Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan pembentukan satuan tugas (Satgas) penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan POJK Nomor 14 Tahun 2024 ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Perempuan yang akrab disapa Kiki ini berharap dapat memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat.

"Sehingga ekosistem keuangan semakin aman dan terpercaya, termasuk melindungi segenap pelaku usaha sektor keuangan yang legal atau berizin untuk bertumbuh, berdaya, dan berkembang demi kemajuan Indonesia," kata Kiki dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, POJK pembentukan satgas ini juga ditujukan untuk meningkatkan koordinasi antara otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.

Sampai dengan POJK ini diundangkan, Kiki menyebut jumlah anggota Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin berjumlah 16 anggota, terdiri dari dua otoritas, 10 kementerian, dan empat lembaga. Dia pun mengapresiasi berbagai masukan dalam penyusunan POJK, khususnya dari otoritas, kementerian, dan lembaga yang menjadi anggota Satgas PASTI.

"Sinergi dan kolaborasi yang apik dan berkesinambungan inilah yang memungkinkan POJK ini diundangkan sebelum tenggat waktu yang ditetapkan dalam UU P2SK," jelas Kiki.

Adapun substansi pengaturan dalam POJK Nomor 14 Tahun 2024, antara lain:

a. Ketentuan umum yang memuat definisi atas Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan, Entitas, Entitas Ilegal, dan Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
b. Fungsi, Tugas, dan Wewenang yang mengatur mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Satuan Tugas untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
c. Kelembagaan Satuan Tugas yang mengatur mengenai pembentukan, anggota Satuan Tugas, struktur organisasi termasuk satuan tugas yang berkedudukan di daerah, dan pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan dilaksanakan anggota Satuan Tugas sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Hubungan kelembagaan yang mencakup pengaturan mengenai rapat Satuan Tugas, pertukaran data dan/atau informasi antaranggota Satuan Tugas, dan kerja sama Satuan Tugas dengan pihak lain;
e. Pelaksanaan pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan; dan
f. Pelaporan, pemantauan, dan pendanaan.
Pengaturan dalam POJK Nomor 14 Tahun 2024 menitikberatkan pada landasan hukum untuk penguatan koordinasi dan kolaborasi antaranggota Satuan Tugas dalam melakukan pencegahan dan penanganan atas kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan yang pelaksanaannya memperhatikan kewenangan masing-masing anggota Satuan Tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(kil/kil)

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kinerja kegiatan usaha tercatat turun pada kuartal III 2024, bila dibandingkan kuartal sebelumnya.

Kinerja kegiatan usaha tersebut terlihat dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia (BI), yang mencatat nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 14,40%, lebih rendah bila dibandingkan SBT kuartal II 2024 yang sebesar 17,20%.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, meski lebih rendah, kinerja usaha masih tetap terjaga.

“Hal tersebut tercermin dari kinerja seluruh lapangan usaha (LU) terindikasi tumbuh positif,” tutur Denny dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/10).

Kinerja lapangan usaha dengan peningkatan tertinggi terutama bersumber dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan SBT sebesar 0,97%, lapangan usaha Konstruksi 1,34%, serta lapangan usaha informasi dan komunikasi dengan SBT sebesar 1,30%, sejalan dengan berlanjutnya aktivitas proyek bangunan dan permintaan yang terjaga.

Adapun Denny menambahkan, kapasitas produksi terpakai pada kuartal III 2024 tetap terjaga pada level 73,13%. Hal ini terutama ditopang oleh beberapa lapangan usaha yang terindikasi meningkat, yaitu lapangan usaha pertambangan dan penggalian, serta lapangan usaha pengadaan listrik sejalan dengan peningkatan kegiatan usahanya.

Sementara itu, kondisi keuangan dunia usaha secara umum juga tetap dalam kondisi baik, khususnya pada aspek Likuiditas dan Rentabilitas, dengan akses kredit yang lebih mudah.

Lebih lanjut, responden juga memprakirakan kegiatan usaha pada kuartal IV 2024 tetap tumbuh positif meski dengan SBT lebih rendah dari kuartal III sebesar 13,42%.

Tonton:Inilah Bukti Ekonomi Indonesia Tidak Baik-Baik Saja

“Kegiatan usaha pada sebagian besar lapangan usaha diperkirakan tetap tumbuh, antara lain LU transportasi dan pergudangan serta LU penyediaan akomodasi dan makan minum sejalan dengan peningkatan aktivitas saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan tahun baru,” ungkapnya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan kabar terbaru terkait pembubaran PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Disebutkan sebelumnya bahwa pembubaran Jiwasraya akan dilakukan dalam waktu dekat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan pihaknya akan menunggu Peraturan Pemerintah (PP) terlebih dahulu sebelum akhirnya melakukan langkah lanjutan.

