifikasi," tulis laporan tersebut.

Sempat dilarang terbang selama 20 bulan, Boeing 737 Max bisa kembali mengudara. Ini terjadi usai ada kesepakatan antara Boeing dan Departemen Kehakiman AS pada Januari 2021.

Ada masa percobaan tiga tahun, di mana Boeing setuju untuk memperbaiki masalah kualitas pesawat dan transparansi terhadap pemerintah. Namun, insiden Alaska Air muncul, tepat beberapa hari sebelum masa percobaan berakhir.

Pada awal 2024, terjadi ledakan Alaska Airlines yang menggunakan pesawat Boeing 737 Max. Panel jendela yang dioperasikan Alaska Airlines saat itu pecah di udara.

Akibatnya, keselamatan pesawat 737 Max kembali dipertanyakan dan Boeing diseret lagi ke persidangan.