"Tahap akhir dari penyelesaian Jiwasraya karena perusahaan tersebut merupakan Persero, maka perlu adanya PP terkait pembubaran Jiwasraya. Tentunya hal itu akan ditindaklanjuti dengan tindakan dari OJK berikutnya, setelah PP pembubaran itu diterbitkan," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Selasa (1/10).

Lebih lanjut, Ogi menyampaikan bahwa Jiwasraya kini sudah hampir memasuki masa penyelesaian pengalihan portofolio dari polis Jiwasraya ke IFG Life.

Berdasarkan monitoring dari OJK sampai 31 Agustus 2024, dia mengatakan jumlah polis yang sudah setuju restrukturisasi itu sebanyak 99,7% dari keseluruhan polis.

"Adapun pemegang polis yang setuju polisnya dialihkan ke IFG Life senilai Rp 37,97 triliun. Jadi, tinggal finalisasi untuk tahap akhir pengalihan kepada IFG Life," ujarnya.

Sementara itu, Ogi mengatakan OJK tetap meminta kepada Jiwasraya untuk menangani pihak-pihak yang menolak restrukturisasi polis. Salah satu solusinya, yakni dengan menawarkan ulang opsi restrukturisasi polis.

Selain itu, melakukan antisipasi penyelesaian kewajiban bagi pemegang polis yang tetap dan tidak menyetujui restrukturisasi, tentunya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Ogi juga mengatakan OJK telah mengeluarkan sanksi Pembatasan Kegiata Usaha (PKU) kepada Jiwasraya per 11 September 2024. Dia menyebut Jiwasraya dinilai telah melanggar sejumlah ketentuan di bidang perasuransian.

"Dikenakannya PKU, Jiwasraya dilarang melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru untuk seluruh lini usaha dan tetap memenuhi kewajiban yang telah ada," tuturnya.

Ogi mengatakan pengenaan sanksi PKU itu merupakan rangkaian dari pengawasan yang dilakukan OJK, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Selain itu, bertujuan juga untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan masyarakat.

Selain sanksi PKU, Ogi menerangkan Jiwasraya juga juga telah dikenakan sanksi administratif atas belum dibayarkannya kewajiban kepada pemegang polis.

"OJK akan memonitor dan mendorong Jiwasraya untuk melakukan proses penyelesaian kewajiban pempol sebaik mungkin dengan menyusun rincian rencana aksi terkait berbagai permasalahan yang belum diselesaikan," kata Ogi.

Sebelumnya, OJK sempat menyampaikan pembubaran Jiwasraya kemungkinan akan dilakukan akhir tahun ini. Meskipun demikian, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila tak bisa memastikan waktu pastinya pembubaran Jiwasraya. Padahal, sebelumnya Kementerian BUMN mengumumkan Jiwasraya akan dibubarkan dalam waktu dekat.

"Kalau dalam rencananya memang RPK itu berharap akhir tahun ini," saat ditemui Kontan beberapa waktu lalu di Jakarta.

Iwan berharap pemegang saham Jiwasraya yang merupakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa menyampaikan rencana terlebih dahulu sebelum akhirnya menindaklanjuti pembubaran perusahaan.

"Sebab, ada proses yang harus dilalui. Kami memang berharap prosesnya bisa selesai tahun ini," ungkap Iwan.

Jakarta: Penerapam Resale Price Maintenance (RPM) dinilai efektif dalam kegiatan usaha. Namun, penerapan tersebut mesti mempertimbangkan hal penting, utamanya terkait rule of reason atau alasan kuat yang mendasari kesepakatan itu.

"Pengaturan RPM merupakan bentuk dari rule of reason," kata Kepala Biro Humas dan Kerjasama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Deswin Nur, dikutip dari Antara, Sabtu, 28 September 2024.

Penerapapan RPM diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999. Pasal itu melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain, yang mengatur penerima barang dan jasa, tidak menjual atau memasok kembali barang atau jasa, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah disepakati.

Meski demikian, kata dia, pelaksanaan dan penegakan RPM di Indonesia masih terbatas meskipun ada konstitusi yang jelas terkait hal tersebut. Deswin mengungkapkan, perkara distribusi semen pada 2005 merupakan salah satu contoh yang ditangani pihaknya, terkait pelanggaran RPM.
"Jenis pelanggaran ini cukup jarang ditemukan atau ditangani oleh KPPU," kata Deswin.

Deswin menambahkan, dalam hal efektivitas, penerapan larangan RPM diharapkan dapat mengurangi praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan adanya larangan tersebut, diharapkan konsumen dapat menikmati barang dan jasa dengan harga yang lebih kompetitif.

Pakar hukum persaingan usaha, Ningrum Natasya Sirait mengatakan bahwa penetapan RPM terhadap sebuah produk merupakan praktek yang biasa saja. Menurutnya, pasti ada alasan dari produsen membuat penetapan harga seperti itu.

"Semuanya produk kalau harganya ditetapkan kembali atau RPM itu sebetulnya praktek yang biasa saja. Pasti kan ada alasannya produsen melakukan hal itu. Ada the rule of reason, tidak absolut," kata Ningrum

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) ini melanjutkan, dalam pasal 8 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli disebutkan tidak boleh menetapkan harga jual kembali. Dia melanjutkan, namun secara ekonomi bisnis, penetapan RPM itu bukan sepenuhnya tindakan anti persaingan usaha.

"Jadi, kalau undang-undangnya jelas melarang. Tapi, kalau secara ekonomi bisa membuktikan sebaliknya, apalagi pendekatan kita ada di rule of reason dan itu bisa dibuktikan, RPM itu sah-sah saja untuk dilakukan," katanya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap alasan telah menjatuhkan sanksi pembatasan keuangan usaha (PKU) kepada PT Berdikari Insurance dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Kepala Departemen Pengawasan Penjaminan, Dana Pensiun, dan Pengawasan Khusus Moch. Muchlasin mengatakan sanksi pembatasan kegiatan usaha tersebut dijatuhkan karena Berdikari Insurance telah melanggar beberapa ketentuan. Ketentuan tersebut antara lain rasio pencapaian tingkat solvabilitas, rasio kecukupan investasi, dan jumlah ekuitas minimum yang dipersyaratkan untuk perusahaan asuransi.

“Selain itu, perusahaan juga melanggar ketentuan lainnya yaitu terkait kepemilikan aktuaris perusahaan dan pegawai yang menjabat sebagai auditor internal,” kata Muchlasin dikutip dari keterangan resmi pada Sabtu (14/9/2024).

Muchlasin menambahkan Berdikari Insurance pun dilarang melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru untuk seluruh lini usaha bagi perusahaan asuransi sejak 11 September 2024 sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha.

“Di samping itu, perusahaan tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo sesuai ketentuan perundangan,” imbuh Muchlasin.

Hal serupa juga diungkapkan Muchlasin terhadap Jiwasraya, dia mengungkap bahwa alasan OJK menjatuhkan sanksi pembatasan kegiatan usaha kepada Jiwasraya karena perusahaan telah melanggar ketentuan rasio pencapaian tingkat solvabilitas dan jumlah ekuitas minimum yang dipersyaratkan untuk perusahaan asuransi.

Dengan dikenakannya sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha, Muchlasin menyebut Jiwasraya dilarang melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru untuk seluruh lini usaha bagi perusahaan asuransi sejak 11 September 2024 sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha.

“Di samping itu, perusahaan tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo sesuai ketentuan perundangan,” tandasnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan Bank Indonesia (BI) mengindikasikan kinerja kegiatan dunia usaha meningkat pada triwulan II 2024.

"Hal ini tecermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 17,20%, lebih tinggi dari SBT pada triwulan I 2024 yang sebesar 14,11%," kata Erwin Haryono, Asisten Gubernur, di Jakarta (18/7/2024).

Erwin mengatakan, meningkatnya kegiatan dunia usaha ditopang oleh kenaikan kinerja beberapa Lapangan Usaha (LU).

"Kenaikan kinerja LU terjadi pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sejalan dengan pergeseran musim panen khususnya komoditas tanaman pangan di sejumlah wilayah, LU Transportasi dan Pergudangan, dan LU Konstruksi," pungkasnya.

Sementara LU Perdagangan Besar Eceran dan Reparasi Mobil Motor, serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga mengalami peningkatan permintaan pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri, Waisak, Kenaikan Isa Al Masih, dan Iduladha.

Erwin menyampaikan terkait kapasitas produksi pada triwulan II 2024 juga mengalami peningkatan sebesar 73,70% dari triwulan sebelumnya yang hanya 73,61%.

"Penggunaan tenaga kerja juga terindikasi meningkat disertai kondisi keuangan dunia usaha yang berada dalam kondisi baik, khususnya pada aspek likuiditas dan rentabilitas, didukung mudahnya akses pembiayaan," ucap Erwin.